Home

Analisis Isi Kepatuhan terhadap Standar Jurnalistik dan Kode Etik Jurnalitik

Periode 1 – 31  Juli 2011  

Oleh : Pemilianna Pardede, J Anto, Dian,  Mian Gultom dan S Daulay

Pendahuluan

Berbagai upaya untuk meningkatkan profesionalisme terus-menerus dilakukan media pers dan berbagai pemangku kepentingan lain yang berkepentingan untuk mengembangkan kebebasan pers secara sehat.  Salah satunya melalui sertifikasi kompetensi wartawan yang digagas Dewan Pers. Wina Armada Sukardi, Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi Wartawan mengatakan, untuk dua tahun masa transisi sejak 2010,  Dewan Pers menargetkan dua ribu wartawan lolos uji kompetensi wartawan. 

Jika merujuk Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-Dp/Ii/2010 Tentang Standar Kompetensi Wartawan maka kompetensi di sini  yang dimaksud adalah kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan/keahlian, dan sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas kewartawanan.

Dalam rumusan kompetensi wartawan  digunakan model dan kategori kompetensi, yaitu: Kesadaran (awareness): mencakup kesadaran tentang etika dan hukum, kepekaan jurnalistik, serta pentingnya jejaring dan lobi. Pengetahuan (knowledge): mencakup teori dan prinsip jurnalistik, pengetahuan umum, dan pengetahuan khusus. Sedangkan keterampilan (skills): mencakup kegiatan 6M (mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi), serta melakukan riset/investigasi, analisis/prediksi, serta menggunakan alat dan teknologi informasi. Kompetensi  tersebut merupakan hal-hal mendasar yang harus dipahami, dimiliki, dan dikuasai oleh seorang wartawan.

Pro-kontra pun muncul. Menurut Wina, standar kompetensi wartawan bukan untuk mengekang kemerdekaan pers, terlebih uji kompetensi diatur sendiri oleh masyarakat pers. Tim perumus standar kompetensi wartawan melibatkan 104 orang dan 48 organisasi pers, perusahaan pers, perguruan tinggi, serta masyarakat komunikasi.[1]

Gayung bersambut, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) pada Februari 2010 mencanangkan pembentukan Sekolah Jurnalisme Indonesia (SJI) sebagai wadah pendidikan anggotanya untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme wartawan.

Marah Sakti Siregar Ketua Bidang Pendidikan PWI menyebut dewasa ini jumlah anggota PWI sekitar 14.000 orang. Bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan Nasional, UNESCO juga pemda-pemda di berbagai daerah, Siregar berharap  semua cabang PWI yang berjumlah 38 cabang, dapat memiliki  satu SJI. Pendirian SJI menurutnya merupakan tindak lanjut Piagam Palembang, dimana perusahaan pers atau grup perusahaan pers  menyatakan kesediaan mereka untuk meratifikasi dan menyetujui dimulainya masa profesionalisme pada media. Menurutnya setelah 2012, berdasarkan Piagam Palembang, semua wartawan harus memiliki sertifikat profesional. Untuk menjadi profesional dimaksud dia harus melalui uji kompetensi. Uji kompetensi itu di antaranya melalui SJI, kalau itu anggota PWI.[2]

Tidak dapat dipungkiri, kecenderungan  pemberitaan media pers paskareformasi  mmang seperti kuda  yang baru dilepas dari tali  kekang yang mengikatnya. Banyak rambu-rambu etik yang ditabrak berkali-kali. Rumor politik, desas-desus yang tak lain adalah kabar angin, kerap diperlakukan sebagai fakta. Prinsip verifikasi fakta dan peliputan berimbang, kerap diabaikan. Tidak sedikit wartawan yang tak lagi bertanya untuk menggali informasi dari narasumber. Yang terjadi wartawan mengungkapkan pernyataan atau pendapat pribadinya untuk minta diamini narasumber. Otoritas narasumber “dipinjam” untuk mendukung pendapat yang sudah ada dalam kepala jurnalis sebelum wawancara dilakukan.

Intinya gugatan terhadap profesionalisme pers memang terus bermunculan. Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Dewan Pers Agus Sudibyo dalam kegiatan Sosialisasi `Standar Kompetensi Wartawan` di Yogyakarta, mengatakan dalam kurun Januari sampai Desember 2010 pihaknya menerima 512 pengaduan. Dari 512 pengaduan,  121 diantaranya adalah pengaduan langsung dan 321 pengaduan tembusan. Pelanggaran kode etik tersebut  antara lain  berupa berita tidak berimbang, berpihak, tidak ada verifikasi, menghakimi, mencampurkan fakta dan opini, data tidak akurat serta keterangan sumber berbeda dengan yang dikutip dalam berita.

Agus menjelaskan sebanyak  68 pengaduan datang dari DKI Jakarta,  13 dari, Sumatera Utara, 9 dari Jawa Barat, 8 dari Jawa Timur 8,  dan 2 dari NTT . Sebanyak  80 persen kasus yang ditangani atau dimediasi berakhir dengan keputusan bahwa media melakukan pelanggaran kode etik.[3]

Berbagai usaha untuk meningkatan profesionalisme media pers,  pantas untuk diapresiasi. Hal ini tak lain karena publik menginginkan agar fakta media yang dikonsumsi dapat  mendekati fakta sosiologis yang dikonstruksi media.  Fakta media yang akurat, selain dapat memenuhi rasa ingin tahu publik (right to know), juga dapat digunakan sebagai landasan untuk membuat penilaian dan sikap terhadap kebijakan publik (right to expression) dalam kedudukan sebagai warga negara. Termasuk untuk membuat penilaian terhadap kredibilitas pejabat publik.

Di sisi lain, dalam setting politik paskareformasi, dimana retriksi regulasi yang mengekang kebebasan pers hampir tidak ada lagi, maka mati hidupnya institusi media massa akhirnya nya tergantung dari profesionalisme media massa bersangkutan. Jika media massa menghadirkan  berita-berita atau produk jurnalisme lain yang tak sesuai harapan pembaca, maka media tersebut lama kelamaan ditinggalkan pembacanya. Fungsi  imperatif inilah sebenarnya yang seharusnya dijalankan secara  arif oleh media massa.

Hal ini bertolak dari keberadaan media massa yang memiliki wajah ganda. Selain sebagai institusi sosial, media massa juga sekaligus institusi bisnis. Sebagai institusi bisnis, media massa tunduk pada kaidah-kaidah bisnis murni. Media harus mencari iklan, memasarkan korannya sesuai prinsip-prinsip pemasaran, menggaet pelanggan sebanyak mungkin untuk meningkatkan oplah, mencari untung untuk menghidupi karyawan dan memberi keuntungan bagi pemilik perusahaan, membayar pajak kepada negara dsb.

Namun pada sisi yang lain, jasa yang dijual media massa adalah informasi, khususnya informasi yang memiliki signifikansi bagi kehidupan  publik dalam kedudukannya sebagai warga negara. Itu artinya, dalam menjalankan fungsi sebagai institusi sosial dan bisnis kerap  terjadi tarik menarik kepentingan media dalam memenuhi tuntutan fungsi sosial dan bisnis.[4]


[1]Perusahaan Pers Diminta Sertifikasi Wartawannya,” sumber:  http://www.tempointeraktif.com edisi 18 Juli 2011. Pihak yang pesimis dengan upaya  sertifikasi kompetensi berpandangan,  jika uji kompetensi hanya  berkutat pada persoalan kode etik dan  UU Pokok Pers  dan abain terhadap  standar kesejahteraan atau gaji wartawan, maka  masalah profesionalisme akan tetap menghantui dunia media pers. Lihat misalnya komentar AJI Bandung. AJI Bandung mendesak sertifikasi jurnalis dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan pekerja pers. Peningkatan kesejahteraan jurnalis akan berdampak pada meningkatnya mutu produk media, lihat: “AJI Bandung Pertanyakan Metode Sertifikasi Jurnalis”, sumber:  http://www.vhrmedia.com/AJI-Bandung, 10 Februari 2010 – 10:42 WIB.

 

 

[2] “Menyambut Wartawan Profesional Bersertifikat,” sumber: http://www.pikiranrakyat.com edisi 7 Februari 2011. PWI sendiri telah ditetapkan Dewan Pers sebagai institusi yang berhak untuk mengadakan uji kompetensi. Lembaga lain yang telah memperoleh memenuhi syarat sebagai lembaga untuk menguji kompetensi wartawan adalah Lembaga Pers dr. Soetomo  (LPDS) Jakarta. Dewan Pers menyatakan  Perusahaan pers yang mempunyai minimal 40 wartawan dan sudah 10 tahun beroperasi juga bisa menjadi lembaga penguji.

[3] Sumber: http: //www. http://www.antaranews.com/berita/261239/dewan-pers-pengaduan-pelanggaran-kode-etik-terbanyakg edisi 1 Juni 2011 21:47 WIB | 1251 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s