Home

“ApalaP1010103h pentingnya kami memantau berita-berita di koran?” kata Tioma boru Manalu, seorang petani Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas). Ia seorang peserta Workshop Monitoring Media Bagi Kelompok Masyarakat yang digelar oleh Kajian Informasi Pendidikan dan Penerbitan Sumatera (KIPPAS) bekerjasama dengan Yayasan TIFA Jakarta, di Medan.

Belakangan, Tioma, peserta Angkatan III yang senang membaca ini, tahu apa gunanya memeriksa isi koran. Soalnya ia pernah  menemukan berita tentang batas tanah di desanya. “Bah, berita itu salah, tapi saya diamkan saja,”kata Tioma.

Seorang peserta lainnya, Endi Tambunan dari Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara mengatakan,  banyak koran yang isi beritanya adalah opini si wartawan. “Ha-ha, mau bagaimana lagi,” kata Endi.

P1010138Penduduk di akar rumput (grass root) sebenarnya ingin “protes”, tetapi mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan.

Kisah-kisah inilah yang mendorong KIPPAS untuk melaksanakan workshop. Masyarakat harus aktif mengawasi agar hak-hak mereka sebagai konsumen (pembaca) tidak dirugikan oleh berita media. “Hal ini juga sesuai dengan semangat UU Pers No. 40 Tahun 1999,”kata Direktur KIPPAS, J Anto pada Medan Bisnis.

 

Koran Gratis

Workshop pada 27 Juli – 5 Agustus 2009 dalam tiga angkatan itu diikuti 31 peserta. mereka anggota masyarakat,  yang menjadi dampingan LSM, pengurus gereja dn pesntren, serta organisasi rakyat mandiri. Mereka datang dari Deli Serdang, Langkat, Pematangsiantar, Tapanuli Utara, Labuhan Batu dan Dairi.

Peserta diajarkan metode pemantauan mulai dari mengidentifikasi  berita yang melanggar Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan melanggar hukum. Memindahkannya ke dalam lembar koding, lalu menuliskannya dalam sebuah tulisan sederhana.

Peserta juga dikenalkan cara menulis Hak Jawab dan Hak Koreksi serta menuliskan Surat Pembaca.

J Anto mengatakan untuk mengetahui seberapa jauh hasil pelatihan, KIPPAS memfasilitasi setiap kelompok untuk berlangganan surat kabar selama 6 bulan. “Hasil pantauan mereka akan dimuat dalam majalah KUPAS yang diterbitkan KIPPAS,”ujarnya.

KIPPAS juga akan mendiskusikan hasil seluruh pantauan dengan Dewan Pers dan redaktur beberapa surat kabar. Anto berharap bahwa hasil pantauan tersebut menjadi masukan bagi pengelola surat kabar di Sumut, khususnya menyangkut pelaksanaan kode etik jurnalistik. Paten kali!

 (Sumber: Medan Bisnis, 6 Agustus 2009)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s