Home

Media dan Konflik

Menurut pengamat media Ashadi Siregar, prinsip pertama dalam jurnalisme adalah obyektivitas, yang mengangsumsikan bahwa publik menuntut agar wacana yang tertangkap dari suatu berita, identik dengan wacana fakta sosial. Kecermatan (akurasi) sebagai landasan kerja jurnalisme dimaksudkan untuk menjaga agar wacana fakta media identik dengan wacana fakta sosial. Sedangkan prinsip kedua dalam jurnalisme adalah keseimbangan dan keberpihakan.

Untuk menghasilkan fakta media yang objektif, maka metode kerja jurnalisme sebenarnya sudah menyediakan unsur-unsur yang harus dipenuhi setiap jurnalis:

  1. Cover both-sides dan cover all-sides. Berita harus berimbang. Karena itu ketika mengangkat sebuah permasalahan kedua pihak yang pro-kontra harus dijadikan narasumber yang ujarannya dimuat. Ini yang disebut cover both-sides. Dalam sebuah masalah terkadang yang terimbas tidak hanya yang berkonfrontasi langsung. Tapi juga mereka yang berada di posisi abu-abu (artinya tak terlibat langsung) atau yang malah sama sekali tak bersangkut-paut.
  2. Imparsial. Mewawancarai para pihak (pemangku kepentingan), terutama yang berkonfrontasi langsung, dan memunculkannya dalam berita tidaklah cukup. Porsi dan nuansa yang ditampilkan juga perlu dibuat berimbang. Itu yang dimaksud imparsial. Jadi imparsial artinya tidak menguntungkan salah satu pihak secara porsi atau nuansa atau keduanya sekaligus. Atau dengan cara apa pun. Seperti komentator sepakbola, jurnalis harus belajar obyektif atau netral ketika melapkukan liputan dan memastikan agar kedua pihak dalam konflik dilaporkan secara adil dan akurat. “Ketika anda sedang tugas meliput, tinggalkan agama anda di rumah.” Jurnalis jangan pernah memihak atau mengungkapkan dukungan maupun prasangka mereka. Jurnalis yang profesional tidak membiarkan suku, agama dan keyakinan politiknya bercampur dengan fakta yang dilaporkan. Namun tentang imparsialitas ini ada catatan. Dalam beberapa tahun terakhir berkembang pemikiran di kalangan jurnalis bahwa imparsialitas tidak selalu harus diterapkan. Ada kalanya jurnalis perlu berpihak. Misalnya kalau ada yang tertindas, yang dibungkam. Dalam hal seperti ini pers menjadi penyuara dari mereka yang tak bisa bersuara (the voice of the voiceless).
  3. Menjaga akurasi (dengan check and recheck dan triple check). Cermat dalam menyajikan fakta atau menjaga presisi, adalah kewajiban setiap jurnalis. Kata lainnya senantiasa akurat. Jurnalis kawakan Joseph Pulitzer yang menjadikan akurasi harga mati (“Akurasi! Akurasi! Akurasi!” adalah ujarannya yang terkenal) punya argumen sederhana. Yaitu bagaimana khalayak akan mempercai hal-hal besar yang disampaikan seorang jurnalis kalau dalam hal kecil saja ia sembrono? Argumen ini sangat masuk akal.
  4.  Mematuhi kode etik. Setiap profesi lazimnya merumuskan kode etiknya. Dalam satu profesi sangat mungkin terdapat banyak organisasi. Pengusaha, pengacara, broker bursa, atau jurnalis misalnya. Kendati organisasinya majemuk, seperti telah disebut, semangat kode etiknya pada umumnya sama. Kode etik dibuat agar setiap anggota organisasi tersebut tetap dalam koridor profesionalnya. Tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di lingkungan profesinya. Untuk urusan internal kode etik adalah aturan main penertib tatanan. Sedangkan untuk urusan keluar ia merupakan perisai yang akan melindungi anggota organisasi atau profesi dari anak panah hukum.

Namun seringkali “pakem jurnalisme” itu dilanggar karena media memiliki kepentingan-kepentingan yang jauh lebih besar. Misalnya karena kepentingan pragmatisme ekonomi, ideologi atau politik, serta motif-motif lainnya. Berangkat dari pemahaman tersebut, melalui penelitian Content Analysis (Analisis Isi) ini, diharapkan diungkap bagaimana kecenderungan keberpihakan dua surat kabar terkemuka di Medan dalam memberitakan isu pembentukan Protap.

Tujuan Penelitian

Riset ini bertujuan untuk melihat kecenderungan objektivitas pemberitaan kedua surat kabar dalam memberitakan isu pembentukan Protap, dan muatan-muatan kekuasaan dalam pemberitaan isu pembentukan Protap.

Untuk mengukur kecenderungan keberpihakan, maka penelitian ini melihat indikator netralitas dan keseimbangan (balance). Netralitas diukur dengan menggunakan indikator non evaluatif, yaitu ada atau tidak pencampuran fakta dan opini oleh jurnalis, dan non sensasional (kesesuaian judul dengan isi dan dramatisasi).

Sedangkan sub dimensi balance diukur dengan equal or proportional acces, yakni pemberian akses dan kesempatan yang sama (sekurang-kurangnya proporsional) terhadap pelaku-pelaku penting dalam peristiwa yang diberitakan, yang tercermin dengan ada tidaknya cover both sided.

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi frekuensi dan latar belakang narasumber yang dipilih oleh kedua surat kabar. Dengan mengetahui latar belakang narasumber, akan diketahui kecenderungan keberpihakan media dalam memberitakan isu pembentukan Protap.

Sedangkan untuk mengidentifikasi muatan-muatan kekuasaan pada pemberitaan kedua surat kabar, ditempuh dengan melihat indikator-indikator kekerasan simbolik atau rekayasa bahasa. Kekerasan simbolik di sini yang dilihat antara lain: stigmatisasi, yaitu pemberian “tanda” (stigma atau label) terhadap seseorang atau sekelompok orang dengan pengertian yang bermakna tertentu dalam situasi dan konteks tertentu secara terbuka atau terselubung, untuk mempengaruhi daya pikir/evaluasi seseorang terhadap sesuatu, seseorang atau sekelompok orang demi kepentingan si pemberi stigma.

Konsep yang juga dipergunakan di sini adalah Disfemisme, yakni pengerasan gagasan melalui bahasa untuk mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang agar sependapat dengan kepentingan dirinya. Metafora adalah pemakaian kata atau kelompok kata bukan dengan arti yang sebenarnya, yang dipakai sebagai landasan berpikir, alasan pembenar, atas pendapat atau gagasan. Hiperbola adalah gaya bahasa atau ungkapan yang melebih-lebihkan untuk menciptakan efek tertentu.

Metodologi Penelitian

Populasi penelitian adalah berita-berita isu pembentukan Protap yang dimuat surat kabar Sinar Indonesia Baru dan Waspada yang terbit antara tanggal 28 Januari – 10 Februari 2009. Kedua surat kabar dipilih secara purposisive mengingat keduanya mewakili “garis ideologi” yang dapat ditarik secara diametral.

Pembaca Sinar Indonesia Baru umumnya adalah masyarakat Batak yang bergama Kristen, sedangkan Waspada umumnya adalah masyarakat Melayu dan Batak Islam. ]Rentang waktu tersebut dipilih dengan alasan pada tanggal 27 Januari 2009, Rapat Pimpinan DPRD Sumut gagal menetapkan tanggal 4 Februari 2009 sebagai tanggal untuk mengagendakan paripurna Protap. Sejak tanggal itu, baik Sinar Indonesia Baru dan Waspada intens memberitakan persoalan isu pembentukan Protap. (BERSAMBUNG)

One thought on “PERANG PROTAP DI SINAR INDONESIA BARU DAN WASPADA (Bag-2)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s