Home

blog-kippas2Pak, kalau ada berita caleg memberikan bantuan ke warga, tapi bantuan itu sebenarnya berasal dari pemerintah, tapi diklaim bantuan si caleg, apa yang harus kami lakukan?” Pertanyaan itu mengemuka dari seorang peserta diskusi “Sosialisasi Hasil Berita Pilkada Langkat” yang diadakan Yayasan KIPPAS (Kajian Informasi, Pendidikan dan Penerbitan Sumatera) di Diklat PKK Pemda Kabupaten Langkat (3/2/09). Diskusi yang dihadiri kalangan aktivis parpol, caleg, utusan instansi pemerintah, ormas dan beberapa unsur wartawan itu menampilkan narasumber Pemilianna Pardede dan J Anto dari KIPPAS.

            Mengomentari pertanyaan tersebut, J Anto, Direktur Eksekutif KIPPAS, menyarankan untuk membuat surat klarifikasi ke media bersangkutan. Agar tidak dianggap menyebarkan fitnah, maka orang yang mengirim surat klarifikasi harus punya bukti kuat. “Kalau tidak nanti dituduh melakukan fitnah,”ujar J Anto. Sebagai publik pembaca, masyarakat berhak untuk mengklarifikasi sebuah berita, jika memang ditemukan ada fakta-fakta yang tidak akurat yang ditulis wartawan.

            “Sekalipun Anda tidak menjadi narasumber dalam berita tersebut,”tambah J Anto. Ia lalu mengutip Pasal 17 dari UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers, yang mengamanatkan masyarakat untuk ikut memantau pelanggaran-pelanggaran pemberitaan yang dilakukan media massa. Baik pelanggaran hokum, etika, maupun kekeliruan teknis pemberitaan.

          Cara seperti itu menurutnya dapat menyumbang bagi pengembangan kebebasan pers yang sehat, karena dengan adanya kritik, pers diharapkan mau melakikan koreksi diri.

            J Anto mengecam cara-cara penyelesaian sengketa pemberitaan yang dilakukan dengan melakukan intimidasi atau teror terhadap wartawan. “Cara itu selain bertentangan dengan UU Pers, juga tidak mendorong proses demokratisasi yang menghormati pelembagaan nilai-nilai perdamaian,”tambahnya. Menanggapi pertanyaan lain tentang adanya keberpihakan yang dilakukan wartawan dalam pilkada di Langkat, J Anto mengatakan bahwa hal itu semestinya tidak dilakukan.

            Wartawan harus bersikap independen terhadap setiap pasangan calon. Ia lalu mengutip pernyataan wartawan senior AS Bill Kovach, yang mengatakan tentang pentingnya peran wartawan yang independen sebagai pemantau kekuasaan. “Bagaimana wartawan menulis berita yang independen jika ia menjadi bagian dari subjek berita yang ditulis?”tambahnya.

 

            Kereta Bermuatan Elit Politik

Sementara itu Pemilianna Pardede, analis media KIPPAS, dalam paparannya mengatakan bahwa lima surat kabar yang diriset, telah menjadi “kereta besar bermuatan elit politik”. Hasil monitoring pemberitaan Pilkada Langkat memperlihatkan surat kabar, yaitu Waspada,  Analisa, Sumut Pos, Sinar Indonesia Baru, dan Sindo masih mengabaikan keberadaan publik. Dari 167 frekuensi narasumber yang muncul, hanya 8 kali (5%) saja yang diberikan kepada masyarakat biasa.

            Kelima surat kabar lebih banyak memberikan ruang pemberitaan bagi narasumber elit, menackup pasangan calon yang mencapai 43 item berita atau (26%), disusul KPUD, sebanyak 30 item pemberitaan (12%), dan ketiga narasumber dari tokoh agama/tokoh masyarakat sebanyak 18 item pemberitaan (11%).

Urutan selanjutnya adalah aktivis parpol, sebanyak 16 berita (10%), kemudian kalangan  LSM sebanyak 11 item pemberitaaan (7%) dan anggota DPRD sebanyak 10 pemberitaan (6%).

            Pemilianna Pardede mengaku bahwa bukan hanya dalam pemberitaan pikada Langkat kecenderungan meminggirkan masyarakat sebagai narasumber terjadi. Dalam pemberitaan pilkada di kabupaten lain seperti Deli Serdang, Dairi dan Batubara, juga muncul kecenderungan yang sama. Kecenderungan seperti itu menurutnya  menjadikan pers abaik untuk memberikan pencerahan dan pendidikan politik bagi rakyat. Sebaliknya hal ini menjadi kesuksesan elit politik menggunakan media massa sebagai “kereta besar“ berkecepatan tinggi untuk mencapai kepentingan-kepentingan politiknya.

            Diskusi yang merupakan kerjasama KIPPAS dengan Yayasan TIFA Jakarta, merekomendasikan agar KIPPAS terlibat dalam aktivitas penguatan warga. Tujuannya agar warga bisa bersikap kritis terhadap isi pemberitaan media massa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s