Home

Pada pemilihan gubernur Sumatera Utara (pilgubsu) April 2008 lalu, beberapa surat kabar di Medan yang memerankan diri sebagai “pemandu sorak” bagi pasangan calon gubernur tertentu. Istilah jurnalisme pemandu sorak mula pertama diberikan kepada media massa di AS paska tragedi penyerangan gedung WTC dan Pentagon pada 11 September 2001. Pada masa itu, media massa di sana secara sadar melakukan swa-sensor, dan mendukung kebijakan pemerintah AS dalam apa yang disebut “Perang Melawan Terorisme”.
Salah hasil dari jurnalisme sorak adalah liputan media massa AS tentang “penemuan senjata pemusnah massal” di sebuah bunker di Irak. Liputan ‘penemuan” itulah yang melegitimasi pemerintah AS untuk menginvasi Irak pada 2001. Pada akhirnya masyarakat internasional mengetahaui bahwa Irak sebenarnya tak pernah mempunyai senjata pemusnah massal.
Tapi begitulah jurnalisme pemandu sorak. Sebuah jurnalisme yang memang berfungsi seperti pemandu sorak dalam acara-acara pertandingan olah raga.
Nah, kembali ke Sumatera Utara. Sejauh rumor beredar, tidak tanggung-tanggung biaya yang harus dikeluarkan pasangan calon, atau jaringan pemodal pendukung pasangan calon agar liputan sebuah surat kabar berperan sebagai pemandu sorak. Angka nolnya bisa mencapai sembilan deret!
Sudah tentu praktek jurnalisme pemandu sorak, telah “menghalangi” hak calon pasangan lain untuk diliput dan diberitakan secara proporsional. Misalnya kesempatan pasangan calon untuk dimuat di halaman depan. Ada juga dampak negatif lain. Pprinsip pagar api (fire wall) misalnya, juga dilanggar. Foto pasangan calon, komplit dengan narasi jual kecapnya, dapat memenuhi setengah dari halaman koran!

Wartawan Pemandu Sorak
Paska pilgubsu, sepanjang bulan Oktober 2008, hampir secara serentak ada tujuh kabupaten di Sumatera Utara yang menyelenggarakan pilkada. Ketujuh kabupaten itu yakni: Deli Serdang, Langkat, Tanah Karo, Dairi, Tapanuli Utara, Batubara, Padanglawas dan Padanglawas Utara. Hasil akhir pilkada menunjukkan ada dua daerah yang harus melakukan pilkada putaran kedua, yakni Langkat dan Dairi.
Nah, pada waktu penyelenggaraan pilkada, merebak apa yang disebut “wartawan pemandu sorak”. Seorang redaktur di sebuah surat kabar pernah mengatakan kepada penulis: “Wah, semua koresponden di daerah sudah menjadi TS-nya calon para bupati.” Sayangnya rumor dan celetukan redaktur tersebut, tidak mungkin dicetak dan diterbitkan dalam kolom-kolom surat kabars. Semuanya merupakan inside story, dan maaf, bagaikan kentut. Ada baunya, tapi tak pernah dapat dilihat, apalagi diraba.
Lantas apa ciri dari jurnalisme pemandu sorak?
Pertama, dapat dikenali dari berita-berita kampanye pasangan calon yang dimuat di surat kabar. Hampir seluruh wartawan melahap tanpa sikap kritis setiap bahan kampanye pasangan calon. Tidak terkecuali yang diberikan jurkam atau pengurus ormas pendukung. Ibaratnya, surat kabar berperan menjadi buletin pasangan calon. Tidak ada sedikit pun upaya untuk meminta komentar atau pendapat dari suara yang berbeda.
Fungsi survelance media, diabaikan di sini. Padahal momentum politik seperti pilkada, semestinya dimanfaatkan pers untuk melakukan pendidikan politik ke publik. Pers seyogyanya menjadi ruang publik yang mengakomodir wacana-wacana tandingan agar “kecap” yang dijual pasangan calon atau jurtam, dapat dikenali rasanya yang sebenarnya.
Pemberitaan yang kritis terhadap program-program yang ditawarkan pasangan calon, akan mendorong terbangunnya pemilih yang rasional. Pemilih yang melakukan transaksi politik dengan menggunakan parameter kelayakan program. Bukan karena iming-iming uang, atau karena kesamaan suku, telrelbih agama.
Kedua, jurnalisme pemandu sorak juga hadir ketika orientasi isi surat kabar tidak pernah menampilkan track record pasangan calon secara objektif. Padahal pasangan calon adalah figur publik, yang dengan mudah dikenali kelebihan dan kekurangannya oleh wartawan. Apalagi wartawan yang sedaerah dengan calon. Mengupas track record kandidat adalah bagian dari pendidikan politik agar publik menjadi lebih kenal figur calon pemimpin mereka! Istilah umumnya, agar publik terheindar praktek membeli kucing dalam karung!
Ketiga, jurnalisme pemandu sorak juga bekerja dengan logika uang. Kenapa pasangan calon independen sangat minim diberitakan oleh surat kabar dibanding pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik?
Mudah ditebak, tentu ini berkaitan dengan persoalan logistik kampanye dan kelemahan tim komunikasi politik mereka. Sudah jamak bahwa hajatan politik seperti pilkada atau pemilu dijadikan momentum bagi surat kabar untuk mengail logistik pasangan calon. Baik berupa pemasangan iklan, pariwara, sampai memborong surat kabar dalam jumlah tertentu.
Nah, siapa yang kuat melakukan ketiga modus tersebut, maka dijamin surat kabar akan bersorak sepuluh jari! Tidak peduli itu pasangan calon independen atau yang tidak independen.
Tentu saja jurnalisme pemandu sorak merupakan kemunduran bagi dunia jurnalisme. Ketika surat kabar tak lagi bisa menggonggong, maka kebenaran akan tertidur. Dan di saa itu pula, para politisi busuk menyelinap masuk ke dalam rumah-rumah rakyat! Aha!
jurnals-kupas-baru1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s