Home

Medan, (Analisa), 15 Oktober 2008

 

Wartawan harus berlaku kritis terhadap tiga pilar dalam pelaksanaan Pilkada yakni penyelenggara Pilkada (KPU), peserta Pilkada (partai dan calon legislative) serta rnasyarakat selaku pemilih.

 

Ketiga pilar harus dikontrol agar kriminalisasi demokrasi tidak terjadi dalam Pilkada. Demikian Ketua Seksi Organisasi PWI Sumut Mayjen Simanungkalit saat menjadi pembicara pada Pelatihan Jurnalisme Liputan Pilkada digelar Kajian Informasi Pendidikan dan Penerbitan Sumatera (KIPPAS) di Hotel Garuda City Medan, Selasa (14/10).

 

Menurutnya, fungsi media massa tidak sekedar penyebar informasi, pendidik dan penghibur, tapi juga harus konsisten menjalankan fungsi sosial kontrol.

 

“Tentu dengan tetap berpedoman pada independensi dan kode etik jurnalistik”, ujarnya seraya mengajak wartawan peliput pilkada menerapkan peliputan investigasi.

 

Lebih lanjut Mayjen juga menyatakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sangat rentan terhadap kriminalisasi demokrasi. Karenanya, wartawan harus menbawasi kinerja penyelenggara Pilkada dalam setiap tahapannya.

 

“Khususnya dalam penghitungan dan penetapan hasil Pilkada, wartawan harus mengawasi secara ketat. Karena pada tahapan ini penyelenggara Pilkada seringkali bermain-main dengan manipulasi data dan angka,” tukasnya.

 

Praktek Kriminalisasi

Dikatakannya, praktek kriminalisasi demokrasi sering terjadi karena kekuasaan absolute yang dimiliki penyelenggara Pilkada.

 

Godaan uang dan intimidasi pihak tertentu, menyebabkan penyelenggara pemilu tidak dapat bekerja mandiri dan jujur sesuai asas yang dianut Pemilu itu sendiri.

 

“Pemerintah memang telah mempercayakan pengawasan Pilkada kepada Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih), namun karma yang membentuknya adalah KPU, maka pengawasan itu biasanya tak maksimal,” tegas Mayjen yang juga Direktur Lembaga Pemberdayaan dan Penguatan Publik (LAMPIK).

 

Panwaslih selalu sungkan mengawasi penyelenggara Pilkada, apalagi dalani undang-undang tidak ada regulasi bagi Panwaslih yang memberi hak untuk menguliti KPUD jika

lalai dalam melaksanakan Pilkada.

 

Berikan Harapan

Karena itu, masyarakat memberikan harapan cukup besarr, bagi media massa untuk mengawasi penyelenggaraan Pilkada. Menjadi unsur pendukung serta merupakan saksi rakyat, mengontrol pelaksanaan Pilkada dan menyiarkan atau memberitakan hasil kontrolnya, sehingga diketahui rakyat.

 

Namun Mayjen Simanungkalit juga mengingatkan, selain mengontrol penyelenggara Pilkada dan semua tahapan Pilkada itu sendiri, wartawan juga berkewajiban rnenyebarkan informasi positif seputar kegiatan Pilkada.

 

Salah satunya dengan ikut mensosialisasikan tahapan kepada masyarakat lewat medianya. “Dalam meliput kegiatan Pilkada, wartawan tidak boleh hanya terfokus pada tugas social kontrolnya dengan melalaikan fungsinya yangg lain sebagai penyebar informasi, penghibur dan pendidik,” tuturnya.

 

Selain Mayjen Simanungkalit, jugga tampil sebagai pembicara pengamat politik USU Ridwan Rangkuti (aru).

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s