Home

Penyekapan Ersa Siregar dan Fery Santoro

            Ersa Siregar, jurnalis senior RCTI dan juru kamera Fery Santoro, dicegat oleh kelompok bersenjata GAM di kawasan  Peurelak, Aceh Timur, sehabis melakukan peliputan soal pengungsi di Langsa, pada 29 Juni 2003 lalu. Mobil yang ditumpanginya, Kijang Biru BK 1753 GD, ditemukan di tengah hutan sawit, jauh dari lokasi permukiman, sekitar delapan kilometer dari jalan raya Medan – Banda Aceh.

            Panglima GAM Wilayah Aceh  Timur, Tengku Ishak Daud menyatakan kru RCTI itu ditawan karena dicurigai membawa orang-orang yang melakukan kegiatan intelejen bagi TNI. Bersama Ersa dan Fery Santoro, juga ditawan dua orang isteri perwira Angkatan Udara, yakni yakni Ny Safrida (35) dan Ny Suraya (30). Safrida adalah isteri Letnan Kolonel Azhari, sedangkan Soraya adalah isteri letnan Satu Agung.

Sekitar enam bulan kemudian, Ersa ditemukan meninggal 29 Desember 2003 dalam sebuah kontak senjata antara GAM dan TNI. Sementara Fery tetap disandera dan baru dibebaskan GAM pada 16 Mei 2004. Ersa Siregar yang bergabung dengan RCTI pada Agustus 1993, sebelumnya memulai karir jurnalistiknya sejak 1987 sebagai wartawan di majalah Suasana. Lepas dari Suasana pada 1992, Ersa sempat menjadi wartawan majalah Keluarga sebelum bergabung dengan RCTI.

           

Tahun 2004: Perusakan Kantor Harian Sinar Indonesia Baru Medan

Aroma kekerasan memang seolah tak pernah henti berhembus ke pers. Tahun 2004, masyarakat dikejutkan dengan kasus penyerbuan puluhan orang ke kantor harian Sinar Indonesia Baru (SIB), di Jalan Brigjen Katamso, Medan.

Dengan mengendarai tiga mobil pribadi, sekitar 15 orang merusak Kantor SIB, pada Kamis (22/4) dini hari. Para penyerang menghancurkan seluruh kaca di ruang administrasi, ruang tamu, dan ruang iklan di lantai dasar. Aksi sekelompok orang tak dikenal tersebut berlanjut dengan mengobrak-abrik peralatan kerja kantor SIB.

“Mereka juga memukuli tujuh karyawan yang tidak sempat lari. Kami duga perusakan ini berkaitan dengan gencarnya pemberitaan judi di Sumut oleh koran SIB beberapa hari terakhir,” kata Manajer Iklan SIB Tuti Protua Panggabean di lokasi kejadian, Kamis pagi. Saksi korban yang mendampingi Tuti, Luhut Manurung, menuturkan, aksi perusakan berlangsung tidak lebih dari 15 menit. Gerombolan yang menggunakan satu mobil Toyota Kijang kapsul berwarna merah terang dan dua mobil Suzuki Escudo beraksi pukul 01.00. Sebanyak 15 pria berpostur tinggi besar dan berpakaian rapi masuk ke kantor yang mulai sepi.

Anggota satpam Sujarman Hulu yang bertugas malam itu berusaha menghalangi. Namun, gerombolan itu memukuli Sujarman sehingga wajahnya babak belur dan bibirnya pecah. Lalu, dua orang dari komplotan perusak mencabut paksa dua pesawat telepon di resepsionis.

Sebanyak 20 karyawan yang masih bekerja malam itu menyelamatkan diri ke belakang kantor atau naik ke ruang redaksi di lantai dua. Tetapi, enam karyawan terlambat melarikan diri, yaitu Sulung Situmeang, Samrah Siahaan, M Maus, Viktor Panggabean, Mangapu Hutasoit, dan Luhut Manurung. Sebelum melarikan diri, kata Luhut, beberapa karyawan coba menghubungi polisi. Tapi, upaya itu gagal karena hanya dua pesawat telepon yang dapat digunakan menelepon ke luar, sedang pesawat lainnya hanya dapat menerima telepon. Setelah memukuli tujuh karyawan SIB, komplotan itu menghancurkan pembatas kaca di atas meja kerja administrasi ruang iklan. Mereka juga memecahkan kaca meja kerja karyawan administrasi dan iklan.

“Mereka memecahkan kaca sambil berteriak akan membakar kantor kami. Setelah itu, sambil pergi mereka menendang barisan sepeda motor yang parkir di depan,” ujar Luhut. Aksi pengrusakan yang dilakukan sekitar 15 orang preman diduga akibat pemberitaan harian SIB soal maraknya praktik judi di Sumatera Utara.

Azrin Marydha, tak menampik soal sinyalemen tersebut, namun pada prinsipnya, SIB hanya memberitakan fakta, bahwa ada surat perintah Kapolri kepada seluruh Kapolda, untuk memberantas judi. Sebagai sarana kontrol sosial, SIB memberitakan sejumlah kasus perjudian yang terjadi di Medan. Tidak lebih dan tidak kurang. Bahkan menurut Azrin Marydha, jauh sebelum ada himbauan Kapolri, SIB sudah berkali-kali memberitakan soal perjudian, dan tidak pernah ada komplain, apalagi kekerasan terhadap institusinya.[i]

 

Azrin Marydha dan Selwin Sitanggang Dijadikan Tersangka

Azrin Marydha, Penanggungjawab harian SIB dan Selwin Sitanggang, pembuat karikatur Nasib Si Suar Sair, ditangkap pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara, terkait pengaduan mahasiswa Islam Sumut yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Islam Sumatera Utara sesuai nomor Pol.: LP/3113/K/3/X/2004. Dalam perkembangannya, keduanya dijadikan tersangka dalam kasus dugaan terjadinya penghinaan terhadap agama (Pasal 157 KUHP).

Ihwal dijadikannya mereka sebagai tersangka oleh pihak kepolisian bermula dari pengaduan sekelompok orang yang menyebut diri mereka sebagai Solidaritas Mahasiswa islam, berkaitan dengan pemuatan  karikatur Nasib Si Suar Sair yang terbit di harian SIB Minggu (24/10) halaman 2. Karikatur itu memuat tiga bagian gambar: gambar pertama ada seorang pria muslim yang sedang berdoa dengan tulisan di atas depannya: puasa, di bajunya tertulis KKN dan juga ada teks bertulisan (Alkitab: sembahlah tuhan dalam roh dan kebenaran).

Gambar kedua, ada dua pria duduk berhadapan yakni satu memakai lobe dan satu lagi tidak memakai, di atasnya ada ?, di atas ada teks bertulisan: ‘tak guna puasa bila sesudahnya berbuat dosa lagi’, dan teks di bawah bertulisan: puasa cuma 40 hari tapi.. jujur ??? harus seumur hidup. Gambar ketiga, seorang pria pakai lobe sambil menyandang kain sarung dan memegang tongkat, di atas ada teks: backing togel….makelar perkara.. korupsi APBN..ruislag dsb.. tak usahlah purak2 puasa..ya!.Teks di bawah: di dunia sazza sudah kenak demon apalagi di akhirat..kan?.

Pihak yang menyebut diri Solidaritas Mahasiswa Islam menilai bahwa terbitnya karikatur tersebut telah merasahkan umat Islam.

Sementara itu, penanggungjawab harian SIB, Azrin Marydha,  pada 28 Oktober 2004 telah menarik kembali karikatur karya Selwin Sitanggang tersebut. Alasan Azrin Marydha, karena ada bagian-bagian dari gambar karikatur dan kata-kata yang ada, dapat menimbulkan salah paham dengan umat Islam. Oleh karena itu, harian SIB meminta maaf dan secara resmi mencabut karikatur Suar Sair edisi 28 Oktober 2004. Permintaan maaf terhadap umat Islam, diulangi lagi oleh G.M. Panggabean, Pemimpin Umum/Redaksi SIB pada SIB edisi Jumat, 29 Oktober 2004. Dalam pengumuman tersebut SIB juga sudah memutuskan tidak akan memuat lagi karya karikaturis Selwin Sitanggang lagi.

 

Pers di Aceh: Terjepit diantara Dua Gajah

Seperti apa sebenarnya wajah pers di Aceh?

Seorang wartawan yang mukim di Banda Aceh, berujar: “Seperti terjepit diantara dua gajah!” Gajah pertama yang dimaksud adalah Gajah Putih, lambang Kodam Iskandar Muda, di lapangan representasinya adalah TNI dan Brimob. Sedangkan Gajah satunya lagi adalah menunjuk pada Panglima GAM di Wilayah Aceh Besar.[ii] Kedua “gajah” tersebut sama-sama memiliki kepentingan terhadap pers.

Ibarat seorang gadis cantik, pers menjadi incaran dan diperebutkan untuk “dikuasai” agar bisa dikendalikan. Cuma cara-caranya agak tak lazim: diberi ancaman, dari yang halus sampai yang kasar. Tidak heran jika seorang redaktur senior pernah memberikan nasihat.

“Hati-hatilah jika menulis soal pergolakan di Aceh. Sebaiknya melakukan konfirmasi dengan pihak GAM. Jangan hanya mengandalkan narasumber militer saja.” Nasihat ini pernah dilontarkan seorang redaktur harian Waspada dalam sebuah diskusi di Medan tahun 1999. Peringatan ini dilontarkan jauh sebelum merebak berbagai tindak kekerasan terhadap wartawan paska pencabutan status DOM di Aceh.

Pertama, situasi Aceh paska pencabutan DOM Agustus 1998 justru ditandai intensitas konflik bersenjata yang semakin meningkat. Berbagai konflik bersenjata antara pasukan TNI dengan pasukan GAM merebak di berbagai wilayah Aceh. Kedua, hegemoni negara yang selama puluhan tahun mengendalikan isi pemberitaan pers, tiba-tiba melemah. Kasus-kasus pelanggaran HAM di Aceh yang selama ini tidak terendus pers, dan kalaupun terendus dilarang untuk diberitakan, tiba-tiba menghias kolom-kolom pemberitaan pers. Beberapa surat kabar juga mulai berani menampilkan suara GAM, yang selama ini tak pernah diberi ruang sedikitpun dalam pemberitaan pers. Namun ada satu hal yang penting dicatat. Pada masa-masa itu pers sebenarnya masih mewarisi pola jurnalisme orde baru. Pers masih dominan mengandalkan narasumber militer dalam merekonstruksi konflik-konflik yang terjadi di Aceh. Suara GAM tetap dimarjinalkan oleh pers.

Oleh karena itu, peringatan AS Atmadi menjadi penting. Pada bulan Mei 1999, sekitar 5.000 eksemplar koran Waspada yang hendak didistribusikan ke Aceh Utara dibakar oleh GAM. Sejumlah pemberitaan Waspada dipandang GAM memojokkan mereka. Ironisnya kejadian serupa menimpa lagi Waspada pada bulan Februari 2000.[iii]

Tidak heran, dalam diskusi yang menghadirkan wartawan Medan yang pernah meliput langsung konflik di Aceh tersebut, muncul aba-aba agar media pers agar melakukan pemberitaan yang berimbang. Pasalnya, masih menurut AS Atmadi, GAM rajin mengamati pemberitaan media pers, khususnya menyangkut berita konflik bersenjata yang terjadi dengan pihak TNI/Polri. Bahkan katanya, mereka hapal nama-nama wartawan yang bertugas di Banda Aceh.[iv]

Pemberitaan yang berimbang sebenarnya tidak berkaitan dengan persoalan ancaman dari pihak-pihak yang bertikai. Pemberitaan yang berimbang melulu berkaitan dengan profesionalisme pers. Namun paparan di atas menyadarkan bahwa ada realitas obyektif yang tak kondusif bagi wartawan dalam menjalan profesinya di daerah konflik seperti Aceh.

Secara tepat, Ridwan Kharim, Juru Bicara Komite Bersama Modalitas Keamanan, dalam seminar “Posisis Pers di Tengah Konflik Aceh” yang diadakan AJI Banda Aceh (Juli 2001)  mengibaratkan wartawan seperti gadis cantik yang diperebutkan pihak TNI/Polri dan GAM. Hanya sayang, keduanya terlalu berambisi ingin “memacari sang gadis”. Akibatnya ditempuhlah cara-cara  persaingan yang tidak sehat. Mereka menggunakan cara-cara kekerasan: main ancam, main teror, main culik dan main pukul.

Kisah wartawan yang dianiaya, disekap sampai ditodong dengan pistol, dikubur hidup-hidup namun kemudian dikeluarkan lagi,[v] sudah menjadi bagian dari dinamika jurnalisme di Aceh. Tak hanya lewat kekerasan kedua belah pihak mencoba mempengaruhi isi pemberitaan pers. Tetapi juga melalui strategi aksi informasi.

Misalnya seperti yang dilakukan Sad Harun, Kasatgaspen Operasi Cinta Meunasah (OCM) II, yang menyiarkan tulisannya di Serambi Indonesia (13/5/2001). Dalam tulisannya, Sad Harun menegaskan bahwa pers harus berpihak kepada kebenaran, bukan kepada salah satu pihak yang terlibat konflik. Pernyataan ini sebenarnya harus diamini. Namun ketika  kebenaran (nilai) itu kemudian dimonopoli salah satu pihak yang tengah terlibat dalam konflik, maka pernyataan Sad Harun harus dikritisi. Pasalnya Sad Harun tegas mengatakan bahwa kehadiran dan tugas TNI/Polri di Aceh adalah untuk mendirikan pilar-pilar kebenaran demi tegaknya sendi-sendi kehidupan agar kembali ke posisi normal dan stabil.

Dengan demikian, kebenaran tak lagi ditempatkan sebagai nilai. Tetapi merujuk pada orang atau kelompok yang merasa membawa klaim-klaim (nilai) kebenaran tertentu. Ini membenarkan pendapat bahwa kebenaran adalah korban pertama dari setiap konflik.

Demikianlah, dalam jepitan diantara “dua gajah” kebebasan pers di Aceh selalu dalam bayang-bayang kekerasan. Sudah tak terhitung kasus-kasus penganiayaan yang dialami wartawan. Mulai dari teror, penganiyaan sampai penghilangan nyawa wartawan. Data yang dihimpun oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Banda Aceh dan APC (Aceh Press Club), sejak DOM di Aceh dicabut pada Agustus 1998 hingga September 2002, tercatat 36 wartawan menjadi korban kekerasan fisik dan non fisik. Angka tersebut sebenarnya bisa melonjak. Pasalnya tidak semua korban mencatat pengalamannya, baik yang dilakukan oleh TNI, Polri dan GAM. 

 

Darurat Militer: Buah Simalakama Pers

Suasana kebebasan pers semakin tak kondusif, terutama paska diberlakukannya kembali Aceh dalam status Darurat Militer pada Mei 2003. Tidak lama berselang, Mayjen TNI Endang Sunarya, selaku Penguasa Darurat Militer di NAD, mengeluarkan peraturan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh diberitakan oleh wartawan. Termasuk peraturan mengenai keberadaan wartawan asing.

 Dengan berbekal UU No. 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Darurat, praktis Mayjen TNI Endang Sunarya, memang bisa melakukan apa saja, khususnya terhadap pers. Pasal 26 dari UU tersebut menyatakan bahwa: “Penguasa darurat militer berhak mengadakan tindakan-tindakan untuk membatasi pertunjukan-pertunjukan,  percetakan, penerbitan, pengumuman penyampaian, penyimpanan, penyebaran, perdagangan dan penempalan tulisan-tulisan berupa apapun juga, lukisan-lukisan, klise-klise dan gambar-gambar”

Sejumlah peneritan pers telah diperingatkan karena dianggap telah membesar-besarkan GAM. Selain melarang wartawan mengutip ucapan tokoh GAM, Mayjen Endang Suwarya juga mengharapkan agar wartawan  menulis dalam rangka NKRI. (Kompas, 21/5/03).

PDMD melarang wartawan untuk memberitakan tentang: (1) Kode khusus atau sandi pasukan, pesawat, kapal serta kode atau sandi prosedur operasi tetap dan kode perhubungan; (2) Informasi rencana yang akan datang, (3) Instansi militer tertentu yang ditentukan oleh komando operasi;(4) Gambar daerah instalasi militer; (5) Informasi intelijen yang berkaitan dengan kegiatan teknis, taktis dan prosedur internal; (6) Informasi maupun propaganda musuh.

Kategori larangan point 1 sampai dengan 5 bisa dipahami karena berkaitan dengan rahasia (operasi) militer atau TNI. Namun larangan kepada wartawan agar tidak lagi memuat pernyataan dari pihak GAM, jelas bertentangan dengan kaidah jurnalisme, khususnya prinsip verifikasi fakta. Kerja jurnalistik tidak cukup hanya bersumber dari pernyataan atau keterangan satu pihak, namun harus diverifikasi di lapangan atau dikonfirmasi kepada pihak lain. Keberadaan GAM sebagai salah satu pihak yang terlibat konflik di NAD tidak dapat diabaikan. Publik berhak untuk memperoleh informasi dari kedua belah pihak yang bertikai agar memperoleh pemahaman yang lebih objektif tentang konflik yang terjadi di NAD.

      Berbagai kebijakan pembatasan peliputan di NAD terus diproduksi PDMD, khususnya pasca kasus William Nessen, wartawan asal Amerika Serikat yang diberitakan “terjebak di markas GAM”, PDMD mengeluarkan maklumat tambahan:

 

1.                  Setiap kegiatan jurnalistik wartawan asing dan wartawan Indonesia yang bekerja untuk media asing hanya diijinkan meliput hingga ibu kota kabupaten dan kota. Bila wartawan tetap ingin melakukan liputan di luar kota maka demi keselamatan dan keamanan harus dilakukan bersama dengan aparat keamanan.

2.                  Wartawan asing dan wartawan Indonesia yang bekerja untuk media asing dalam melakukan aktivitas jurnalistiknya harus melaporkan ke pihak TNI/Polri dimana mereka berada saat itu. Setiap perpindahan lokasi tugas dari satu kabupaten juga harus melaporkan kepada aparat keamanan kepolisian setempat. Disarankan agar perpindahan lokasi tugas itu dilakukan bersama aparat keamanan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

3.                  Bagi yang melanggar ketentuan tersebut akan diambil tindakan tegas sesuai hukum yang berlaku. Mereka juga diminta meninggalkn Aceh dalam 1x 24 jam bila melanggar maklumat tersebut.

 

Sebelumnya Presiden Megawati Seokarnoputri selaku Penguasa Darurat Militer Pusat (PDMP) telah menerbitkan Keppres No.43/2003 pasal 3, ayat 1, 2, dan 3 yang menyatakan bahwa:

(1)               Kegiatan jurnalistik yang dilakukan oleh wartawan asing dan koresponden untuk media asing di Provinsi NAD dapat dilakukan secara selektif setelah mendapat persetujuan Menteri Luar Negeri atas nama Presiden selaku Penguasa Darurat Militer Pusat.

(2)               Kegiatan jurnalistik yang dilakukan oleh wartawan nasional untuk media nasional di Provinsi NAD dapat dilakukan setelah mendapat izin tertulis dari Penguasa Darurat Militer.

(3)               Segala resiko dan akibat yang timbul dari kegiatan jurnalistik yang dilakukan oleh wartawan asing maupun nasional di Provinsi NAD menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.

 

Ayat 3 dari Kepres tersebut mengesankan bahwa pemerintah seperti hendak lepas tangan bila terjadi sesuatu terhadap para wartawan selama berada di daerah NAD. Padahal menurut Atmakusumah Astraatmaja, mantan Ketua Dewan Pers, bahwa dalam situasi perang wartawan tidak hanya harus diperlakukan sebagai warga sipil yang dilindungi, tetapi  juga harus dibebaskan untuk meliput dan menyebarluaskan informasi. Hal ini sejalan dengan Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia, khususnya Bagian II Pasal 2 yang menyatakan: “Tidak ada keadaan  pengecualian apapun, apakah keadaan perang atau ancaman perang, ketidakstabilan politik dalam negri atau keadaan darurat lainnya, yang dapat digunakan sebagai pembenaran untuk penyiksaan”. Tindakan pembiaran (by ommission) yang memungkinkan wartawan terkena tindak kekerasan ketika menjalankan tugas jurnalistiknya, baik dari TNI maupun GAM, jelas bertentangan prinsip perlindungan hak asasi manusia yang menjadi tanggungjawab negara.

Dengan adanya Kepres ini, Pemerintah RI bisa dikatakan telah melakukan pelanggaran HAM di Aceh, khususnya terhadap wartawan. Walau meliput di daerah konflik memang sangat beresiko, namun sudah menjadi tugas negara, sebagai penanggunjawab HAM, untuk menjamin warganya agar terhindar dari tindak kekerasan dari aparat negara.

Oleh karena itu setelah seorang wartawan melaporkan keberadaan dirinya di NAD sesuai poin 1 dan 2, maka secara otomatis wartawan bersangkutan mendapat perlindungan yang sama seperti rakyat sipil lainnya yang berada di wilayah NAD. Namun Kepres No.43/2003, justru merupakan simalakama bagi wartawan. Jika hanya berada di ibu kota kabupaten dan kota maka wartawan dihadapkan pada pilihan hanya membuat berita berdasarkan informasi yang disampaikan melalui media centre, yang kebenarannya masih harus dipertanyakan. Sementara jika tetap nekat untuk melihat langsung situasi dan kondisi di tengah masyarakat selama berlangsungnya Darurat Militer hingga ke daerah-daerah, maka para wartawan harus berhadapan dengan ancaman keselamatan jiwa mereka. Sebab pihak PDM Pusat maupun Daerah sudah menyatakan resiko yang menimpa wartawan merupakan tanggungjawab individu bersangkutan. Sementara itu wartawan juga dihadapkan pada tuntutan GAM agar media memberikan ruang bagi suara GAM.

Kebijakan peliputan satu sisi,  menyebabkan masyarakat tidak bisa memperoleh informasi yang objektif tentang penerapan situasi darurat militer di Aceh. Peliputan berimbang, mengharuskan wartawan mengkonfirmasi/menguji kebenaran dan ketepatan fakta yang disampaikan satu pihak kepada pihak lain sebelum fakta tersebut disajikan kepada khalayak. Di sisi lain, aparat keamanan negara, dalam perspektif HAM, diwajibkan untuk memberikan perlindungan terhadap para wartawan yang tengah melakukan tugas jurnalistiknya.



[i] Kompas, 23 April 2004, Wawancara dengan Azrin Marydha, tanggal

[ii] Murizal Hamzah, diskusi

[iii] Dalam insiden pembakaran bulan Februari 2000, koran Waspada yang dibakar GAM menurut As Atmadi, Redaktur Waspada, berjumlah tidak kurang 7.000 eksemplar. Harian Analisa juga pernah mengalami nasib yang sama. Membakar koran agar tidak sampai ke publik merupakan salah satu modus GAM untuk membredel pers. Terakhir, mereka langsung melakukan ancaman ke kantor redaksi Serambi Indonesia. Akibatnya, koran yang tergabung dalam Gramedia Group itu tidak terbit selama 13 hari (11-23 Agustus 2001). Pihak Serambi Indonesia tidak mau mengambil resiko karena pihak GAM mengeluarkan ancaman tidak menjamin keselamatan wartawan dan karyawan jika Serambi Indonesia tetap terbit. Yang jelas, tanggal 17 Agustus tengah malam, sebuah bom rakitan meledak di tempat tong sampah yang berada di komplek kantor harian tersebut (KCM, 17 Agustus 2001). Jauh hari sebelumnya, tanggal 10 Agustus 1999, rumah Pemimpin Redaksi Serambi Indonesia, H. Sjamsul Kahar juga pernah dibom molotov oleh orang tak dikenal yang membuat ringsek bagian belakang mobil Timor BL5-KK. (Waspada, 11/8/1999). Dalam kasus berbeda, 3 (tiga) orang teknisi TVRI Stasiun Banda Aceh, masing-masing Suheri, Kusuma Wijaya dan Bahrum Pohan disandera oleh pihak GAM sejak tanggal 5 Agustus 2001. Alasan penahan GAM karena TVRI Banda Aceh dipandang telah menjadi sarana propaganda TNI/Polri yang menyudutkan pihak GAM. Suheri dibebaskan tanggal 6 September, sedangkan dua orang rekannya baru dibebaskan GAM tanggal 1 Oktober 2001.

[iv] Lihat Jurnal Media Watch Kupas Edisi I, September 1999: “GAM Intensif Mengamati Pers?” Persoalannya, apa yang akan dilakukan GAM jika ada pemberitaan yang dipandang menyudutkan GAM. Dalam seminar yang diadakan KIPPAS September 1999, War Djamil, Sekretaris Redaksi Analisa menceritakan tentang nasib korespondennya di Langsa yang harus mengungsi selama 3 bulan karena memperoleh tekanan dari pihak GAM.

[v] Kesaksian ini dituturkan Adnan NS, Kepala Biro Waspada di Aceh, yang mengatakan bahwa dua wartawan Waspada diculik dan dikubur hidup-hidup oleh AGAM. Namun mereka kemudian dilepaskan. (Waspada, 16 Agustus 1999: Resiko Menjadi Wartawan di Aceh, lihat juga: Resiko Menjadi Wartawan di Aceh, Jurnal Media Watch Kupas Volume 3 No. 2 Tahun 2001). Dalam versi yang tidak terlalu berbeda, kecuali dalam jumlah wartawan yang ditanam badannya ke tanah, Tempo menulis bahwa hanya satu wartawan Waspada, Rusli, yang mengalami aksi teror tersebut. Namun Tempo mengidentifikasi pelaku teror sebagai orang-orang tak dikenal (Tempo, 22 Agustus 1999). 

One thought on “PERS BEBAS, TAPI DILIBAS (BAG 5)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s