Home

PENGANTAR: Naskah berikut dicuplik dari buku ‘PERS BEBAS TAPI DILIBAS” yang diterbitkan KIPPAS pada 2004. Naskah ini akan dimuat secara berseri.

 

Tidak lama setelah rezim Orde Baru Soeharto longsor pada Mei 1998 silam, lahirlah sertifikat yang menjamin kebebasan pers. Persisnya pada Sep­tember 1999, dengan diundangkannya UU Pers No 40 tahun 1999. Banyak pihak menilai kelahiran UU tersebut sangat dipengaruhi oleh suasana kebatinan insan pers dan masyarakat, setelah sekian puluhan tahun kebebasan pers dibungkam oleh rezim Soeharto.

Suasana kebatinan itu sendiri menyangkut: Pertama, keinginan agar amanat Pasal 28 UUD 45 yang memberikan jaminan kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran lisan dan tulisan diwujudkan. Itu berarti UU Pers No. 21/1982 harus segera dicabut dan diganti dengan UU Pers baru, yang tidak bertentangan dengan isi konstitusi. Kedua, semangat untuk menerjemahkan TAP MPR No XVII/ MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), yang antara lain menyatakan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi. Ketiga, munculnya optimisme tentang pentingnya gerakan kontrol sosial terhadap penyelenggara negara. Tujuannya agar tidak terjadi lagi penyalahgunaan kekuasaan sebagaimana dilakukan rezim Orde Baru Soeharto selama puluhan tahun. Anggota dewan dan masyarakat pers percaya bahwa pers yang bebas akan menjadi sarana kontrol sosial yang efektif untuk menciptakan pemerintah yang transparan, bersih dan bertanggungjawab.

Ketiga nuansa kebatinan itulah yang tertangkap ketika membaca dokumen rapat-rapat pembahasan RUU Pers pada masa-masa persidangan di Komisi I DPR RI tahun 1999.Tidak heran jika dalam UU Pers dinyatakan bahwa kemerdekaan (kebebasan) pers adalah wujud dari kedaulatan rakyat (Bab II Pasal 2). Argumentasinya demikian. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan dengan sendirinya memiliki sejumlah hak publik. Salah satu hak publik adalah hak untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi. Untuk melaksanakan hak tersebut, mutlak diperlukan pers yang bebas atau kemerdekaan pers.

 

Semangat Supremasi Rakyat

Dengan konstruksi pemikiran seperti itu jelas sekali bahwa rakyat merupakan pemilik dari kemerdekaan pers. Pers adalah pemegang sekaligus pelaku mandat tersebut (moral obligation). Oleh karenanya pers harus mampu mempertanggungjawabkan kemerdekaan pers itu kepada pemiliknya, yaitu rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Inilah sebenarnya yang dikenal sebagai freedom ef the press.

Oleh karena itu jika dikaji secara kritis, UU Pers No 40 Tahun 1999 memposisikan  pers untuk menjalankan fungsi supremasi rakyat, bukan supremasi negara (state) sebagaimana yang lazim diperankan pers di bawah rezim Orde Baru Soeharto. Pasal  6 menyebut tegas tentang peranan pers untuk melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkiatan dengan kepentingan umum. Pers dengan demikian diharapkan berperan sebagai media public watch dog. Itu artinya, pers harus selalu “menggongong” ketika ada kepentingan publik yang dirugikan akibat adanya kebijakan publik yang dibuat pejabat publik.

Untuk mewujudkan supremasi rakyat, UU Pers telah mengatur sejumlah pasal yang berkaitan dengan isi pers (code of publication). Pasal 4 ayat 3 menyatakan bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Pasal tersebut kemudian diiringi ketentuan pidana. Artinya bagi siapa saja yang secara melawan hukum dan sengaja menghalangi kemerdekaan pers, maka bisa dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 500 juta (Pasal 18 ayat 1).

Pers juga  kini tak lagi dikenakan sensor, apalagi pembreidelan. Pasal 4 ayat 2 tegas menga­takan: “Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelanggaran pelarangan penyiaran”. Dalam melakukan pekerjaannya, wartawan juga memperoleh perlindungan hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 8: “Dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum”. Penjelasan pasal tersebut berbunyi demikian: “Yang dimaksud dengan “perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan perannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Selain telah mengantongi sertifikat kebebasan pers, dalam tata pergaulan internasional, juga ada Pasa1 19 DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) yang berlaku secara universal, dan karenanya wajib dipatuhi oleh negara-negara yang menjadi anggota PBB. Pasal itu berbunyi: “Setiap orang berhak atas kebebasan memiliki dan mengeluarkan pen­dapat, dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan clan untuk men­cari, menerima serta rnenyam­paikan informasi dan buah pikiran, melalui media apa saja dengan tidak memandang batas”.

 

Pertumbuhan Media Cetak di Sumatera Utara

            Seiring dengan berkembangnya iklim kebebasan pers, kebebasan berusaha di bidang pers juga mengalami perkembangan yang signifikan. Pers bebas (free press) adalah konsekuensi logis dari pengembalian hakikat SIUPP (Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers) sebagai sebuah persyaratan adminstratif untuk menerbitan usaha pers. Sebagaimana diketahui, Menteri Penerangan Muhamad Yunus Yosfiah dalam Kabinet Habibie telah mencabut Permenpen 01/Per/Menpen/1984 tentang SIUPP, diganti dengan SK No. 132/1998, yang membolehkan siapapun bisa memperoleh SIUPP hanya dengan mengisi formulir permohonan, akte pendirian perusahaan, dan susunan pengasuh penerbitan pers.

Dengan adanya deregulasi di bidang usaha pers, beberapa pemodal baru terjun ke bisnis pers. Hasil penelitian Dewan Pers tahun 1999 menunjukkan bahwa sebelum Deppen dibubarkan, institusi ini telah mengeluarkan 1.687 SIUPP baru. Pada tahun 2000 dan 2001 terdapat penambahan lagi sebanyak 500 SIUPP baru.

Seiring dengan deregulasi di bidang perijinan, perkembangan pers di Sumatera Utara juga mengalami pertambahan yang berarti. Jika sebelum reformasi media cetak di Medan dalam cacatan KIPPAS hanya berjumlah 14 buah, dimana sebanyak 6 buah berbentuk surat kabar harian, yaitu Waspada, Sinar Indonesia Baru (SIB), Analisa, Mimbar Umum, Medan Pos dan Garuda, sedangkan 8 (delapan) lagi berbentuk mingguan, namun paska reformasi jumlah itu membengkak. Sampai tahun 2002 dalam catatan KIPPAS ada sebanyak 95 buah media cetak yang terbit di Medan.[i]  

 

Tabel Jumlah Media dan Periode Terbit

 di Medan Tahun 2002

No

Jenis dan Periode Terbit

Jumlah

1.    

Surat Kabar Harian

18[ii]

2.     

Surat Kabar Dua harian

2[iii]

3.    

Surat Kabar Mingguan

62[iv]

4.    

Dua Mingguan

3[v]

5.   

Surat Kabar Bulananan

2[vi]

6.

Majalah Bulanan

3[vii]

7.

Majalah/Tabloid Dua Bulanan

3[viii]

Jumlah

95

 

            Para pemodal yang masuk ke bisnis pers juga sangat beragam, termasuk motif mereka. Dalam amatan seorang tokoh pers senior di Medan, akibat mudahnya perolehan SIUPP, membuka perusahaan surat kabar kini dinilai lebih mudah dibanding membuka usaha warung makan. Akibatnya, masih dalam penilaian tokoh pers tersebut, latar belakang orang yang terjun ke bisnis pers juga amat beragam. Mulai dari preman, calon tanah, atau siapa saja, yang penting cukup mengantongi modal Rp 2 juta.[ix]

 

Garansi Hukum Itu Tidak Berlaku

Namun di tengah situasi kebebasan pers yang digaransi dengan sertifikat UU Pers No 40/ 1999 dan dipayungi Pasal 19 DUHAM, berbagai praktik yang menghalangi fungsi wartawan untuk mencari, memperoleh dan menyiarkan informasi terus terjadi di Sumatera dan Aceh. Kekerasan demi kekerasan menimpa wartawan yang tengah men­jalankan fungsi untuk memenuhi hak publik akan informasi.

Kekerasan yang dilakukan berbagai kalangan untuk mempersempit ruang bagi kebebasan pers tak hanya dilakukan lewat instrumen hukum dan kekuasaan modal, tapi juga melalui modus kekerasan fisik dan non fisik. Wartawan The Washington Post, David S Broder pernah mengatakan bahwa pekerjaan sebagai wartawan memberikan keuntungan yang berlimpah, namun juga mengandung resiko yang sepadan. Banyak kisah yang bisa dijadikan contoh dimana wartawan seringkali menjadi “korban” dari pekerjaannya itu. Dari mulai mendapat ancaman sebagai bentuk teror mental, penganiayaan bahkan sampai kehilangan nyawa. Tapi, apapun pekerjaannya, semua tentu memiliki resiko. Dan diyakini, dalam diri setiap wartawan pasti menyadari betul konsekuensi-konsekuensi yang mesti dihadapinya ketika ia menceburkan diri ke dalam dunia jurnalistik.

Kebebasan, merupakan satu kondisi yang dibutuhkan para wartawan untuk menjalankan tugas mulianya. Dengan tersedianya ruang kebebasan pers, resiko yang mesti dihadapi wartawan tentu tidak sebesar ketika ruang kebebasan itu sangat terbatas. Ketika tidak ada lagi peraturan yang akan memberangus media tempatnya bekerja atau adanya peraturan yang memberi perlindungan terhadap profesi wartawan, tentu membuat wartawan semakin leluasa menjalankan tugas kemanusiaannya sebagai penyebar informasi dalam rangka memenuhi hak manusia yang hakiki, right to know.

 

Sumber dan Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Wartawan

 Berbagai praktek kekerasan terhadap pers menguat justru ketika tangan negara sudah mulai berkurang mencengkram pers. Setidaknya ada tiga komponen kekuasaan yang kerap melakukan kekerasan terhadap pers, yaitu kekuasaan politik, ekonomi dan komunalisme. Kekuasaan politik adalah orang atau lembaga  yang berpengaruh atau berkaitan dengan pembuatan keputusan politik (kebijan yang mengikat banyak orang), misalnya presiden, DPR, anggota parta politik dan sebagainya. Kekuasaan ekonomi adalah orang atau lembaga yang berpengaruh atau berkaitan dengan proses produksi dan distribusi barang dan jasa, misalnya pemilik modal (pengusaha) dan sebagainya.[x]

Sedangkan kekuasaan komunalisme adalah kelompok masyarakat yang bertumpu pada primordialisme, terutama sektarianisme agama dominan. Selama rezim orde baru, sektarianisme agama ini tidak diberi hak hidup, bahkan dalam satu dua kasus dikerasi secara militer. Namun dewasa ini setelah kontrol negara tak lagi ketat, kekuasaan komunalisme mulai banyak mendominasi ruang publik. Dominasi oleh kekuasaan komunalisme bersifat horizontal, ditandai dengan pengidentifikasian musuh secara fisik melalui parameter nilai keagamaan berdasarkan penafsiran aliran. Untuk itu gerakan massa menjadi basis kekuatan untuk menghancurkan musuh secara fisik, yang melahirkan konflik horizontal.[xi]

Termasuk dalam kekuasaan komunalisme adalah kelompok-kelompok masyarakat yang telah mengadopsi nilai-nilai dan praktek kekerasan dan menjadikannya sebagai modus sehari-hari untuk meraih kepentingan ekonomi maupun politik. Kelompok terakhir inilah yang kerap melakukan berbagai bentuk kekerasan secara langsung terhadap wartawan. Mereka juga dikenal sebagai milisi sipil. Kelompok ini mudah dikenali karena mengenakan seragam dan atribut-atribut yang mencitrakan kekerasan ala militer. Seperti warna baju seragam mereka yang loreng-loreng meniru para serdadu serta pembentukan satgas-satgas para militer yang dilatih dan diberi tugas menjaga peristiwa-peristiwa internal maupun eksternal.

Kekerasan terhadap pers dapat bersifat struktural dan kultural. Kekerasan bersifat struktural dialami oleh media jurnalisme sebagai suatu institusi sosial manakala kekuasaan negara membuat regulasi perijinan terbit, pembredelan, menghalangi terbit, sensor, dan bentuk-bentuk tekanan atas keberadaan media jurnalisme dalam masyarakat. Selain dari kekuasaan negara, kekerasan struktural dapat pula datang dari kekuasaaan kolektif (komunalisme) berupa tekanan dari kelompok warga yang menghalangi suatu media jurnalisme terbit. Secara sederhana kekerasan struktural ini bersifat institusional secara langsung akibatnya dialami oleh warga, yaitu tidak dapat memperoleh informasi yang menjadi haknya.[xii] 

Sedangkan kekerasan dalam wilayah kultural pada dasarnya dialami oleh person wartawan dalam mencari informasi publik. Kekerasan inilah yang paling banyak terjadi, dapat direntang dari yang paling “lunak” (soft violence) sampai yang paling “keras” (hard violence). Kekerasan “keras” yang dialami oleh wartawan secara teknis adalah terhalang dalam mendapat informasi publik. Tetapi persoalan ini perlu dilihat dari akarnya, yaitu sumber informasi – fakta publik – wartawan. Informasi jurnalisme hanya dapat diwujudkan dari fakta publik berasal dari sumber informasi. Dengan kata lain, tidak pernah ada informasi jurnalisme (news story) tanpa adanya sumber informasi yang memberikan keterangan (cerita, story) kepada wartawan. Bagaimana posisi wartawan dalam hubungan dengan sumber informasi akan menentukan drajat kekerasan yang akan dialaminya. Semakin otonom dan independen seorang wartawan terhadap sumber informasi, semakin kecil kemungkinan  (perlakuan) treatmen kekerasan dialaminya dari sumber tersebut.[xiii]

Oleh karena itu menurut Johan Galtung, penganjur perdamaian dan perintis ide Jurnalisme Damai, kekerasan terjadi bila manusia dipengaruhi sedemikian rupa sehingga realisasi jasmani dan mental aktualnya berada di bawah realisasi potensialnya. Pemahaman Galtung tentang kekerasan lebih ditentukan pada segi akibat atau pengaruhnya pada manusia.[xiv] Karenanya tidak adanya apakah seseorang dibunuh dengan tambakan peluru aparat keamanan atau mati secara pelan-pelan karena kekurangan pangan.[xv]

Galtung membedakan kekerasan menjadi kekerasan fisik dan kekerasan psikologis. Kekerasan fisik yang dilukai adalah fisik atau jasmani seseorang, misalnya ditampar, dipukul, ditendang, ditunjang sampai dibunuh. Kekerasan psikologis yang dilukai adalah jiwa atau batin seseorang, misalnya dihina, diancam, difitnah atau diteror. Kekerasan psikologis menyebabkan kemampuan mental atau daya pikir seseorang berada di bawah kemampuan aktualnya.

Seorang wartawan yang diteror dengan kata-kata seperti (akan) “disiksa”, “didor” atau “dihabisi”, menimbulkan tekanan psikologis berupa rasa cemas, ragu-ragu bahkan takut. Akibatnya mental aktualnya terganggu. Dalam bekerja, wartawan menjadi serba gamang, akhirnya wartawan menjadi tidak kritis terhadap sumber yang mengeluarkan teror. Bahkan pada tingkat tertentu bahkan tidak akan menulis sama sekali tentang (kejahatan) sumber yang melakukan teror.

Akibatnya hak publik untuk tahu tentang sesuatu dari si sumber yang melakukan teror, terganggu. Tidak berlebihan jika dikatakan serangan atau ancaman terhadap wartawan sama artinya dengan serangan dan ancaman terhadap publik. Ketika seorang wartawan dibunuh, dianiaya atau diintimidasi, sesungguhnya bukan hanya individu si wartawan saja yang jadi korban tapi juga masyarakat. Oleh karenanya dari berbagai kasus kekerasan yang selama ini dialami oleh wartawan di Sumatera dan Aceh, dapat dikategorikan kedalam 7 (tujuh) jenis kekerasan:

1.                  Penganiayaan, yaitu tindakan menyiksa secara fisik terhadap wartawan baik dengan menggunakan alat bantu atau tanpa alat bantu;

2.                  Penculikan adalah tindakan membawa secara paksa wartawan ke tempat tertentu;

3.                  Pengusiran adalah tindakan pelarangan terhadap wartawan untuk meliput suatu peristiwa tertentu;

4.                  Intimidasi atau teror adalah tindakan untuk membuat takut wartawan baik melalui ancaman yang berhubungan dengan keselamatan nyawa wartawan dan atau perusakan terhadap barang atau bangunan kantor redaksi;

5.                  Pelecehan adalah tindakan seseorang dengan mengeluarkan kata-kata yang berisi hinaan atau memandang rendah profesi wartawan;

6.                  Tuntutan hukum adalah penggunaan berbagai instrumen hukum untuk membawa wartawan ke polisi atau pengadilan karena kerja jurnalistik wartawan;

7.                  Sensor adalah tekanan yang menyebabkan wartawan dan media tidak leluasa menjalankan kerja mereka.



[i] Catatan ini berdasarkan sample media cetak yang dikoleksi KIPPAS. Tentang keberlangsungan hidup ke- 95 media cetak tersebut, terutama  media pendatang baru, KIPPAS tidak memiliki catatan.

[ii]Ke – 18 surat kabar yang terbit harian itu adalah: Analisa, Waspada, Sinar Indonesia Baru, Mimbar Umum, Medan Bisnis, Mediator, Medan Pos, Sumatra, Realita Pos, Portibi, Garuda, Perjuangan, Sumut Pos, Barisan Baru, Berita Sore, Sinar Medan, Analog,  Realitas, Pos Metro, Nusantara Pos, dan Indonesia Baru

[iii] Surat kabar dua harian yang dimaksud adalah Ekspres dan Suara Barisan Baru

[iv] Surat kabar minggun yang tercatat pernah terbit adalah:  Prestasi, Prinsip Intelektual, Stabilitas, Pewarta Deli, Warta Indonesia Independen, Gebrak, Demi Masa, Independen Sangkakala, Prestasi Prima, Simalungun Pos, Teruna Baru, President, Pena Indonesia, Karo Pos, Tapanuli Pos, Suara Republik, Senior Indonesia Reformasi, Independen Prima, Independen Patriot Jaya, Independen Pos Kriminal,  Mitra Minang Pos, Aneka Minggu, Bijak, Suara Medan, Media Merdeka, Suasana, Promosi Indonesia,  Suara KOSWARI, Gema Aspirasi, Berita Melyu, Cakrawala Metropolitan, Citra Indonesia, Edison Berani, Lembaga Indonesia, Suara Rakyat, TOP (Tim Observasi Pers), Media Idealis, Suara Pekerja Merdeka, Suara Nurani, Panorama Baru, Suara Oposisi, Otonom, Sangkakala, Suara Medan, Media Merdeka, Citra Indonesia, tKs Medan Sumut, Komat-kamit, Berantas, Lura’ Pos, Bintang Sumatra, Berita Sensor, Deli Pos, Forum Independen, Indonesia Lestari, Nusantara Pos, Panji Demokrasi, President,  Tekad Baru, Wahana Indonesia Baru

[v] Surat kabar dua mingguan yang dimaksud adalah: Proklamasi, Suara Buruh dan Kriminal

[vi] Surat kabar bulanan tersebut adalah: Bijaksana dan Aktual

[vii] Majalah atau tabloid dua bulanan adalah: Detektif & Kriminal, Delik & Debat, Dedikator dan Infosari

[viii] DeRAP, Detektif Supranatural, dan Dunia Wanita

[ix] Wawancara dengan Ibrahim Sinik, 29 Maret 2005.

[x] Buku Panduan Media Monitoring Media Cetak, Surabaya, 1999: LSSP.

[xi] Ashadi Siregar, Plus Minus Pers dan Masyarakat, Kompas 9 Februari 2001. Ancaman kekuasaan komunalisme saat ini merupakan musuh kebebasan pers yang kasat mata. Ada beberapa kasus kekerasan yang cukup menonjol yang dilakukan kekuasaan komunalisme terhadap media pers. Misalnya kasus pembredelan sehari Jawa Pos oleh massa dari Banser NU pada tgl 6 Mei 2000. Sebelumnya, pada awal Maret sekitar 300 massa dari FPI (Front Pembela Islam) Solo melakukan demonstrasi ke stasiun Radio (FM) PTPN Rasitania, Solo, Jawa Tengah. Massa FPI marah karena dalam acara talkshow radio tersebut narasumber dianggap mendeskreditkan Nabi Muhammad SAW.  Mereka sempat melakukan penyitaan terhadap beberapa peralatan radio sehingga stasiun tersebut sempat tidak mengudara beberapa hari. Mundur ke belakang lagi, Juli 1999, harian Kompas  didatangi puluhan orang yang menamakan diri Laskar Jihad. Mereka memrotes pemberitaan Kompas yang dinilai menyudutkan umat Islam.

[xii]Ashadi Siregar, “Kekerasan Terhadap Jurnalis Dan Media Jurnalisme” disampaikan dalam Seminar Kebebasan Pers: Menimbang Ancaman Komunalisme, Kasus Ancaman premanisme Terhadap Pers diadakan KIPPAS Medan dan AJI Biro Palembang, Hotel Swarna Dwipa Palembang, 15-16 Nopember 2001.

[xiii] Ashadi Siregar, ibid.

[xiv] I. Marsana Windhu, “Kekuasaan & Kekerasan Menurut Johan Galtung”, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1992.

[xv] Bagi Galtung, kekerasan didefinisikan sebagai penyebab perbedaan antara yang potensial dengan yang aktual. Tingkat realisasi potensial ialah apa yang memang mungkin direalisasikan sesuai dengan tingkat wawasan, sumber daya dan kemajuan yang sudah dicapai pada jamannya.(I. Marsna Windhu, ibid hlm. 64). Contoh: orang yang meninggal akibat penyakit TBC pada abad 18 tidak dikategorikan sebagai kekerasan, tapi jika di abad sekarang dimana teknologi kedokteran sudah canggih dan obat-obatan untuk mengatasi TBC sudah ditemukan, tetapi ada orang yang dibiarkan meninggal karena menderita penyakit TBC, itu sudah tergolong kekerasan.

2 thoughts on “PERS SUDAH BEBAS TAPI KERAP “DILIBAS!” (I)

  1. pers bebas dan merdeka harus hidup, untuk itu pers harus mempunyai landasannya UUD1945 dan Pancasila.

    Assoc. Prof.Dr. Erman Anom

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s