Home

Oleh: Aisah Bahar, Penggiat Sastra di Medan

Saya terusik juga oleh kegelisahan kawan-kawan pers menyangkut persoalan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang bergulir sejak beberapa waktu ini. Dikatakan, Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP tidak hanya mengancam kebebasan pers, tetapi juga kebebasan berekspresi dari masyarakat. Beberapa pasal di dalam RUU KUHP itu berpotensi membelenggu hak-hak masyarakat untuk berpendapat, berekspresi dan berkomunikasi. Aturan itu jelas bertentangan dengan pasal 28 Amandemen UUD 1945 dan TAP MPR XVII/1978 tentang Hak Azasi Manusia. 

Dewan Pers menyebutkan, setidaknya terdapat 49 pasal karet dan juga ketentuan pasal-pasal dalam UU Subversi yang pernah dicabut MPR. Beberapa pasal karet itu misalnya, menyangkut penyebaran ajaran komunisme, pembocoran rahasia negara, penghinaan, penghasutan, penyiaran berita bohong, pornografi, pencemaran nama baik dan fitnah.

Selain itu, penetapan sejumlah pasal dengan menggunakan  delik formal, juga menjadi ancaman bagi kebebasan berekspresi dan kemerdekaan pers. Misalnya mengenai penyebaran kabar bohong dan berita tidak pasti, seorang wartawan bisa dihukum hanya karena dugaan menyebarkan kabar yang diketahui dan menimbulkan keonaran (pasal 307 RUU KUHP).

Pasal-pasal itu tidak hanya mengancam pers, tetapi juga, masyarakat yang sedang berunjuk rasa, pembicara diskusi, penceramah, ilmuwan, bahkan seniman pun bisa terkena hukuman pidana.

Dengan begitu pula, akan terpaksalah para seniman, penyanyi , penyair, pelukis dan semacamnya meringkuk di sel karena kritik mereka, karena ekspresi mereka yang dirasakan sangat mengganggu.

Dewan pers berharap kiranya persoalan yang berkaitan dengan pers tidak dibawa ke ranah hukum pidana. Bukankah sudah ada undang-undang pers yang mengatur segala sesuatunya bagi insan-insan pers.

 

Sebuah Catatan, Sekedar contoh

Saya teringat sebuah peristiwa di Medan yang berhubungan dengan kebebasan berekspresi ini. November 2004 lalu, berlangsung event tari yang bertajuk Medan Annual Choreographers showcase (MACS) II.  Acara itu berlangsung selama dua malam bertempat di gedung utama Taman Budaya Sumatera Utara (TBSU). Dalam hal ini pihak TBSU bertindak sebagai fasilitator, penyedia tempat kegiatan.

MACS II menghadirkan tujuh koreografer masing-masing: Agung Suharyanto-Medan,  Jhonny Patria-Medan, Manchu-Medan, Asmadi AR Hasibuan-Medan, Syahnefi Alamanda-Riau, Anton Sabang-NAD, I Nyoman Sura-Bali.

MACS II, sebagai satu event yang cukup bergengsi di Medan ini tentu tak luput dari liputan pers. Beberapa harian di kota Medan ramai mengabarkan kegiatan tersebut. Beragam judul tulisan muncul di koran-koran yang isinya memaparkan aksi MACS II. Sampai akhirnya MACS II  tersandung persoalan pro dan kontra atas suguhan salah seorang koreografer.  Tak tanggung-tanggung, MACS II mesti berhadapan dengan seorang anggota DPR, pejabat salah satu Parpol besar peserta PEMILU 2004, dan secara tak langsung berhadapan dengan pemerintah. 

Jadilah I Nyoman Sura, peserta dari Bali dengan judul karyanya “Waktu itu” sebagai “terdakwa”. Pasalnya, dalam tariannya itu Nyoman bertelanjang, alias bugil, dengan posisi membelakangi penonton, beberapa detik menjelang akhir pertunjukannya.  Terlepas dari persoalan estetika, Nyoman dituduh telah melakukan porno aksi dan panitia penyelenggara dipersalahkan karena dituding tidak selektif.

Panitia penyelenggara MACS II berusaha menjelaskan dan mempertahankan bahwa apa yang dilakukan Nyoman itu bukan porno aksi. Mereka tetap saja dipersalahkan, bahkan sampai mendapat ”ancaman” jika panitia tak meminta maaf  kepada seluruh masyarakat Medan, TBSU akan diserbu karena mengijinkan acara itu berlangsung. Kepala TBSU tentu saja jadi kelabakan. Sebagai aparat pemerintah, kepala TBSU langsung mendapat tekanan dan menerima ”perintah” untuk mengamankan para seniman yang ada dilingkungan kerjanya agar berlaku “sopan” dan menjadi seniman yang “baik”.

Sebagai seniman yang “baik”, panitia MACS II pun berlaku sopan dengan meminta maaf untuk tidak memperpanjang persoalan dan tidak menyusahkan kepala TBSU.

Dalam waktu yang berdekatan, saya sedang mempersiapkan pementasan teater (4 Desember 2004), dengan  karya saya berjudul “Yang Terasing” di gedung utama TBSU.   Sebagai penyelenggara TBSU meminta naskah yang saya tulis untuk dipelajari isinya dengan alasan tak ingin kecolongan lagi. Naskah itu lumayan menantang imajinasi, begitu pendapat kawan-kawan yang telah membacanya. Pihak TBSU pun menangkap kemungkinan adegan-adegan di dalam naskah itu dengan imajinasi yang mencemaskan mereka.

Saya diwanti-wanti agar jangan menampilkan adegan vulgar, agar kostum pemainnya sopan, agar jangan menimbulkan apresiasi yang bukan-bukan, agar jangan kesandung lagi.

 Persiapan pementasan saya dikawal sampai saat Gladi Resik. Kebetulan konsep garapan saya –sejak sebelum adanya intervensi pihak penyelenggara- sesuai pula dengan harapan itu. Sebuah tampilan yang baik-baik saja. Lolos! Namun, bukan berarti karya saya yang lain tak memungkinkan saya untuk tampil “telanjang”  dengan tetap mempertimbangkan persoalan etis dan estetis, dengan pilihan ruang yang tepat. Siapa takut!

Pada kasus sebelumnya (2003) pementasan karya monolog “perempuan” saya ditanggapi sebagai sesuatu yang sangat berorientasi kiri. Tetapi saya tak sampai kesandung ke kantor polisi –mungkin penonton saya tak ada yang sampai mengadu pula pada anggota DPR-dan saya sangat berterimakasih, kawan-kawan pers menuliskan pementasan monolog itu dengan versi yang dapat diterima.

Sepanjang pengalaman saya dan kawan-kawan teater sezaman –di Medan- tak pernah sampai berhadapan dengan persoalan hukum, menyangkut ekspresi berkesenian kami. Tentu berbeda dengan pengalaman para pelaku seni sebelum kami. Berbeda pula dengan yang terjadi di luar Medan.

Yang dapat saya pahami dari pengalaman berkesenian, seniman dan pers memiliki ikatan yang sangat erat. Sebuah hubungan profesionalisme yang tak akan ada habisnya. Dan kini, seniman dan wartawan sedang menghadapi satu persoalan yang bisa   mengancam kehidupan profesi itu, jika RUU KUHP disahkan.

 

Seniman dan kebebasan berekspresi

Memang, seniman tak memiliki undang undang pokok seniman secara tertulis. Segala undang-undang dan aturan, idealnya telah tertulis di dalam hati dan pikiran. Seniman dengan seperangkat intuisi dan akal budi tentu paham betul apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, diekspresikan.

Sebuah ekspresi yang ditujukan untuk kebaikan tentu tak salah. Yang salah adalah ekspresi-ekspresi sebagian orang yang melanggar batas, dengan alasan kebebasan. Hak Azasi Manusia jelas mendukung adanya kebebasan untuk berekspresi. Betapa pentingnya, sebab manusia selalu ingin menumpahkan apa yang terasa di dalam hatinya, apa yang ada di dalam pikirannya. Kesewenanganlah yang terjadi jika semua itu dikebiri.

Adalah tanggung jawab seniman untuk memilih dan memilah ekspresinya. Kebebasan berekspresi tak lantas menjadi alasan untuk melakukan apa saja tanpa batasan. Kita tetap memiliki aturan main, memiliki norma-norma dan tak  jadi salah kaprah atas nama demokrasi. Bukankah demokrasi itu dari dan untuk masyarakat. Dengan begitu, apapun yang akan kita perbuat tentunya harus dimaksudkan untuk kebaikan masyarakat.

Tentu sesuatu yang aneh dan menyedihkan jika para seniman asal main saja, asal berkarya, dengan alasan kebebasan berekspresi. Para pemegang industri hiburan tak perlu selektif lagi karena adanya kebebasan berekspresi. Yang terjadi kemudian adalah eksploitasi kebebasan untuk industri, untuk menghasilkan uang. Tentu ini menyedihkan. Apakah demokrasi harus memunculkan korban. Apakah masyarakat cuma tong sampah, penampung segala produk kebebasan bersekspresi.

Benar bahwa masyarakatlah yang kemudian harus memilih dan memberi nilai. Tetapi adalah dosa besar para seniman, insan pers, pemilik industri hiburan, jika apa yang kita lemparkan itu bukan sesuatu yang baik, yang membangun perubahan pola pikir, memberi spirit baru yang positip, dan tidak menyesatkan. 

Baiknya kita bersepakat, tak boleh ada sebuah kebebasan yang tak terbatas! Dan kita siap melawan segala bentuk kesewenangan serta pengebirian terhadap kebebasan berekspresi, sebab kita tahu persis, kebebasan macam apa yang kita inginkan. Bravo!

 

Aishah Basar, Medan, Juni 2005

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s