Home

Framing Berita Media Pers Menjelang Pelantikan Megawati Sebagai Presiden ke-5

 Oleh: Diana Irene Nasution, Analis Media KIPPAS

 

 

 

Pilihan Narasumber

Narasumber dapat dikatakan merupakan bagian terpenting dari suatu berita, meskipun tidak semua identitas narasumber dicantumkan dalam setiap berita. Media memerlukan narasumber karena mereka memiliki informasi dan sumber cerita yang dibutuhkan.[1] Pilihan narasumber oleh media dapat pula dijadikan indikator bagaimana cara pandang media tersebut mengenai suatu isu. Kehadiran narasumber khususnya dalam berita yang mengedepankan fakta simbolik atau psikologi sangat kentara, sebab alur demi alur cerita media dibangun berdasarkan penyataan narasumber yang kemudian diatur pendistribusiannya dalam setiap alinea. Umumnya pernyataan narasumber yang dianggap paling menarik, berbobot, eksklusif ditempatkan pada lead berita atau bahkan dijadikan judul berita.

Begitupula unsur prominance, kredibilitas, kompetensi, penguasaan informasi menjadi dasar kebijakan media dalam menentukan dan  mendistribusikan narasumber dalam konstruk bingkai yang hendak disajikan kepada khalayak. Narasumber yang dipandang kooperatif, selalu bersedia untuk dimintai tanggapan, memiliki data-data yang akurat merupakan jenis narasumber yang sering dicari media.

Hasil kajian terhadap pemberitaan menjelang suksesi 2001 memperlihatkan bahwa media cenderung menggunakan penyataan narasumber dari kalangan intelektual, yudikatif, partai politik, legislatif, dan tokoh agama untuk membangun bingkai dukungan terhadap Megawati.[2] Dominasi pengutipan narasumber berlatar belakang politik, baik pengamat ataupun praktisi, membentuk frame berita yang menonjolkan aspek politik, khususnya konstitusi. Isu larangan perempuan menjadi pemimpin meskipun tidak sepenuhnya tenggelam namun mengalami pembelokan halus, dimana perhatian khalayak diarahkan hanya pada masalah konstitusi. Melalui pola pemilihan narasumber seperti ini, media ingin suksesi yang ditandai pelantikan Megawati nantinya tidak lagi berada dalam level kontroversi apalagi penolakan. Media berusaha membentuk konsensus politik.

Pola pemilihan narasumber juga menunjukkan adanya pergeseran otoritas pembentuk sekaligus penafsir wacana dari pemerintah ke tangan lembaga Yudikatif, Legislatif dan Partai Politik.[3]  Sejalan dengan itu pemusatan pembentuk wacana terlihat jelas. Para narasumber adalah individu-individu yang berkedudukan di ibu kota negara, dekat dengan pusat kekuasaan membuat suara legislatif yang berkedudukan di daerah tidak terdengar. Keadaan ini tampakanya merupakan resonansi dari realitas bahwa wacana sidang istimwa berasal dari memorandum II DPR RI yang berkedudukan di pemerintah pusat. Label bahwa lembaga legislatif hanya tukang stempel kebijakan pemerintah memang berubah namun hanya pada lapisan teratas.

 

Tabel 4

Distribusi Narasumber dalam Frame A, B, C

 

   Narasumber

Frame A

Frame B

Frame C

SIB

Waspada

Analisa

SIB

Waspada

Analisa

SIB

Waspada

Analisa

Tokoh Agama

18

0

6

0

0

0

0

0

0

Eksekutif

5

0

0

0

0

0

0

0

0

Yudikatif

15

0

0

0

0

0

0

0

0

Legislatif

16

0

0

11

0

0

0

0

0

Partai Politik

53

0

9

0

0

0

0

0

0

Intelektual

17

0

14

0

0

0

0

0

0

Masyarakat

5

0

0

0

0

0

0

0

0

Organisasi Masyarakat

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Lain-lain

22

0

2

0

0

0

0

0

0

 

Pemberian akses ke media yang tidak sama besar antara narasumber yang satu dengan yang lain merupakan salah satu alasan mengapa ada satu narasumber yang pernyataannya hampir setiap hari menghiasi pagina surat kabar. Individu atau kelompok yang dinilai memiliki kekuasaan ekonomi atau politik lebih dipilih menjadi narasumber daripada mereka yang sedikit atau sama sekali tidak memiliki kekuasaan. Dapat dikatakan korelasi antara dominannya narasumber tertentu dalam frame media tentang suksesi dikarenakan para narasumber tersebut memiliki kekuasaan disamping kepentingan. Nama seperti Amien Rais dan Akbar Tanjung mengandung label ketua MPR dan DPR , suatu lembaga yang memiliki otoritas pengawasan pemerintahan. Demikian pula penilaian media yang menjadikan Andi Alfian Malarangeng sebagai jaminan mutu bila menyangkut isu politik karena analisisnya dianggap bermutu dan tajam, membuat dirinya sering dijadikan narasumber masalah politik.[4]

Sementara pihak yang akan diturunkan dan dinaikkan yaitu Gus Dur dan Megawati jarang dikutip pernyataannya dan dimintai komentarnya atas rencana suksesi yang berkaitan dengan diri mereka. Persoalan antara keduanya lebih sering diungkapkan melalui sudut pandang orang lain. Situasi hubungan antara Gus Dur dan Mega sering didefinisikan, dibentuk, disampaikan orang lain. Misalnya saja pernyataan Amien Rais yang mengatakan bahwa Megawati sudah tidak percaya lagi kepada Gus Dur, dikutip mentah-mentah oleh media tanpa menanyakan langsung kepada Megawati apakah ia memang sudah benar-benar tidak percaya lagi kepada Gus Dur.

 

Sementara itu Mega disebut sudah tak percaya lagi kepada Gus Dur. Kabar sensitif ini disampaikan oleh Ketua MPR Amien Rais saat diminta komentarnya soal gagalnya pertemuan pimpinan parpol di Bogor. Menurut Amien, Mega secara tegas bilang seperti itu.

“Beberapa hari sebelum pertemuan itu, saya bertemu dengan Mega. Saya tanya, anda mau datang tidak. Lantas dijawab Mega, Oh…enggak akan datang saya mas.”There’s no trust anymore,” ujar Amien Rais dalam wawancara dengan El Shinta, Selasa (10/7/01).(SIB, 11/7/01)

 

Pernyataan Amien Rais ketika diwawancarai radio El Shinta tersebut dianggap media sebagai kebenaran mutlak, sehingga tidak perlu dikonfirmasi kepada Megawati. Di sini terlihat posisi Amien Rais sebagai ketua MPR dianggap memiliki nilai berita yang tinggi sehingga apa pun yang disampaikan Amien Rais dianggap menarik, bermutu, memiliki daya jual dan tidak perlu diragukan lagi keabsahannya.

 

Tabel 5

Distribusi Narasumber dalam Frame D, E, F

 

   Narasumber

Frame D

Frame E

Frame F

SIB

Waspada

Analisa

SIB

Waspada

Analisa

SIB

Waspada

Analisa

Tokoh Agama

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Eksekutif

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Yudikatif

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Legislatif

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Partai Politik

16

0

0

0

0

0

0

0

0

Intelektual

0

0

0

0

0

0

26

12

0

Masyarakat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Organisasi Masyarakat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lain-lain

0

0

0

7

0

0

0

0

0

 

 

Tabel 6

Distribusi Narasumber dalam Frame G, H, I

   Narasumber

Frame G

Frame H

Frame I

SIB

Waspada

Analisa

SIB

Waspada

Analisa

SIB

Waspada

Analisa

Tokoh Agama

0

5

0

0

0

0

0

0

9

Eksekutif

0

5

0

5

0

0

0

0

0

Yudikatif

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Legislatif

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Partai Politik

0

1

0

0

0

0

19

0

8

Intelektual

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Masyarakat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Organisasi Masyarakat

0

0

0

0

0

0

9

0

0

Tokoh Masyarakat

0

0

0

2

0

9

0

0

0

Lain-lain

0

22

0

2

0

0

0

0

1

 

Tidak tersedianya narasumber dengan perspektif dan latar belakang yang berbeda dalam frame ketiga media merupakan implikasi dari rutinitas pengadopsian berita baik dari kantor berita ataupun media lain. SIB  misalnya kerap mengadopsi berita  detikcom, satunet, Berita Buana, Terbit disamping Surabaya Post dan Asiaweek. Begitu pula Waspada, selain mengandalkan liputan Antara juga mengadopsi berita Surabaya Post dan Asiaweek. Sedangkan Analisa  lebih mengutamakan Antara. Hanya satu berita produksi sendiri yaitu berita Analisa  berjudul “PAN Sumut Siap Dukung Kepemimpinan Megawati Soekarnoputri” (19/7/01). Rutinitas pengadopsian berita ini memperlihatkan bahwa media bersangkutan telah menjadikan berita dari media sumber adopsi sebagai berita yang penting dan pantas—kalau tidak mau dikatakan harus—dimuat pula dalam surat kabarnya karena unsur nilai berita yang dikandung atau sesuai dengan bingkai yang hendak dibangun.[5]  Pembentukan frame untuk kedua kalinya berlaku dalam proses ini. Media pengadopsi membentuk frame baru dari frame yang sudah ada walaupun substansinya sama saja, sebab media pengadopsi mengolah kembali data-daat, informasi yang dimiliki media sumber.

Pengadopsian berita secara ekonomis menguntungkan media sebab tidak semua media memiliki perwakilan di luar daerah kantor pusat. Kalaupun ada jumlahnya tidak terlalu banyak sehingga tuntutan dapat meliput semua peristiwa, isu, sulit terpenuhi. Lagipula pengadopsian berita dari media lain tidak mengharuskan pembayaran seperti halnya kantor berita. Bahkan bisa saja media bersangkutan tidak mengetahui bila beritanya telah diadopsi.

 

Media Terseret Arus Kepentingan

            Besarnya ruang yang diberikan bagi klaim kebenaran suksesi sesuai konstitusi menunjukkan situasi dimana media yang diteliti mengikuti arus yang ada. Khalayak diarahkan untuk memahami persoalan suksesi sebagai suatu hal yang sangat mendesak dan harus segera dilakukan. Pilihan terbaik dalam suksesi hanya satu yaitu Megawati. Meskipun penolakan perempuan sebagai pemimpin berdasarkan agama masih cenderung mengandung kontroversi, tetapi bukan berarti media tidak bisa menampilkan wacana tandingan untuk mengkritisi proses suksesi kala itu. Megawati memperoleh keuntungan dari kelompok kepentingan yang mendukung pencalonan dirinya sebagai pengganti Gus Dur. Ia tidak perlu repot-repot membentuk citra positif dirinya sebab sudah terbentuk melalui berbagai pernyataan yang dikemas sedemikian rupa dan ditujukan guna melegitimasi kedudukannya sebagai calon tunggal.

            Determinasi wacana suksesi tenggelam diantara desakan klaim kepentingan kelompok tertentu.Ketiga media tidak berusaha lebih lanjut membongkar kepentingan yang melatarbelakangi perlunya suksesi. Penampilan wacana suksesi yang dipandang ketiga media sesuai konstitusi tidak disertai substansi pasal-pasal penjelas. Agregasi kepentingan segelintir politis menjadi lebih menonjol dalam frame. Bagaimana akhirnya partai-partai politik bergabung karena—seakan-akan—memiliki tujuan—atau justru kepentingan—yang mulia melalui pengguliran wacana suksesi ditonjolkan media, sedangkan suara yang berseberangan ditenggelamkan.

            Barangkali memang tidak ada frame yang lebih baik daripada frame yang lain karena yang terpenting adalah kekayaan informasi. Konstruk frame seperti yang dimiliki Sinar Indonesia Baru, Waspada dan Analisa hanya menyajikan dukungan semu tanpa alasan penjelas memadai. Jika pendidikan politik yang ingin dicapai melalui pemberitaannya maka itu sama sekali tidak tergambar dalam frame yang disajikan kepada khalayak yang telah mengeluarkan biaya untuk membaca produknya.

           

 

 

 

 



[1] Seperti yang dikemukakan Gans, narasumber adalah “the actors whom journalist observe or interview, including interviewees who appear on the air or who quoted in…articles, and those who only supply background information or story suggestions”. Shoemaker and Reese, op.cit., hal. 150

[2] Penulisan kategori dalam tabel distribusi narasumber disesuaikan dengan frame media seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Contohnya Frame A adalah frame media yang mendukung suksesi berdasarkan perspektif konstitusi.

[3] Beberapa hasil penelitian tentang wacana media memperlihatkan bahwa pada masa orde baru otoritas pembentuk wacana sekaligus tafsir atas wacana dipegang oleh pemerintah. Pola komunikasi yang terbentuk kala itu adalah top down. Apa yang disampaikan pemerintah merupakan kebenaran mutlak. Berbeda dengan situasi menjelang suksesi 2001, kelompok kepentingan (interest group) atas suksesnya suksesi mendapat ruang yang besar dalam pagina ketiga surat kabar yang diteliti. Sikap media yang mendelegitimasi Gus Dur setidaknya juga mulai terbaca ketika muncul isu Bullogate dan Bruneigate. Over legitimasi—meminjam istilah Ignas Kleiden—atas Gus Dur mulai tampak berkurang dalam pemberitaan mengenai isu tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Agus Sudibyo, Politik Media dan Pertarungan Wacana, Yogyakarta, LKiS, 2001. Sebagai kelompok yang membutuhkan media untuk menyampaikan pandangannya atas suksesi kepada khalayak, mereka mendapat sambutan hangat dari media yang membutuhkan informasi yang mereka miliki untuk mengisi paginanya.

[4] Pemilihan narasumber secara tidak langsung turut mempengaruhi kredibilitas seseorang. Semakin sering ia dimintai pendapat atau analisis kemudian namanya intens menghiasi pemberitaan media maka secara perlahan akan terbentuk citra dalam benak khalayak bahwa ia layak dipercaya, bahkan terbuka kemungkinan media lain akan menjadikannya sebagai narasumber acuan.

[5] Contoh relevan barangkali adalah seperti yang dikemukakan oleh Shoemaker and Reese, bahwa beberapa media lokal di Amerika sering menjadikan surat kabar nasional sebagai acuan pemberitaan. New York Times misalnya, memiliki pengaruh yang kuat dalam pemberitaan mengenai masalah internasional. Sedangkan Washington Post berpengaruh dalam pemberitaan menyangkut isu domestik. Melihat pengaruh yang dimiliki New York Times  tersebut Gans mengatakan “if the Times did not exist, it would probably have to be invented” . Ini berarti apa pun yang diberitakan New Yok Times adalah benar. Shoemaker and Reese, op.cit., hal103-104.  Editor bisa dikatakan merupakan salah satu aktor utama pengadopsian berita. Kegemaran editor membaca surat kabar lain adalah salah satu cara untuk mengetahui apa yang dianggap menarik oleh media lain, apa yang tidak dimuat di medianya, sebab tidak semua peristiwa bisa dilaporkan wartawan. Persaingan antar surat kabar seperti dikatakan Walter Lippman seringkali terjadi hanya dalam hitungan jam bahkan menit. Seorag editor setiap hari minimal harus berhasil merebut hati sebagian pembacanya, sebab mereka (khalayak) tanpa ampun akan meninggalkannya jika surat kabar saingan kebetulan menyenangkan ‘selera pasar’mereka.Walter Lippman,Opini Umum,Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1998, hal.335

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s