Home

 

Framing Berita Media Pers Menjelang Pelantikan Megawati Sebagai Presiden ke-5

 

Oleh: Diana Irene Nasution, Analis Media KIPPAS

 

 

 

Kecenderungan media mendukung proses suksesi yang bermuara pada pelantikan Megawati sebagai presiden juga terlihat dari 3 item berita yang menekankan alasan dukungan dari aspek agama dan kemampuan yang dimiliki Megawati.Meskipun pemberian dukungan diberikan melalui sisi yang berbeda namun ini semakin memperjelas bagaimana sikap media mainstream di Medan menjelang suksesi, mereka cenderung mendukung pergeseran kepemimpinan.

Konstruk bingkai dukungan dengan perspektif agama dan kemampuan Megawati sebagai pemimpin yang dibuat Waspada memperlihatkan adanya penggunaan metafora secara intens, seperti yang dapat dilihat dalam lead dan tubuh berita untuk menggambarkan hubungan Megawati dan Gus Dur yang sudah tidak bisa diperbaiki lagi sehingga wajar Megawati menjadi presiden berikut ini:

 

Ibarat bergelimang di dunia percintaan, setelah terjadi konflik kasmaran, Gus Dur menyatakan secara sepihak, dia tidak rela ditinggalkan oleh Mega. Dia ingin hidup bersama dan mati bersama. Sementara Mbak Mega telah bersikukuh melalui sikap, tanpa bahasa, pisah, titik. Mega pun terus berlari karena hubungan keduanya bukan lagi sekadar retaknya kaca, tetapi sudah patah arang.

… Ternyata pada Sidang Umum MPR dua tahun lalu, Mbak Mega ‘dikerjai’ kelompok yang mengatasnamakan diri “Poros Tengah”, dan Gus Dur terpilih menjadi Presiden sedangkan Mega jadi Wakil Presiden. Ketika itu Gus Dur melukiskan sikapnya seolah ingin membina Mega agar lebih matang di dunia perpolitikan. Tapi belakangan, hubungan keduanya goyah entah karena dimasuki pihak ketiga atau karena Gus Dur terlalu sering memelintir Mega sehingga wanita tertindas semasa Orba itu tersinggung berat. (Waspada, 18/7/01).

 

Melalui pilihan bahasa demikian Waspada mengarahkan pembaca supaya memahami suksesi sebagai suatu hal yang setimpal mengingat Megawati pernah dikecewakan oleh politisi yang mengaku mendukungnya pada Pemili 1999, ini terlihat dalam kalimat ‘dikerjai’, ‘wanita tertindas’. Apalagi Gus Dur digambarkan ingin turun dari kursi kepemimpinan bersama Megawati, wakil yang menjadi bagian dari jabatan presiden seperti yang tersurat dalam kalimat “Kalau yang satu hilang, maka yang satu juga hilang”. Bahkan untuk mendukung bangun wacana penafsiran atas pernyataan Gus Dur tersebut Waspada  memilih judul berita “Gus Dur Tak Rela”. Disamping itu Waspada juga mengutip pernyataan tokoh agama yang mendukung perempuan menjadi presiden sebab dalam Al Quran tidak tegas melarang perempuan menjadi pemimpin, sehingga  sebaiknya masalah suksesi diserahkan pada MPR.

Sedangkan konstruk bingkai Waspada yang memperlihatkan dukungan berdasarkan kemampuan yang dimiliki Megawati dalam berita berjudul “Megawati Selangkah Lagi…”, terlihat dari kutipan berita Asiaweek yang merupakan kutipan dari surat kabar Surabaya Post. Kutipan berita majalah Asiaweek menyebutkan secara gamblang beberapa alasan mengapa Megawati memiliki potensi yang lebih baik dari Gus Dur.

 

Melalui artikelnya yang berjudul Tougher Than She Looks, majalah itu—yang dikutip Surabaya Post—menyebutkan, sejumlah alasan dapat dikemukakan mengapa Megawati jauh lebih baik dibanding Gus Dur bila nanti memimpin negeri ini. Salah satu contoh dikemukakan, kesuksesannya membangun kembali PDI Perjuangan menjadi partai terbesar se-Indonesia.

Kemudian, dia telah mengumpulkan para staf sehingga menjadikan kantor wapres sebagai pusat efisiensi. Ketiga, dia berusaha mendorong reformasi ekonomi. Keempat, Mega juga dianggap respek pada penegakan hukum.(Waspada,17/7/01)

 

Selain menonjolkan kelebihan yang dimiliki Megawati Waspada  juga memperlihatkan perspektif agama yang mendukung pencalonan Megawati melalui kutipan pernyataan narasumber yang tidak jelas.[1]

 

“Ini dilakukan dengan melontarkan wacana bahwa wanita tidak bisa menjadi pemimpin negara, maksudnya agar kelompok Islam yang sebelumnya tidak bisa menerima Presiden dari kaum perempuan menolak kehadiran Megawati menjadi Presiden wanita pertama di Indonesia,”katanya.

Dengan cara ini, katanya, kelompok Islam diharapkan kembali menentang wanita menjadi pemimpin negara. Namun tentu di kalangan para elit politik isu tersebut bukan merupakan isu baru, sehingga tidak mudah bagi mereka untuk tergoda oleh wacana itu.(Waspada,17/7/01)

 

            Konstruk bingkai dukungan berdasarkan kemampuan Megawati sebagai pemimpin juga dilakukan SIB melalui kutipan berita yang sama dengan Waspada  yaitu Asiaweek setelah sebelumnya dimuat detik.com pada hari yang sama pula tanpa menyinggung aspek agama.

            Penggambaran sosok Megawati sebagai individu yang memiliki kemampuan manajerial dan respek pada penegakan hukum dalam teks di atas memperlihatkan media menekankan citra positif Megawati sebagai calon pemimpin yang lebih berkualitas sehingga untuk mendukung alur cerita tersebut, media sama sekali tidak menyinggung hasil-hasil positif yang—mungkin—dimiliki Gus Dur. Melalui penggambaran individu sepihak ini media telah menutupi pandangan khalayak terhadap pihak lain yang dipertentangkan keberadaannya agar khalayak hanya mengetahui, mengingat, dan memahami mengapa pihak yang didukung lebih bernilai sedangkan pihak lawan sengaja tidak diberi kesempatan untuk membentuk citra dirinya di mata khalayak, melalui peniadaan informasi tentang dirinya dalam teks berita.

            Sementara konstruksi bingkai dukungan dengan mengedepankan aspek agama dapat dibaca dalam berita berjudul “KH Munzr Tammam, MA : Alasan Darurat Membolehkan Wanita Memimpin Negara”. Melalui pilihan kalimat judul demikian pada dasarnya khalayak sudah diajak untuk menerima pandangan yang membolehkan perempuan menjadi pemimpin berdasarkan agama Islam sehingga tidak heran bila kalimat selanjutnya mempertegas dukungan terhadap pandangan ini.

 

Menurutnya ada tiga alasan yang memungkinkan seorang wanita menjadi pemimpin meskipun Alquran dan Assunah melarangnya. Pertama alasan konstitusional yang menjadi komitmen bangsa. Alasan ini bersifat mengikat, karena landasan bernegara di Indonesia tidak berdasarkan syariat Islam.

Kedua, memang ada pendapat beberapa multi Islam yang tidak menemukan adanya larangan tegas terhadap tampilnya wanita menjadi presiden. Kelompok ini memang mendapat yang berpijak pada beberapa argumentasi ayat yang secara spesifik ditafsirkannya sebagai ayat yang mengedepankan tidak dibedakannya aspek gender pria dan wanita.

Ketiga, andaikan masih tetap berpegang pada kaul yang tidak membolehkan maka dalam keadaan terpaksa (darurat) larangan itu berubah menjadi dibolehkan.”Dalam teori ushul dikatakan keadaan darurat membuat dibolehkannya sesuatu yang semula dilarang,” kata Munzir Tammam lagi. (SIB, 20/7/01)

 

Pada bagian berikutnya SIB, dengan masih mengutip pernyataan Munzir, menuliskan sebaiknya pria yang diutamakan menjadi pemimpin dengan alasan Alquran menyebutkan’”siapa orang yang menyerahkan satu masalah (kepemimpinan) pada perempuan, maka urusannya menjadi kurang beres”. Namun  kalim pembenaran atas kemungkinan pelantikan Megawati menjadi lebih dominan sebab alasan-alasan pembenar diletakkan pada bagian awal berita, sehingga khalayak sejak semula telah diarahkan untuk lebih memahami, mempercayai, mengingat alasan yang berupaya menyentuh perspektif kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, sehingga penjelasan berikutnya hanya merupakan pembanding yang tidak terlalu penting. Ini sesuai dengan strategi pembingkaian media dimana aspek yang dipandang lebih penting oleh media diletakkan pada bagian awal dari berita sementara informasi yang dianggap tidak terlalu penting diletakkan pada bagian akhir atau bahkan ditiadakan sama sekali. Ibarat makan setelah kenyang dengan satu macam lauk, maka ketika ditawarkan lauk yang lebih enak sudah tidak berselera lagi karena telah kenyang.

 

Penolakan Minoritas

Lalu bagaimana dengan pemberitaan media yang menolak pencalonan Megawati? Berita yang memuat penolakan tampaknya dimuat hanya karena unsur prominance yang dimiliki sang narasumber dan bersifat insidentil bukan karena media memang bertujuan untuk menonjolkan wacana tandingan. Sebab bila memang media berupaya untuk menyajikan pemberitaan yang berimbang tentu media akan mengembangkan wacana ini berkelanjutan. Sehingga tidak heran bila berita yang diproduksi menjadi ala kadarnya. Kutipan berita di bawah ini barangkali bisa memberikan gamabran betapa media tidak menaruh perhatian khusus terhadap wacana  selain legitimasi terhadap Megawati.

 

Meskipun sikapnya masih belum jelas benar, Megawati kemungkinan besar tak akan menghadiri petemuan pimpinan partai politik dengan Presiden Gus Dur. Adik kandung Mega, Rachmawati menilai jika memang Mega benar-benar tak menghadiri pertemuan itu, maka kakaknya itu sudah kebelet jadi presiden.

Penilaian itu dikemukakan Rachmawati Soekarnoputri kepada wartawan, Minggu (8/7) malam, “Beliau mbak Mega, sangat sudah kepingin, kebelet untuk menjadi RI-1, “kata Rachma.(Analisa,9/7/01)

 

Rachma  kembali menuding Megawati Soekarno yang juga wakil presiden sebagai pangkal semua masalah, dan modus parlemen menjatuhkan Presiden Abdurrahman Wahid melalui SI MPR nanti hampir sama dengan modus parlemen menyingkirkan Bung Karno tahun 1967. (SIB, 20/7/01)

 

Berita yang berjudul “Rachma: Mega ‘Kebelet’ Jadi Presiden” di Analisa dan “Racmawati Soekarno: Upaya Menjatuhkan Gus Dur Mirip Modus Pencopotan BK”  pada SIB, memperlihatkan bahwa berita tersebut naik cetak karena ada yang memberikan pernyataan dan media merasa tidak perlu mencari individu lain yang turut mendukung pernyataan tersebut. Pernyataan Rachmawati bisa dianggap merupakan olok-olok media karena pandangan tersebut dianggap aneh, berbeda dengan arus yang mengalir dalam tataran sosial politik saat itu.

Begitu pula halnya pernyataan Chotibul Umam Wiranu, Sekjen DPP PKB yang bernada apriori dalam berita SIB pada tanggal 15/7/01, bernasib sama dengan pemuatan pernyataan Rachmawati di media. Hanya karena ada rapat internal PKB, media mengutip pernyataan penolakan terhadap wacana penggantian kepemimpinan berdasarkan perspektif agama.

 

“Saya optimis Gus Dur tetap bertahan dalam SI MPR yang akan datang. Karena proses menjatuhkan Gus Dur dari sejak Memorandum I dan II hingga SI yang akan datang tidak ideologis,” kata Chotibul.

Hal lain yang meyakinkan PKB bahwa Gus Dur tak akan jatuh adalah masalah ideologis dalam pengertian agama, di mana mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam.”Itu yang membuat partai-partai Islam, termasuk PKB sangat ragu Mega bisa memberi umat mayoritas sebuah pengayoman,” uajrnya.(SIB, 15/7/01)

 

Pengutipan pernyataan Chotibul ini menjadi kurang bersuara karena pada hari-hari sebelumnya dan berikutnya bingkai media yang mengetengahkan dukungan terhadap suksesi lebih nyaring. Sehingga pernyataan Chotibul yang menolak berdasarkan perspektif agama dijadikan media sebagai pembanding antara wacana yang dominan dan minoritas. Strategi ini berdampak pada penampilan Megawati sebagai penyebab munculnya rencana pelaksanaan sidang istimewa tidak sebanyak penggambaran Gus Dur sebagai sosok negatif.

Sikap optimis terhadap pencalonan Megawati sebagai presiden dan pesimis terhadap kinerja Gus Dur memperlihatkan bahwa media sepenuhnya mendukung jalur konstitusi yang dinilai lebih rasional untuk situasi kala itu. Penekanan terhadap aspek konstitusi ini menyebabkan wacana yang menentang baik berdasarkan agama maupun tidak, menjadi tenggelam. Suara mereka yang tidak mendukung suksesi terbenam diantara suara-suara yang merasa klaim suksesi sebagai suatu kebenaran mutlak. Persoalan penggantian pemimpin disederhanakan menjadi persoalan yang hanya terkait dengan konstitusi, sehingga kepentingan-kepentingan, alasan-alasan di balik proses suksesi terabaikan, sebab media tidak memberi porsi yang seimbang. Khalayak hanya dihadapkan pada pilihan suksesi harus dilakukan atau keadaan akan bertambah buruk. Walaupun media memproduksi 3 berita, seperti yang ditemukan dalam sampel penelitian, namun khalayak telah difokuskan media untuk lebih memahami persoalan hanya dari aspek konstitusi semata.

Tabel 3

Wacana Pemberitaan Mendukung Pencalonan Megawati

 

Pemberitaan

Sinar Indonesia Baru

Waspada

Analisa

Komentar terhadap wacana suksesi

4

0

2

Pertemuan Berbagai Partai Politik di Kediaman Pribadi Megawati

0

0

1

Pernyataan Gus Dur di Kongres Minahasa Raya serta Festival Musik Tradisional Minahasa

0

1

0

Rapat Pimpinan Nasional PPP

1

0

0

Perkembangan wacana calon wakil presiden di kalangan politisi

4

0

0

 

 

Praduga Di Balik Susksesi

Dukungan media terhadap pergeseran tampuk kepemimpinan dari Gus Dur kepada Megawati selain muncul secara eksplisit,  juga terlihat dari bingkai implisit yang memperingatkan Megawati terhadap kemungkinan pengambilan keuntungan dari dukungan yang diberikan kepadanya. Pemberitaan yang memperlihatkan adanya peringatan kepada Megawati bisa dimaknai sebagai upaya media untuk memperlihatkan bentuk dukungannya dalam wujud yang berbeda. Media merasa perlu untuk mengingatkan Megawati agar perjalanan karirnya mulus sebab bila media tidak mendukung Megawati maka media tentu tidak perlu memberi semacam peringatan pada Megawati melalui pengutipan pernyataan narasumber tertentu dan memberikan ruang pada pagina surat kabar yang bersangkutan. Meskipun narasumber yang dipilih untuk dimuat pernytaannnya belum tentu atau bukan pendukung Megawati namun media memanfaatkan pernyataan para narsumber tersebut untuk membentuk wacana yang mengarah pada simpati terhadap Megawati bila ternyata tidak menjadi presiden.

Peringatan tersebut dapat dijumpai dalam pernyataan Sarwono Kusumaatmaja, Sri Bintang Pamungkas, Hariadi Dharmawan, Budyatna, dan Faisal Riza Rahmat. Pemilihan narasumber seperti mereka menjadi sangat berarti karena para narasumber tersebut bereada di luar lingkaran kekuasaan, sehingga dianggap tidak memiliki pretensi tertentu dalam memberikan opininya. Berbeda halnya bila yang menyampaikan peringatan tersebut individu seperti Amien Rais, Akbar Tandjung, atau Sutjipto, orang-orang yang memiliki kepentingan secara langsung dengan pergantian kepemimpinan. Pandangan media yang meyakini suara para intelektual yang yang memberi peringatan kepada Megawati sebagai suara yang tidak memiliki motif politik tertentu salah satunya dapat dilihat dari isi berita SIB  yang menyebut Sarwono sebagai mantan menteri yang nyaring bunyinya diikuti embel-embel mantan Sekjen DPP Golkar.

 

“Kesulitan Mega adalah kalau nanti ada persepsi yang berkembang bahwa Mega naik dengan menggunakan Gus Dur sebagai ongkos. Itu tidak baik bagi Mega, karena dia tidak hanya ketua PDIP tapi juga wakil presiden. Posisi ganda Mega itu menurut saya ada risikonya,” kata menteri perikanan dan kelautan ini.

“Orang-orang yang sekarang mendukung Mega, dulu menjelek-jelekkan Mega. Ini perilaku apa? Dulu Gus Dur penyelamat bangsa, sekarang dijadikan sumber malapetaka. Dulu katanya Mega tidak bisa diterima banyak pihak, sekarang dianggap penyelamat dan yang ngomong gitu orangnya sama,”tandas Sarwono.

“Apalagi dulu Megawati dijelek-jelekkan dengan argumen agama segala macam. Sekarang orang yang sama pingin Mega jadi presiden agar dia bisa mendampingi jadi wapres. Kesantunan politiknya dimana? Apa dalam satu setengah tahun ceritanya mesti dibalik seenaknya saja? Yang benar saja! Jadi Mega juga harus hati-hati,”lanjut mantan menteri masa Orde Baru ini.(SIB,12/7/01)

 

            Substansi berita serupa juga dikemukakan Waspada pada hari yang sama, hanya berbeda sumber liputan, SIB mengutip dari detikcom sedangkan Waspada menggunakan sumber liputan  Antara. Bila disimak pernyataan Sarwono tersebut memperlihatkan adanya pemahaman bahwa pelantikan Megawati kali ini tak lebih dari sekedar konspirasi kedua untuk menjatuhkan dirinya. Mega diperalat sekelompok orang demi kepentingan kelompok tertentu. Meskipun Sarwono tidak menyebutkan nama orang yang dimaksud tetapi berkaitan dengan wacana yang sedang berkembang menjelang sidang istimewa maka individu yang dipertanyakan kesantunan politiknya bisa jadi adalah Amien Rais, dan Hamzah Haz. Apalagi Sarwono mengatakan orang yang dulu berusaha menjegal Mega menjadi pemimpin sekarang berbalik memberi dukungan agar dia mendapat jabatan wakil presiden. Secara tidak langsung barangkali Sarwono ingin menggugat ideologi yang mendasari sikap politik Hamzah Haz karena pada masa kampanye Hamzah pernah melontarkan wacana penolakan perempuan menjadi presiden, tetapi sikap Hamzah tesebut berubah drastis menjelang sidang istimewa. Berdasarkan Rapimnas Partai Persatuan Pembangunan yang diketuainya, Hamzah Haz resmi dicalonkan menjadi wakil presiden bila terjadi suksesi dalam sidang istimewa nantinya, disamping mendukung Megawati menjadi presiden.

            Suara peringatan yang cukup keras barangkali adalah seperti yang dikatakan Sri Bintang dalam berita SIB  berjudul “Mega ‘Nangis’Lagi?”. Pada bagian lead, SIB memuat pernyataan Prof. Dr. Budyatna, pengamat politik dari Universitas Indonesia dan Mayjen. (Purn) Hariadi Dharmawan yang memperkirakan Megawati akan ditinggalkan rekan-rekannya yang ingin selamat dan memperebutkan kursi menteri.

 

Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri diramalkan bakal ‘menangis’ untuk yang keduakalinya pada SI MPR nanti. Putri Bung Karno yang diharapkan bakal menggantikan Presiden Wahid itu, kemungkinan akan gigit jari karena ditinggalkan rekan-rekannya yang ingin mencari selamat dan berebut kursi menteri.          

 

Kemudian SIB melanjutkan beritanya dengan memuat alasan dari ramalan kedua pengamat politik tersebut bahwa sidang istimewa yang akan digelar bukan untuk membahas masalah bangsa melainkan menghitung jatah kursi yang bakal diperoleh setiap partai politik. lebih lanjut Hariadi menambahkan perubahan politik saat ini merupakan hal yang wajar sebab politik tak mengenal kawan dan lawan abadi. Lebih lanjut SIB mengutip pernyataan Sri Bintang Pamungkas yang tanpa basa-basi menghimbau Megawati supaya mengundurkan diri dari bursa pencalonan presiden.

 

Sedangkan Ketua Umum PUDI, Sri Bintang Pamungkas menyarankan kepada Megawati agar tidak terlalu memaksakan diri untuk menjadi presiden. Alasannya meskipun Mega akhirnya naik menjadi presiden, dia diperkirakan akan bernasib sama atau lebih berat dari yang dialami Gus Dur. Mega diperkirakan akan ‘dikerjai’ lagi oleh lawan-lawan politiknya.

“Sebelum terlanjur, sebaiknya Mega segera menyadari bahwa dia tidak mampu menjalankan roda pemerintahan. Lebih baik Mega mundur saja,”kata Sri Bintang Pamungkas. (SIB, 21/7/01)

 

Berita SIB yang mengetengahkan dugaan atas konspirasi ini juga muncul pada hari berikutnya namun diletakkan pada pagina 3 dengan judul “Mega Harus Waspadai Iming-Iming Poros Tengah”. Analisis yang dikemukakan Faisal Riza Rahmat, Ketua Umum Forum Study Aksi Demokrasi (Fosad), hampir senada dengan berita sehari sebelumnya dengan menyoroti pernyataan Amien Rais yang dinilai terlalu pagi dengan memastikan Megawati sebagai pengganti Gus Dur.

 

“Seharusnya Mega tetap berada dalam posisi waspada dan ekstra hati-hati terhadap apapun tawaran angin sorga dari para politisi Golkar dan Poros Tengah. Sebab, kalau tidak, tragedi politik kedua akan kembali dialami Megawati dan PDIP-nya. Kita semua tahu yang terjadi waktu itu hanya akal-akalan Amien Rais dan kawan-kawan. Padahal, yang lebih berhak menjadi presiden waktu itu sebenarnya Megawati,”kata Faisal.

Faisal menunjuk contoh bujuk rayu lewat pencantuman nama Megawati, dalam Rantap tentang pengangkatan presiden.”Buat saya, itu bukan jaminan Mega pasti akan jadi presiden. Sebab, bisa saja dengan akal bulus Amien dan kawan-kawan. Rantap itu diubah di SI. Lalu muncul calon lain selain Mega. Buntutnya Mega kembali gigit jari,” jelasnya.(SIB,22/7/01)

           

            Kekhawatiran para narasumber atas tawaran yang diajukan Amien Rais dan rekan-rekan sebagai salah satu bentuk konspirasi untuk menjatuhkan Mega kedua kalinya tampak jelas dalam pilihan kalimat bernada eufemisme seperti angin surga, akal bulus, dikerjai untuk mengatakan modus penipuan atau kalimat metafora menggambarkan kesedihan Megawati melalui kalimat gigit jari. Keempat berita dalam bingkai dugaan konspirasi ini menimbulkan penekanan sumber masalah adalah para politisi yang mendukung pencalonan Mega sehingga treatment recommendation yang ditawarkan media adalah agar Megawati bersikap hati-hati dalam menghadapi pihak-pihak yang mengaku mendukungnya agar tidak mengalami kejadian yang mengecewakan kedua kalinya. Penonjolan aspek dugaan konspirasi yang dibentuk media ini menunjukkan bahwa media memberi perhatian khusus terhadap segala kemungkinan yang terjadi atau penyebab gagalnya Mega menjadi presiden seperti waktu yang lalu. Sehingga nantinya terbentuk opini jika Megawati kembali tertunda menjadi presiden maka yang patut disalahkan adalah para politisi penggagas sidang istimewa sekaligus pendukung pencalonannya.



[1] Ketidakjelasan narasumber ini disebabkan berita Waspada yang sedikit membingungkan sebab tiba-tiba muncul narasumber yang tidak disebutkan namanya dan bertolak belakang dengan nama-nama narasumber alur cerita yang hendak dikembangkan. Dalam beritanya Waspada mengungkapkan nama-nama yang menolak Megawati sebagai presiden, yaitu Ketua PBB, Egi Sudjana, Fungsionaris Partai Keadilan, Fachri Hamzah dan aktivis Pergerakan Islam, Muhammad Al Khaththath, dan kemudian muncul pernyataan narasumber yang meragukan efektifitas wacana penolakan perempuan sebagai pemimpin tersebut.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s