Home

Framing Berita Media Pers Menjelang Pelantikan Megawati Sebagai Presiden ke-5

Oleh: Diana Irene Nasution, Analis Media KIPPAS

Frame Media

Dominan Mendukung Berdasarkan Konstitusi

            Bingkai konstitusi tampak jelas menjadi fokus media dalam menafsirkan wacana seputar pelantikan Megawati, ini bisa dilihat dari jumlah berita yang kerap mengaitkan pelantikan Megawati sesuai dengan konstitusi yaitu apabila pertanggungjawaban presiden ditolak oleh MPR maka wakil presiden otomatis akan menjadi presiden baru. Media juga menafsirkan pelantikan Megawati sudah pasti meskipun sidang istimewa belum dilaksanakan sehingga wacana tentang siapa yang akan menggantikan posisi Megawati sebagai wakil presiden juga turut mewarnai bingkai media.

Tabel 2

Frame Media Terhadap Suksesi Presiden

Frame

Sinar Indonesia Baru

Waspada

Analisa

A. Mendukung berdasarkan konstitusi

9

0

3

B. Mendukung berdasarkan agama

1

0

0

C. Menolak berdasarkan konstitusi

0

0

0

D. Menolak berdasarkan agama

1

0

0

E. Mendukung karena Mega memiliki kemampuan menjadi pemimpin

1

0

0

F. Konspirasi Memperalat Mega

3

1

0

G. Mendukung berdasarkan agama dan kemampuan

0

2

0

H. Menolak tanpa alasan agama ataupun konstitusi

1

0

1

I. Lain-lain

2

0

1

J u m l a h

18

3

5

 

Kalimat penafsiran persetujuan terhadap bingkai konstitusi ini diantaranya dapat dilihat dalam cukilan berita berikut ini :

 

Menurut dia, Tap MPR yang mengatur hal ini bersifat imperatif (memaksa). Dalam aturan itu dinyatakan, wapres akan menjadi presiden bila presiden berhalangan.”Dia harus menerima itu. tidak boleh menolak. Apa yang saya tangkap, SI itu sesuatu yang tidak bisa diragukan lagi. Saya sudah ketemu dengan Mbak Mega. Dia tidak mengatakan itu. Tapi, kalau dia siap untuk SI, berarti dia siap menerima hasil-hasil SI. Beliau harus menerima konsekwensinya,” tandas Ketua Umum DPP Partai Golkar ini. (SIB, 11/7/01)

 

            Pernyataan Akbar Tanjung tersebut memperlihatkan bahwa secara yuridis tidak ada masalah dengan rencana pelantikan Mega sebab TAP MPR sebagai salah satu produk hukum tertinggi di Indonesia memiliki ketetapan yang bersifat memaksa sehingga tidak bisa dilakukan tawar menawar. Demikian pula dengan berita SIB pada hari yang berbeda, melalui pilihan judul, “Rapimnas PPP: Gus Dur Berhenti, Mega Jadi Presiden”, SIB  menggiring pemikiran khalayak pada legalnya pelantikan Megawati. Begitu pula konstruksi lead dan tubuh beritanya berikut ini:

 

Rapat pimpinan nasional (Rapimnas) IV Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang berakhir Jumat, memutuskan Megawati Soekarnoputri akan menjadi Presiden bila MPR menolak pertanggungjawaban Gus Dur dalam Sidang Istimewa (SI) MPR Agustus 2001.

“Bila SI MPR menolak pertanggungjawaban Presiden, maka secara konstitusional Gus Dur diberhentikan dan Wapres Megawati Soekarnoputri naik menjadi Presiden hingga selesai masa jabatan,” kata Sekjen PPP Ali Marwan Hanan di Jakarta, Jumat.(SIB,21/7/01).

 

            Konstruk berita SIB ini menarik sebab secara implisit ingin memperlihatkan sekaligus mempengaruhi pembaca agar tidak lagi memperdebatkan pantas tidaknya Megawati menjadi presiden karena Partai Persatuan Pembangunan yang dulu dikenal getol menolak wacana perempuan presiden telah berubah dan menyetujui perempuan presiden meskipun dalam bingkai konstitusi bukan berdasarkan bingkai agama mengingat partai pimpinan Hamzah Haz ini identik dengan Islam.[1]

            Alasan konstitusi yang tak kalah gamblangnya muncul dalam berita Analisa berjudul ,”Presiden Sah Bukan Tak bisa Diturunkan “, mengedepankan pendapat Andi Alfian Mallarangeng dikaitkan dengan nilai-nilai demokratisasi.

 

“Dia sah sebagai Presiden. Tapi Presiden yang sah dalam negara demokrasi bisa juga diturunkan secara sah, yaitu lewat proses ‘impeachment’ ,”katanya di sela diskusi “GoodGovernance” di Jakarta, Senin.

Andi mengatakan, seorang Presiden yang terpilih secara sah bukan berarti tidak boleh diturunkan di tengah jalan, karena jika dalam perjalanannya sang presiden tersebut melakukan kesalahan tertentu maka dia bisa diturunkan pula secara demokratis.

“Yang ada dalam demokrasi adalah Presiden yang sah itu harus dikontrol secara sah pula,”katanya.(Analisa, 17/7/01).

 

Kemasan frame konstitusi juga dikonstruksi melalui pernyataan tokoh agama. Pembentukan bingkai semacam ini memperlihatkan bahwa tokoh agama juga cenderung mengedepankan alasan konstitusi daripada menggunakan perspektif agama. Gambaran demikian bisa dilihat melalui pernyataan Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Din Syamsuddin.

 

Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Din Syamsuddin menyatakan, tidak ada fatwa MUI yang melarang seorang presiden RI berasal dari kalangan perempuan.

Din yang juga salah seorang ketua PP Muhammadiyah mengatakan, saat ini di kalangan umat Islam ada satu pemahaman bahwa kemungkinan besar naiknya Wapres Megawati menjadi Presiden adalah suatu persoalan konstitusional.

“Karena secara konstitusional, bila presiden berhalangan tetap maka wapres menjadi,” presiden, “katanya.( Analisa,23/7/01).

 

Pengutipan bantahan Din Syamsuddin terhadap keberadaan fatwa larangan perempuan menjadi presiden menekankan penolakan dogma boleh tidaknya perempuan menjadi pemimpin menurut Islam yang sempat beredar di kalangan masyarakat. Unsur prominance dan magnitude MUI sebagai lembaga keagamaan yang sering dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan dan penilaian terhadap suatu masalah yang berkaitan dengan umat Islam di Indonesia[2], dimanfaatkan media guna membongkar pemahaman dari sisi agama sekaligus mempengaruhi khalayak bahwa aspek konstitusi lebih rasional seperti yang dikemukakan Din Syamsuddin.[3]

Kajian ini juga menemukan bahwa konstruksi bingkai konstitusi sudah dimulai dari judul berita yang bernada kepastian seperti “Selasa Malam Mega Jadi Presiden” (SIB, 23/7/01), “Tidak Ada Fatwa MUI Larang Presiden Perempuan”, (Analisa,, 23/7/01), “Akbar: Mega Harus Siap Jadi Presiden”, kickers “Amien: Mega sudah tak percaya pada Gus Dur”, (SIB, 11/7/01), “Megawati Inginkan Matori Sebagai Wapres”, kickers “PAN Calonkan Sultan, FUG Jagokan Siswono”, (SIB, 18/7/01), Hamzah Siap Duet dengan Megawati”, kickers “Hamzah Mega Bertemu 4 Mata”.

Konstruk penafsiran dengan bingkai konstitusi secara signifikan menonjolkan perkiraan Gus Dur sebagai sumber masalah.Tercatat dari 9 item berita,  Sinar Indonesia Baru memproduksi 5 item berita yang secara eksplisit menunjuk Gus Dur sebagai penyebab masalah, sedangkan Analisa memuat dalam kedua beritanya. Penempatan Gus Dur selaku sumber masalah dominan tampaknya tidak terlepas dari situasi politik yang melingkupi wacana suksesi kala itu, dimana rencana pelantikan Megawati sebagai presiden merupakan konsekuensi bila pertanggungjawaban Gus Dur berdasarkan memorandum kedua DPR RI ditolak. Meskipun dalam teks berita jarang ditemukan kalimat yang menyatakan Gus Dur sebagai causal interpretation tetapi dengan perspektif konstitusi jelas arah penilaian sumber masalah ditujukan pada pihak yang menyebabkan munculnya wacana rencana pelaksanaan sidang istimewa yaitu presiden RI.

Penekanan Gus Dur selaku causal interpretation dapat dilihat pula dari moral evaluation  yang dikemukakan media seperti Gus Dur tidak dapat dipercayai lagi, Gus Dur menyebabkan pemerintahan tidak stabil, Gus Dur pro Israel. Sedangkan dalam berita yang tidak secara nyata menunjuk Gus Dur sebagai biang masalah penilaian terhadap sumber masalah diberikan dengan lebih menonjolkan dukungan terhadap posisi Mega sehingga penilaian yang muncul adalah dugaan para politis pendukung Mega kali ini akan berbohong seperti waktu lalu.

Treatment Recommendation yang diajukan menekankan pada pandangan bahwa sidang istimewa yang bermuara pada penggantian presiden merupakan jalan keluar satu-satunya dan harus dilaksanakan. Oleh karena itu Mega sebaiknya didukung, diberi kesempatan karena secara konstitusi ia pantas menjadi presiden. Kalimat rekomendasi ini muncul dalam pernyataan yang sekilas melemahkan posisi orang yang didukung tetapi di sisi lain justru memperlihatkan dukungan nyata atau langsung mengedepankan konstitusi beberapa diantaranya dapat disimak di bawah ini:

 

Menurut dia, Megawati saat ini memiliki kesempatan untuk memimpin bangsa ini, dan sudah waktunya pula diberi kesempatan untuk memimpin.

“Sudah waktunya dia diberi kesempatan. Memang tidak ada jaminan beliau berhasil,”katanya.

Namun, katanya, ada harapan bahwa Megawati bisa membentuk kabinet yang solid, profesional, dengan didukung oleh partai-partai.[4](Analisa,17/7/01)

Sesuai dengan konstitusi, apabila laporan pertanggungjawaban Presiden Wahid ditolak MPR maka yang akan menggantikannya adalah Wapres Megawati Soekarnoputri dan kami akan mendukungnya,” ujar Ketua DPW PAN Sumut Drs. H.Ibrahim Sakty Batubara.(Analisa,23/7/01)

 

Tidak ada jaminan pengganti Gus Dur lebih baik, tapi tidak ada jaminan lebih baik itu masih lebih baik dibandingkan dengan yang sudah pasti jelek,”katanya saat menjawab pernyataan salah seorang peserta seminar.

Ia mengatakan, Gus Dur tidak layak menjadi presiden karena bersikap “pro Israel” padahal Israel telah banyak membantai rakyat Palestina.[5](SIB,9/7/01)

 

Rapimnas menghasilkan sejumlah keputusan, salah satunya mengesahkan Ketua Umum DPP PPP sebagai calon resmi wapres. Hamzah juga menyatakan kemungkinan terjadi kompromi sudah tipis. “Kalaupun terjadi kompromi antara Presiden dengan Mega, itu dimungkinkan jika SI nanti terjadi deadlock,” katanya.(SIB,22/7/01)



[1] Eriyanto dalam tulisannya mengenai kajian terhadap wacana perempuan sebagai presiden di media menemukan hasil bahwa Hamzah Haz selain Hartono Mardjono adalah tokoh yang kerap dijadikan narasumber oleh media yang memuat wacana penolakan perempuan sebagai presiden. Eriyanto, Republika Menolak Perempuan Presiden, Pantau, Edisi 5, 1999, hal.16. Dengan kata lain SIB menggugat mereka yang masi meributkan penolakan atas dasar agama sebab partai Islam sebesar PPP saja sudah memberikan dukungan, sehingga penolakan berdasarkan sudut pandang agama sudah tidak relevan.

 

[2] Bisa dikatakan legitimasi MUI sebagai lembaga keagamaan yang berkaitan dengan kepentingan umat Islam di Indonesia tidak terbatas pada aspek politik tetapi juga mencakup aspek  ekonomi, khususnya melalui program sertifikasi produk makanan yang terkadang diragukan keasliannya. Sehingga produk yang tidak mencantumkan label halal bisa dikategorikan haram. Peran penting MUI dalam memutuskan persoalan yang berhubungan dengan umat Islam di Indonesia dapat dilihat misalnya ketika kasus lemak babi, Ajinomoto, muncul pada Desember 2000. Ketika itu banyak umat Islam yang mengajukan protes karena produsen Ajinomoto mengaku memanfaatkan bactosoytone,  media pembiak bakteri berunsur babi (porcine). Setelah MUI turun tangan melakukan pemeriksaan dan memutuskan bumbu penyedap ini halal, akhirnya Ajinomoto dapat diterima kembali oleh konsumen.

[3] Pandangan rasional yang dimaksudkan di sini bisa dilihat dari pernyataan Din yang mengatakan, “secara konstitusional, bila presiden berhalangan tetap maka wapres menjadi presiden,” . Kalimat berhalangan tetap diartikan tidak dapat menjalanakan tugasnya lagi. Analogi karena A maka B berlaku dalam kalimat Din Syamsuddin ini, padahal selama ini kalimat berhalangan tetap kerap diartikan menderita sakit atau karena hal-hal lain yang menyebabkan presiden tidak dapat menjalankan keajiban sebagaimana mestinya. Pergeseran makna berhalangan tetap menjadi berubah sesuai dengan kepentingan yang melingkupi penggunaannya yaitu untuk melegitimasi siding istimewa yang diatur sedemikian rupa untuk menolak pertanggungjawaban presiden.

[4] Pernyataan Andi Alfian Malaranggeng ini mengandung makna meskipun naiknya Megawati bukan jaminan keberhasilan namun Megawati merupakan pilihan yang terbaik saat itu sebab Gus Dur dinilai tidak mampu menempatkan individu yang profesional dan solid dalam kabinetnya. Pernyataan semacam ini mengarahkan pada pembentukan opini bahwa yang sepenuhnya bermasalah adalah Gus Dur seorang, sementara para menteri dan pejabat struktural lainnya tidak bermasalah termasuk Megawati, sehingga pendapat yang mengatakan bahwa sidang istimewa 2001 sama sekali tidak memikirkan nasib rakyat melainkan hanya kepentingan kelompok tertentu, mungkin ada benarnya. Kalimat kabinet yang solid dalam pernyataan Andi Alfian Malranggeng bisa diartikan representasi dari berbagai partai pemenang Pemilu, bukan seperti kabinet Gus Dur. Pemberitaan media massa sendiri pernah memuat pernyataan Gus Dur yang mengemukakan bahwa Partai Golkar dan PPP mengajukan tawaran agar komposisi kabinet diubah, namun belakangan wacana tersebut tenggelam di tengah hiruk-pikuk kencangnya wacana percepatan sidang istimewa menyusul wacana dekrit presiden.

[5] Kutipan pernyataan ini dikemukakan oleh Adi Sasono dalam berita berjudul “PK Calonkan Hamzah Haz”. Sentimen terhadap Israel yang dikemukakan Adi Sasono tampaknya mengena sebab mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan pro Palestina, sehingga secara tidak langsung media melalui ucapan Sasono ingin mengatakan pemimpin yang berasal dari tokoh agama tidak pantas tetap menjadi presiden karena tidak berpihak pada umat Islam yang tertindas di negara lain.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s