Home

GERAG (Gerakan Reformasi Agraria) dsb. Oleh pers, realita yang keras tersebut kemudian diperkeras lagi melalui pilihan wacana seperti yang teramati dalam pemberitaan mereka.

Contohnya, peristiwa perusakan tanaman milik petani, dikonstruksi oleh pers dengan istilah “pembabatan”, “pembuldoseran” dan “pentraktoran”, selain “perusakan” itu sendiri. Pilihan diksi seperti itu inasih bersifat netral, walau istilah “pembuldoseran” atau “pentraktoran” sebenarnya bermakna mengeraskan terhadap peristiwa perusakan itu sendiri. Namun subtansinya tetap sama, yaitu mengakibatkan kerusakan pada tanaman milik petani.

Namun pers menjadi tidak netral ketika memunculkan istilah “pencaplokan” atau “penyerobotan lahan”, ketika memaknakan penguasaan lahan oleh pihak petani di atas lahan yang disengketakan tersebut. Lewat wacana yang dikembangkan oleh negara melalui state aparatus-nya tersebut (PTPN Sumut), negara memperoleh pengabsahan untuk melakukan tindak kekerasan berupa perusakan dan penganiayaan terhadap petani. Sebab objek kekerasan adalah orang-orang atau kelompok yang telah “mencaplok” atau “menyerobot” lahan yang di klaim sebagai HGU perkebunan negara Sumut. Wacana yang hendak dibangun melalui kata “pencap­lokan” dan “penye­robotan” adalah bahwa tindakan para petani menguasai lahan tersebut dilaku­kan secara sepihak, tidak mendapat izin dari pihak perkebunan negara Sumut dan melanggar hukum.

Konstruksi pers terhadap terhadap aktivitas penggarapan lahan yang disengketakan oleh petani bertemali dengan konstruksi terhadap eksistensi para petani yang disebut dengan istilah “para penggarap liar”, “penjarah produksi”, “penyerobot lahan” atau “pengganggu devisa negara”. Stigmatisasi atau labelisasi terhadap para petani memang merupakan jenis kekerasan simbolik yang paling dominan yang muncul dalam pemberitaan ketiga media yang diteliti tersebut. Dari 66 item berita yang ada, 52 item berita memiliki muatan kekerasan simbolik.

Stigmatisasi adalah pemberian ‘tanda’ atau stigma terhadap seseorang, atau sekelompok orang dengan penger­tian yang bermakna tertentu dalam situasi dan konteks tertentu secara terbuka atau terselubung untuk mempenga­ruhi daya pikir atau daya evaluasi seseorang atau sekelompok orang terhadap sesuatu, demi kepentingan si pemberi stigma.

Dengan mengganti sebutan petani dengan penggarap liar, maka alam pikiran publik (baca: pembaca Sinar Indonesia Baru, Analisa dan Waspada) digiring pada pemahaman bahwa para petani adalah orang-orang atau kelompok tidak dikenal atau liar yang mengusahakan tanah secara tidak sah. Istilah liar mengacu pada aktivitas yang tidak terkendali atau semaunya sendiri. Dalam konteks sebutan penggarap liar adalah orang-orang atau kelompok yang tidak tahu peraturan atau hukum.

Oleh karena itu pemberian stigma tersebut telah memutus mata rantai sejarah keberadaan para petani, terutama yang tergabung dalam BPRPI dan BKMAD (Badan Kesejahteraan Masyarakat Adat Deli), sebagai kelompok masyarakat yang semula mempunyai hak untuk memanfaatkan tanah jaluran sejak jaman kolonialisme Belanda dulu. Namun hak garap tersebut kemudian dihapuskan ketika rezim Orde Baru naik ke panggung kekuasaan. Oleh karena itu, apa yang dilakukan para petani sebenarnya merupakan upaya reclaiming untuk mendapatkan kembali hak garap atas tanah-tanah jaluran tersebut. Atau upaya reclaiming terhadap tanah yang diyakini sebagai tanah adat/tanah ulayat peninggalan Datuk Empat Suku.

Di sisi lain stigmatisasi tersebut telah memberikan citra positif terhadap perkebunan negara Sumut sebagai pihak yang pantas dibela. Atau minimal patut diberi simpati karena mereka diganggu prows produksinya akibat ulah para”penyerobot atau penggarap liar” pada lahan-lahan yang diklaim sebagai HGU perkebunan negara itu.  

Hegemoni Pers dan Soal Objektivitas Pemberitaan Yang Rendah

Ketika pers mengkonstruksi keberadaan para pe­tani dengan sebutan “penggarap liar”, pada hakikatnya pers telah in ereproduksi hegemoni negara yang selalu berkepentingan untuk menaklukkan setiap (potensi) perlawanan yang ada di masyarakat. Dalam konteks media pers, penaklukkan ter­sebut dilakukan melalui media bahasa atau simbol-simbol yang diciptakan negara untuk memelihara dan mempertahankan kepentingannya. Negara, yang dalam hal ini direpresentasikan oleh perkebunan negara Sumut, memang dapat menggunakan media pers untuk memper­oleh perhatian, simpati, dan kesetiaan masyarakat. Sekaligus untuk menciptakan serta memperkuat kredibilitasnya sendiri, dan menjatuhkan kredibilitas pihak lawan. 

Ada berbagai kemungkinan kenapa pers melakukan reproduksi hegemoni makna yang diproduksi negara. Jika dihubungkan dengan temuan tentang rendahnya tingkat objektivitas pemberitaan ketiga surat kabar yang diteliti, hal tersebut bisa ditarik benang merahnya terhadap miskinnya pers-pektif para jurnalis terhadap objek masalah yang diberitakan.

Ketidakmampuan jurnalis untuk memahami sejarah permasalahan tanah antara petani dengan pihak perkebunan negara Sumut yang memunculkan gerakan protes petani tersebut, dapat mengakibatkan jumalis bersikap tidak kritis terhadap berbagai wacana yang diproduksi pihak perkebunan negara yang berkepentingan untuk memenangkan peperangan simbolik tersebut.

Akibatnya para jurnalis menelan begitu saja wacana­wacana hegemoni makna yang diproduksi negara untuk memojokkan lawan sengketa mereka (petani). Oleh karena itu tanpa memikirkan dampak yang dapat ditimbulkan dari pilihan wacananya, jurnalis menyebut eksistensi petani dengan “penggarap liar”, “penyerobot liar”, “penggangu devisa negara”, “penyebab pencutian pekerja perkebunan”dan stigma-stigma lain yang semakin memarjinalkan eksistensi para petani.

Selain perspektif yang miskin, ada juga faktor lain yang sifatnya sangat hipotetis. Salah satu karakteristik utama dari keberadaan pers Medan adalah menjadikan media pers sebagai “kuda tunggangan” untuk memperoleh kepentingan-kepentingan ekonomis dan politis. Baik oleh para pemilik modal maupun jurnalisnya sendiri. Modusnya bisa melalui pemasangan iklan atau pemuatan tulisan (berita-berita) tertentu yang bersangkut paut dengan kepentingan orang, kelompok dan institusi tertentu.

Gencarnya pemberitaan pers tentang peristiwa perusakan tanaman dan penganiayaan terhadap para petani, biasanya kemudian disusul pemasangan iklan pihak perkebunan negara Sumut (PTPN II) pada beberapa surat kabar yang terbit di Medan. Apakah “publikasi balas budi” semacam ini yang membuat pers membiarkan diri dikooptasi oleh kepentingan negara? Yang terakhir ini memang membutuh studi secara khusus. 

Demokratisasi Yang Anti Demokrasi? 

Temuan lain dari hasil penelitian yang cukup menarik adalah saratnya muatan demokratisasi pemberitaan ketiga surat kabar. Dari 66 item berita yang ada, ternyata sebagian besar (52 item berita) mengandung muatan nilai demokratisasi. Umunnya nilai demokratisasi yang dominan dalam pemberitaan ketiga surat kabar adalah tentang tuntutan persamaan didepan hukum (29 item berita), kemudian disusul tuntutan “penyelesaian konflik secara damai dan melembaga” (13 item berita).

Kedua muatan nilai demokratisasi tersebut merujuk pada tuntutan agar penyelesaian konflik tanah antara pihak petani dan pihak perkebunan negara dapat diselesaikan dengan mengutamakan pendekatan hukum. Tuntutan ini sebagian besar disuarakan oleh responden dari pihak SP Bun (Serikat Pekerja Perkebunan) Sumut. Wacana yang hendak dibangun oleh pihak SP Bun dengan menuntut “pe­nyelesaian konflik secara hukum”, adalah agar persoalan siapa yang paling berhak untuk mengusahakan lahan yang disengketakan menjadi jelas. Wacana seperti ini sebenarnya sesuai dengan azas penegakan hukum (rule of law) yang merupakan bagian dari kehidupan berdemokrasi.

Namun bagi para petani, penyelesaian konflik tanah melalui jalur hukum formal, akan memojokkan mereka karena hak garap atas tanah-tanah jaluran tersebut bertabra­kan dengan azas verklaring yang dianut negara. Menurut Hotman Siahaan, azas verklaring telah memberikan legiti­masi kepada negara sebagai penguasa tanah-tanah telantar (woeste gronden) yang tidak/belum digarap. Selain itu mem­berikan dasar kewenangan pada negara untuk melepaskan hak penguasaannya atas tanah-tanah itu, dan memberikan­nya pada pengusaha perkebunan dalam bentuk erfpachtberjangka 75 tahun.

Para petani, khususnya yang tergabung dalam BPRPI, memiliki posisi yang lemah karena secara formal kurang memiliki bukti-bukti tertulis tentang hak garap terhadap tanah-tanah jaluran yang sudah diusahakan mereka sejak jaman kolonialisme Belanda dulu. Oleh karena itu wacana demokrasi yang hendak dibangun pers, pada akhirnya merupakan kampanye anti demokrasi terhadap petani. Wa­lau harus diakui, bahwa pers juga mengembangkan wacana untuk “menyelesaikan konflik tersebut secara damai dan melembaga”, namun intensitasnya tidak terlalu tinggi. 

Wacana Perlawanan Masyarakat 

Temuan lain yang tidak kalah menarik adalah terjadi­nya “perang” hegemoni antara negara (perkebunan negara Sumut) dengan kelompok kepentingan (organisasi petani) yang biasanya “dibela” oleh LSM. Munculnya wacana opo­san dari pihak non state, barangkali dapat dipahami bahwa dalam masa transisi dari rezim otoriter Orde Baru menuju ke rezim bare yang lebih demokratis, masyarakat mempunyai peluang untuk memanfaatkan ruang publik sesuai agenda mereka. Akibatnya munculah wacana-wacana perlawanan yang mencoba melakukan proses hege-moni makna.

Contoh hegemoni makna yang dikembangkan oleh organisasi petani adalah adanya kampanye reclaiming bahwa tanah yang dalam status sengketa tersebut merupakan tanah adat atau tanah ulayat yang dikenal dalam komunitas etnis Melayu (BKMAD). Wacana hegemonik lain yang dikembangkan organisasi petani adalah adanya klaim bahwa mereka adalah satu-satunya organisasi yang mempunyai wewenang untuk melakukan perundingan atau penyelesaian atas sengketa tersebut dengan pihak perkebunan negara Sumut.

Di luar organisasi petani, tidak ada hak atau kewena­ngan kelompok atau organisasi yang memperjuangkan aspirasi para petani, seperti LSM atau kelompok solidaritas mahasiswa, untuk menjadi mediator.

Namun harap dicatat, hasil penelitian menunjukkan bahwa frekuensi hegemoni makna yang dilakukan otoritas sipil (SP Bun dan Pemda Sumut) ternyata masih lebih tinggi dibanding yang dilakukan oleh organisasi petani dan LSM.4 Dan itu berarti, wacana hegemonik yang dikembangkan oleh masyarakat masih kurang diakses oleh pers. Berbeda dengan wacana hegemonik yang berasal dari aparatur negara yang sangat mudah diakses oleh pers. 

Penutup 

Pers seharus menjadi ruang bebas bagi publik. Dalam memberitakan suatu konflik, apalagi aktornya adalah antara masyarakat (petani) dan negara (perkebunan negara Sumut), pers seharusnya menyampaikan realitas berdasarkan versi masing-masing pihak agar pers dapat menjalankan fungsi pengawasan publiknya (public watch dog).

Ketika pers hanya membangun wacana dan monopoli makna dari satu pihak saja, dalam hal ini negara, maka pers tidak lagi menjalankan fungsinya sebagai anjing penjaga masyarakat. Pers justru telah memerankan diri sebagai anjing penjaga bagi negara, dan menafikan wacana perla­wanan yang muncul dari masyarakat.

2 thoughts on “Stigmatisasi Pers Terhadap Petani (2)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s