Home

cover-kupas-2.jpg

Oleh: Saur Hutabarat, Kepala Litbang harian Media Indonesia 

Era retormasi melahirkan sekurang-kurangnya dua perubahan penting, yaitu kehebasan berpar­tai politik dan kebebasan pers. Anak kandung dari kedua kebebasan itu adalah pers partisan. Jadi partai boleh berdiri dan partai boleh menerbitkan pers.

Lalu apa yang salah dengan pers partisan? Apakah pers partisan merupakan dilema bagi kebehasan pers? Jawabannya tidak sederhana. Sebab berhubungan dengan kebebasan yang lain, yang disebut pasar bebas, dimana masyarakat bebas untuk membeli atau tidak mernbeli pers partisan itu.

Dalam pemilihan umum, masyarakat bebas berhak “tidak mernbeli” partai, tidak membeli program partai, tidak rnembeli calon partai atau bahkan tidak: rnencoblos partai sekalipun. Artinya ada partai yang tidak laku di pasar atau yang disebut partai gurem.Sama dengan pers. Orang bebas menerbitkan pers, tapi juga bebas untuk tidak membeli pers. Pers partisan dengan demikian tidak menjadi sebuah persoalan. Karena pada akhimya pers partisan itu masuk ke pasar hebas. Kalau masyarakat tidak mau membeli, koran itu bisa gulung tikar.Dengan demikian logikanya pers partisan hanya mungkin hidup karena dibeli oleh massa pendukung partainya. Namun yang rnenjadi pertarnyaan, apakah orang PAN mau membeli Tabloid “Amanah”, apakah orang Golkar mau membeli Tabloid “Siaga” atau “Suara Karya”, atau apakah para tentara mau membeli koran “Angkatan Bersenjata”?Dalam pasar bebas, konsumen adalah raja. Orang yang mengkonsumsi pers itu belurn tentu dipengaruhi oleh motivasi politik dari koran yang dibaca. Ada contoh tentang media “Sun” di Inggeris. “Sun” isinya 15% tentang politik, dan koran ini tahun 1987 menganjurkan dengan sungguh-­sungguh kepada pembacanya untuk mernilih partai Konservatif. Tapi ternyata hanya 41% pembaca “Sun” yang memilih partai konservatif. Sisanya yang 59% sama sekali tidak terpengaruh dengan anjuran “Sun”.Hal itu memperlihatkan bahwa belum tentu ada kore­lasi bahwa isi koran mempengaruhi pikiran politik pembacanya. Yang unik di negara kita koran partai ternyata telah didukung oleh pers industri. Kelompok Jawa Pos “meunbiayai” tabloid “Amanah” dan “Demokrat”. Jadi di negara kita yang terjadi adalah yang satu ber­indukan partai politik, yang lain berindukan kapital dari hasil pers umum. Dengan kata lain pers umum kawin dengan pers partisan. Hasilnya juga “anak kandung” karena mereka “kawin resmi”.

Tapi apakah anak kandung tersebut akan hidup? Yang jelas, motivasi mereka berbeda. Jawa Pos motivasinya diversifikasi produk, bukan politik. Soalnya kalau motiva­sinya politik, kenapa Jawa Pos juga mencukongi “Arnanah”?Kapital atau uang memang tidak mengenal ideologi. Uang inti ideloginya. Jadi Jawa Pos tidak peduli kendaraan tunggangannya mana, yang penting menghasilkan uang.

Yang jelas pers partisan dalam pengertian pers partai memi hak hidup. Kebebasan pers itu hak hidnpnya adalah “the right to know”. Masyarakat atau warga negara rnempunyai hak untuk tahu, yang dipergunakan untuk hak berekspresi, berpendapat dan menyampaikan informasi.Hak dasar pers partisan karenanya disebut “the right to communicate”. Setiap golongan, partai, suku apa saja, memiliki hak untuk berkomunikasi. “Right to communicate” itu memliki turunan yang paling penting yaitu hak untuk didengarkan. Hak untuk mendengar “the right to hear” dan “the right to be”.

Jadi kelompok-kelompok partai politik besar atau kecil punya hak untuk mendengar dan didengarkan. Artinya mereka punya hak untuk bikin koran.Itu sebabnya buku Frans Magnis Suseno tentang Karl Marx laku keras. Di jaman orde baru ajaran Karl Marx dilarang, sekarang tidak dilarang. Di negara-negara lain, kaum Marxisme memiliki hak untuk mengkomunikasikan ideologinya.

Jadi tidak ada dilematisnya antara kebebasan pers di satu pihak dengan pers partisan. Terrnasuk jurnalisnya sendiri. Jurnalisnya sudah tahu hahwa niereka harus menulis yang bagus-bagus tentang partainya. Kalau jurnalisnya memang ridak senang dengan ketidakbebasan, itu adalah haknya.Yang perlu dicermati adalah pers partisan dalam pers bebas. Benderanya adalah pers bebas, tidak berafiliasi dengan partai politik tertentu, tidak berafiliasi dengan idealogi tertentu, tidak berafiliasi kepada golongan tertentu dst, tapi dikelola dengan semangat partisan. Baik pada tingkat pemilik modalnya, rnaupun pada tingkat jurnalisnya.Semangat partisan itu bisa bersumber dari karena ada kepentingan ekonomi. Misalnya boss penjudi menerbitkan koran, tentu tujuannya agar bisa membela kepentingan bisnis perjudiannya. Selain partisan dalam kepentingan ekonomi, bisa Juga partisan dalam kepentingan pulitik. Misalnya karena si pemilik koran condong kepada politik tertentu.Pers partisan seperti itulah yang perlu di-watch.  Disarikan dari ceramah penulis pada Seminar “Tantangan Dalam Memelihara dan Mengembangkan Kebebasn Pers” yang diadakan Yayasan KIPPAS Medan tanggal 24 – 25 September 1999, di Hotel Garuda Plaza Medan. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s