Home

Oleh: Ashadi Siregar

Dengan orientasi media massa pada bisnis dan sosial, maka pekerja media massa akan berada dalam dua wajah pula, yaitu sebagai pekerja dalam lingkup manajemen dan sebagai pelaku profesi. Sebagai pekerja manajemen orientasi kerja akan bersifat inward looking, sementara sebagai pelaku profesi orientasinya bersifat outward looking. Masing-masing orientasi ini memiliki kaidah, ada kalanya merupakan kaidah yang terpisah, sehingga seornag pekerja media akan mengalami standar ganda. Tetapi disejumlah media massa, ada upaya menjadikan kaidah dari masing-masing orientasi bertemu sebagai kaidah yang saling mendukung, sehingga sebagai pekerja manajemen dan pelaku profesi tidak menghadapi standar ganda.

(5)

Dengan inward looking, sebagaimana pekerja umumnya kaidah-kaidah kerjanya bertolak dari ketentuan-ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku di korporasinya. Biasanya, sebelum seorang pekerja memasuki suatu korporasi, dia perlu memahami ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan, dan semacamnya. Sering timbul masalah manakala pekerja memasuki suatu perusahaan media tidak dengan harkat sebagai seorang profesional, sehingga tidak punya keberanian psikologis untuk memeriksa kondisi dan kaidah manajemennya. Baru setelah menjadi pegawai penuh, mulai mempersoalkan ketentuan-ketentuan manajemen.

Sementara sebagai pelaku profesi orientasinya bertolak dari kaidah etik. Kaidah etis profesi dipelajari bersamaan dengan berlatih aspek-aspek teknis dalam kerja profesional. Sebab ciri dari setiap profesi adalah adanya kaidah teknik dan etik yang harus dipelajari secara khusus dan bersengaja. Kaidah etik pada hakikatnya untuk memelihara keberadaan profesi agar memiliki kredibilitas dan harkat di tengah masyarakat. Kusus untuk profesi jurnalisme, orintasinya yang bersifat outward looking dimaksudkan untuk memenuhi fungsi imperatif secara sosial. Dalam kerangka ini kerja jurnalisme menjadi kewajiban moral (moral obligation) untuk memenuhi fungsi imperatif yang berasal dari hak publik.

Idealnya, faktor yang mendorong seseorang memasuki media jurnalisme adalah dari keterpanggilan kewajiban moral profesi. Tetapi keterpanggilan saja tidak cukup, sebab harus dibarengi teknik yang menjadi bagian dari metode kerja jurnalisme. Dengan penguasaan metode kerja yang standar, disertai penghayatan etis yang standar pula, diharapkan seorang pelaku profesi jurnalisme sekaligus menjadi pekerja manajemen yang dihargai. Dan lebih jauh, keberadaan seorang pelaku profesi jurnalisme dalam korprorasi media massa kiranya akan ditentukan oleh manajemen, apakah memang memberi tempat untuk orientasi bersifat outward looking?

Sejumlah korporasi media massa yang ingin menjaga keseimbangan antara orientasi bisnis dan sosial dalam fungsi jurnalisme, akan mengintegrasikan kaidah manajemen dan kaidah profesi menjadi suatu kaidah kerja yang berlaku untuk pekerja jurnalisme. Dengan kata lain kaidah jurnalis dikorporasi itu bertolak dari kaidah etik yang ditempatkan dalam kerangka manajemen. Untuk itu kaidah etik pelaku jurnalisme diformulasikan sebagai kode perilaku (code of conduct) yang memiliki kekuatan dari manajemen. Kaidah etik profesi jurnalisme yang menjadi landasan kode perilaku dalam korporasi mengandung sanksi dan penghargaan (reward) manajemen. Berbeda halnya dengan etik profesi, hanya mengenal sanksi, tidak ada reward, Sebab pelaksaan kaidahetik dipandang sebagai kewajiban moral (moral obligation).

(6)

Selain harus menjalankan fungsi imperatif ynag standar, media massa sering dituntut untuk menjalankan fungsi dan peran yang lebih idealistis. Dengan kata lain, media massa tidak sekedar memenuhi kepentingan pragmatis khalayak, tetapi juga bertolak dari visi tentang ruang publik yang ideal akan dibangun oleh pengelola media massa. Media massa diharapkan menjalankan peran melampaui fungsi imperatif yang standar. Tetapi harapan ini sering hanya berhenti sebagai tuntutan etis normatif di atas kertas. Peranan media massa dalam ikut menanggulangi permasalahan sosial, atau cita-cita sosial tertentu, biasa dijalankan dalam metode pemasaran sosial (social marketing), karena pekerja kreatif media massa merasa tidak sepantasnya menjalankannya.

Adapun upaya untuk menerapkannya dalam operasi media massa sering dicurigai, sebab menggunakan metode jurnalisme ataupun estetis untuk tujuan diluar fungsi imperatifnya. Metode ini dipandang sebagai upaya rekayasa suatu propaganda, pada dasarnya menjadikan media massa berada dalam paradigma modernisasi yang populer tahun 60-70 an, dengan konsep media pembangunan yang bertolak dari teori di development support communication. Dengan paradigma dan teori ini media massa dituntut menjalankan fungsi sebagai agen perubahan sosial melalui informasi jurnalisme dan media menjalankannya separuh hati atau dijalankan dengan sepenuh hati oleh pengelola media massa yang berhasil di kooptasi oleh rezim negara.

Dengan begitu keberadaan media massa diruang publik berada dalam tarik menarik pendulum dikhotomi pasar (institusi bisnis) dan negara (institusi birokrasi negara). Kehidupan masyarakat hanya dilihat sebagai runag politik bagi rezim negara dengan menjadikan media massa sebagai komoditas politik dan sebagai ruang ekonomi bagi rezim pasar yang menjual media massa sebagai komoditas ekonomi. Melemahnya fungsi yang bersifat imperatif dari rezim negara menjadi media bergerak ke pendulum rezim pasar. Karena proses demokratisasi dan liberalisasi yang tidak diikuti dengan menguatnya institusi masyarakat atau biasa disebut sebagai dinamika civil society, hanya menguntungkan bagi institusi bisnis. Ini yang menjelaskan maraknya penerbitan pers dan stasiun penyiaran yang mengisi ruang publik yang muncul dari dinamika permodalan. Dalam konteks ini tuntutan terhadap media massa tidak semata-mata atas fungsi imperatif yang bersifat teknis yaitu memenuhi kepentingan pragmatis khalayaknya. Tetapi untuk mempertanyakan fungsinya diruang publik dalam perspektif civil society.

(7)

Bagaimana kita menyikapi keberadaan media massa umumnya dan media jurnalisme khususnya dalam proses mewujudkan civil society ? Civil society meerupakan format baru yang perlu diwujudkan dapat dimulai dari paradigma yang menggerakkan dinamika kehidupan warga yang berbasiskan nilai kultural di ruang publik. Nilai kultural ini merupakan pemaknaan atas setiap kegiatan dalam aspek-aspek kehidupan di ruang publik. Ini dapat dilihat dengan dua cara, pertama pada satu sisi yaitu menjauhkan dominasi dan monopoli kekuasaan negara dan pasar dari kehidupan warga masyarakat, dan pada sisi kedua dengan berorientasi pada nilai kemanusiaan dan kultural dari kehidupan warga masyarakat itu sendiri. Kata kunci dalam proses ini adalah dominasi kekuasaan yang harus dijauhkan dari otonomi dan idependensi institusi masyarakat. Dengan kata lain, setiap institusi masyarakat harus dijaga agar memiliki otonomi dan idependensinya dalam orientasi kepada harkat kemanusiaan dan kultural warganya.

Membangun civil society pada dasarnya merupakan upaya membalik arus utama yang tadinya dari dominasi kekuasaan negara dan pasar ke warga, menjadi arus dari warga ke kuasaan negara dan bisnis. Untuk itu diperlukan ruang publik yang secara relatif memiliki otonomi dan idependensi, yang didalamnya berlangsung kegiatan kultural dalam berbagai aspek kehidupan warga masyarakat yang dapat fungsional sebagai fariabel bagi kekuasaan negara dan pasar.

Civil Society sebagai format baru kehidupan publik diharapkan dapat menjadi visi bersama penyelenggaraan media massa. Dari visi semacam ini dapat dibayangkan misi yang perlu dijalankan, sesuai dengan fungsi media massa umumnya di ruang publik. Misi pengwujudan fungsi dalam kehidupan publik pada dasarnya untuk memelihara 3 aspek yaitu ruang kebebasan dan netralitas, basis rasionalitas dan kecerdasan, dan orientasi pada derajat kemanusiaan. Ruang kebebasan dan netralitas dijaga dengan menjauhkan dominasi dan monopoli kekuasaan negara dan pasar, basis rasionalitas dan kecerdasan dijalankan dengan mengembangkan kultur toleransi dan anti kekerasan dalam interaksi sosial, dan orientasi derajat kemanusiaan diwujudkan melalui pilihan wacana publik yang relevan dalam memerangi konstruksi sosial yang merugikan hak azasi dan demokrasi.

(8)

Orientasi jurnalisme bertolak dari kaidah yang klasik : menyampaikan fakta atas azas kebenaran. Kebenaran biasa diinplementasikan dari objektifitas dari keseimbangan sebagaimana diharapkan dari setiap buku teks jurnalisme. Bagaimana kebenaran dihadapi, ditentukan oleh sikap dan orientasi seorang jurnalistik. Ini bersifat otentik dari diri jurnalistik, memerlukan eksplorasi yang khas dalam pengembangan dari jurnalisme dalam setting masyarakatnya. Dengan kata lain, sikap jurnalis dalam, menghadapi fakta, tidak dapat dilepaskan dari setting masyarakat dimana fakta itu berada. Inilah menjadi dasar tentang perlunya oroentasi jurnalisme yang bersifat khas. Begitulah tujuan dari uraian poko pikiran ini.

Secara konfensional media massa yang menjalankan jurnalisme dimaksud untuk menyampaikan berita. Berita (news-story) dapat dibicarakan dalam berbagai difinisi, mulai dengan cara mengambil unsur kelayakan berita (newsworthy) seperti kebaruan (newsness), atau penting (significance), atau dengan formula simpel “K” seperti konflik, kantong (uang) dan kelamin (sex). Dalam bahasa sederhana berita berasal dari fakta yang penting dan menarik. Disebut penting manakala berita berasal dari fakta yang relevan bagi kehidupan publik dari khalayak. Berita semacam ini digolongkan sebagai berita keras (hard news). Sedangkan fakta ynag menarik karena dapat memenuhi motif psikhis dari khalayak, dan ini akan diwujudkan sebagai berita ringan (soft news).

Bahan baku suatu berita adalah fakta publik, yaitu interaksi warga di runag publik. 5 W dan 1 H yang sering disebut-sebut dalam teknik jurnalistik pada hakekatnya merupakan metode paling sederhana untuk mengidentifikasi dan mencatat suatu fakta publik. Sering orang yang memasuki lapangan jurnalisme merasa sudah menjadi seorang profesional setelah khatam dengan teknik dalam metode elementer ini. Sebagai suatu profesi, kegiata jurnalisme memiliki dua sisi, yaitu teknik dan etik. Aspek teknik mengajarkan cara mengidentipikasi dan mengumpulkan detail dari fakta untuk kemudian disusul dengan teknik penulisan. Pada aspek etik pekerjaan dan hasil kerja dinilai dari sisi kepantasan sosial, untuk membangun kredibilitas dan keterhormatan dari masyarakat terhadap profesi jurnalisme.

(9)

Dalam dialektika teknik dan etik, lahir orientasi intelektualisme yang diwujudkan dengan perspektif dalam menghadapi fakta publik. Adapun intelektualisme merupakan suatu proses kultural yang melahirkan cara pandang dan kemampuan untuk pemaknaan (meaning) atau suatu kenyataan. Pemaknaan atau menangkap makna suatu objek hanya dapat berlangsung dengan perspektif sosial. Dengan perspektif fakta sebagai obyek dalam metode kerja jurnalisme dilihat tidak sebatas anatominya tetapi juga berkaiatan dengan dunia dibalik (beyond) obyek tersebut. Secara sederhana dilihat anatomi fakta sosial pada dasarnya menyangkut person-person yang berinteraksi. Setiap interaksi melibatkan pihak-pihak (dua atau lebih).

Dibalik suatu fakta, berlangsung interaksi bersifat struktural. Struktur fisik dapat dilihat, sementara struktur sosial dapat dipahami melalui perspektif sosial. Dengan perspektif, posisi setiap person dapat seimbang jika kedua belah pihak berada pada dataran yang sama tingkat kekuasaannya. Sedang ketidak-seimbangan, dengan adanya pihak dengan kekuasaannya selaku pusat (centre) yang melakukan hegemoni, sehingga pihak lainnya sebagai periferal yang mengalami marginalisasi. Marginalisasi dapat diartikan sebagai proses interaksi sosial yang menyebabkan person tidak dapat mewujudkan hak-haknya. Dalam masyarakat yang masih bersifat tidak ekual, setiap fakta perlu dilihat dengan sudut pandang yang khas, untuk menilai sejauh mana person dapat dan terjamin atas hak-haknya. Asuransi dasar dalam masyarakat tidak ekual adalah hambatan bagi person dalam mewujudkan hak-haknya. Hambatan ini berada pada tiga level: pertama fisik, kedua akses/interaksi personal, dan ketiga struktural. Setiap level menghadapi kendala yang khas. Dengan sudut pandang ini person ditempatkan dalam posisinya yang berhadapan dengan kendala-kendala atas hak-haknya. Sehingga dalam perspektif yang bertolak dari asumsi dasar ini, jurnalis dituntut membangun sudut pandang dengan memberi perhatian terhadap person yang berada dalam situasi ketidak-seimbangan, ketidaksamaan, dan ketidak-adilan (inequality).

(10)

Permasalahan gender biasa dilihat sebagai cerita tentang nasib perempuan. Ini memang benar, tetapi lebih dari itu adalah mengenai kondisi struktural suatu masyarakat yang tidak adil, dengan fokus perhatian terhadap perempuan yang menjadi korban. dengan kata lain, kondisi struktural ini hanya dapat dipahami jika ada kepekaan terhadap kondisi ketidak-adilan struktural di satu pihak, dan korban pada pihak lain. Sumber kekuasaan sebagai penyebab ketidak-adilan struktural dapat bermacam-macam, mulai dari institusi birokrasi negara, bisnis, atau bagian masyarakat sendiri (secara fisik dan kultural). Demikian pula yang menjadi korban dapat berbagai latar belakang, seperti perempuan, anak-anak, petani, buruh, penduduk di sekitar pabrik, dan lainnya.

Dengan demikian kepekaan gender hanya dapat dimulai dari perspektif mengenai ketidak-adilan struktural. Perhatian terhadap perempuan tanpa perspektif gender dapat melahirkan eksploitasi untuk tujuan ekonomi (komodifikasi) media. Penampilan perempuan di media massa dapat dilihat dari makna yang terkandung secara intrinsik dalam muatan informasi, makna yang dipandang merendahkan posisi perempuan. Wacana yang merendahkan posisi perempuan ini ada yang bersifat terbuka (overt) dan manifes, sehingga mudah diidentifikasi, seperti eksploitasi bagian tubuh dalam konteks seksual dan tujuan sensualitas. Sementara ada pula bersifat tertutup (overt) dan tersembunyi (latent), seperti eksploitasi kualitas tubuh perempuan seperti kecantikan, kerampingan, kulit lebih putih, dalam konteks komersialisme. Dengan demikian komodifikasi khususnya yang berkaitan dengan perempuan dapat diidentifikasi dari kecenderungan informasi, apakah menitik-beratkan pada bagian atau keadaan fitur (feature) tubuh, bukan pada figur (figure) personafikasi dan peran sosialnya.

Karenanya masalah mendasar dari kepekaan gender bukanlah menjadikan perempuan sebagai fokus, tetapi kepekaan atas kondisi ketidak-adilan dalam struktur sosial. Bahwa perempuan menjadi korban dalam kondisi tersebut, merupakan tahap berikutnya. Itulah sebabnya dengan kepekaan gender, biasanya seseorang juga akan menaruh perhatian terhadap nasib anak-anak, kaum minoritas, korban kekerasan kolektif dan perang, dan termasuk juga ODHA (orang yang hidup dengan HIV/AIDS).

(11)

Media massa dapat menjadi reflektor dari ketidak-adilan gender yang dalam masyarakt karena mengambil fakta sosial tanpa disertai perspektif. Komodifikasi perempuan dapat berlangsung di ruang publik, dari sini fakta diangkat sebagai informasi media. Untuk itu media merasa telah manjalankan etik jurnalisme, dengan bersikap obyektif dan melakukan keseimbangan. Ditambah dengan bahasa yang lugas dalam merefleksikan fakta tentang perempuan, media memang dapat disebut telah menjalankan fungsinya yang bersifat imperatif sosial.

Secara umum jurnalis mengangap tidak perlu mempersoalkan posisi perempuan dalam fakta. Boleh jadi ini disebabkan ketidak-adilan yang berlangsung di balik suatu fakta, tidak pernah menjadi perhatian jurnalis. Dalam operasi kerjanya, dia hanya perlu bertolak dari standar kelayakan berita yang bersifat teknis. Teatpi standar bersifat teknis yang ditempatkan dalam prinsip komodifikasi media pada dasarnya menempatkan seorang jurnalis sebagai pekerja manajemen.

Komodifikasi perempuan di ruang publik pada dasarnya merupakan bentuk ketidak-adilan struktural. Jurnalis memandang fakta dapat dijadikan sebagai komoditas informasi media. Dengan kata lain, fakta perempuan sebagaii komoditas di ruang publik, diangkat sebagai sebagai komoditas media, sehingga media bukan hanya merefleksikan, tetapi telah mereplika fakta tersebut. Sebagai replikator, media menggandakan ketidak-adilan struktural, sebab komodifikas perempuan berlangsung dua tahap, pertama pada saat menjadi fakta sosial dan kedua setelah menjadi fakta media (informasi). Ini terjadi dengan pengambilan detail dari fakta dalam kerangka alam pikiran patriarkhi. Penampilan fitur bagian tubuh perempuan untuk tujuan kesenangan laki-laki misalnya, dapat disebut sebagai eksploitasi perempuan dalam kerangka patriarkhi. Komodifikasi media juga muncul melalui pilihan kata yang mencerminkan alam pikiran media (dalam hal ini jurnalis). Kata yang mendeskripsikan fakta secara lugas (denotatif) akan menjadikan bahasa mewakili fakta. Tetapi pilihan kata dapat bersifat konotatif pada saat mengungkapkan fakta, dapat dikenali sebagai alam pikiran patrarkhi dari media. Dengan demikian bahasa bukan mewakili fakta, tetapi mewakili alam pikiran patrarkhi dari media.

(12)

Proses komodifikasi yang digerakkan oleh kapitalisme pada hakekatnya bersifat patriarkhi. Secara struktural dunia patriarkhi dari sistem kapitalisme ini dapat saja digerakkan oleh perempuan, karena lebih bnayak germo yang “mami” ketika “papi”. Begitu juga dunia periklanan yang banyak menjadikan fitur tubuh perempuan sebagai komoditas juga dikendalikan oleh jenis kelamin perempuan.

Manakala media massa bergerak semata-mata dari dorongan modal untuk profit, pada dasarnya sebagai institusi bisnis, sebenarnya tidak relevan mengaitkan keberadaannya dengan norma kebebasan pers. Sebab kaidah kebebasan pers merupakan acuan nilai bersama (shared value) yang menjamin hak publik untuk mendapat informasi sesuai dengan kepentingannya di ruang publik. Kebebasan pers berada pada arah sosial, bukan ekonomi. Jadi kalau yang dihadapi oleh masyarakat sebenarnya produk sebagai komoditas bagi korporasi media, sementara benefit yang diperolehnya tidak bersifat sosial. Tetapi hanya untuk pragmatis psikhis, maka pengelolan media sudah tidaj menjalankan kewajiban moralnya untuk menghadirkan institusi sosial. Benefit sosial bagi khalayak ditandai dengan tumbuhnya apresiasi yang lebih baik terhadap ruang publik, sehingga keberadaannya dapat dalam peran publik yang lebih baik pula.

Hak masyarakat untuk bermedia dicakup dalam dua aspek yaitu hak untuk tahu (right to know) dan hak untuk menyatakan pikiran dan pendapat atau (right to expression). Kedua aspek ini merupakan hak yang melekat secara mendasar (azasi) bagi setiap manusia dalam kehidupannya di ruang publik. Dari hak yang bersifat hak azasi inilah kemudian dikembangkan acuan nilai bersama berupa kebebasan pers atau (freedom of the press) dan kebebasan ekspresi atau (freedom of the expression).

Dengan demikian kedua kebebasan ini sebagai faktor untuk menjamin hak azasi warga masyarakat. Jadi bukan hak yang melekat pada media massa. Begitu juga prinsip keterbukaan (disclosure) dan pertanggungjawaban (accountabality) dalam pengurusan yang baik dan bersih atau (clean and good governance) yang diwujudkan dalam kewajiban pejabat publik untuk memberikan informasi, bukan sebagai hak media tetapi untuk memenuhi hak untuk tahu bagi masyarakat. Ini biasanya dalam UU kebebasan informasi, bukan dalam UU Pers.

Makna kebebasan pers dan kebebasan ekspresi sering disalah artikan untuk kepentingan subyektif dari pengelola media. Dari kedua media ini lahir dua tipologi media massa yang dibedakan dari titik berat informasinya, yaitu informasi jurnalisme dan informasi hiburan. Informasi jurnalisme berkaitan dengan kebebesan pers, merupakan basis dalam kehidupan publik agar warga masyarakat dapat ikut ambil bagian (sharing) dalam proses demokrasi kehidupan negara. Informasi jurnalisme pada hakekatnya bertumpu kepada fakta sosial secara publik, yaitu interaksi antar warga dalam konteks kehidupan publik. Karenanya dapat dibedakan dari fakta personal yang tidak memiliki konteks pada kehidupan polotik.

Sedangkan signifikansi informasi hiburan dalam konteks kebebasan ekspresi adalah dalam peningkatanm penghayatan nilai dan sharing dalam kehidupan kultural. Pengertian kebebasan pers yang berdimensi politik dan kebebasan ekspresi yang berdimensi kultural sering dicampur adukan. Informasi berupa karya kreatif seperti sastra, teater, sinetron, periklanan, lukisan, atau potret perempuan cantik, berada dalam konteks ekspresi, karenanya penilaian dan wacana yang menyertainya bertolak dari etika dan estetika, berbeda dengan halnya dengan informasi publik yang bertolak dari etika dan epistemologi.  Dengan kata lain, informasi jurnalisme dilihat dari etika dan epistemologi yang bertumpu pada keberadaan empiris, sementara informasi hiburan bertolak dari etika dan estetika yang bertumpu pada keindahan.

Seluruh informasi media massa merupakan berkah bagi hak warga agar dapat “memperkaya” dirinya dalam kehidupan publik dan kehidupan kultural. Kehidupan publik dan kultural ini merupakan ruang yang didalamnya warga masyarakat dapat ikut ambil bagian dalam kehidupan negara dan masyarakat. Tetapi permasalahannya, apakah kedua hak itu sungguh-sungguh menjadi berkah bagi kehidupan warga atau sebaliknya atau sebaliknya hak ini pada dasarnya “dirampas” oleh kekuasaan negara dan pasar sehingga keberadaan media massa menjadi agen bagi salah satu atau keduanya. Ini akan berpulang pada pengelola media massa apakah dia memang menjalankan institusi bisnis ataukah institusi sosial. Dan karena masalah ini tidak bersifat dikhotomis, tentulah dengan mengatur keseimbangan diantara pendulum dan disinilah perlunya standar profesionalisme yang dapat ditempatkan dalam manajemen secara pas. (Selesai)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s