Home

oleh: Syarifah Rahmatillah[1] 

Aceh sebagai Daerah istimewa, dalam sejarah perjuangannya telah mencatat kelahiran perempuan tidak hanya sebagai mahluk pelengkap yang memiliki hak-hak kemanusiaan lebih sedikit dari laki-laki. Lebih jauh keterlibatan perempuan Aceh yang hadir melalui sosok pahlawan negeri, panglima perang, bahkan pemimpin kerajaan menggambarkan betapa nilai yang begitu baik, dari masyarakat tempo dulu.

Namun sejarah juga membuktikan ternyata akibat system social masyarakat, aktivitas perempuan menjadi sangat lambat jika dibandingkan dengan laki-laki. Terlebih lagi kondisi Aceh yang semakin tidak menentu dalam mencari ujung penyelesaian konflik, juga melibatkan perempuan sebagai korban, objek, tumbal bahkan menjadi komoditas politik yang lebih luas. Kekerasan dan eksploitasi  terhadap perempuan semakin meningkat, perkosaan, pelecehan  seksual, pembunuhan dan proses pembodohan perempuan sedang berlangsung dengan menggunakan berbagai macam intrik dan tipu muslihat yang semakin mendikotomikan perempuan pada posisi marginal.

Secara umum konflik bersenjata yang terjadi, akibat diberlakukannya Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) dari tahun 1989 sampai 1998 membuat perempuan dan anak-anak menjadi objek atau kelompok yang paling menderita dan teraniaya. Demikian pula setelah DOM dicabut, kurang tanggap dan lambatnya gerakan pemerintah dalam menangani korban DOM menyebabkan keadaan semakin parah. Masyarakat kehilangan kepercayaan dan sangat cepat terprovokasi dengan isu-isu murahan yang sengaja diciptakan oleh pihak-pihak berkepentingan. Akhimya menjadikan konflik di Aceh bukan hanya konflik vertikal tetapi lebih ke arah horizontal. Dengan streotipe pemicu yang dapat diklasifikasikan ke dalam konflik kekerasan antara kelompok masyarakat pendukung merdeka dengan pendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Gambaran diatas menunjukkan bahwa lebih dari 14 tahun penyelesaian konflik di Aceh diupayakan dengan kekuatan senjata dan pendekatan militer, hampir tidak ada titik terang kecuali semakin banyak rakyat sipil yang harus kehilangan nyawa serta harta benda. Ini membuktikan bahwa pertikaian dan konflik di Aceh memang harus diselesaikan dengan banyak dimensi yang sifatnya kontinyu dan berkesinambungan. Dan mungkin memakan waktu yang tidak singkat.          

Model penyelesaian konflik yang pernah berlangsung melalui pendekatan dialog yang difasilitasi oleh Henry Dunant Centre (HDC), juga kurang mendapat dukungan dari kedua belah pihak yang bertikai. Hal ini disebabkan karena konsolidasi yang dilakukan oleh masing-masing pihak sehingga banyak pelanggaran kesepakatan yang dilakukan. Namun tidak berarti upaya ini harus dihentikan, akan tetapi harus dipertahankan dan terus dilanjutkan.          

Bagi perempuan Aceh upaya penyelesaian konflik secara damai sudah pernah dilakukan jauh hari sebelum Henry Dunant Centre memfasilitasi Jeda Kemanusiaan untuk Aceh. Ini terbukti dengan diselenggarakannya Kongres Perempuan Aceh, Duek Pakat Inong Aceh (DPIA), pada tanggal 20 – 22 Februari 2000 yang berhasil merekomendasikan 22 butir termasuk didalamnya , “damai tanpa kekerasan untuk penyelesaian konflik Aceh”. Hampir semua komponen melihat tawaran damai itu secara pesimis serta negative. Dan bahkan hampir tidak ada satu komponenpun yang mau mendukung, kalaupun ada dilakukan secara tertutup dan ragu-ragu. Hal ini menunjukkan betapa masyarakat telah terprovokasi dengan berbagai cara penyelesaian konflik yang hanya membawa kepentingan pihak-pihak yang bertikai saja.

DPIA yang diikuti oelh lebih kurang 500 orang perempuan tidak pernah mundur walaupun diintimidasi berbagai pihak. Seluruh masyarakat dipaksa untuk memilih “Cara Militer” atau “Referendum” dalam Resolusi Konflik Aceh yang disadari atau tidak akibat tawaran alternative tersebut semakin banyak memakan korban dari masyarakat pemilih. Dan dengan langkah yang mantap perempuan Aceh menawarkan solusi “Damai” sebagai alternative mulia penyelesaian; konflik.Namun tawaran itu tak mampu disambut dengan baik oleh seluruh komponen hanya karena perempuan dianggap telah berani berbeda pendapat dengart pihak­-pihak yang lain. HDC menawarkan diri memfasilitasi “Jeda Kemanusiaan Untuk Aceh” dengan membawa isu damai yang jauh sebelumnya sudah pernah diusulkan oleh perempuan Aceh.          

Akhirnya dan berkat itikad baik para pihak, nota kesepahaman antara pihak RI dan GAM ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 yang lalu. Selanjutnya sosialisasi dan implementasi dari kesepahaman itu sendiri yang perlu terus dikawal sehingga perdamaian yang dicita-citakan dapat terwujud di Nanggroe Aceh Darussalam. Memang para pihak (RI – GAM) sedang terus berusaha untuk mensosialisasikan nota kesepahaman tersebut, namun publik juga harus dilibatkan dalam proses tersebut. Apalagi bahasa “kesepahaman” yang ada sulit dipahami oleh masyarakat awam.

Interprestasi yang berbeda dikhawatirkan akan meninmbulkan konflik baru dalam masyarakat. Oleh karena itu kampanye “kesepaharnan” saja tidak cukup, tetapi harus diikuiti dengan penguatan/pendidikan damai dalam masyarakat serta mempermudah akses publik untuk menyampaikan temuan-temuan terhadap pelanggaran “kesepahaman” yang terjadi kepada pihak terkait! 

Penglibatan Perempuan dalam proses perdamaian di Aceh                       

Partisipasi perempuan mutlak diperlukan, karena baik dari segi jumlah penduduk maupun korban konflik selama ini lebih banyak perempuan yang mengalaminya. Disamping itu perempuan juga dapat menjadi pembawa pesan utama perdamaian melalui keluarga dan lingkungannya.                                 

Dalam upaya untuk lebih bisa lebih berperan dalam menjaga perdamaian, adalah penting bagi perempuan untuk memahami seutuhnya konsep-konsep semacam peacebuilding (membangun perdamaian) dan peacekeeping (menjaga perdamaian), pemahaman mana akan membuat perempuan bisa dengan pas menempatkan dirinya.        

Melihat pengalaman masa lalu, secara umum perlu diakui kontribusi kreatif dan efektif perempuan dalam meningkatkan perdamaian masih sangat rendah. Hal ini dapat dilihat dari partisipasi perempuan dalam proses perdamaian formal dan proses negosiasi. Fakta juga menunjukkan selama ini kapasitas perempuan sering dilihat secara miring dan kurang dimanfaatkan, padahal melalui pengalaman budaya, perempuan telah mengembangkan keahlian dalam manajemen resoulusi konflik baik di rumah maupun di tengah masyarakat. 

Pemerintah Baru di Nanggroe Aceh Darussalam

Terpilihnya Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar (IRNA) yang berasal dari kelompok independen menunjukan bahwa rakyat Aceh mengharapkan perubahan secara menyeluruh dan struktur pemerintahan Aceh yang baru. Praktek-praktek kekerasan, korupsi di dalam tubuh birokrasi, penanganan yang tidak tepat terhadap masyarakat korban pelanggaran HAM serta berbagai ketimpangan lain yang terjadi pada masa lalu, merupakan mimpi buruk rakyat Aceh yang harus dijawab oleh IRNA untuk membangun perdamaian di Aceh.

Mempertahankan proses perdamaian yang sedang berlangsung di Aceh juga menjadi salah satu harapan masyarakat Aceh terhadap Pemerintah baru di Aceh. Bahwa perdamaian merupakan prasyarat yang dipenuhi untuk membangun kembali Aceh dari keterpurukan pasca bencana dan konflik adalah sebuah pesan yang ingin disampaikan oleh Rakyat Aceh kepada IRNA. Guna menjamin terwujudnya harapan rakyat, implementasi MoU Helsinky dan Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA) haruslah dilaksanakan secara tepat, transparan dan holistic.

Posisi Aceh hari ini, merupakan bagian katagori sebuah wilayah ataupun daerah yang mencoba membangun kearah kehidupan yang lebih baik dengan sebuah bingkai pintu gerbang yakni kondisi dan situasi dalam masa tansisi (peralihan) yang sangat mendukung. Salah satunya dapat dibuktikan dengan adanya sebuah pemerintahan baru yang merupakan hasil sebuah pemilihan demokratik yang pertama kali dilangsungkan dalam catatan sejarah kehidupan demokrasi di Aceh. ***   

Beberapa Catatan dan Pengalaman Penulis dalam proses Reintegrasi di Nanggroe Aceh Darussalam:

  •  Ketua SC Kongres Perempuan Aceh/Duek Pakat Inong Aceh (tahun 2000 dan 2005)
  •   SC Kongres Rakyat Aceh
  •  Anggota Tim Jeda Kemanusiaan untuk Aceh damai (2001)
  • Anggota Tim Dialog RI – GAM (Tokyo 2002)
  • Anggota tim negosiator pra COHA (Tokyo, 2002)
  • Staf Ahli Gubernur (2006)
  • Tim Perancang dan Advokasi Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA)
  • Koordinator Jaringan Perempuan untuk Kebijakan (Jpuk) di NAD
  • Anggota Tim Sosialisasi Aceh Damai
  • Anggota Badan Reintegrasi Aceh – BRA (2006)
  • Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi NAD (2003 – 2008)
  • Fasilitator/Pemateri untuk Perempuan dan Perdamaian
  • Fasilitator/Pemateri untuk Perempuan dan Kebijakan


[1] Disampaikan pada “Pelatihan Jurnalisme Damai untuk Liputan Reintegrasi Aceh”, KIPPAS – Uni Eropa di Hotel Sibayak International, Berastagi, 17 – 22 Juni 2007. Syarifah Rahmatillah adalah Direktur dari Mitra Sejati Perempuan Indonesia (MISPI).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s