Home

  Oleh: Indra J. PiliangAnalis Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Jakarta Pendahuluan

Proses perdamaian di Aceh sudah mulai menunjukkan tanda-tanda yang makin baik, yakni dengan tersusunnya UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh dan dimulainya proses pemilihan kepala daerah secara langsung.  Sebelumnya, tidak pernah terbayangkan betapa militer Indonesia akan keluar sebagai pasukan perang dalam operasi militer skala luas dari Aceh, lantas masyarakat Aceh menjalankan kehidupan sosial politik dengan normal. Yang sering mengemuka adalah adanya kekhawatiran bahwa perang telah menjadi kultur dan bagian dari riwayat Aceh, sejak Belanda pertama kali datang lantas diusir.  Hanya saja, masih terdapat sejumlah persoalan dalam proses perdamaian itu.

Persoalan itu tidak hanya terkait dengan rumusan UU No. 11/2006 yang dirasakan sebagian pihak tidak sesuai dengan Memorandum of Understanding yang ditandatangani di Helsinki pada 15 Agustus 2005, akan tetapi juga menyangkut implementasi UU itu. Kontroversi seputar isi UU No. 11/2006 sudah mulai berakhir, sekalipun potensi untuk kembali menjadi bahan perdebatan bisa saja muncul secara lebih hebat. Proses pemilihan kepala daerah secara langsung, misalnya, menghadapi kendala lapangan, ketika sejumlah kandidat independen dari unsur non partai politik gagal memenuhi syarat penyalonan berupa dukungan kartu tanda penduduk atau identitas lainnya. Proses ini sendiri sudah memunculkan tanda-tanya, terutama karena ada indikasi telah terjadinya intimidasi dalam proses pengumpulan kartu tanda penduduk.  Selain itu, karena rumusan Qanun, sejumlah kandidat juga dinyatakan gagal membaca Al Qur’an, kitab suci umat Islam yang notabene mayoritas di Aceh. Kaidah itu masuk dalam Qanun, sekalipun tidak secara eksplisit muncul dalam UU No. 11/2006.

Adalah aneh dan memalukan bagi orang Aceh untuk menggugat kaidah itu ke Mahkamah Agung, sekalipun potensial untuk digugurkan.  Belum lagi munculnya semangat partisan yang kuat, ketika masyarakat belum seluruhnya menyadari tentang pentingnya nilai-nilai kebersamaan (common values). Ibarat Indonesia yang langsung melakukan liberalisasi politik pasca-reformasi, maka pemberlakuan liberalisasi politik di Aceh pasca-tsunami dan pasca-konflik akan dipastikan membawa sejumlah implikasi negatif dan positif. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah pengawalan dan penyelamatan, agar jangan sampai membawa lagi apa yang sering disebut sebagai tsunami kedua. Sebagai daerah yang kelelahan dengan konflik berdekade, masyarakat Aceh tentu berada dalam tahapan menahan diri. Hanya saja, upaya provokasi sejumlah kalangan masih terlihat, terutama karena berasal dari kegagalan pengendalian diri di kalangan elite.  

Konflik Antar Kandidat

Secara umum, proses konstestasi politik di Aceh melibatkan hampir semua segmen masyarakat Aceh, terutama diwakili oleh elite-elitenya, baik yang sebelumnya menetap di Aceh atau bermukim di luar Aceh, termasuk di luar negeri. Dari awal, persaingan sudah terjadi dalam perumusan dan penetapan UU No. 11/2006, yakni menyangkut ketentuan tentang kandidat independen dan partai politik lokal. Persiapan kearah pilkada dilakukan setelah muncul kesepakatan untuk mengadopsi keduanya, sebagai satu-satunya di tingkat provinsi, dan tidak dimiliki oleh provinsi lain di Indonesia dan di Indonesia secara keseluruhan.  Untuk mengenali motivasi masing-masing kandidat, masih rumit. Hal itu terkait dengan kekuatan finansial yang dimiliki, jaringan politik, dukungan elite Aceh lainnya, sampai kepada hubungan dengan pihak-pihak lainnya di Indonesia dan luar negeri. Para kandidat umumnya ingin mengembalikan Aceh sebagai provinsi paling sejahtera dan mendapatkan kebanggaan atas masa lalunya yang gemilang, termasuk pra dan awal proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Semangat itu terlihat dari slogan-slogan yang dikeluarkan. Terdapat empat komponen yang bisa digunakan untuk memetakan posisi ideologis para kandidat. Pertama, populisme, yakni kandidat yang mendapatkan dukungan akar rumput lewat dukungan kartu tanda penduduk dan bukti diri lainnya. Kedua, elitisme, yakni kandidat yang berasal dari elite politik dan atau didukung oleh partai politik tanpa proses pemilu internal. Ketiga, religius, yakni kandidat yang menyandarkan diri kepada Islam. Keempat, sekuler, yakni kandidat yang tidak menjadikan Islam sebagai sandaran utama. Dengan peta itu, terdapat juga irisan kepentingan antara populisme dengan relegiusitas, misalnya. Ghazali Abbas ada dalam kategori ini, dibuktikan dengan masuknya Ghazali lewat jalur independen dan soliditas di kalangan pendukung. Sementara Azwar Abubakar dan Nasir Djamil masuk dalam kategori elitis-religius, terutama karena awalnya Azwar adalah wakil gubernur dan pejabat pelaksana yang didukung oleh Partai Amanat Nasional, sementara Nasir muncul dari Partai Keadilan Sejahtera (keduanya partai pendukung pemerintah). 

Tentu juga masih terdapat kategorisasi lainnya, misalnya antara tokoh Angkatan Gerakan Aceh Merdeka dan calon yang berlatar belakang militer Indonesia. Keduanya termasuk kategori militer yang mengandalkan kedisiplinan dan soliditas korps. Keduanya juga menggunakan sistem komando dalam menggerakkan dukungan dan bahkan dunia intelijen. Potensi konflik biasanya terjadi di tempat-tempat pemungutan suara.  

Pascapilkada

Pascapilkada, dipastikan pemerintahan Aceh yang terbentuk nantinya akan menghadapi persoalan seputar hubungan pemerintah pusat dan daerah. Secara lebih luas, kegagalan dan keberhasilan implementasi UU No. 11/2006 akan sangat tergantung dari bagaimana pemerintah pusat menjalankan dengan tulus dan serius seluruh ketentuan dalam UU itu, serta bagaimana pemerintah Aceh menjalankan hak dan kewajiban konstitusional yang mereka dapatkan dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat dan pelayanan publik.  Dengan demikian, sangatlah layak seluruh elemen masyarakat Aceh, terutama komponen masyarakat sipil, melakukan antisipasi dengan belajar dari pengalaman yang terjadi di daerah lain, serta berdasarkan tipologi masyarakat Aceh sendiri. Selain itu, menata kehidupan sosial akan jauh lebih memberi akar bagi perjalanan pemerintahan ke depan, ketimbang terfokus kepada pelembagaan politik di tingkat elite politik.  Secara politik, setidaknya persoalan yang akan terjadi nanti menyangkut pada: 

Pertama, hubungan pemerintah pusat dan daerah, terutama berkaitan dengan urusan pemerintah pusat dan daerah. Dalam beberapa aspek, urusan pemerintah pusat dan daerah itu masih memerlukan terjemahan di tingkat peraturan pemerintah, qanun, dan lain-lainnya, serta membutuhkan sinergi kelembagaan pemerintah pusat dan daerah. 

Kedua, hubungan antara elemen pemerintahan Aceh dengan elemen pemerintahan pusat, misalnya antara gubernur, walikota dan bupati dengan kementerian terkait di tingkat pusat. Hubungan ini tentunya berkaitan dengan personal approach masing-masing pihak. Kita patut mengingat, bahwa dengan adanya pilkada di banyak daerah di Indonesia, akan memunculkan rotasi kepemimpinan lokal yang mau tidak mau sulit untuk diingat satu demi satu. 

Ketiga, hubungan segitiga antara DPRA dengan pemerintah pusat dan DPR RI. Hubungan ini, misalnya, menyangkut persetujuan internasional yang berkaitan langsung dengan pemerintahan Aceh, rencana pembentukan UU oleh DPR yang berkaitan langsung dengan pemerintahan Aceh, sampai kebijakan administrasi yang akan dibuat oleh pemerintah Pusat yang berkaitan langsung dengan pemerintahan Aceh. 

Keempat, hubungan antara pemerintah Aceh dengan DPD RI. Hubungan ini lebih bersifat konsultatif. Sekalipun UU No. 11/2006 lebih menitik-beratkan hubungan pemerintah Aceh dengan pemerintah pusat dan DPR, namun fungsi DPD tidak dengan sendirinya akan hilang. Hubungan dengan DPD juga lebih memberikan makna hubungan kewilayahan, dalam artian menjalin tali-temali kerjasama dan pengalaman dengan provinsi lainnya. 

Kelima, hubungan antara DPRA (DPRD) dengan gubernur/wakil gubernur terpilih dan antara DPRD dengan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota terpilih, terutama antara gubernur/wakil gubernur, walikota/wakil walikota dan bupati/wakil bupati yang berasal dari calon independen dengan DPRA/DPRD yang sampai pemilu 2009 masih dikuasai oleh partai-partai politik.  

Keenam, lebih khusus lagi, hubungan psikologis politik antara kandidat yang berasal dari Gerakan Aceh Merdeka dan kalangan masyarakat sipil dengan pemerintah pusat, terutama dalam kaitannya dengan elemen pemerintah pusat yang memiliki kewenangan dalam bidang pertahanan dan keamanan.  

Ketujuh, hubungan antara elemen pemerintahan Aceh dengan perusahaan-perusahaan negara yang beroperasi di wilayah Aceh, terutama dalam kaitannya dengan dana bagi hasil dan lain-lain.  

Kedelapan, hubungan antara pemerintahan Aceh dengan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Nias. Persoalan otoritas dan pengelolaan proyek-proyek pembangunan dengan sendirinya akan mengemuka. Porsi pengelolaan oleh BRR akan pelan-pelan berkurang, seiring dengan itu pengelolaan oleh pemerintah Aceh akan bertambah. 

Kesembilan, dampak psikologis kekalahan dan kemenangan dalam pilkada, antara lain akan naik lagi keinginan untuk membentuk daerah otonom baru (pemekaran), baik di tingkatan provinsi atau kabupaten/kota.  Penggeraknya kemungkinan para tokoh yang tidak terakomodir dalam pemerintahan lokal.

 Kesepuluh, hubungan Aceh secara keseluruhan dengan lingkungan eksternal, termasuk juga lingkungan strategis yang berubah, baik di tingkat nasional, regional, Asia Tenggara dan dunia secara umum. Perubahan peta politik di Amerika Serikat, misalnya, paling tidak akan memengaruhi prioritas politik luar negeri Amerika Serikat, serta hubungannya dengan para “wakil sheriff” masing-masing kawasan, seperti Inggris dan Australia.  Permasalahan di atas tentunya layak diantisipasi, termasuk oleh kalangan akademisi dan komponen masyarakat sipil di Aceh. Kegiatan yang terlalu menitik-beratkan kepada politik, bisa jadi akan mengurangi kewaspadaan terhadap permasalahan-permasalahan baru nantinya. Namun, secara keseluruhan, inti persoalan itu lebih menyangkut kelembagaan, baik horizontal maupun vertikal.

Pemetaan Persoalan

Sejauh ini, penyusunan UU no 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh dapat dipandang sebagai upaya merubah hubungan pusat dan daerah dalam konteks Aceh.[1] Implikasinya kepada perkembangan politik dan pemerintahan secara nasional dan regional belum terlihat, sekalipun sejumlah hipotesis layak diajukan. Persoalan serupa juga terjadi di sejumlah negara di Asia, khususnya Asia Tenggara, seperti masalah Philipina Selatan di Philipina dan Thailand Selatan di Thailand, belum lagi persoalan Tamil di Srilanka.  Masalah-masalah itu, bukan hanya menyangkut politik identitas atau apa yang disebut Mark Jurgensmeyer sebagai nasionalisme relegius, tetapi juga berkaitan dengan pendalaman arah atas demokrasi pasca-konflik sebagaimana ditulis oleh Jack Snyder lewat From Voting to Violence.

Sejumlah potensi konflik barangkali sedang mengintip di Aceh, terutama menyangkut persoalan otentisitas aktor-aktor demokrasi yang sekarang memasuki arena politik praktis. Pemetaan yang bisa dilakukan adalah adanya berbagai kekuatan masyarakat Aceh yang turut dalam proses pemilihan langsung kepala daerah, mulai dari bekas anggota GAM, bekas jenderal yang dulu memimpin status darurat militer, bekas pejabat pemerintah pusat dan daerah di Aceh, para aktifis lembaga swadaya masyarakat, para pengusaha dan teknokrat yang sudah lama meninggalkan Aceh dan kembali ingin membangun Aceh lewat proses politik, sampai kepada orang-orang biasa yang sejak awal masuk dalam sistem politik yang disusun oleh Jakarta, yakni partai-partai politik berikut figur perseorangan yang maju dalam pemilu 1999 dan pemilu 2004.  

Untuk itu, layak dilakukan pemetaan menyangkut aktor-aktor demokrasi ini. Hasil yang diharapkan adalah gambaran lengkap menyangkut transisi demokrasi dalam level provinsi dengan status yang khusus, terutama setelah menghadapi perjuangan bersenjata (separatisme) dan bencana alam yang luar biasa (tsunami). Belum lagi dalam upaya mengubah karakter gerilyawan bersenjata untuk menjadi bagian masyarakat biasa (Gerakan Aceh Merdeka) dan melakukan proses rekonsiliasi dalam ranah politik dan pemerintahan.  Selain itu, akan dilihat juga implikasi sosial politik yang terkait dengan kondisi masyarakat Aceh pasca-konflik dan pasca-tsunami.[2] Sudah muncul sejumlah gambaran muram betapa pasca-rekonstruksi dan pasca-rehabilitasi nantinya, masyarakat Aceh akan menghadapi persoalan yang sebenarnya, setelah para donatur pergi ke negaranya masing-masing, berikut orang-orang gajian dari Jakarta, baik yang bekerja dengan pemerintah ataupun dengan lembaga-lembaga donor manca-negara.[3]  

Menyangkut sepuluh permasalahan yang sudah diuraikan di bagian atas, terlihat sekali betapa masalah masyarakat secara luas akan dengan sendirinya mulai terabaikan. Sudah menjadi ciri umum betapa pemerintahan yang terpilih pascapemilu akan lebih banyak menyusun kekuatan secara sistemik (institusionalisasi), ketimbang mewujudkan janji-janji selama kampanye. Kurangnya perhatian atas persoalan publik dengan sendirinya akan memicu persoalan sosial, politik dan ekonomi yang lebih lebih dalam. Apalagi, harapan publik melambung tinggi, betapa usai pilkada akan lebih baik dari era pemerintahan sebelumnya yang dirasakan kurang memiliki legitimasi.  

Kewenangan Pusat

Sesuai dengan pasal 7 UU No. 11/2006, kewenangan pemerintah pusat meliputi urusan pemerintahan yang bersifat nasional, politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, fiskal nasional, dan urusan tertentu di bidang agama. Dalam bagian penjelasan disebutkan betapa yang dimaksud dengan urusan pemerintahan yang bersifat nasional adalah kebijakan di bidang perencanaan nasional, kebijakan di bidang pengendalian pembangunan nasional, perimbangan keuangan, administrasi negara, lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumberdaya manusia, teknologi tinggi yang strategis, serta konservasi dan standardisasi nasional. Sementara yang dimaksud dengan kebijakan adalah kewenangan pemerintah pusat untuk melakukan pembinaan, fasilitasi, penetapan dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang bersifat nasional. Hanya saja, dalam menjalankan urusan pemerintah pusat itu dapat dilakukan dengan cara melaksanakan sendiri; menyerahkan sebagian kewenangan Pemerintah pusat kepada Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota; melimpahkan sebagian kepada Gubernur selaku wakil pemerintah pusat  dan/atau instansi pemerintah pusat; dan menugaskan sebagian urusan kepada pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dan gampong berdasarkan  asas tugas perbantuan. Dengan cara itu, pemerintah pusat bertindak juga melakukan pengawasan dan evaluasi.  

Sebetulnya, sejak disahkan sebagai UU tanggal 11 Juli 2006, UUPA juga menimbulkan pro kontra. Keberatan muncul di kalangan anggota GAM dan masyarakat sipil, termasuk beberapa pasal  sebagai berikut : .

  1. Tidak dimasukkannya MoU Helsinki 15 Agustus 2005 sebagai landasan politis dalam konsideran, tetapi hanya dalam penjelasan UU-PA, Padahal, penyusunan UU-PA sendiri adalah amanah MoU yang merupakan politic agreement pemerintah dan GAM.
  2. Pasal 4 ayat (1-6) dan Pasal 160 ayat (1-6) yang mengatur pengelolaan bersama antara pemerintah dan pemerintah Aceh terhadap kawasan khusus (perdagangan bebas dan/atau pelabuhan bebas), dan sumber daya alam migas. Kawasan khusus itu akan diatur menurut UU dan Peraturan Pemerintah. Padahal, dalam point 1.3.1-1.3.6 MoU kewenangan tersebut dikelola pemerintah Aceh.
  3. Pasal 8 ayat (1-3) yang mengatur perjanjian internasional dimana adanya redaksional ’konsultasi dan pertimbangan‘ DPRA/Gubernur. Sedangkan poin 1.1.2 huruf b, c, dan d, MoU disebutkan ’konsultasi dan persetujuan‘ legislatif Aceh/Kepala Pemerintah Aceh.
  4. Pasal 11 ayat (1) disebutkan, Pemerintah menetapkan norma, standar, dan prosedur serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota. Padahal, dalam poin 1.1.2 huruf MoU disebutkan, pemerintah hanya berwenang terhadap politik luar negeri, pertahanan luar, keamanan nasional, moneter dan fiskal, kekuasaan kehakiman dan kebebasan beragama.
  5. Pasal 203 ayat (1-2) disebutkan tindak pidana yang dilakukan oleh TNI akan diadili sesuai peraturan perundang-undangan. Redaksional ini memunculkan multitafsir, ketika merunut kepada poin 1.4.5 MoU disebutkan, kejahatan sipil yang dilakukan oleh militer di Aceh akan diadili pada pengadilan sipil di Aceh.
  6. Pasal 228 ayat (1) disebutkan pelaksanaan pemeriksaan sampai peyelesaian pelanggaran HAM sesudah UU ini diadili pada pengadilan HAM yang dibentuk di Aceh. Hal ini kembali menimbulkan multitafsir bahwa, pelanggaran HAM yang terjadi sebelum UU ini dibentuk tidak dapat diadili pada pengadilan HAM di Aceh
  7. Tidak diakomodasinya 30% perempuan dalam pendirian Partai Politik lokal.
  8. Beberapa pasal lain yang dianggap tidak sesuai dengan draft RUU-PA versi rakyat Aceh. Belum lagi pasal-pasal yang kontradiktif dengan UUD 1945 dan UU No.10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Misalnya, Pasal 11, Pasal 235, dan Pasal 249, yang mengatur tentang pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah Aceh dan Qanun. Padahal, keberadaan Qanun sebagai peraturan daerah Aceh sesuai Pasal 7 ayat (1) UU No.10/2004 secara hirarki berada dibawah UU, Sehingga, seyogianya yang berwenang melakukan pencabutan/pembatalan atau judicial review adalah Mahkamah Agung (MA), sebagaimana Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 (perubahan ketiga, 2001). Bukannya Presiden atau Menteri Dalam Negeri sebagaimana pasal 11, 235 dan 249 UU-PA.

 Sementara materi MoU yang diakomodir dalam UU-PA, adalah   nomenklatur UU, partai politik lokal, pembagian keuangan, pembentukan peradilan HAM,  KKR di Aceh, dan adat-istiadat, serta adanya dana tambahan 2% dalam DAU. Sebagai buah dari perjuangan politik setelah perjuangan bersenjata, tentunya dikenal adanya proses negosiasi berikutnya. Menurut hemat kami, jauh lebih baik menjalankan UU No. 11/2006 terlebih dahulu, sebelum diambil langkah-langkah penyempurnaan, termasuk kemungkinan melakukan revisi atas UU No. 11/2006 ini. 

Tantangan Pelaksanaan UU No. 11/2006

Tantangan terbesar berupa penyeimbangan antara struktur baru pemerintahan Aceh dan kultur yang mulai terbangun, tidak semua daerah di Aceh mengalami tsunami. Karena itu, tidak semua daerah mendapat perhatian maksimal dari kalangan luar. Faktor ketimpangan antar penduduk dan antar daerah kian besar pasca tsunami. Ketika Banda Aceh dan sekitarnya terbuka di mata dunia, daerah-daerah lain masih menjalankan situasi normal, terutama di daerah-daerah yang aktivitas GAM-nya minim dan operasi militernya terbatas. Selain itu, dibutuhkan kelompok teknokrat baru dalam lingkungan Aceh guna membangun ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi, terutama mengingat korban tsunami sebagian besar adalah penduduk Banda Aceh yang merupakan basis kelas menengah dan intelektual Aceh. Kelompok teknokratis ini akan memberikan dasar-dasar pembangunan yang kokoh di Aceh, sehingga proses politik tidak kehilangan pijakannya. 

Kucuran dana ke Aceh yang begitu besar memerlukan para manajer yang profesional dan bertanggung jawab. Dalam hal ini, penumbuhan lapisan entrepreneur juga diperlukan, terutama yang bergerak dalam ekonomi skala kecil dan menengah. Penyemaian kelompok usahawan baru dengan basis sosial dan kultural yang kuat akan memberikan pengayoman, terutama dalam mengurangi sentimen betapa selama ini yang beroperasi di tanah Aceh hanyalah pengusaha-pengusaha dari luar Aceh, baik dalam maupun luar negeri. Tentu sangat diharapkan pilkada akan menghasilkan kepala daerah yang terpilih menyadari eksistensi dan posisinya sebagai ”pelayan” rakyat.

Selama ini kepala daerah (pejabat) lebih memposisikan diri sebagai ”tuan rakyat”, yang butuh dilayani oleh rakyat. Tugas utamanya adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat (public protective functions). Fungsi ini berupa penciptaan keamanan, ketertiban, ketentraman, perlindungan hukum, dan perlindungan bencana alam kepada masyarakat.  Dalam aspek lain, diperlukan terciptanya partai politik lokal  yang  mampu mentransformasi kelas dalam masyarakat Aceh melalui penciptaaan kelas politik baru dengan memotong mata rantai kelas mapan yang hidup dari kezaliman pemerintah pusat.  Secara keseluruhan, dalam kondisi kemiskinan akut, tentu diperlukan perhatian terhadap aspek ekonomi. Dengan sendirinya, kita perlu membangun fasilitas ekonomi untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi (development for economic growth functions), berupa pembangunan infrastruktur seperti, jalan, terminal, pasar, irigasi, dan Tempat Pendaratan Ikan (TPI), dan sebagainya.  


[1] Lihat Indra J Piliang, “Prospek implementasi UU Pemerintahan Aceh”, Kompas, 7 Agustus 2006 dan “Mengubah Indonesia dari Aceh”, Seputar Indonesia, 24 Juli 2006.[2] Lihat Christine Susanna Tjhin, “Post tsunami reconstruction and peace building in Aceh: Political impacts and potential risks”, working paper, dalam http://www.csis.or.id/working_paper_file/59/wps053.pdf.[3] Lihat Mastur Yahya, “Rehabilitasi & Rekonstruksi versus ‘Buya Dong’”, dalam http://www.acehinstitute.org/opini_mastur_yahya-rehab_rekon_buya_dong.htm.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s