Home

Oleh: Muharram M Nur (Ketua Aliansi Jurnalis Independen, Banda Aceh)

Angin kebebasan pers di Aceh sempat bertiup kencang pada 1998. Setahun kemudian, saat konflik Aceh merebak lagi, independensi pers kembali terancam di bawah tekanan pihak-pihak bertikai. Pada awal 1998, tokoh-tokoh kritis di Aceh dan kalangan aktivis mahasiswa mulai berani menggugat operasi militer yang telah berlangsung sembilan tahun, sejak 1989. Organisasi-organisasi pembela hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi, semakin gencar menuntut pencabutan status Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh. Suara-suara kritis yang mempersoalkan pelanggaran HAM selama masa DOM hampir tiap hari menjadi berita utama di media lokal. Para korban yang masih hidup –juga keluarga dari korban yang telah meninggal– mulai merasa ada pembelaan terhadap penderitaan yang telah berbilang tahun mereka pendam. Pers di Aceh makin mudah mendapat kisah-kisah tragedi kemanusiaan ketika Pemerintah Daerah di Kabupaten Pidie, Aceh Utara, dan Aceh Timur, membentuk pos resmi bagi menampung pengaduan kasus-kasus pelanggaran HAM. Tim Pencari Fakta (TPF) di ketiga daerah itu kemudian melakukan investigasi ke lapangan untuk menguji pengaduan yang mereka diterima.Semangat rakyat Aceh menuntut keadilan sempat pula mendapat perhatian dari Pemerintah Pusat. Tempat-tempat yang diduga sebagai lokasi pembantaian manusia pada masa DOM, seperti kuburan masal di Bukit Seuntang, Aceh Utara dan Rumoh Geudong di Pidie, ikut diteliti oleh TPF Pusat. Sekjen Komnas HAM kala itu, almarhum Baharuddin Lopa, ikut menyaksikan penggalian kuburan masal itu.

Gencarnya publikasi tragedi-tragedi kemanusiaan oleh pers, menghasilkan kebijakan pemerintah Pusat yang dinilai sangat monumental bagi rakyat Aceh. Presiden BJ Habibie –yang menggantikan Soeharto pada 21 Mei 1998– mengutus Menko Polkam/Panglima ABRI Wiranto ke Lhokseumawe, Aceh Utara, untuk mencabut DOM pada 7 Agustus 1998.Walaupun status DOM telah resmi dicabut, bukan berarti jurnalis di Aceh benar-benar telah terbebas dari ancaman. Teror-teror melalui telepon yang berisi peringatan “jangan terlalu maju” mempersoalkan pelanggaran HAM, masih kerap dialami wartawan dan redaksi media tempat mereka bekerja. “Walaupun waktu itu banyak ancaman terhadap saya, namun saya tidak merasa gentar,” ungkap Zuherna Bahari, jurnalis Serambi Indonesia. Wartawati yang akrab dipanggil Nona itu adalah jurnalis pertama di Aceh yang dikenal gigih melakukan investigasi kasus-kasus pelanggaran HAM selama masa DOM.

Sayangnya, keengganan pemerintah Pusat untuk mengadili kasus-kasus pelanggaran HAM, serta lambannya rehabilitasi bagi para korban DOM, membuat banyak rakyat Aceh kecewa berat. Kekecewaan itu antara lain mereka lampiaskan dengan pelemparan batu terhadap pasukan elite TNI ketika mereka ditarik dari Aceh pasca pencabutan DOM.Pasca pencabutan DOM, Pusat terkesan membiarkan Aceh seperti lampoh soh (kebun kosong). Padahal, waktu itu pengaruh GAM belum menonjol. Beberapa bulan kemudian, bekas gerilyawan GAM yang dulunya lari ke luar negeri, ramai-ramai pulang ke Aceh dengan leluasa. Dalam waktu singkat, GAM makin populer dalam masyarakat. Desa Kandang (3 km dari kota Lhokseumawe) tiba-tiba menjadi sangat populer. Kisah-kisah pemuda berpakaian sipil menenteng senjata api telah menjadi kabar biasa. Rapat-rapat umum GAM digelar di banyak tempat, laksana kampanye Pemilu. Termasuk di desa belakang Polres Aceh Utara. Suaranya terdengar jelas sampai ke kota Lhokseumawe. Aksi-aksi demo di mana massa membawa atribut-atribut GAM mulai marak di kawasan Aceh Utara dan Aceh Timur. Serangan-serangan  terhadap markas TNI/Polri pun menjadi kabar yang biasa. Lalu, pasukan elite TNI dan Brimob diam-diam balik lagi ke Aceh.

Bentrokan bersenjata antara aparat keamanan dan GAM kemudian terjadi di banyak tempat di hampir seluruh Aceh. Tidak terbatas lagi di Aceh Utara dan Aceh Timur. Rakyat sipil banyak yang menjadi korban. Masjid-masjid dan sekolah-sekolah di pinggir jalan raya, kemudian menjadi camp pengungsian penduduk.  

Bersamaan dengan makin panasnya tensi konflik itu, kalangan mahasiswa dan pemuda Aceh melaksanakan kongres di Banda Aceh. Kongres itu kemudian menghasilkan rekomendasi kompromis. Agar konflik Aceh tidak menjatuhkan korban penduduk sipil, kongres itu menyepakati solusi penyelesaian secara damai. Mereka memperjuangkan agar seluruh rakyat Aceh diberi kesempatan menentukan nasib sendiri secara damai dan demokratis melalui sebuah REFERENDUM yang diselenggarakan di bawah kontrol PBB atau lembaga independen internasional.

Dalam referendum itu, seluruh rakyat Aceh dituntut untuk mendapat kesempatan secara bebas untuk menentukan pilihan: “Berpisah atau tetap bersama Republik Indonesia.”Kongres mahasiswa ini kemudian membentuk sebuah lembaga aksi kampanye yang diberi nama Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA). Hanya dalam waktu singkat, jalan-jalan beraspal di Provinsi Aceh ditulisi grafiti REFERENDUM. Spanduk berbagai ukuran yang berisi tuntutan referendum muncul di hampir seluruh wilayah Aceh.Kampanye referendum segera saja menjadi isu paling populer di kalangan masyarakat sipil Aceh, waktu itu. Sebuah rapat umum rakyat Aceh pendukung referendum digelar di halaman Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, 8 November 1999. Ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan warga datang dari seluruh Aceh hadir di sana. (Tentang jumlah rakyat yang datang, sulit dipastikan. SIRA mengklaim 2 juta orang. Polisi memperkirakan sekitar 1,5 juta orang, termasuk yang di jalan-jalan luar kota Banda Aceh. Sementara Presiden Abdurrahman Wahid mengatakan sekitar 500-an orang yang hadir. Namun, menurut kalkulasi ruang, tak kurang 500 ribu massa hadir di sekitar masjid itu).

Kondisi pers Dalam masa tensi politik di Aceh yang makin memanas, sejak akhir 1998 hingga 1999, beberapa tabloid mingguan muncul bak jamur di musim hujan. Dimulai TBM Kontras di Banda Aceh pada September 1998, disusul SKM AcehExpress, TBM Aceh Kronika, TBM Kharisma, Su Atjeh, dan Seulawah. Sementara di Lhokseumawe muncul TBM Asasi. Tabloid-tabloid itu mengambil sisi lain, berupa pendalaman, dari berita harian Serambi Indonesia, Waspada, serta beberapa koran harian lainnya, terbitan Medan atau Jakarta.Koran harian lokal seperti Serambi, pada awal-awal maraknya kampanye GAM, mencoba untuk tidak memberitakan kampanye itu. Yang menjadi fokus koran harian satu-satunya terbitan Aceh, kala itu, tetap pada isu HAM dan demokrasi. Peristiwa-peristiwa seperti ceramah umum GAM, konvoi pasukan bersenjata GAM, serta gambar-gambar demonstrasi massa yang mengusung bendera GAM, bukan berita penting bagi Serambi.

Sebaliknya, Harian Waspada menempatkannya di halaman depan. Dampaknya bagi Serambi? Koran lokal itu sempat menghadapi persoalan sangat serius di lapangan. Oplah yang sebelumnya sempat mencapai 40.000 eksemplar, turun drastis ke angka 20-an ribu. Koran ini menjadi tidak populer lagi di negerinya sendiri. Waspada berhasil merebut pasar Serambi sampai ke pedesaan.Satu dari sekian banyak contoh kendala yang dihadapi Serambi, pada 21 Desember 1998 seorang wartawannya yang bertugas di Aceh Utara sempat dikasari sekelompok massa di sebuah desa pinggiran Lhokseumawe, gara-gara pada tanda pengenalnya tertulis Serambi Indonesia.Saat memotret jalan raya yang telah diblokade dengan tiang-tiang listrik beton, tiba-tiba wartawan itu diserbu puluhan pria dan dikasari. Atribut pers berukuran separoh kertas folio dirobek. Film dalam tustel dirusak. Wartawan itu kemudian dilepas dengan ancaman amat serius. Jika Serambi masih mengabaikan keterangan penduduk dan keterangan GAM dalam pemberitaan setiap peristiwa, risikonya nyawa.Akibat tekanan seperti itu, membuat wartawan Serambi di Aceh Utara gagal menyaksikan peristiwa besar di Simpang KKA (sekitar 17 km arah barat Lhokseumawe) pada 3 Mei 1999. Yakni, kasus pemberondongan oleh aparat keamanan ke arah demonstrasi massa yang sedikitnya menewaskan 50-an orang. Sekitar dua jam sebelumnya, dua wartawan Serambi sebenarnya telah berada di kota Krueng Geukueh (sekitar 2 km dari Simpang KKA).

Kala itu, kedua wartawan Serambi itu sedang mempelajari keadaan agar aman datang ke lokasi demonstrasi di Simpang KKA. Namun, ketika mereka hendak bergegas menuju Simpang KKA, tiba-tiba terdengar rentetan tembakan. Wartawan itu hanya dapat merekam suasana demo di kota Krueng Geukueh dan pengevakuasian korban dari Simpang KKA ke rumah sakit. Sedangkan suasana dari peristiwa utamanya di Simpang KKA tidak terekam.  Tayangan gambar RCTI serta stasiun-stasiun televisi asing yang sangat transparan terhadap peristiwa Simpang KKA, ternyata kemudian menjadi kendala serius bagi wartawan lokal. Terutama ketika berhadapan dengan aparat keamanan di lapangan. Satu diantaranya terjadi pada 4 Juli 1999 di kawasan desa pedalaman Paya Bakong Kecamatan Matangkuli, Aceh Utara. Lima wartawan sedang merekam suasana desa yang telah dikosongkan warga pasca bentrokan TNI dan GAM itu. Mereka kepergok pasukan aparat keamanan yang sedang melakukan penyisiran.Setelah memeriksa identitas para wartawan itu, aparat keamanan  melarang peliputan dan merintahkan para wartawan segera keluar dari kawasan itu. Sekitar satu kilometer dari sana, rombongan wartawan itu berhenti dan merekam gambar asap tebal yang sedang mengepul dari desa itu.

Sial, mereka kepergok lagi dengan satu truk aparat keamanan. Lalu, terdengar beberapa kali letusan senjata diiringi perintah angkat tangan. Beberapa prajurit menggeladah mobil rombongan wartawan itu. Sebagian lagi melepaskan tembakan di sela-sela kaki para wartawan. Satu dari sejumlah aparat keamanan sempat memaki-maki. Sasaran makian, terutama tiga wartawan (RCTI, Reuters/APTV) yang mereka kenal pernah meliput tragedi Simpang KKA. “Kalau kalian memberitakan ini, awas! Kalian akan kami habisi,” ancam seorang prajurit seraya membiarkan para wartawan meninggalkan desa itu.Kala itu, sejak akhir 1998 hingga akhir 1999, wartawan-wartawan Serambi di daerah, terutama di Kabupaten Pidie, Aceh Utara, dan Aceh Timur, banyak mengalami kesulitan ketika melakukan reportase ke lapangan. Mereka sering ditolak masuk ke kamp-kamp pengungsian.  

Nama Serambi Indonesia di mobil ekspedisinya (angkutan koran) terpaksa dihapus. Begitu juga wartawannya, tidak berani lagi membawa atribut bertuliskan nama medianya. Namun, kendala tersebut berhasil diatasi oleh Serambi melalui “anak media”nya yang bernama Kontras. Tabloid berita mingguan ini mencoba lebih berani mengupas peristiwa-peristiwa dari perspektif masyarakat kecil secara lebih kritis dari pada suara induknya.Banyak warga Aceh kala itu, tidak mengira tabloid Kontras sebagai “anaknya” Serambi. Banyak yang keliru, mengira tabloid ini kepunyaan Munir, tokoh pembela HAM nasional yang memang mendapat pujian banyak warga Aceh. Wartawan Serambi di daerah-daerah konflik, kala itu terpaksa mengandalkan indentitas Kontras jika melakukan reportase ke lapangan. Dengan mengubah kebijakan redaksional, menjadi lebih kritis dan memberi ruang lebih lebar untuk suara publik lapis bawah, pelan-pelan Serambi dapat mengatasi masalah tersebut.

Roh berita Soal roh berita juga menjadi sesuatu yang sangat menentukan keamanan jurnalis dan media ketika memberitakan sebuah peristwa konflik. Paling tidak, Serambi Indonesia sempat dua kali harus kena “bredel” oleh GAM gara-gara roh pemberitaannya dianggap tidak berkenan dengan cita rasa mereka.Hari Rabu 20 Juni 2001, Serambi memutuskan untuk tidak terbit selama satu hari setelah mendapat ancaman serius oleh pihak GAM. Menurut GAM, berita Serambi edisi Selasa (19/6) berjudul “Mayat Bergelimpangan di Aceh Besar, Sekeluarga Ditemukan Tewas di Lampuuk” hanya disebut pelakunya adalah kelompok bersenjata.Siapa sebenarnya kelompok bersenjata itu tidak jelas. GAM marah karena Serambi tidak menulis pelakunya Brimob. Sementara polisi menuduh pelakunya GAM. Kasus “pembredelan” Serambi oleh GAM terjadi pada bulan Agustus 2001. Dewan redaksi Serambi mengambil sikap tidak terbit selama dua pekan (11 s/d 23 Agustus) karena GAM kembali mengancam akan membunuh wartawan Serambi dan membakar kantornya.  Penyebabnya adalah berita Serambi edisi 10 Agustus 2001 tentang “Insiden Bumi Flora Idi yang menewaskan 31 karyawan”.

Pihak GAM sangat haqqul yakin bahwa pelakunya aparat keamanan RI. Mereka tidak puas karena Serambi sedikit sekali memuat keterangan GAM dan lebih mengutakan space yang besar memuat keterangan aparat keamanan yang menuduh GAM berada di balik tragedi tersebut.Jika berita utama Serambi hari itu ditelisik secara seksama, dapat memberi kesan bahwa pelakunya lebih mengarah kepada GAM. Setelah mengutip keterangan utama dari pihak aparat keamanan RI di bawah lead, lalu ada sedikit space kepada keterangan GAM yang ditulis sebagai bantahannya. Sebenarnya, pemicu masalahnya adalah pada roh penulisan berita itu sendiri.

Sembunyikan kartu pers Jurnalis di Aceh laksana menghadapi buah simalakama. Dekat dengan TNI/Polri terancam oleh GAM. Berhubungan dengan GAM muncul masalah dengan TNI/Polri. Ketika berpihak kepada rakyat korban konflik, justru bermasalah dengan kedua pihak bertikai.“Kartu pers terpaksa saya sembunyikan ke celana dalam ketika berangkat ke sini,” ungkap seorang peserta workshop Perspektif Hak Azasi Manusia (HAM) bagi Jurnalis Aceh di Hotel Rasa Mala, Banda Aceh, Rabu 20 Juni 2001.

Apa yang dialami jurnalis dari TBM Media Kutaraja itu, ternyata juga dialami mayoritas peserta asal daerah dalam workshop yang diselenggarakan YPHAM Aceh bersama Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Banda Aceh itu. Dan, trik menyembunyikan atribut pers akhirnya menjadi salah satu “muatan lokal” dalam sesi Field Security maagement bagi jurnalis di Aceh dalam workshop tersebut. Ya Atribut pers bagi jurnalis di Aceh acapkali menjadi sumber masalah jika kepergok sweeping oleh pasukan GAM. Begitu juga ketika kendaraan yang mereka tumpangi kena sweeping TNI/Polri.

Hari Sabtu 13 Desember 2001, seorang wartawan Serambi, pernah menjadi korban penganiayaan oleh aparat keamanan di Mapolsek Teunom, Aceh Barat, hanya gara-gara dalam tasnya ditemukan kartu pers oleh aparat yang melakukan sweeping. Sedangkan seorang wartawan Serambi lainnya dalam mobil yang sama, tidak diapa-apakan karena tidak ketahuan dia sebagai wartawan. Wartawan yang menjadi korban penganiayaan, meminta kasus ini tidak dipublikasi karena mengkhawatirkan ancaman yang lebih mengerikan.

Kasus terbaru dialami dua wartawan Serambi di Bireuen pada 10 Juli 2002. Sejumlah aparat keamanan mendatangi kantor Biro Serambi Bireuen karena merasa keberatan atas berita konflik pada hari itu yang mengutip klaim Wakil Panglima GAM setempat. Tanpa memberi kesempatan kepada wartawan itu untuk menjelaskan permasalahannya, oknum-oknum aparat keamanan itu menganiaya dua wartawan, seorang office boy, serta sejumlah pelajar yang kebetulan sedang berada di kantor tersebut. Serambi tidak memberitakan kasus ini atas keberatan wartawan yang bersangkutan. Akan tetapi, koran nasional seperti Kompas dan kantor berita asing, The Associated Press memberitakannya. Berita itu kemudian dikutip beberapa media online, seperti Satunet.com. Pengalaman beberapa jurnalis yang diangkat di bagian ini hanya secuil dari puluhan –mungkin saja mencapai ratusan–contoh kasus tekanan terhadap pers di Aceh pada era reformasi ini. Sebagian besar tidak dipublikasi oleh media massa lokal.

Tapi, beberapa diantaranya dipublikasikan media internasional dan nasional.Jurnalis yang menjadi korban penganiayaan di Aceh, acapkali memohon media lokal agar tidak mempublikasikan kasus yang mereka alami. Karena, biasanya penganiayaan yang mereka alami disusul dengan ancaman agar tidak diberitakan. Selama 3,5 tahun terakhir, sedikitnya tiga wartawan terbunuh di Aceh. Ketiganya berkerja untuk media terbitan Medan. Yakni, Mukmin Fatani dan Supriono di Aceh Utara, serta OZ Rusli Raja di Aceh Timur. Sebagian masyarakat memang mengenal mereka sebagai wartawan.Terlepas mereka jurnalis benaran atau tidak, yang paling memprihatinkan adalah gelapnya motif dan pembunuh mereka. Sampai sejauh ini belum ada penyelidikan untuk mengungkapkan kasus pembunuhan tiga orang yang kabarnya berprofesi wartawan itu. Menjaga keseimbangan berita antara keterangan TNI/Polri dan GAM juga bukan urusan gampang.

Terlalu banyak kendala untuk mendapatkan keterangan dari pihak GAM. Ketika jurnalis berinisitif menjumpai atau mengontak via telepon, tidak semerta-merta berhasil. Hanya bisa dilakukan melalui penghubung. Terhadap beberapa pimpinan/jurubicara GAM yang memegang telepon selular pun (Banda Aceh, Aceh Besar, Bireuen, dan Aceh Utara) hanya bisa dikontak pada saat-saat tertentu saja, ketika posisi mereka berada dalam wilayah jangkauan sinyal telepon selular. Adakalanya pers di Aceh terpaksa menunggu mereka yang mengontak. Atau hanya mengandalkan faks yang mereka kirim. Padahal, isi faks yang dikirim adakalanya tidak berkaitan dengan peristiwa yang paling penting dikonfirmasikannya.

Masalah lainnya, jurnalis di Aceh dituntut ekstra hati-hati berkomunikasi via telepon dengan pihak GAM. Nomor-nomor telepon mereka rawan disimpan dalam memori handphone atau di buku sembarangan. Cara yang paling aman adalah menghafalkannya. Namun, menghafal angka-angka bukanlah pekerjaan mudah.


Adanya sebagian wartawan yang bekerja sebagai “jurnalis remang-remang” juga menjadi masalah tersendiri bagi dunia pers di Aceh. Banyak wartawan yang masih merangkap PNS, kontraktor, agen proyek, broker suksesi, bahkan disinyalir ada yang suka memeras pengusaha dan pejabat. Ulah wartawan “bodrex” semacam ini menyebabkan nilai bargaining umumnya wartawan menjadi rendah di mata publik. Bahkan juga di mata pihak bertikai. Masih banyak pihak yang menyangka semua wartawan dapat “diatur” seperti dikehendaki oleh narasumber.
Meliput berita-berita berperspektif HAM di Aceh, kini juga mengundang masalah. Cara kerja polisi yang memaksa sejumlah jurnalis menjadi saksi dalam kasus, yang oleh polisi dinilai sebagai pencemaran nama baik korp Polri oleh Kepala Komnas HAM Aceh, Iqbal Farabi Cs, tahun lalu, bagaimana pun telah menjadi preseden buruk bagi kebebasan pers di Aceh. Polda Aceh menetapkan Iqbal Farabi Cs sebagai tersangka tindak pidana pencemaran nama baik korps Polri karena, menurut polisi, yang bersangkutan telah menjadikan Kantor Komnas HAM Aceh sebagai tempat bagi sejumlah wanita muda asal Selatan “merekayasa” pernyataan seakan-akan beberapa anggota Brimob BKO Aceh Selatan melakukan “pelecehan seksual”. Dampaknya dari pemanggilan sejumlah jurnalis –yang hadir dalam konferensi pers di Komnas HAM– ke Polda Aceh sebagai saksi dalam kasus itu, telah membuat para jurnalis di Aceh keder semangatnya meliput berita-berita bermuatan pelanggaran HAM. Sampai-sampai ada pimpinan media lokal yang melarang wartawannya jangan lagi menghadiri konferensi pers yang digelar NGO berbasis HAM.

Sebenarnya, kalangan jurnalis di Aceh punya keinginan yangcukup kuat memberikan space yang lebih luas bagi suara publik, terutama suara dan penderitaan para korban konflik, dibandingkan dengan suara pihak bertikai: TNI/Polri dan GAM. Akan tetapi, masih banyak kendala serius yang dihadapi di lapangan. Pertama, para korban konflik biasanya takut mengungkapkan apa yang mereka alami secara terbuka kepada pers. Mereka mencemaskan bahaya yang lebih mengerikan dari pihak-pihak yang merasa terpojokkan. Berbicara dengan wartawan di tempat terbuka saja membuat para korban ketakutan. Apalagi kalau identitasnya dipublikasi.Kedua, banyak wartawan di Aceh yang menjadi korban penganiayaan oleh pihak-pihak bertikai ketika si jurnalis sedang berada di lokasi peristiwa konflik. Jurnalis yang sedang mencari fakta-fakta di lokasi pasca peristiwa pun kerap menjadi korban penganiayaan.  

Merujuk pada kondisi riil dan pengalaman-pengalaman pahit di lapangan, membuat banyak jurnalis di Aceh sekarang berpandangan aneh. Jika biasanya mereka berharap “kepergok” peristiwa besar dalam perjalanan, kini justru berdoa agar tak terjadi apa-apa. Jangankan membawa kamera, atribut pers saja kalau memang sedang berbahaya, terpaksa disembunyikan ke celana dalam.  

(Makalah ini disampaikan pada seminar Konflik Aceh dalam Pemberitaan Media Pers, Menggagas Jurnalis(me) yang Berpihak pada Rakyat Korban Konflik, KIPPAS, Medan 24 Juli 2002).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s