Home

 Oleh : Yasraf Amir Piliang[2] 

Dalam perbincangan mengenai media dan realitas, ada relasi yang tidak dapat dipisahkan antara ‘realitas’ yang direpresentasikan di dalam media,  ‘bahasa’ dan sistem ‘pertandaan’ (signification) yang digunakan di dalamnya, serta ‘ideologi’ yang beroperasi di baliknya. Media sering dikatakan sebagai ‘cermin realitas’ (mirror of reality), yaitu merupakan ‘representasi obyektif’ dari realitas, atau ‘icon’ dari ‘realitas’. Akan tetapi, di dalam banyak kasus, ketimbang merupakan refleksi dari realitas, media justeru memalsukan rea-litas, menopengi realitas, membungkus realitas atau bahkan sama sekali tidak ada relasinya sama sekali dengan realitas (artifisial). Dalam kondisi yang demikian, ketimbang menjadi ‘cermin realitas’, media lebih menjadi ‘cermin kepentingan’, yang di dalamnya realitas ‘diinterpretasikan’ berdasarkan struktur kepenti-ngan di balik  media itu sendiri.     

Ada banyak kepentingan di balik media. Meskipun demikian, ada dua kepentingan  utama, yaitu kepentingan ekonomi (economic interest) dan kepentingan kekuasaan (power interest), yang mengendali-kan isi media (media content), informasi yang disajikan, dan makna yang ditawarkannya . Di antara dua kepentingan besar tersebut, ada kepentingan dasar yang justeru terabaikan, yaitu kepentingan  publik. Media yang seharusnya berperan sebagai ‘ruang publik’, disebabkan oleh kepentingan-kepentingan di atas, justeru mengorbankan kepentingan publik itu sendiri. Khususnya dalam pemberitaan mengenai konflik—seperti konflik Aceh—media tidak dapat dilepaskan dari berbagai ‘kepentingan’ ekonomi dan politik yang saling bersaing di balik konflik tersebut, yang menjadikan media tidak dapat netral, jujur, adil, dan obyektif. Media  yang ‘ditunggangi’ kepenting-an-kepentingan di atas, akan menimbulkan   persoalan ‘obyektivitas pengetahuan’, yaitu persoalan apakah informasi yang disampaikan di dalamnya mengandung kebenaran (truth) atau kebenaran palsu (pseudo-truth); bersifat netral atau berpihak; merepresentasikan fakta atau rekayasa fakta; menggambarkan realitas (reality) atau mensimulasi realitas (simulation).                       

Ketika media merayakan kepentingan ekonomi dan politik—dan mengorbankan kepentingan publik—maka dengan sendirinya media mengorbankan ‘kepentingan pengetahuan’, dengan cara mengham-ba pada bentuk-bentuk ‘kekuasaan’ (power) yang beroperasi di baliknya. Dalam kondisi yang demikian, media menjadi semata ‘alat ideologi’ (ideological apparatus), ketimbang sebagai instrumen bagi ‘pencera-han’ masyarakat, yang akan mempengaruhi  bahasa (gaya, ungkapan, kosa kata, tanda) yang digunakan dan pengetahuan (keadilan, kebenaran, realitas) yang dihasilkannya. Ketika media menjadi alat ideologi semata, ia hanya akan memproduksi semacam ‘paradoks pengetahuan’: paradoks antara obyektivitas/subyektivitas, kebenaran/kesemuan, realitas/simulasi, keaslian/ kepalsuan, fakta/rekayasa, keadilan/keberpihakan. Dalam kondisi yang demikian, ketimbang menjadi ‘cermin realitas’, media menjadi cermin dari ‘un-realitas’, ‘kegalauan realitas’, dan ‘kekaburan batas-batas realitas’. Media kemudian tidak lagi menjadi representasi realitas, akan tetapi menciptakan ‘realitas sen-diri’, yaitu ‘realitas media’, yang ‘melampaui’ realitas yang direpresentasikannya—inilah kondisi ‘hiper-realitas media’ (hyper-reality of media). 

Hiper-realitas Media dan Komunikasi  

‘Hiper-realitas media’ berkembang ketika media dikendalikan oleh dua kepentingan utama di atas (ke-pentingan ekonomi dan  politik), yang di dalamnya obyektivitas, kebenaran, keadilan dan makna sebagai kepentingan publik dikalahkan oleh subyektivitas, kepalsuan, artifisialitas dan permainan bahasa (language game). Berbagai kepentingan ideologis tersebut di atas, telah memerangkap media di dalam sebuah medan ‘politisasi media’ dan ‘hiper-realisasi media’, yang secara politis tidak menguntungkan publik.        

Ketika media dikendalikan oleh berbagai kepentingan ideologis di baliknya, maka ketimbang menjadi refleksi realitas, media sering dituduh sebagai ‘perumus realitas’ (definer of reality) sesuai dengan ideologi yang  melandasinya. [3] Beroperasinya ideologi di balik media, tidak dapat dipisahkan dari mekanis-me  ‘ketersembunyian’ (invisibility) dan ‘ketidaksadaran’ (unconsciousness), yang merupakan kondisi dari keberhasilan sebuah ideologi. Artinya, sebuah ideologi itu menyusup dan menanamkan pengaruhnya lewat media secara ‘tersembunyi’ (tidak terlihat dan halus), dan ia merubah pandangan  setiap orang secara ‘tidak sadar’ tentang satu persoalan, misalnya mengenai ‘benar’ dan ‘salah’. Di dalam hiper-realitas media, ideo-logi media mengkondisikan masyarakat, sedemikian rupa, sehingga tidak mampu lagi membedakan ‘baik’ dan ‘buruk’, ‘benar’ dan ‘salah’, ‘suci’ dan ‘jahat’.     

Istilah ‘hiper-realitas media’ (hyper-reality of media) digunakan pertama kali oleh Jean Baudrillard untuk menjelaskan perekayasaan (dalam pengertian distorsi) tanda-tanda (signs) di dalam media, sehingga  tanda-tanda tersebut kehilangan kontak dengan realitas yang direpresentasikannya. Hiper-realitas media menciptakan satu kondisi sedemikian rupa, sehingga di dalamnya kepalsuan berbaur dengan keaslian; keburukan bercampur dengan kebaikan, kebohongan bersenyawa dengan kejujuran. Di dalam media seperti itu,  isyu dikemas sebagai informasi; rumor dibungkus sebagai kebenaran, fitnah dihias sebagai kenyataan. [4] Kategori-kategori kebenaran, kepalsuan, keaslian, isyu,  realitas seakan-akan tidak berlaku lagi di dalam media seperti itu. Berkembangnya hiper-realitas media tidak terlepas dari perkembangan teknologi media, yang disebut teknologi simulasi (simulation technology). ‘Simulasi’, sebagaimana yang dijelaskan oleh Baudrillard di dalam Simulations, adalah “. . .penciptaan model-model kenyataan yang tanpa asal usul atau referensi realitas—hiper-realitas”. [5] ‘Simulasi media’ (media simulation) adalah penciptaan ‘realitas media’ yang tidak lagi mengacu pada ‘realitas di dunia nyata’ sebagai referensinya, dan kini ia menjelma menjadi semacam ‘realitas kedua’ (second reality) yang referensinya adalah dirinya sendiri  (simulacrum of simulacrum). Bahasa atau tanda-tanda di dalam media seakan-akan merefleksikan realitas yang sesungguhnya, padahal ia adalah ‘realitas artifisial’ (artificial reality), yaitu ‘realitas’ yang diciptakan lewat teknologi simulasi, sede-mikian rupa, sehingga pada tingkat tertentu ‘realitas media’ ini tampak (dipercaya) sebagai sama nyatanya atau bahkan lebih nyata dari realitas yang sesungguhnya. Di dalam The Gulf War did not Take Place, Jean Baudrillard melukiskan simulasi media ini dalam bentuk penciptaan distorsi citra (image) perang.[6] 

Di dalam perang, tidak semua citraan yang ditampilkan oleh media merupakan representasi dari realitas kekejaman perang yang sesungguhnya. Citra kekejaman itu kini dapat diciptakan simulasinya di sebuah studio televisi atau di sebuah tempat palsu (pseudo place) lewat teknologi simulasi yang canggih. Gambar ladang minyak yang terbakar, orang-orang yang berdarah, gedung-gedung yang hancur, sandera yang ketakutan, teroris yang kejam—semuanya kini dapat disimulasi-kan di dalam sebuah studio televisi dengan lingkungan artifisial dan tokoh-tokoh palsu, yang ketika dita-yangkan di sebuah layar televisi tampak seolah-olah sebuah ‘realitas yang sesunguhnya’. Padahal, tidak seluruh citraan tersebut yang betul-betul merupakan representasi peristiwa perang. ‘Perang’ itu sesungguhnya, tidak hanya terjadi di ‘medan perang’, tetapi juga  ‘terjadi’ di studio televisi tersebut dalam bentuk simula-sinya! [7]     

Di dalam ‘Mass Media Culture’, Baudrillard menjelaskan bagaimana media di dalam bentuknya yang hiper sekarang—dalam fungsinya sebagai ‘komoditi’, yang menuntut pengemasan (packaging), kejutan (surprise), provokasi, dan penarik perhatian (eye catching), sebagaimana logika komoditi pada umumnya—telah mengkondisikan media ke dalam mekanisme yang disebut Marshall McLuhan sebagai medium is the message. Artinya, media asyik dengan teknologi pengemasan itu sendiri, yang dibantu oleh kecanggihan teknologi media (misalnya teknologi visualisasi), dan kekayaan perbendaharaan citraan (imagology) yang tersedia, sehingga ia tidak lagi berkaitan dengan ‘dunia realitas’ yang ingin disampaikan pesannya, dan terjebak dalam mekanisme ‘media yang mengacu pada dirinya sendiri’ (self-referential media). [8]Lewat mekanisme seperti di atas, kita memasuki sebuah dunia media yang di dalamnya diproduksi ‘peristiwa palsu’ (pseudo event) atau ‘realitas palsu’ (pseudo reality), yang di dalamnya peristiwa, sejarah, kejadian atau gagasan-gagasan tidak diproduksi mengacu pada realitas di luar dirinya, akan tetapi diproduksi “. . .sebagai artifak lewat manipulasi teknis medium dan unsur-unsur kodenya (code)”. [9]  Peristiwa atau realitas yang sebenarnya, kini disaring, difragmentasi, dielaborasi dan dikemas, lewat mekanisme industri media itu sendiri dengan segala logikanya, menjadi sebuah ‘produk akhir’ (finished product), layaknya sebuah produk industri. Elemen-elemen tanda yang berasal dari dunia nyata atau rea-litas dikombinasikan dengan elemen-elemen tanda yang bukan realitas (fantasi, imajinasi, ideologi) ke dalam satu kombinasi tanda-tanda (combined signs), untuk kemudian membentuk semacam ‘realitas baru’ (neo-reality), yang tidak lagi berkaitan dengan realitas yang sesungguhnya.     

Meskipun istilah ‘hiperrealitas’ digunakan secara intens di dalam beberapa karyanya, akan tetapi Baudrillard sesungguhnya tidak memberikan satu definisi atau penjelasan yang memuaskan mengenai istilah tersebut, termasuk istilah ‘hiper-realitas media’. Di dalam bahasa Baudrillard, ‘hiper-realitas’ adalah sebuah konsep yang sangat luas, kabur, ambigu, kontradiktif, dan hiperbolis, disebabkan sangat sedikitnya upaya terminologis di dalamnya. Selain itu, istilah hiper-realitas digunakan oleh Baudrillard sebagai sebuah istilah ‘generik’ untuk menjelaskan berbagai kondisi ‘hiper’ di dalam berbagai fenomena sosial-budaya (musik, seni rupa, televisi, seksualitas, politik, ekonomi, perang, komoditi, pasar, termasuk ‘hiper-realitas media’) yang satu sama lain mempunyai karakter, sifat dan bentuk  yang berbeda-beda, yang pada akhirnya menggiring pada ambiguitas terminologis. 

Hiper-realitas dan Hiper-semiotika Media 

Untuk dapat keluar dari ‘kekaburan terminologis’ di seputar konsep ‘hiper-realitas’ tersebut, sebuah upaya ‘interpretasi’ yang intens tampaknya harus dilakukan untuk ‘membentangkan’ konsep tersebut, sehingga ia dapat digunakan sebagai alat dalam pemahaman tentang berbagai aspek kebudayaan, khususnya media. Dalam hal ini, upaya pembentangan terminologis tersebut akan dicoba dengan mendudukkan konsep ‘hiper-realitas’ di dalam kerangka semiotika, yaitu sebagai sebuah sistem tanda dan simbol dalam mere-presentasikan ‘realitas’. Mengacu pada pemikiran Ferdinand deSaussure atau Roland Barthes, di dalam karya-karya mereka, ‘semiotika’ dijelaskan sebagai ilmu tentang tanda (sign) dan perannya dalam kehi-dupan sosial. Semiotika mempelajari hubungan struktural antara penanda/signifier (ucapan, kata, tulisan, gambar,benda), ‘petanda’, ‘konsep’ atau ‘makna’/signified, serta rujukan realitasnya (referent) di dalam konteks bahasa dan komuniaksi pada umumnya [10]     

Untuk menjelaskan konsep ‘hiper-realitas’ yang dimaksudkan oleh Baudrillard, kamus umum tampaknya tidak banyak membantu. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya, istilah ‘hiper’, diartikan sebagai “di atas”, “berlebihan”, atau “di luar atau terlampau melampaui batas”. ‘Hiper-realitas’, mengacu pada pengertian tersebut, dapat diartikan sebagai ‘realitas berlebihan’ atau ‘realitas melampaui batas’. Pengertian seperti ini tampaknya tidak cukup spesifik untuk menjelaskan kompleksitas fenomena sosial budaya yang dilukiskan Baudrillard, termasuk kompleksitas fenomena media massa. Untuk itu, diperlukan penafsiran lebih lanjut mengenai apa yang disebut ‘berlebihan’ atau ‘melampaui’ tersebut, khususnya di dalam konteks media.     

Di dalam fenomena ‘hiper-realitas media’, konsep ‘berlebihan’ atau ‘melampaui’ tersebut akan dicoba dipahami di dalam konteks  ‘semiotika media’ (semiotics of media), yaitu sistem pertandaan yang digunakan di dalam berbagai bentuk media. Di dalam konteks semiotika media, istilah ‘hiper-realitas media’, dapat digunakan untuk menjelaskan “realitas yang melampaui (atau berlebihan), yang tercipta akibat penggunaan  tanda-tanda (signs) dan sistem pertandaan (signification) dalam penggambaran realitas, sedemikian rupa, sehingga perbedaan antara ‘realitas’ dan bukan realitas (non-reality) di dalamnya menjadi lebur”.                        

Untuk melihat relasi antara ‘tanda’ dan ‘realitas’ yang direpresentasikan di dalam media, perlu dijelaskan berbagai tipologi tanda dan simbol yang beroperasi di dalam media, agar dapat diketahui mana tanda yang ‘normal’ dan mana tanda yang dianggap ‘melampaui’. Sebuah tanda dapat dikatakan ‘melampaui’, ketika ia telah keluar dari batas sifat, alam dan fungsi tanda yang ‘normal’ sebagai alat komu-nikasi dan penyampaian ‘informasi’. Tanda dapat berkembang ke arah kondisi yang ‘melampaui’, ketika ia telah kehilangan kontak dengan realitas yang direpresentasikannya; dengan perkataan lain,  ketika ia telah kehilangan fungsi informasinya.      

Di antara tipologi tanda yang (mungkin dapat) beroperasi di dalam media adalah sebagai berikut:                       

Pertama, ‘tanda sebenarnya’ (proper sign), yaitu tanda yang menampilkan realitas sebagai rujukan atau cerminnya. Tanda tersebut digunakan untuk menyatakan sebuah konsep atau makna yang sebenarnya; untuk membentangkan kebenaran (truth) dan menyingkapkan keaslian; untuk menjadi refleksi dari realitas, dan menampilkan pemahaman bersama sebuah komunitas. Tanda sebenarnya adalah sebuah tanda yang ‘jujur’, ‘asli’, ‘tulen’, dan ‘apa adanya’ (tentunya bukan dalam pengertian ‘jujur’,  bahwa semua hal bisa ditampilkan). Misalnya, penanda ‘bunga’ (yang merujuk pada entitas bunga yang ada) yang digunakan un-tuk menyatakan konsep ‘cinta’ atau ‘sayang’ berdasarkan konvensi sosial yang ada. Atau, sebuah gambar yang menampilkan parade kesatuan TNI, yang tanpa pretensi apa-apa. Artinya, tanda seperti ini, penandanya merujuk pada realitas yang asli, dan ia menampilkan makna yang sesuai dengan keadaan atau kondisi sebenarnya. Tanda seperti ini dikategorikan oleh Baudrillard di dalam Simulations, ke dalam orde pertandaan (signification), yaitu tanda yang ‘merefleksikan realitas’ (reflection of a basic reality), dan tidak merupakan bagian dari dunia hiper-realitas. [11]                       

Kedua, ‘tanda palsu’ (pseudo sign), yaitu tanda-tanda yang bersifat ‘tidak tulen’, ‘tiruan’, ‘berpretensi’, ‘gadungan’, yang di dalam proses pertandaannya, ia menciptakan semacam ‘reduksionisme realitas’, yaitu lewat ‘reduksi penanda’ atau ‘reduksi petanda’nya. Penanda tampak seakan seperti sebenarnya (asli), padahal bukan sebenarnya (palsu). Penanda berpretensi menjelaskan sebuah realitas, padahal ia menyembunyikan realitas yang sesungguhnya, lewat topeng-topeng penanda. Ada berbagai mekanisme tanda palsu. Salah satunya adalah tanda sebagai ‘penopengan realitas’, yaitu tanda yang melukiskan 50 persen realitas (tetapi diklaim sebagai totalitas kebenaran), dan menyembunyikan 50 persen yang lainnya (yang justeru merupakan kebenaran yang sesungguhnya), atau menggunakan (misalnya) 100 persen penanda untuk menyatakan (misalnya) 20 persen kebenaran. Tanda-tanda palsu ini, misalnya, dapat dengan mudah dilihat di dalam komunikasi politik Orde Baru, khususnya di dalam acara Laporan Khusus. Di dalam acara tersebut ditampilkan, misalnya, tanda-tanda Presiden Soeharto sedang memberikan bantuan (Bangdes) atau sedang  berdialog dan bercanda dengan masyarakat desa (signifier), dalam rangka menam-pilkan konsep sang presiden yang berjiwa ‘sosial’, ‘demokratis’ atau ‘terbuka’ (signified). Akan tetapi, di balik tanda tersebut ‘disembunyikan’ berjuta bentuk tekanan, pemaksaan, represi, ketidakadilan dan totalitarianisme, yang dibiarkan ‘tidak bicara’ (silence). Tanda (yang parsial), dalam hal ini digunakan untuk menyembunyikan realitas (yang total). Meskipun demikian, tanda palsu ini berdasarkan pandangan Baudrillard, belum termasuk ke dalam konsep hiper-realitas. Ia dikatakan termasuk ke dalam orde malefice, yaitu ‘penopengan realitas lewat tanda’ (masks and perverts a basic reality). [12]   

Ketiga, ‘tanda menipu’ (false sign), yaitu tanda-tanda yang menggunakan penanda yang salah (false signifier) untuk menjelaskan sebuah konsep yang, dengan demikian, juga salah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Arthur Asa Berger, di dalam Signs in Contemporary Culture, “. . .bila tanda dapat digunakan untuk menampilkan ‘kebenaran’ (truth), maka tanda juga dapat digunakan untuk berbohong atau menipu (lie). Kekuatan tanda dalam menyampaikan ‘informasi yang benar’ (true information), dapat pula digunakan untuk mengkomunikasikan ‘informasi yang salah (false information)”. 

Banyak tanda-tanda menipu yang digunakan di dalam berbagai kebudayaan. Di antaranya adalah : tranvestite (memakai pakaian seks yang berbeda), wig (rambut palsu), kamuflase (penyamaran warna), pseudo-intelektual (penggunaan jargon, pakaian untuk memberi kesan intelek), dsb.[13]   Tanda palsu dapat jatuh ke dalam tanda menipu bila tanda yang ditampilkan sama sekali tidak mengandung unsur kebenarannya dalam realitas. Artinya, seperti yang dikatakan oleh Umberto Eco, di dalam A Theory of Semiotics, tanda benar-benar berfungsi sebagai ‘alat untuk berbohong’ (signs that lie).[14] Bila tanda palsu masih mengandung kebenaran di dalamnya, meskipun sekecil apapun (Soeharto memang ‘dermawan’, misalnya), tanda yang menipu sama sekali tidak mengandung unsur kebenaran tersebut. Meskipun demikian, tanda menipu inipun bagi Baudrillard belumlah dapat dikategorikan sebagai bagian dari mekanisme hiper-realitas. Ia masih termasuk ke dalam orde malefice atau sorcery, yaitu tanda yang ‘menopengi realitas yang sesungguhnya tidak ada’ (masks the absence of a basic reality). [15]  Akan tetapi tanda seperti ini dapat menjadi hiper-realitas, ketika ia disan-dingkan dengan tanda-tanda otentik, sedemikian rupa sehingga batas di antara keduanya menjadi kabur. Baudrillard menyebutnya ‘penopengan informasi’ (the masquerade of information) atau pada tingkat citraan ‘pelacuran citra’ (prostitution of the image). [16]                       

Keempat, ‘tanda daur ulang’ (recycled signs), yaitu tanda-tanda yang telah digunakan untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa masa lalu (dengan konteks ruang, waktu dan tempatnya yang khas), kini digunakan untuk menjelaskan peristiwa masa kini (yang sesungguhnya berbeda atau tidak ada sama sekali). Tanda-tanda masa lalu dicabut dari konteks aslinya (budaya, manusia, dan makna aslinya), lalu ‘didaur ulang’ (recycled), untuk kemudian digunakan untuk berbagai tujuan, kepentingan dan strategi. Ada ber-bagai motif dalam daur ulang tanda-tanda masa lalu. Di antaranya adalah motif untuk apresiasi, rekons-truksi, nostalgia, revitalisasi atau rekontekstualisasi. Inilah motif yang pada umumnya melandasi bahasa ungkapan posmodernisme, yaitu menghadirkan kembali masa lalu lewat ‘tanda-tanda’nya. Dalam hal ini, kecenderungan daur ulang tanda semacam ini dikategorikan oleh Umberto Eco, di dalam Travels in Hyperreality, sebagai bagian dari dunia hiper-realitas. [17] Akan tetapi, daur ulang tanda-tanda masa lalu bisa pula digunakan sebagai ‘topeng realitas’, yaitu menggambarkan sebuah ‘realitas’, yang sesungguhnya tidak seperti yang digambarkan, atau bahkan tidak ada sama sekali. Tanda-tanda seperti ini sudah dikategorikan oleh Baudrillard, misalnya di dalam The Gulf War Did Not Take Place, sebagai fenomena hiper-realitas media. Misalnya, penggunaan gambar burung-burung yang mati dalam kasus Exxon Oil, yang kemudian digunakan (didaur ulang) oleh Amerika (CNN) untuk menjelaskan kekejaman Saddam Hussein dalam Perang Teluk 1991.[18] Atau, dalam konteks media di Indonesia, daur ulang gambar-gambar peristiwa Marsinah untuk merepresentasikan (seolah-olah seperti itulah) peristiwa pemerkosaan perempuan Cina pada peristiwa 13 Mei di Jakarta. Atau  penggunaan gambar-gambar warga Palestina yang berasal dari konflik Arab-Israel untuk melukiskan adanya reaksi gembira rakyat Palestina atas runtuhnya gedung WTC dan Pentagon pada peristiwa 11 September 2001.                       

Kelima, ‘tanda artifisial’ (artificial signs), yaitu tanda-tanda yang direkayasa lewat teknologi citraan mutakhir (teknologi digital, computer graphic, simulasi), yang tidak mempunyai referensinya pada realitas. Ia disebut juga tanda-tanda ‘yang tidak alamiah’ atau ‘buatan’. Tanda-tanda seperti ini sangat menggantungkan dirinya pada kemampuan teknologi mutakhir dalam menciptakan citraan (imagology), yang sama sekali tidak mengacu pada realitas. Bila teknik fotografi, misalnya menghasilkan sebuah ‘foto’, yang referensinya adalah wajah yang nyata, maka teknologi digital atau realitas virtual (virtual reality), misalnya, tidak lagi memerlukan referensi realitas seperti itu. Teknologi tersebut, misalnya, telah mampu menghasilkan figur-figur (pemain filem, pembaca berita, pembawa acara TV, pemain olah raga) yang sama sekali virtual, yaitu yang hanya ‘ada’ di dalam ‘realitas media’. Di dalam berbagai tulisannya, khususnya di dalam Simulations dan Seduction, Baudrillard mengkategorikan fenomena tanda virtual seperti ini sebagai bagian dari dunia hiper-realitas. [19] Pada tingkat teks (misalnya teks pemberitaan media pers), tanda artifisial dapat terbentuk bila tulisan digunakan untuk menjelaskan sesuatu (misalnya citraan) yang memang sudah bersifat hiper.                       

Keenam, ‘tanda ekstrim’ (superlative sign), yaitu tanda-tanda yang ditampilkan dalam sebuah model pertandaan yang ekstrim (hyper-signification). Dalam hal ini, tanda-tanda ditampilkan dengan efek-efek pertandaan dan makna (modulation effect) yang jauh lebih besar ketimbang apa  yang ada di dalam realitas sendiri, semacam intensifikasi realitas, peningkatan efek, ekstrimitas makna (extremity).[20] Di dalam bahasa pers barangkali dikenal istilah ‘disfemisme’, yaitu meningkatkan efek fakta lewat kalimat atau bahasa, sehingga maknanya berbeda dari fakta yang sebenarnya. Akan tetapi, ‘ekstrimitas’ atau ‘tanda ekstrim’—berbeda dengan disfemisme—menarik fakta ke arah titik paling ekstrim lewat penggunaan kalimat dan unsur visual lainnya, lewat bantuan teknologi pencitraan sedemikian rupa, sehingga makna sebuah peristiwa menjadi sangat ekstrim. Misalnya, efek yang ditimbulkan oleh sebuah konflik atau perang dilukiskan lewat tulisan atau gambar-gambar yang ‘melampaui’ apa yang dapat dibayangkan akal sehat. Filem-filem perang atau action Hollywood sering menggunakan tanda-tanda ekstrim seperti ini.     

Akan tetapi, selain tanda-tanda di atas, yang termasuk kategori ‘hiper-realitas media’ dalam pandangan Baudrillard, dapat dilukiskan sebagai kondisi berbaur dan tumpang-tindihnya berbagai bentuk tanda tersebut di atas (tanda palsu, tanda semu, tanda daur ulang dan tanda artifisial, serta tanda masa kini) di dalam satu ‘ruang representasi’ (space of representation), sehingga di dalamnya antara yang semu/asli, palsu/tiruan, masa lalu/masa kini, alamiah/artifisial bercampur-aduk dan tumpang-tindih, sehingga  tidak dapat lagi dibedakan. Jadi, konsep ‘berlebihan’ atau ‘melampaui’, dalam hal ini lebih berkaitan dengan kondisi bercampur-aduknya berbagai kategori-kategori tanda di atas, sehingga batas di antara mereka menjadi kabur, yang sekaligus mengaburkan pula ‘informasi’ media, dan kemudian menggiring media ke dalam ‘kegalauan informasi’ (information turbulency).                       

Dalam kondisi persimpang-siuran bahasa, tanda dan citraan tersebut, peristiwa-peristiwa nyata dimediasi lewat berbagai citraan yang telah diseleksi (selected images) yang bersifat palsu, daur ulang, atau artifisial, sehingga peristiwa nyata tersebut telah ‘terkontaminasi’ oleh apa yang disebut Baudrillard ‘ketidak-nyataan struktural citraan (the structural unreality of images).[21] Hasilnya adalah sebuah ‘realitas baru’, yang secara kualitatif berbeda dengan peristiwa yang sesungguhnya, dengan sifatnya yang virtual. Meleburnya yang ‘virtual’ dan yang ‘nyata’, yang ‘artifisial’ dan yang ‘alamiah’, menciptakan apa yang disebut Baudrillard ‘realitas orde ketiga’ (a third order of reality), yang berbeda dengan realitas nyata yang ingin dilukiskan.                        

Sebuah peristiwa dikatakan ‘virtual’ oleh Baudrillard, ketika peristiwa tersebut kehilangan identitas, orisinalitas atau keasliannya; ketika ia dibungkus, ditopengi atau diselimuti oleh ‘informasi’ yang digunakan untuk merepresentasikannya; ketika ia ‘dikemas’ dengan rangkaian tanda dan citraan-citraan (palsu, semu, daur ulang, artifisial), dengan berbagai mekanisme penyaringan dan seleksinya,  sehingga peristiwa tersebut telah mengalami sebuah proses ‘interpretasi’ yang ‘melampaui’. Dalam hal ini, ketim-bang melukiskan sebuah peristiwa, media melukiskan ‘representasi virtual’ peristiwa tersebut.                       

Hiper-realitas juga digambarkan sebagai kondisi ‘meleburnya’ waktu (masa lalu, masa kini, masa depan), meleburnya ruang (berbagai ruang sosial dan kebudayaan), meleburnya tempat (berbagai tempat kejadian), meleburnya tanda-tanda (berbagai sistem pertandaan dan semiotika) ke dalam sebuah ‘ruang ketiga’ (third space), yang di dalamnya semuanya tidak dapat dibedakan lagi. Misalnya citraan-citraan orang Palestina dalam kasus 11 September 2001. Inilah sebuah ‘daur ulang tanda’, yang digunakan untuk menjelaskan sebuah peristiwa, yang tidak ada hubungannya dengan tanda-tanda tersebut.                       

Dapat dilihat dalam uraian di atas, bahwa teknologi visual atau teknologi pencitraan (imago-logy)—baik dua dimensi atau tiga dimensi—sangat berperan besar dalam menciptakan dunia hiper-realitas media. Yang menjadi persoalan adalah,  apakah fenomena hiper-realitas media yang bersifat visual (visual sign), sebagaimana yang telah banyak dilukiskan di atas, dapat juga terbentuk di dalam tanda-tanda yang bukan visual, misalnya dalam bahasa tulisan (written sign), sebagaimana layaknya bahasa ‘pemberitaan media’? Pada prinsipnya, bila pemberitaan media mempunyai ciri-ciri pertandaan seperti tersebut di atas (palsu, tipuan, daur ulang atau artifisial), maka jelas bahasa tulisanpun bisa melukiskan sebuah dunia hiper-realitas. 

Hiper-realitas Pemberitaan Konflik Aceh

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa hipe-realitas media dapat terbentuk bila di dalam media tanda sebenarnya, tanda palsu, tanda menipu atau tanda ekstrim hadir secara sinkronik, tumpang-tindih dan saling silang-menyilang di dalam sebuah media, tanpa ada satu analisis, kritik atau penjelasan yang menyertainya oleh media itu sendiri, sehingga di dalamnya antara benar/salah, asli/palsu tidak dapat lagi dibedakan.                        Penggunaan tanda palsu, tanda menipu, tanda artifisial atau tanda ekstrim di dalam konteks konflik atau perang biasanya dilakukan oleh kedua belah pihak yang terlibat konflik. Sehingga, di samping perang yang terjadi di lapangan, terjadi ‘perang pada tingkat simbol’ (symbolic war), yaitu perebutan kekuasaan politik atas tanda, informasi, citra dan makna. Perang simbol atau perang informasi (information war) ini pada tingkat tertentu—yang disebut ‘tingkat ekstrim’ (extreme phenomena) atau ‘tingkat melam-paui’ (hyper)—akan menggiring media pada kondisi hiper-realitas media, yaitu ketika perang simbol ter-sebut berlangsung pada tingkat yang ‘melampaui realitas’ perang itu sendiri; dengan perkataan lain,  ketika tanda, simbol, atau bahasa yang digunakan di dalamnya tidak ada lagi kaitannya dengan realitas konflik atau perang itu sendiri, dan menjelma menjadi sebuah ‘dunia realitas media’,  yang tercabut dari realitas yang sesungguhnya.                        

Artinya, bila di dalam media yang konvensional, tanda-tanda (kata, citra, bahasa) digunakan untuk merepresentasikan ‘realitas’ di luar media, maka di dalam hiper-realitas media, tanda-tanda tersebut kini merepresentasikan ‘ide’ atau ‘gagasan’ yang inheren di dalam kepentingan atau ideologi media itu sendiri. Menggunakan sebuah analogi yang sering digunakan Baudrillard, di dalam kondisi hipernya, tanda, simbol atau bahasa di dalam media menciptakan sebuah orbit sendiri (ibarat orbit bulan mengelilingi bumi), yang sama sekali telah terlepas dari ‘medan perang’ yang dilukiskannya.                        

Penggunaan tanda palsu (pseudo sign) di dalam pemberitaan pers dalam konflik Aceh, dapat menggiring pada hiper-realitas media semacam itu, bila di dalam sebuah pemberitaan antara yang palsu dan asli, antara ‘realitas’ dan ‘non-realitas’ tidak disaring, diklasifikasikan atau diklarifikasikan oleh media, sehingga keduanya  tidak dapat lagi dibedakan.  Tanda-tanda palsu dalam konteks pemberitaan pers adalah tanda-tanda yang tidak tulen, yang gadungan, yang  bepretensi melukiskan sebuah realitas, lewat kata-kata atau bahasa, padahal hanya sebagian kecil kata atau tanda itu yang melukiskan realitas, sedangkan sisa tanda lainnya adalah tanda-tanda topeng, make-up, bungkus atau lipstik.      

Berikut ini akan dicoba dianalisis fenomena hiper-realitas dalam pemberitaan media pers atas konflik Aceh, dengan menafsirkan beberapa contoh pemberitaan oleh empat surat kabar Sumatera, yaitu surat kabar Serambi Indonesia, Waspada, Analisa dan Radar Medan. [22] Pelukisan TNI di dalam harian Waspada berikut ini, misalnya, dapat memperlihatkan kecenderungan hiper-realitas tersebut. “Jika aparat Serdadu Bandit Indonesia Jawa (SBIJ) tidak melakukan berbagai tindakan tak manusiawi dan pelanggaran HAM, mengapa mesti takut terhadap kedatangan tim independent Internasional (Waspada, 5/11/01)  Kata-kata Serdadu Bandit Indonesia Jawa mengandung di dalamnya tanda palsu (dan sekaligus tanda eks-trim yang akan dijelaskan nanti). Artinya, tanda tersebut tidak semuanya tulen, sebagian adalah gadungan. Kata (tanda) yang menjelaskan realitas adalah serdadu dan Indonesia, akan tetapi kata-kata bandit dan Jawa menjelaskan realitas yang palsu, yakni realitas yang tidak sesungguhnya. Kata serdadu dan bandit adalah dua kata yang tidak bisa disatukan, oleh karena saling meniadakan : bila serdadu, ia bukan bandit, bila bandit, ia bukan serdadu. Kata Jawa merupakan satu bentuk reduksionisme makna, yang dilakukan oleh pihak GAM, sebab tidak semua serdadu TNI berasal dari Jawa, dan tidak semuanya pula orang (etnis) Jawa.                        

Di pihak lain, penggunaan tanda palsu dan  reduksionisme makna juga dilakukan oleh pihak TNI dalam penggambaran kelompok GAM, sebagaimana yang ditulis di dalam harian Waspada berikut ini. “Harusnya kalau . . . imbauannya dilaksanakan oleh pasukan ke bawah, kecuali pihak-pihak yang tadi itu, bandit-bandit bersenjata itu yang kita takut, kata Bahrumsyah” (Waspada, 7/12/99)  Penggunaan kata-kata bandit-bandit bersenjata untuk melukiskan anggota kelompok GAM, jelas meru-pakan tanda palsu, sebab hanya sebagian kata atau tanda tersebut yang mengandung kebenaran. Bahwa, pelukisan kelompok tersebut sebagai bersenjata, dapat merepresentasikan sebuah realitas yang sebenarnya, akan tetapi menambahkan kata bandit dapat menggiring pada gambaran yang palsu, sebab kata ini akan menempatkan situasi konflik dalam konteks yang salah (decontextualisation), yakni bukan dalam konteks ‘perjuangan politik’, akan tetapi dalam konteks ‘kriminalitas’. Penggunaan kata bandit oleh kedua belah pihak yang bertikai—sebagai sebuah bentuk perang simbol—telah menggiring konflik Aceh ke luar dari konteks konflik yang sesungguhnya, ke arah ‘perang antar bandit’, atau ‘perang antar gerombolan’, misalnya. Bila media tidak menyajikan analisis yang memadai mengenai perang simbol ini, pemberitaan media akan menggiring pada situasi tumpang-tindihnya atara realitas/fantasi, antara fakta/rekayasa tanda, yaitu ke arah ‘nihilisme media’ (media nihillism).                       

Di dalam tulisan di harian Radar Medan berikut ini, proses ‘dekontekstualisasi’ atau ‘dis-kontekstualisasi’ (discontextualisation) yang dilakukan oleh aparat keamanan (TNI/Polri) telah menggiring citra konflik Aceh ke arah konteks ‘kriminalitas biasa’. “Kantor Camat Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Sabtu (18/11) sekitar pukul 19.00 WIB dibakar orang tak dikenal (OTK), namun aparat keamanan mengidentifikasi pelakunya dari Gerombolan Bersenjata Pengacau Keamanan” (Radar Medan, 20/11/00). Istilah Gerombolan Bersenjata Pengacau Keamanan mempunyai konotasi sebagai sekelompok gang yang menggunakan senjata semata untuk menimbulkan kekacauan sosial semata, bukan untuk tujuan politik tertentu.                       

Hiper-realitas media pers, khususnya pemberitaan pers, dapat pula terbentuk lewat penggunaan tanda-tanda menipu (false sign), yang tujuan utamanya adalah  pengaburan atau penopengan realitas. Tanda yang menipu, dalam hal ini, adalah kata-kata atau citra yang digunakan untuk melukiskan sebuah peristiwa atau realitas, padahal peristiwa atau realitas yang sebenarnya tidak demikian. Tanda atau kata-kata digunakan untuk menciptakan kebohongan, untuk melakukan dis-informasi.  Menurutnya, kedua anggota GSA itu tewas ditembak setelah kelompok tersebut menghadang  aparat TNI/Polri yang sedang melakukan patroli rutin (Analisa, 2/5/2001) Kata-kata menghadang dan sedang melakukan patroli rutin di dalam pemberitaan di atas memerlukan ‘saksi mata’ netral untuk membuktikan kebenarannya. Bila saksi mata tersebut adalah pihak yang terlibat dalam peristiwa yang bersangkutan, maka wajar bila ada kecurigaan, bahwa kata-kata yang digunakan untuk melukiskan peristiwa pembunuhan tersebut merupakan kata-kata yang dilandasi kepentingan masing-masing, yang cenderung menjadi tanda yang menipu, yakni membungkus realitas yang sebenarnya, lewat topeng tanda-tanda (masquerade by sign). Artinya kata atau tanda yang digunakan tidak menceritakan peristiwa yang sesungguhnya, tetapi ‘interpretasi subyektif’ atas peristiwa tersebut.                       

Di harian Waspada kata-kata yang cenderung merupakan ‘topeng realitas’ dan ‘interpretasi subyektif’ juga terlihat, seperti pada pemberitaan berikut. Dua orang anggota GAM tewas tertembak dalam insiden kontak tembak menyusul truk Brimob BKO Polsel Meurah Mulia, Aceh Utara, di kawasan Desa Balee, Kecamatan Syamtalira Bayu Sabtu (Waspada, 5/8, 2000). Kata-kata kontak tembak di dalam pemberitaan di atas jelas memerlukan pembuktian empiris pada TKP serta saksi-saksi. Bila pembuktian tersebut tidak ada, maka kata kontak tembak merupakan sebuah tanda menipu, yang menutupi realitas yang sesungguhnya, misalnya ‘penggerebekan’ atau ‘penyerangan sepihak’ oleh TNI.Bila demikian adanya, maka apa yang tampil di dalam media adalah apa yang disebut Baudrillard pseudo event atau neo-reality—sebuah ‘realitas media’ yang tidak merefleksikan realitas atau kejadian sebenarnya.                       

Bila penjelasan Panglima GAM Abu Sofyan di dalam harian Waspada berikut ini dapat dibuktikannya dengan meyakinkan secara empirik, maka dugaan penciptaan pseudo event atau neo-reality oleh TNI/Polri dalam rangka ‘menopengi’ peristiwa yang sebenarnya  akan semakin kuat. Sementara itu wakil Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Wilayah Pase, Abu Sofyan Daud kepada Waspada tadi malam melalui telepon selular membantah terjadi kontak tembak antara aparat keamanan dengan dua anggota GAM yang tewas itu. Sofyan Daud mengatakan kedua personilnya itu sama sekali tidak membawa senjata, sebab selama jeda kemanusiaan semua anggota GAM tidak dibenarkan membawa senjata (Waspada, 7/8. 2000) Artinya, bila benar bahwa personil GAM yang tewas tersebut tidak membawa senjata, maka peristiwa yang terjadi bukanlah baku tembak, akan tetapi berbagai kemungkinan peristiwa, seperti ‘penyergapan oleh TNI’, ‘penyerangan oleh TNI’, dan dengan demikian, kata baku tembak adalah false sign. Akan tetapi, bila Abu Sofyan tidak mempunyai bukti yang kuat, maka sebaliknya Abu Sofyan sendiri  yang patut diduga menciptakaan pseudo event dan neo-reality tersebut, untuk membungkus kejahatan GAM dan mendis-kreditkan TNI/Polri.                       

Peristiwa teror dan terorisme adalah peristiwa yang—ketika ia menjadi bagian dari politik media—dapat dengan mudah jatuh ke dalam dunia hiper-realitas media. Teror adalah peristiwa yang tidak bisa digeneralisir, disebabkan berbagai kepentingan di baliknya. Ada berbagai jenis, fungsi, dan motif teror. Ada teror murni (pure terror) ada teror palsu (pseudo terror); ada ‘realitas teror’ ada ‘simulasi teror’ (simulation of terror). Simulasi teror adalah sebuah teror yang ‘nyata’, akan tetapi diciptakan di dalam mekanisme ‘seakan-akan’ (as if), dengan tujuan untuk mempermainkan realitas psikologis massa, citra, dan opini publik, untuk kepentingan politik tertentu. Pihak tertentu yang terlibat konflik, misalnya, menciptakan sebuah ‘aksi teror’—dengan skenario, aktor, infrastruktur, fasilitas, dan atribut-atribut—seakan-akan teror tersebut dilakukan oleh pihak musuh mereka, yang menciptakan pseudo-terrorism atau hyper-terrorism. [23] Pemberitaan di harian Serambi Indonesia berikut ini dapat menciptakan semacam ‘hiper-terorisme’, bila pemberitaan tersebut tidak disertai oleh bukti-bukti kuat. Dansatgaspen Koops TNI Mayor Inf. Zaenal Mutaqin membenarkan kejadian itu. Menurutnya, bom rakitan itu meledak ketika dipasang dua orang GAM. Menurut Zaenal Mutaqin, tujuan peledakan bom rakitan tersebut untuk meneror masyarakat dan karyawan Exxon Mobil, dan nyatanya mereka sendiri yang menjadi korban, kata Zaenal Mutaqin (Serambi Indonesia, 9/4/00). Penjelasan bahwa bom dipasang oleh dua orang GAM tampak seperti satu judgement dan ‘keputusan akhir’, sebanding dengan keputusan hakim, padahal tuduhan tersebut sesungguhnya masih pada tingkat ‘dugaan’. Bila pihak TNI tidak dapat membuktikan, bahwa bom tersebut memang dipasang oleh pihak GAM, maka wajar bila ada kecurigaan, bahwa teror tersebut sengaja ‘direkayasa’ sebagai pseudo-terror—dengan tujuan untuk mendiskreditkan pihak GAM. Selain itu, pernyataan bahwa tujuan peledakan bom adalah untuk meneror masyarakat, adalah pernyataan sangat subyektif dan bersifat ‘dugaan’—yang sesungguhnya hanya pihak yang meledakkan bom yang tahu tujuan sebenarnya—akan tetapi, diklaim telah diketahui pasti  dan benar oleh Mayor Inf. Zaenal Muttaqin.                       

Klaim-klaim bertanggung-jawab terhadap peledakan bom, teror, pembajakan, penculikan, dan penyerangan , dalam bentuknya yang sekarang, mempunyai kecenderungan sebagai penyelewengan citra, penggiringan opini publik dan pengarahan psikologis massa lewat tanda yang menipu. Seperti, yang dapat dicurigai pada penjelasan berikut. Sementara itu, Angkatan Gerakan Aceh Merdeka (AGAM) yang mengaku bertanggungjawab atas serangan terhadap sejumlah instansi TNI/Polri di Lhokseumawe, tadi malam menyatakan kejadian itu takkan melunturkan upaya damai yang sedang dirintis (Serambi Indonesia, 2/5/00) Apakah pada kenyataannya  Angkatan Gerakan Aceh Merdeka benar-benar melakukan serangan terhadap instansi TNI/Polri, adalah sebuah teka-teki empiris, yang harus dibuktikan. Akan tetapi, pada tingkat teks dan citraan, klaim bertanggung-jawab yang diberikan oleh AGAM, akan meningkatkan ‘citra kekuatan’, bila kerusakan dan kehancuran yang dialami instansi TNI/Polri tersebut hebat. ‘Perang klaim’ adalah ‘perang simbolik’, yang tujuan utamanya merusak kondisi psikologis lawan, lewat citra-citra kekuatan dan superioritas.                       

Di samping klaim-klaim superioritas di atas, penciptakan ‘citra musuh’ (image of enemy) lewat tanda dan simbol merupakan sebuah cara dalam menciptakan ‘degradasi moral’ dan ‘tekanan psikologis’ pada musuh, serta ketidakpastian psikologis pada masyarakat pada umumnya. Pemberitaan di harian Serambi Indonesia berikut dapat menjelaskan, bagaimana ‘citra musuh’ dikonstruksi sedemikian rupa, lewat penggunaan tanda atau kata-kata, yang masih perlu dicarikan pembenarannya dalam realitas. Pada Senin (8/4) pukul 13.00, puluhan aparat Brimob, BKO Polresta, Peukan Bada, dan Ulee Lheu, dengan tiga truk reo, tiga mobil kijang, dan sebuah panser, melakukan operasi ke Desan Lamanyang, dan Ujong Pancu, Peukan Bada. Aparat mengobrak-abrik sebuah rumah milik M. Daud Abdullah (70) di Desa Lamanyang. Dua pintu rumah korban dirusak, lemari pakaian dibongkar secara paksa, serta sejumlah pakaian diambil oleh aparat, katanya (Serambi Indonesia, 9/4/02)  Penggunaan kata-kata mengobrak-abrik, dirusak, dibongkar secara paksa, dan diambil (dicuri), secara semiotis mempunyai makna konotasi (connotative meaning) sebagai ‘kriminalitas perampokan’, ketimbang makna yang berkaitan dengan situasi perang. Tampak ada upaya semiotis di sini untuk menciptakan ‘citra buruk’ TNI/Polri di mata masyarakat, dengan mengkonotasikan atau ‘menambatkan makna’ (anchoring of meaning) dengan ‘kriminalitas’.                       

Hiper-realitas di dalam pemberitaan mengenai konflik Aceh terlihat pula lewat penggunaan tanda-tanda ekstrim (superlative sign), yang dihadirkan secara sinkronik dengan tanda-tanda palsu dan tanda-tanda sebenarnya, sehingga di antara ketiga tanda tersebut seolah-oleh mempunyai hubungan yang logis dan alamiah (natural), padahal boleh jadi artifisial. Berita di harian Waspada berikut mempunyai kecende-rungan seperti itu. “Ketua Biro Penerangan GAM Wilayah Peurelak Tgk Ishak Daud menilai, dengan seringnya terjadi pembuangan mayat manusia di sembarang tempat akhir-akhir ini menandakan di Aceh sedang berlangsung upaya pemusnahan etnis yang sistematis. Kenyataan ini, kata dia, sesuai dengan perintah Menhan RI Mahfud MD dan Kasad Jenderal TNI Endriarto Sutarto yang dalam persiapan tim Rajawali-II telah memerintahkan kepada anak buahnya secara terbuka agar jangan segan dan takut membunuh dan memburu sipil bersenjata walaupun bertentangan dengan HAM” (Waspada, 3/3/01). Kata-kata pembuangan mayat manusia mempunyai kemungkinan untuk menjadi sebuah proper sign, yaitu dapat dibuktikan di dalam berbagai fakta empirik (foto, rekonstruksi, video, dsb.). Akan tetapi kata-kata tersebut tidak dengan sendirinya mempunyai hubungan logis (logical inference) dengan tanda pemusnahan etnis, misalnya lewat logika “bila sering terjadi pembuangan mayat manusia, maka telah terjadi pemus-nahan etnis” (maksudnya etnis Aceh). Tgk. Ishak Daud tampaknya menggunakan logika seperti itu. Kata pemusnahan etnis boleh jadi menjadi sebuah tanda palsu, yaitu tanda yang menyampaikan 50 persen ke-palsuan, dan menyembunyikan 50 persen lain kebenaran. Sebab, kecurigaan, kebencian, pengusiran bahkan pembunuhan terhadap etnis lain—khususnya etnis Jawa—yang berkembang di Aceh merupakan kecende-rungan yang juga bisa dicurigai mengarah pada pembersihan etnis tersebut, justeru disembunyikan lewat penampilan kata-kata pseudo sign ‘pembersihan etnis’ sebagai identitas pihak musuh. Sebuah identitas diri disembunyikan, dengan cara mengatakan identitas tersebut sebagai milik pihak musuh. Selain itu, kata-kata pemusnahan etnis dapat pula dilihat sebagai sebuah tanda ekstrim, yaitu tanda atau kata-kata yang diguna-kan untuk merepresentasikan sebuah fakta—yang sesungguhnya adalah sebuah pembunuhan yang ‘biasa’ dalam konteks konflik atau perang—akan tetapi kemudian ditarik maknanya ke arah titik paling ekstrim, paling superlatif—sebagai ethnic cleansing.     

Kecenderungan ke arah penggunaan tanda-tanda ekstrim juga diperlihatkan oleh pelukisan pemerintahan Indonesia oleh pihak GAM, dalam tulisan di harian Serambi Indonesia berikut ini: “Pemerintah Jakarta merupakan lumbung teroris terbesar di belahan dunia. Untuk itu GAM mendukung target AS membasmi teroris. ‘Teroris Jakarta itu sepertinya mendapat perlindungan pemerintah RI’ (Serambi Indonesia, 13/10/01) Kata-kata lumbung teroris terbesar di belahan dunia adalah kata-kata yang mengalami intensifikasi, superlativitas dan ekstrimitas yang berlipat-ganda. Kata lumbung teroris sebenarnya sendiri sudah merupa-kan sebuah ekstrimitas pertandaan, dalam pengertian bahwa meskipun ada pengertian ‘teorisme negara’ (state terrorism), dan yang memang dilakukan secara sistematis oleh pemerintahan Rezim Soeharto, akan tetapi dalam konteks pemerintahan sekarang, agak sulit terorisme yang dilakukan negara (kalau ada) dilukiskan sebagai sebuah ‘lumbung’ atau ‘sarang’. Kata-kata terbesar di seluruh dunia, lebih merupakan sebuah ekstasi bahasa atau ekstasi komunikasi, yang bersifat superlatif ketimbang melukiskan fakta, yang untuk mencari kebenarannya diperlukan riset kuantitatif besar-besaran, seperti yang dilakukan Amerika Serikat akhir-akhir ini.                       

Kecenderungan penggunaan efek ekstrimitas dan superlativitas juga terdapat pada surat GAM yang disampaikan di dalam harian Radar Medan berikut ini. “Dalam suratnya GAM menyebutkan, pengusiran tersebut merupakan cara tersembunyi yang dilakukan oleh penjajah Indonesia untuk menghancurkan perjuangan bangsa Aceh untuk merebut kemerdekaannya, menentukan nasibnya sendiri secara damai melalui referendum. “Pengiriman provokator tersebut merupakan pengganti serdadu penjajah yang baru akan ditarik dari Indonesia”, demikian surat tersebut. (Radar Medan, 15/01/99) “Sebaliknya selama berlangsungnya Operasi Cinta Meunasah (OCM), praktek pembumihangusan Aceh semakin menjadi-jadi. ‘Jakarta saat ini sedang mempraktekkan kolonialisasi wilayah politik, ekonomi, hukum dan sosial-budaya secara brutal”, kecamnya (juru bicara Presidium Pusat SIRA Faisal Ridha)  (Radar Medan, 17/01/01) Ada kecenderungan untuk memperbesar efek (modulation effect) konflik di Aceh, sehingga ia tidak hanya sekedar konflik yang berkaitan dengan relasi ketidak-adilan menyangkut ‘pengurasan sumberdaya alam’ oleh pemerintah pusat, tetapi digiring ke arah efek yang lebih besar, yaitu relasi antara penjajah dan yang dijajah, yaitu realsi kolonialisasi.     

Hiper-realitas dalam pemberitaan mengenai konflik Aceh lebih berupa berbaurnya antara ‘tanda asli’, ‘tanda palsu’ dan ‘tanda menipu’, yaitu lewat tumpang-tindihnya kata-kata yang mengandung kebena-ran dalam realitas dengan kata atau tanda-tanda yang palsu, sehingga antara ‘kebenaran’ (truth) dan ‘kepalsuan’ (false) tidak dapat dibedakan lagi.                        

Penggunaan ‘tanda daur ulang’ atau ‘tanda artifisial’ tidak terdapat di dalam pemberitaan konflik Aceh, oleh karena tanda-tanda tersebut hanya tampak jelas pada tingkat citraan atau lewat bahasa visual (visual language)—seperti foto, ilustrasi, video, filem, televisi, komputer. Di dalam media pers fenomena hiper-realitas semacam ini akan tampak pada penggunaan foto atau ilustrasi di dalam teks media yang bersangkutan. 

De-hiperrealitas Media 

Hiper-realitas media adalah kondisi ketika media membiarkan berbaurnya kebenaran/kepalsuan, faktua-litas/ideologi, obyektivitas/subyektivitas; ketika media membiarkan berbaurnya tanda asli, tanda palsu, tanda menipu, tanda daur ulang dan tanda artifisial dalam satu pemberitaan media, tanpa ada upaya pihak media sendiri untuk menjelaskan logika, relasi, klasifikasi di balik tanda atau kata-kata yang ada; tanpa memberikan sikap kritis, atau analitis terhadap data yang ada, sehingga pembaca dibiarkan di dalam kondi-si ketidakpastian, kegalauan dan chaos.     

Kepalsuan itu sendiri bukanlah hiper-realitas, akan tetapi ketika media membiarkan kepalsuan tumpang-tindih dengan kebenaran di dalam berbagai pemberitaannya, maka media telah menciptakan sebuah kondisi ‘berlebihan’ atau ‘melampaui’, sebagai ciri dunia hiperrealitas, yaitu kondisi yang melam-paui salah/benar, asli/palsu, fakta/rekaan.      

Hiper-realitas media telah menciptakan problematika obyektivitas media, fungsi komunikasi, kredibilitas informasi, dan kepastian makna. Perkembangan teknologi informasi mutakhir (teknologi simu-lasi) telah menggiring media ke arah perkembangan yang ‘melampaui’ hakikat, fungsi dan sifat media itu sendiri. Media berkembang ke arah sebuah titik, yang di dalamnya terjadi pelencengan fungsi komunikasi, penyimpang-siuran tanda-tanda, pengkaburan makna, pendistorsian realitas dan penisbian kebenaran.

Media ‘menciptakan’ realitas berdasarkan logikanya sendiri, bukan berdarakan logika realitas yang direpre-sentasikannya.Media—dalam wujud hiper-realitasnya—telah berperan dalam menciptakan apa yang dapat disebut sebagai situasi ‘kemustahilan informasi’ (information impossibility, kesimpang-siuran bahasa, dan ketidak-pastian makna (chaos). Berbagai keadaan ‘melampaui realitas’, simulasi peristiwa, peristiwa palsu, realitas palsu, dan kebenaran palsu yang diproduksi oleh media,  telah menimbulkan persoalan besar pada masya-rakat atau publik pada umumnya,  dalam menyaring dan memisahkan antara kebenaran/kepalsuan, realitas/ simulasi, data/rekayasa, pengetahuan/ideologi. Hiper-realitas media telah menghadapkan pula masyarakat dan publik pada sebuah kondisi kesulitan atau bahkan ‘kemustahilan interpretasi’ (impossibility of interpretation). Kemajuan teknologi simulasi, telah menciptakan kondisi, bahwa apa yang ditampilkan sebagai sebuah ‘kebenaran’ (kekejaman TNI, kebrutalan GAM), boleh jadi tak lebih dari sebuah ‘kebenaran palsu’ (topeng, make-up); apa yang disuguhkan sebagai sebuah ‘kejahatan’ (teror, penculikan, genocide) boleh jadi tak lebih dari sebuah ‘kejahatan palsu’ (simulasi kejahatan).

Hiper-realitas media dapat menciptakan image seorang penjahat (pen-jarah, pembunuh) sebagai seorang ‘pahlawan’; sebaliknya image seorang pejuang demokrasi (aparat, tokoh, politisi) sebagai ‘penjajah’ atau kaum ‘kolonialis’.Media yang terperangkap di dalam strategi simulasi, hiper-realitas dan perang simbol di antara kedua belah pihak yang bertikai, akan meningkatkan efek hiper-realitas tersebut dengan cara membiarkan ‘hiper-realisasi’ itu juga berlangsung di dalam media, tanpa ada upaya kritis, analitis dan upaya mencarikan solusi. Media hanya mengekspose ‘realitas artifisial’ yang diproduksi oleh pihak-pihak yang bertikai, oleh karena ia dianggap dapat meningkatkan nilai media sebagai komoditi, dan dengan cara yang demikian, menyembunyikan ‘realitas’ lainnya yang lebih substansial—seperti penderitaan para pengungsi, anak-anak, perempuan, orang tua, pengangguran—yang dibiarkan ‘tidak bicara’ (silence) di dalam media.

Hiper-realitas media tidak saja menciptakan kesimpang-siuran dan kegalauan informasi di kalangan rakyat korban konflik, akan tetapi, lebih jauh lagi mengkondisikan segala bentuk penderitaan tersebut menjadi sebuah ‘kebisuan’ : tidak pernah ‘bicara’ dan tidak pernah ‘dibicarakan’—the silence of the victims.Untuk mencegah berkembangnya hiper-realitas media ke arah sifat dan efek-efek yang ‘ekstrim’, yang ‘melampaui’, yang ‘melewati batas’, yaitu ke arah turbulensi total informasi, ketidakmungkinan kebenaran, serta massa yang apatis, perlu semacam gerakan de-hiper-realitas (de-hyper-reality), yaitu gerakan pengendalian ekstrimitas komunikasi dan informasi melalui regulasi, sampai pada sebuah batas, yang di dalamnya tersedia informasi yang dapat diinterptretasikan dan dicerna oleh masyarakat secara logis dan bermakna. Untuk itu, perlu diciptakan sebuah masyarakat warga sebagai ‘mayoritas yang kritis’ (the critical majorities), yaitu warga yang mempunyai  daya kritis, daya tangkal dan daya resistensi  yang kuat terhadap informasi, bukan massa sebagai ‘mayoritas yang diam’ (the silent majorities) 

Catatan Akhir 


[1] Makalah disampaikan dalam seminar “Konflik Aceh dalam Pemberitaan Media Pers: Menggagas    Jurnalis(me) yang Berpihak pada Rakyat Korban Konflik”, diselenggarakan oleh Yayasan Kajian Informasi    Pendidikan dan Penerbitan Sumatera (KIPPAS), Medan 24 juli 2002.[2] Dosen pada Program Magister Seni dan Desain, Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD), Institut Teknologi Bandung (ITB).

Catatan Kaki:

[3]           Lihat Tonny Bennet, ‘Media, Reality’ Signification’, dalam Michel Gurevitch (ed), Culture, Society and the  Media, Methuen, 1982, hlm., 289

[4]               Lihat Jean Baudrillard, In the Shadow of the Silent Majorities, Semiotext(e), New York, 1983.

[5]               Jean Baudrillard, Simulations, Semiotext(e), New York, 1983, hlm. 2.

[6]               Jean Baudrillard, The Gulf War did not Take Place, Power Publication, Sydney, 1995, hlm. 4.

[7]               Ibid.

[8]               Jean Baudrillard, ‘Mass media Culture’, dalam Revenge of the Crystal, Pluto Press, London, 1990, hlm. 89.

[9]             Ibid., hlm. 92.

[10]             Lihat Ferdinand deSaussure, Course in General Linguistics, Duckworth, 1990. Lihat juga Roland Barthes, Elements of Semiology, Hill & Wang, 1967.

[11]             Jean Baudrillard, Simulations,  hlm. 11.

[12]             Ibid.

[13]             Arthur Asa Berger, Signs in Contemporary Culture: An Introduction to Semiotics, Longman, 1984, hlm. 67.

[14]             Lihat Umberto Eco, A Theory of Semiotics, Indiana university Press, Bloomington, 1976.

[15]             Jean Baudrillard, Simulations, hlm. 11.

[16]             Jean Baudrillard, The Gulf War Did Not Take Place, hlm. 40.

[17]             Lihat Umberto Eco, Travels in Hyperreality, Picador, 1986.

[18]             Jean Baudrillard, The Gulf War Did Not Take Place, hlm. 2.

[19]             Lihat Jean Baudrillard, Seduction, St Martins Press, 1990.

[20]             Jean Baudrillard, Fatal Strategies, Semiotext(e), New York, 1990, hlm. 9.

[21]             Jean Baudrillard, The Gulf War Did Not Take Place, hlm. 46-47.

[22]             Contoh-contoh pemberitaan surat kabar mengenai konflik Aceh di keempat harian Sumatera yang dianalisis (Serambi Indonesia, Waspada, Analisa dan Radar Medan) menggunakan data hasil riset yang dilakukan oleh Tim KIPPAS, Pemilianna Pardede, Lisna Sari dan Diana Irene dalam laporannya yang berjudul “Sempitnya Ruang Publik Untuk Rakyat Korban Konflik”, 2002.[23]            

 Lihat Yasraf A. Piliang, ‘Terorisme Virtual’, harian Kompas, 8 Mei 1999.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s