Home

Riset Berita Politisi Busuk di harian Sinar Indonesia, Waspada,
Analisa, Sumut Pos dan Serambi Indonesia
Edisi 1 – 31 Januari 2004

Oleh: Lisna Sari dan J. Anto

Pemilu (pemilihan umum) yang dilaksanakan dalam rangka untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan, kali ini muncul dengan wajah baru. Jika pada pemilu-pemilu sebelumnya—untuk memilih wakil rakyat—pemilih hanya cukup mencoblos tanda gambar partai saja, pada pemilu 2004 pemilih agak sedikit dipusingkan ketika menggunakan hak pilihnya. Selain harus mencoblos tanda gambar parpol (partai politik) peserta pemilu, mereka juga mesti mencoblos salah satu nama caleg (calon legislatif) yang ada di bawah tanda gambar parpol tersebut dan juga mesti memilih calon DPD (Dewan Perwakilan Daerah).

Keruwetan ini bukannya tanpa maksud. Di belakang semua itu ada sebuah niat mulia. Jika dulu pemilu untuk memilih para wakil rakyat diibaratkan seperti memilih kucing dalam karung, dengan sistem pemilu yang baru ini diharapkan para pemilih bisa dengan leluasa memilih “kucing-kucing” tersebut.

Meskipun demikian, sistem baru yang membuat para pemilih mesti agak lama berada di bilik pencoblosan itu tetap ada kelemahannya. Pertama, “kucing-kucing” yang hendak dipilih itu ditentukan sendiri oleh parpol peserta pemilu. Dalam penyeleksian tingkat parpol ini, diberitakan “kucing-kucing” itu ada yang harus menyetor fulus terlebih dahulu. Dan lagi siapa yang menyetor paling besar dialah yang akan lulus seleksi, termasuk tentunya menempati posisi nomor urut teratas. Kedua, soal nomor urut ini juga merupakan kelemahan berikutnya.

Menurut UU Pemilu No.12/2003, suara yang diberikan oleh pemilih sah jika mereka mencoblos tanda gambar partai dan salah satu nama calegnya. Tetapi jika mereka hanya mencoblos tanda gambar partai saja suara mereka tetap saja sah. Hanya saja untuk aturan yang terakhir, kondisinya tentu tidak akan jauh berbeda dengan pemilu-pemilu terdahulu. Jika pemilih hanya mencoblos tanda gambar partai, maka yang diuntungkan adalah para caleg yang menempati nomor urut atas. Barangkali aturan ini ditujukan bagi pemilih yang enggan direpotkan atau berlama-lama berada di bilik suara. Atau bagi mereka yang malas membaca satu-persatu urutan nama caleg yang jumlahnya lumayan banyak itu.

Tapi yang pasti amat dirugikan dalam hal ini tentu para pemilih sendiri. Karena mereka secara tidak langsung telah “menolong” para caleg dengan nomor urut atas, yang mungkin dulu pernah menjadi anggota legislatif periode sebelumnya tapi tak pernah berpihak pada rakyat.
Gara-gara nomor urut ini juga pemilu kali ini kampanyenya lebih meriah daripada pemilu-pemilu sebelumnya. Karena tak hanya parpol yang sibuk menjual diri, tapi para caleg juga sibuk mengiklankan dirinya kepada para calon pemilih. Kalau begini tentunya yang senang adalah mereka yang seringkali berprofesi sebagai “massa kampanye musiman”. Mereka ini adalah orang-orang yang senang sekali hadir di tiap-tiap acara kampanye tapi bukan merupakan konstituen dari parpol tertentu. Motivasinya bisa jadi beragam. Ada yang hanya ingin melihat pertunjukkan joged dangdutnya atau karena kaos parpol dan nasi bungkusnya atau bahkan mungkin karena sawerannya.

Di tengah hiruk pikuk kampanye parpol dan para caleg, muncul kampanye tandingan yang mengacu kepada gerakan yang sebelumnya dilakukan di Korea Selatan yang dimotori PSPD (People’s Solidarity for Participatory Democracy). Kampanye tandingan yang dideklarasikan pada 29 Desember 2003 di Jakarta itu dinamakan GNTPPB (Gerakan Nasional Tidak Pilih Politisi Busuk) atau yang lebih populer dengan sebutan Gerakan Antipolitisi Busuk. Gerakan moral ini bertujuan untuk menghempang masuknya (kembali) para politisi yang dianggap punya “dosa-dosa” antara lain sebagai pelaku korupsi, pelanggar HAM (hak asasi manusia), pelaku kejahatan lingkungan, pelaku kejahatan seksual atau pelaku kekerasan terhadap perempuan, serta pernah tersangkut kasus narkoba. Melalui gerakan moral ini, rakyat diajak untuk “melek” dan diharapkan pada saat pemungutan suara untuk tidak memberikan suaranya kepada mereka yang termasuk dalam kategori tersebut.

Menarik rasanya menyimak wacana isu gerakan moral ini di media massa. Media massa yang salah satu fungsinya adalah untuk mendidik tentu berperan besar untuk ikut mensosialisasikan gerakan ini. Keberhasilan gerakan serupa di Korea Selatan, CAGE (Civil Action for 2000 General Election) juga tak lepas dari dukungan media massa. Media massa setiap harinya memberitakan secara detail aktivitas CAGE.

Lantas bagaimana isu Gerakan Tidak Pilih Politisi Busuk ini diwacanakan di media? Sudahkah media menjalankan fungsi mendidiknya dalam memperkenalkan dan menjelaskan tentang tujuan mulia dari gerakan ini?

Riset ini meneliti bagaimana lima surat kabar Medan, yaitu Waspada, Sinar Indonesia Baru, Analisa dan Sumut Pos serta surat kabar Aceh, Serambi Indonesia, memberitakan wacana yang ditebar GNTPPB tersebut. Dari hasil riset diperoleh Waspada memuat 16 item berita, Sinar Indonesia Baru 25 item berita, Analisa 7 item berita, Sumut Pos 35 item berita dan Serambi Indonesia 5 item berita.

Meski tidak bisa digeneralisasikan, tapi paling tidak riset pemberitaan isu GTPPB di 5 surat kabar ini bisa memberi gambaran bagaimana isu anti politisi busuk diwartakan di media. Adapun berita yang diteliti adalah pemberitaan yang menyangkut isu GNTPPB yang dimuat sepanjang bulan Januari 2004. Sampel penelitian tersebut diambil karena dianggap pada periode tersebut isu politisi busuk cukup banyak diperbincangkan di media, mengingat waktunya juga dekat dengan tanggal pendeklarasian gerakan tersebut, 29 Desember 2003.

Media Dukung GTPPB
Secara umum, hasil temuan menunjukkan bahwa komposisi antara berita yang memiliki kecenderungan mendukung GTPPB lebih besar dibanding dengan yang cenderung menolak/mengkritik GTPPB. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa media cukup memberi dukungan kepada gerakan moral tersebut. Berita yang cenderung memberikan penilaian positif terhadap GTPPB berjumlah 69 item berita atau 78,41%, sementara yang cenderung mengkritik/menolak berjumlah 9 item berita atau 10,23%. Berbagai pernyataan narsumber yang dikutip oleh media, kebanyakan memang memberi dukungan atau memberi penilaian positif terhadap GTPPB. Meski demikian tak dipungkiri gerakan ini juga mendapatkan kritik di sana-sini. Pro kontra seputar ide GTPPB inilah yang coba digambarkan oleh riset ini.

Dari debat kriteria sampai protes penyebutan nama
Untuk bisa menggolongkan seseorang termasuk politisi busuk atau tidak tentu perlu ada parameternya. Para aktivis penggagas gerakan moral ini membuat beberapa kriteria untuk menentukan siapa yang tergolong politisi busuk. Soal kriteria siapa yang digolongkan sebagai politisi busuk tiap orang atau kelompok punya versi sendiri-sendiri. Jika pada awalnya hanya lima kategori yang digunakan untuk mendefinisikan seseorang apakah termasuk politisi busuk atau tidak—seperti yang dilansir media—belakangan bertambah seperti malas bersidang, politisi pengguna ijazah palsu, politisi penjual agama, bahkan mereka yang kawin cerai serta berpoligami pun ikut diteriakkan sebagai politisi busuk.

Sebenarnya sah-sah saja setiap orang membuat kategori versinya sendiri. Dan media pun tampaknya memberi ruang bagi pihak-pihak tersebut untuk menyerukan pendapat mereka tentang kategori politisi busuk sebagai sebuah wacana tersendiri. Berita yang mewacanakan tentang ini berjumlah 10 item atau 11,36%.

Dari 88 item berita menyangkut isu GNTPPB yang dipantau ternyata fokus berita yang mengangkat soal penyebutan nama politisi busuk mendominasi pemberitaan media yakni berjumlah 35 (39,77%). Perdebatan soal boleh tidaknya penyebutan nama ini memang menarik karena salah satu prinsip jurnalistik adalah name make news. Publikasi daftar hitam (black listing) memang merupakan salah satu daya tarik dari gerakan ini, dan itu menarik dari sisi aspek pemberitaan. Memang beberapa nama yang diumumkan sebagai politisi busuk diantaranya memang tokoh-tokoh yang sudah dikenal luas di masyarakat seperti Akbar Tanjung, Megawati, Ginanjar Kartasasmita, dan Wiranto. Mengenai perdebatan ini sendiri, wacana yang paling mendominasi adalah ide agar GTPPB ini cukup menyebutkan kriteria saja tanpa perlu menyebut nama. Kalaupun harus menyebut nama, harus dengan dukungan data yang lengkap agar tidak dituduh telah melakukan pencemaran nama baik. Imbauan ini antara lain tersirat dalam kutipan pernyataan Ketua Partai Golkar Slamet Effendi Yusuf yang dilansir Sumut Pos terbitan 16/1/04:

“Yang penting datanya valid tidak ada masalah. Jangan sampai pengumuman nama daftar politikus hitam menjadi ajang untuk menghantam lawan-lawan politik kelompok atau orang tertentu.”

Konsekuensi yang dihadapi GTPPB ini juga tak lepas dari pengamatan media. Media mewawancarai beberapa pengamat tentang kemungkinan tuntutan hukum yang akan dihadapi para aktivis GTPPB (4,55%).

GNTPPB dalam media
Sesuai dengan namanya, penekanan pemberitaan media memang lebih kepada seruan untuk tidak memilih politisi busuk (32,95%). Dalam hal ini media berusaha mensosialisasikan ide dari gerakan moral ini agar rakyat tidak memilih para caleg yang terindikasi busuk pada pemilu 2004. Hanya saja, pemberitaan di 5 media yang dianalisis ini hanya mengandalkan komentar atau pendapat dari narasumber yang hanya sekadarnya menanggapi isu GNTPPB ini tanpa secara mendalam betapa penting sebenarnya peranan masyarakat untuk mendukung gerakan ini. Bahkan frame media yang berhubungan dengan ini hanya 1 item berita yakni dimuat oleh SIB.
Frame kedua terbesar yang ditampilkan 5 media adalah menggambarkan bahwa gerakan moral antipolitisi busuk ini tak lain adalah upaya pendidikan pemilih (voter education) yakni sebesar 18,18%.

Penjelasan ini memang penting karena sasaran utama gerakan ini adalah masyarakat pemilih. Karena hanya mereka yang bisa menghempang masuknya para politisi yang termasuk dalam kriteria busuk dengan tidak memilihnya. Sebab untuk menyadarkan para caleg busuk untuk tidak mencalonkan diri lagi pada pemilu tentu suatu hal mustahil. Frame berita yang menggambarkan bahwa para caleg yang masuk kriteria sebagai politis busuk tidak pantas dicalonkan atau mencalonkan diri sebesar 1,14%.

Dominasinya dua frame ini sedikit banyak punya korelasi terhadap misi utama dari GTPPB. Seperti yang diungkapkan Teten Masduki dalam artikelnya “Gerakan Tidak Pilih Politisi Busuk” di Kompas 2 Februari 2004 bahwa ada 2 misi utama GTPPB. Pertama, untuk jangka panjang gerakan ini akan meningkatkan tekanan kepada parpol agar tidak asal comot dalam merekrut kandidat. Sementara misi kedua, membangun kesadaran kritis pemilih partai agar keluar dari pilihan-pilihan yang bersifat irrasional-komunal, tetapi lebih berdasar pada ukuran masuk akal.
Kekuatiran berbagai pihak bahwa gerakan moral ini akan dibelokkan menjadi alat untuk menjatuhkan lawan juga tak luput disuarakan media (13 item berita atau 14,77%). Kekuatiran itu antara lain terlihat dari kutipan teks berikut:

“Apalagi gerakan ini dijadikan gerakan kepentingan dan politis, harus kita cegah sedini mungkin karena pada gilirannya hanya menjadi alat politik untuk menjegal lawan-lawan politik, yang pada akhirnya memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa ini.” ( “Gerakan Antipolitisi Busuk Jangan Ditunggangi”, Waspada, 26/1/04)

Harapan agar GNTPPB benar-benar pure sebagai gerakan moral dan tidak distir menjadi gerakan politis dalam arti tidak dijadikan ajang fitnah untuk menjatuhkan lawan dan memenangkan pemilu memang cukup beralasan. Dalam hitung-hitungan politik, isu ini memang rentan untuk dijadikan senjata kampanye bagi partai-partai baru atau caleg “wajah baru” untuk merebut simpati rakyat. Tak dipungkiri sasaran utama yang ingin ditembak oleh gerakan ini adalah pemain-pemain lama yang sebelumnya telah mentas dipanggung kekuasaan karena sepak terjang mereka selama ini berada di tampuk kekuasaan dianggap berperan serta dalam kesengsaraan rakyat. Oleh karenanya tidak hanya pihak LSM atau mahasiswa yang sibuk menyuarakan gerakan moral ini, tapi juga para politisi yang umumnya tidak bernaung di partai-partai besar. Hal itu antara lain terindikasi dalam nukilan berita berikut:

Ketua DPP Partai Pelopor Yus Usman MBA, menyatakan pelopor menyambut baik langkah masyarakat yang berusaha mengidentifikasi “politisi-politisi hitam” dan mengumumkannya agar rakyat tidak memilih mereka sebagai calon anggota legislatif. “Umumnya yang dikategorikan politisi hitam itu kan mereka yang sudah gaek-gaek. Untuk mengatasi hal itu, Partai Pelopor sejak jauh-jauh hari sudah menyiapkan caleg-caleg muda. Seluruh caleg kita relatif yang muda-muda dan figur baru” kata Ketua DPP Partai Pelopor itu. (“Parpol Harus Potong Jalur Politisi Busuk”, SIB, 8/1/04)

Hal yang mirip juga diungkapkan oleh caleg muda dari Partai Amanat Nasional yang juga bekas Ketua Umum DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Piet Khaidir yang dimuat Sumut Pos terbitan 24 Januari 2004, “ Caleg Aktivis Harus Miliki ‘Jangkar’ Radikal” berikut:

Piet juga mengatakan, para politisi muda di berbagai parpol reformis siap menghadang para politisi tua dan bermasalah. “Jika para politisi busuk itu berkuasa maka akan menghambat proses reformasi. Kalau tahu ada politisi busuk sebaiknya tidak dipilih. Mereka kebanyakan adalah bekas penguasa Orba yang menyelewengkan kekuasaan,” kata Piet.

Hal ini sedikit banyak barangkali berkolerasi dengan temuan riset ini bahwa jumlah parpol/politisi sebagai narasumber berita dominan cukup besar yakni 27,27%. Sementara suara LSM dan mahasiswa yang suaranya cenderung sama dalam menyikapi isu bahkan menjadi motor dari gerakan ini masing-masing 14,77% (13 item berita) dan 19,32% (17 item berita).

Narasumber pengamat juga diberikan tempat yang cukup besar oleh media. Jumlah keseluruhannya 16 item berita atau 18,18%. Barangkali media dalam hal ini menganggap posisi mereka lebih “netral” dalam menyikapi isu politisi busuk sehingga pernyataan mereka banyak dikutip. Hanya saja, masyarakat yang menjadi sasaran dari gerakan moral ini justru sama sekali tidak muncul dalam pemberitaan. Dengan kenyataan ini seolah-olah posisi mereka hanya merupakan objek. Pertimbangan tidak munculnya suara masyarakat memang kembali pada kebijakan media. Hanya saja sebagai sebuah public sphere alangkah baiknya jika masyarakat juga dilibatkan dalam wacana ini.

Politisi busuk=caleg busuk=politisi bermasalah=politisi hitam
Pemilu 2004 diharapkan membawa perubahan dan perbaikan nasib bangsa yang selama ini terpuruk dalam krisis yang berkepanjangan. Akan tetapi bila melihat daftar caleg yang masih didominasi oleh pemain lama harapan itu ibarat “jauh panggang dari api”. Namun tampaknya hal itu tidak menyurutkan semangat para aktivis GNTPPB untuk terus-menerus menyadarkan masyarakat agar tidak memilih para caleg yang mereka kategorikan sebagai politisi busuk.
Jika ada perdebatan soal kategori, soal istilah juga tampaknya belum ada keseragaman.

Karena pemberitaan soal isu GNTPPB didominasi dengan fakta psikologis , maka terminologi yang digunakan oleh narasumber yang diwawancarai atau narasumber yang dirujuk akan mempengaruhi istilah atau terminologi yang digunakan oleh media untuk mengidentifikasi hal yang sedang dibicarakan. Istilah politisi/caleg busuk (69,32%) merupakan istilah yang paling populer yang muncul di media, baik yang merupakan kutipan narasumber maupun yang digunakan sebagai judul berita. Hal ini tentu saja wajar, karena gerakan moral ini juga bernama Gerakan Nasional Tidak Pilih Poltisi Busuk.

Istilah politisi/caleg bermasalah juga cukup sering dipergunakan media (13,64%). Istilah lain yang juga muncul antara lain politisi tercela, politisi hitam, politisi kotor, caleg tak bermoral dan politisi gagal yang jumlahnya lebih kurang 1-4% saja.

Publikasi dan Keberhasilan GTPPB

Publikasi dan sosialisasi ide gerakan antipolitisi busuk ini telahpun dilakukan media. Hanya saja persoalannya, sejauhmana publikasi dan sosialisasi GTPPB ini telah memberi pemahaman dan mampu mempengaruhi khalayak, tentu tak dapat diukur jika hanya melakukan analisis isi media. Untuk mengetahui itu tentu perlu penelitian sosial yang mengambil sampel masyarakat pembaca dari masing-masing media. Seberapa populer ide dan gagasan antipolitisi busuk tersebut dikalangan masyarakat juga bisa diketahu melalui riset sosiologis seperti itu.

Harus harus pula disadari kampanye GTPPB juga berhadapan dengan kampanye “coblos saja lambang partai kalau tidak kenal calegnya”. Pemilih yang ogah atau seperti kata ABG nggak mau ribet karena harus membaca satu-persatu daftar caleg, barangkali tidak begitu terpengaruh dengan kampanye tidak pilih politisi busuk. Atau misalnya karena kertas suara tertukar dengan daerah pemilihan lain, daripada menunda pemilu, ya sudah diambil kesepakatan coblos saja gambar partainya. Dan tetap sah menurut undang-undang.

Barangkali perkiraan Sarwono Kusumaatmaja yang juga dilansir SIB 28 Januari 2004 mengutip Kantor Berita Antara ada benarnya. Beliau menyebutkan gerakan antipoliti busuk hasilnya belum akan maksimal pada pemilu 2004. Salah satu bukti belum efektifnya GTPPB ini adalah kemenangan Partai Golkar pada pemilu 2004. Selain itu juga bisa dilihat bahwa para anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah) yang mendapat suara banyak di daerah didominasi wajah-wajah lama. Padahal salah satu yang didengungkan para aktivis gerakan antipolitisi busuk adalah para politisi busuk adalah mereka yang terkait orde baru atau wajah-wajah lama yang pernah berkuasa.

Tapi kenyataannya seperti di Sumatera Utara, Raja Inal Siregar, mantan Gubernur Sumut, masuk 4 besar dalam pemilihan calon DPD. Begitu juga dengan Ginanjar Kartasasmita yang mencalonkan diri menjadi calon DPD untuk wilayah Jawa Barat. Mantan menteri pada masa Orde Baru ini ternyata masih banyak dipilih yang ditunjukkan dengan perolehan suara sebagai calon senator dari Jawa Barat. Gambaran ini mungkin masih sesuai dengan apa yang diperoleh oleh hasil survei tentang populasi yang telah berusia untuk memilih yang dilakukan pada tahun 1950-an dan awal tahun 1960-an yang mana menunjukkan bahwa perhatian pemilih kepada politik sedang-sedang saja, jarang termotivasi untuk memberikan suara, jarang mendiskusikan isu dan kandidat, hanya melakukannya secara dangkal, kurang memiliki informasi dan mudah mengambil cara yang justru bersifat kebetulan, serampangan, dan impulsif. Dengan demikian tampaknya masih panjang waktu yang diperlukan agar masyarakat pemilih bisa berpartisipasi secara rasional serta punya kesadaran kritis seperti yang diinginkan dari GTPPB ini.

CATATAN KAKI

1) Kriteria ini diperoleh dari pemberitaan media. Seperti yang diungkapkan oleh Hidayat Nur Wahid, Presiden Partai PKS yang dilansir Waspada 26/1/04. Menurutnya, kriteria seseorang yang tergolong politisi busuk diantaranya tidak memikirkan kehidupan rakyat, tidak datang dalam sidang DPR, kalaupun datang hanya tidur-tiduran.

2) Konsep public sphere diperkenalkan oleh Habermas. Konsep ini merupakan suatu ideal type, “kawasan publik” atau “ruang publik” merujuk pada suatu celah diantara negara dan masyarakat madani, di mana setiap individu warga negara bisa melibatkan diri dalam diskursus tentang berbagai isu permasalahan bersama, dalam kerangka pencapaian konsensus diantara mereka sendiri ataupun untuk mengontrol negara dan pasar. Dalam proses tersebut media massa menempati posisi sentral, khususnya dalam era peradaban di mana praktis semua manusia menjadi bagian dari kesepakatan untuk bersatu dalam kesatuan-kesatuan politik besar, seperti negara. Media massa dalam konteks itu berfungsi memasok dan menyebarluaskan informasi yang diperlukan untuk penentuan sikap, dan memfasilitasi pembentukan opini publik dengan menempatkan dirinya sebagai wadah independen di mana isu-isu permasalahan umum bisa diperdebatkan. Agus Sudibyo, Politik Media dan Pertarungan Wacana, Yogyakarta: LkiS, 2001, hlm. vii.

3) Realitas/fakta psikologis adalah apa yang dipikirkan atau apa yang dikatakan oleh individu atau kelompok dalam suatu masyarakat mengenai suatu peristiwa atau isu tertentu. Sebagai kebalikan dari realitas/fakta sosiologis apa yang dilakukan oleh individu, kelompok atau lembaga dalam interaksi sosial, atau dengan kata lain apa yang sungguh-sungguh terjadi dalam realitas (empiris). Jika realitas psikologis berada dalam dunia subjektif, maka realitas sosiologis berada dalam dunia objektif.

4 thoughts on “Ayo, Jangan Pilih Yang Busuk!

  1. Bagaimana kalau kita pilih caleg no besar saja biar mereka meraka yang pada rebutan no kecil semakin kecele, karena caleg no kecil apalagi dari partai besar adalah orang orang lama yang masih ingin meneruskan kekuasaanya, tahtanya, sumber penghasilanya, mbalikin modalnya dll, makanya PILIH NO BESAR SAJA !!!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s