Home

Oleh: Affan Bey Hutasuhut
Pemred Sumut Pos

Walau reformasi tahun 1998 membawa angin segar bagi kehidupan pers untuk menyuarakan kritik terhadap penguasa, tapi keinginan untuk mewujudkan pers tanpa kekerasan masih menjadi impian panjang.

Kekerasan pers di Sumatera Utara, khususnya, sekarang ini bahkan lebih mengenaskan. Sewaktu=waktu massa yang kehilangan akal sehat bak sekumpulan ‘monster’ datang menyerbu dan melakukan aksi kekerasan terhadap para jurnalis. Wartawan tak hanya dikeroyok hingga luka-luka. Peralatan kantor juga diobrak-abrik seperti polisi menggerebek sarang narkoba.
Celakanya lagi, orang kampung atau kelompok masyarakat yang di masa orba umumnya cuma berani mengeroyok maling ayam atau supir kendaraan yang menabrak orang, kini juga berani bertindak keras terhadap pers.

Kekerasan dari khalayak ramai ini ini antara lain dialami oleh rekan dari Harian Sinar Indonesia Baru. Kantor ini diobrak-abrik oleh sekelompok preman dan memukuli karyawannya. Tragisnya, isi karikatur yang dinilai gerombolan penyerang itu melecehkan umat Islam ini, diproses polisi dengan menggunakan pasal KUHP, seolah-olah para jurnalis ini sama dengan pelaku kriminal.
Contoh lainnya, Wartawan dan kameramen METRO TV babak belur digebuki massa. Kamera-nya bahkan dibanting hingga rusak. Mereka marah gara-gara sejumlah media memberitakan tewasnya sejumlah satwa di kebun binatang yang lokasinya berdekatan dengan tempat tinggal massa yang marah itu. Entah mengapa kok jadi para pengeroyok itu yang sewot. Padahal yang bertanggungjawab dengan tewasnya hewan itu adalah pengelola kebun binatang. Untungnya polisi bertindak tegas dengan menindak sejumlah para pelaku pemukulan itu.

Para korban kekerasan pers di masa orba juga terjadi di Sumut. Misalnya tewasnya Subari Ismanto (wartawan Mimbar Umum). Mayatnya ditemukan dalam keadaan membusuk di dalam karung goni di daerah Langkat. Kematian Irham Nasution (wartawan yang tinggal di Rantauprapat), lebih mengenaskan. Saat melintas di jalan sepi, tiba-tiba dia disiram dengan cuka getah. Sekujur tubuhnya melepuh dan tak lama tewas di tempat.

Ray Patty, seorang wartawan senior di Medan boleh dibilang punya cadangan nyawa. Sebab lebih tiga kali dia dikeroyok dan dihajar oleh orang-orang tak dikenal. Di awal tahun 80-an Ray Patty memang dikenal gigih menulis masalah marak perjudian di Sumut.
Mantan wartawan Medan Pos ini bahkan pernah ditabrak dan dipukuli oleh seorang samseng pembeking judi. Karena kerap menulis berbagai masalah di Poltabes Medan, dia juga pernah masuk penjara tahun 70-an lalu.

Awaluddin, wartawan di Tanjungbalai. Kupingnya disayat sampai putus oleh sejumlah orang gara-gara mengungkap masalah penyelundupan di korannya. Sebetulnya rekan wartawan dan keluarganya mencoba berusaha untuk menyatukan kuping itu di rumah sakit setempat. Sayang, saat hendak dioperasi, potongan kupingnya tertinggal di lokasi penyembelihan. Karena kehabisan waktu, operasi pun gagal. Penyembelihan kuping wartawan juga dialami oleh Jonathan, wartawan di Padang Sidimpuan.

Sekarang ini kekerasan terhadap pers di Sumut umumnya dilakukan oleh kelompok masyarakat umum. Para pejabat dari instansi pemerintah dan swasta justru lebih menggunakan hak jawab atau lembaga peradilan untuk menyelesaikan sengketanya dengan pers.

Meski massa bertindak main hakim sendiri tersebut menyakitkan, rupanya yang lebih berbahaya justru ancaman yang datang dari lembaga peradilan tersebut. Sebab penyelesaian berbagai sengketa pers di sini, masih beraroma sok kuasa. Walau para tokoh pers di Sumut sudah capek berteriak agar sengketa pers ditangani berdasarkan UU Pers, tapi Polisi, jaksa, dan hakim masih ngotot menggunakan pasal KUHP.

Sulben Siagian, Pemimpin Redaksi Harian Mandiri, salah satu korbannya. Dia divonis, sekitar 2 tahun di Pengadilan Negeri Lubukpakam, tahun lalu. Di mata hakim, Sulben punya dosa memfitnah Kepala Dinas Dikjar Deli Serdang. Penanggungjawab Harian Portibi juga jadi korban akibat hakim memakai KUHP tersebut.

Begitupun, sebenarnya masih ada hakim yang berdiri dibelakang UU Pers. Pengadilan Negeri Lubukpakam, tempat Sulben diadili, tapi majelis hakim yang berbeda justru membebaskan tiga wartawan yang didakwa mencemarkan nama baik DPRD Deli Serdang. Alasan hakim, jaksa seyogiyanya memproses perkaranya dengan UU Pers No 40.

Anehnya, orang pers di Sumut seperti tak peduli dengan sikap hakim itu. Ketika Sulben Siagian divonis, sejumlah wartawan ‘mengeroyok’ majelis hakimnya dengan kata-kata bernada protes. Namun ketika ketiga wartawan itu dibebaskan, tak seorangpun yang peduli.

Semakin menyedihkan, ketika saya mencoba menawarkan kepada beberapa rekan wartawan agar majelis hakim itu diberikan award. Awalnya sambutan masih oke-oke saja. Tapi belakangan, entah mengapa semangat itu habis begitu saja. Padahal, kalau mau ramai-ramai patungan, pasti bisa menyiapkan acara sederhana dan memberi award untuk hakim itu. Tujuannya agar majelis hakim lain di tanah air ini terketuk hatinya untuk mengikuti jejak hakim tersebut.

Kendati demikian, meski ketiga hakim itu sudah berpisah karena masing-masing pindah ke pengadilan lain, masih belum terlambat untuk memberikan award tersebut. Kepada seluruh peserta acara ini, saya ajak mari kita sepakati hari ini juga.

Untuk menghindari kekerasan terhadap pers tersebut, memang harus secara konsisten dilakukan upaya sosialisasi terhadap masyarakat tentang UU Pers No 40 dan KEWI. Inilah satu-satunya cara untuk menyelesaikan sengketa pers. Jangan lagi menggunakan kekerasan apalagi KUHP.

Dalam hal ini, Sumut Pos sebagai anak perusahaan Jawa Pos Grup di Surabaya, telah mengupayakan berdirinya lembaga baru bernama Ombudsman disetiap koran yang terbit. Tugasnya adalah mencoba mencegah terjadinya kekerasan dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan terhadap Sumut Pos dan 4 koran lainnya milik Jawa Pos di Medan, Pematangsiantar, Sibolga, Posmetro Medan, dan Rakyat Aceh.

Caranya, bila terjadi komplain terhadap suatu tulisan, orang yang ditugaskan di ombudsman segera mempelajari kasusnya, lalu secepatnya menyelesaikan masalahnya. Caranya secepatnya mendatangi orang atau instansi yang keberatan terhadap berita tersebut dan menganjurkannya untuk memberikan hak jawab, sebagaimana yang diatur dalam UU Pers No 40 dan KEWI.

Prinsipnya, ombudsman harus cepat bertindak mendatangi narasumber yang bersangkutan. Artinya, jangan sampai menunggu orang tersebut marah, lalu ramai-ramai menyerbu Sumut Pos Grup.

Di luar tugas rutin itu, ombudsman secara berkala melakukan sosialisasi di tengah masyarakat dan intansi pemerintah agar bila keberatan dengan tulisan yang dimuat, gunakanlah hak jawab.
Selain itu, ombudsman bisa meminta Pimred agar secara sadar melakukan koreksi terhadap berita yang dinilai melanggar etika atau UU Pers, walau tak ada komplain dari narasumber yang dimaksud.

Karena masih baru, keberadaan ombudsman tersebut sejauh ini memang belum teruji keampuhannya, kendati memang ada beberapa instansi pemerintah dan swasta yang sudah menggunakan ombudsman ini untuk menyelesaikan masalahnya. Tapi paling tidak harus ada upaya yang dilakukan untuk menjamin keselamatan wartawan.

Demikianlah antara lain makalah singkat ini saya ajukan di forum ini. Kalau ada yang salah dalam penyampaiannya, saya mohon maaf. Terimakasih.

* Makalah disampaikan dalam FESTIVAL KEBEBASAN PERS DAN BEREKSPRESI SUMATERA, 20 Juni 2005

2 thoughts on “Mimpi Pers Tanpa Kekerasan

  1. semoga mimpi ini jadi kenyataan. miris juga sewaktu membaca berita-berita kekerasan. bukankah otot dan otak harusnya saling bersinergi untuk kebaikan?

  2. seharusnya demikian, namun kenyataannya kekuatan otot lebih sering dipakai ketimbang otak! itu karena otot kerap dipandang lebih “berkuasa” ketimbang otak! jadi pers perlu terus mengkampanye pentingnya resolusi konflik secara damai! atau mau memilih sebagai agen redproduksi kekerasan?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s