Home

Oleh : Sofyan Harahap
Penanggung Jawab Hr. Waspada

KEBEBASAN PERS MERUPAKAN damabaan kita semua yang tahu hukum dan hidup di alamd emokrasi, di mana masyarakat menginginkannya sejak lama untuk mendapatkan informasi yang benar dan utuh di media massa, namun tidak sepenuhnya terwujud. Apalagi para insan pers, pastilah mendambakan yang namanya kebebasan itu sehingga dapat mencari dan menuliskan berita-berita bernilai tinggi untuk diekspose ke publik tanpa tekanan dan teror.

Memang yang namanya kebebasan pers itu kelihatannya masih diwarnai banyak kendala di lapangan, dan kendalanya bisa datang dari mana saja (intern maupun ekstern). Akibatnya, banyak berita di media massa dengan sengaja atau tanpa sengaja melanggar: Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Norma-Norma di masyarakat. Pers pun digugat masyarakat.
Idealnya memang, pers dengan menjalankan fungsinya yang mulia, yakni mencerdaskan bangsa, dan negara, bisa menjadi pilar keempat demokrasi, mendorong terjadinya perubahan sehingga kehidupan rakyat semakin membaik, namun kenyataannya hal itu belum bisa terwujud secara maksimal, mengapa? Sebab, pers sendiri harus kita akui masih belum solid, karena mayoritas perusahaan pers belum mandiri, mayoritas pekerja pers belum profesional, sehingga membuat citra pers menjadi “ternoda” di mata masyarakat yang sudah kadung berharap banyak pada pers.

Tiga Kelompok
Kalau kita boleh mengelompkan, maka kondisi pers di Indoensia, khususnya di Sumut bisa dibagi dalam tiga kelompk sebagai berikut:

Pertama, kelompok papan atas, yaitu media massa yang sudah mandiri sehingga mampu menjalankan fungsinya dengan cukup baik. Baisanya media itu cukup disegani, cukup profesional dan bertanggung jawb. Beritanya faktual, aktual, dan menarik,s erta menjadi barometer di masyarakat. Namun begitu, pers yang sudah mapan pun terkadang bisa melakukan kecurangan karena pertimbangan bisnis, politik dan lain-lain.

Kedua, kelompok papan tengah, yaitu media massa yang masih emncari-cari jati diri, masih harus berjuang keras untuk survive. Baisanya, media itu dicermati karena misi kepetingan umumnya terkadang ambivalen. Bisa menjadi corong bagi para pejabat pemerintah dan swasta dalam menyiarkan berita propaganda. Untuk memnuhi unsur menarik terkadang media dalam kelompok ini terjebak melakukan pelanggaran hukum, aturan dan norma di masyarakat.

Ketiga, kelompok papan bawah, yaitu media massa yang sama sekali jauh dari sentuhan manajemen, tidak profesional, alias ne man show. Sama sekali tidak mendidik. Bagaimana mungkin bisa mendidik masyarakat kalau bahasanya saja “belepotan”. Apalagi, medianya tidak laku di apsar, kecuali dijual secara paksa. Tetapi mereka ditakuti para pejabat, para pengusaha, para oknum yang terlibat dalam berbagai bentuk kejahatan maupun susila. Sama sekali tidak menjalankan fungi pers, tetapi cenderung komersial. Sebab,d ari berita-berita jenis itulah mereka hidup, termasuk menjual berita isu/gosip, sadisme, pornografi, pembunuhan karakter, iklan menyesatkan dan lain-lain.

Menyinggung kebebasan pers, kebebasan mengeluarkan pendapat, dan kebebasan berekspresi di Indonesia, khususnya di Sumut, bisa dikatakan masih belum berjalan sebagaimana diharapkan masyarakat. Padahal, ketiga kebebasan itu merupakan hak asasi masyarakat/rakyat yang diatur Undang-Undang.

Berikut ini kita kutip bunyi pasal 28 UUD 45 amandemen kedua sebagai berikut: Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan segala jenis saluran yang tersedia. Sedangkan dalam UU Pers No. 40/1999 pasal 2dinyatakan sebagai berikut: Kemerdekaan pers pers merupakan salah satu wujud dari kedaulatan rakyat yang berasaskan pada prinsip-prinsip demokrasi,keadilan,dan supremasi hukum.

Pertanyaan: Mengapa kebebasan pers masih sebatas angan-angan?Hal itu bisa terjadi karena penerrapan hukum di negeri in masih belum berjalan sebagaimana diharapkan. Penerapan hukum yang tegas, tanpa pilih kasih,masih sebatas retorik belaka.Ini sangat berbahaya, karena negara bisa hancur karena lemahnya penegakan humum,apalagi kalau pers (bisa) dibungkam. Kondisi itulah yang terlihat dewasa ini baik ditingkat nasional maupun didaerah-daerah, termasuk di Medan Sumatera Utara.

Adalah fakta:Meskipun berbagai kebebasan itu sudah diatur dalam perundang-undanga, namun gaungnya belum memasyarakat.Misalnya saja, Undang-undang Pers No.40.Tahun 1999ternyata aparat penegak hukum masih banyak yang belum tahu. Jangan tanya pada mereka pasal demi pasalnya. Mendengar sajapun mereka belum pernah. Ironis! Bagi yang sudah tahu malah bersikap acuh, sekan undang-undang pers itu tidak valid. Kondisi itulah yang membuat mereka menolak menggunakan Undang-undang Pers dengan alasan macam-macam. Pers bahkan dituding sebagai pihak yang membuat undang-undanganya sendiri, membela korpsnya,sehingga kata mereka, sudah barng tentu undang-undang pers hanya menguntungkan komunitas pers bila terjadi delik pemberitaan.

Dengan realita dan pemahaman seperti itu wajar saja kalau berbagai kasus delik pers pada akhirnya diselesaikan menurut kehendak mereka (polisi, Jaksa, hakim)yakni menggunakan KUH pidana, dan komunitas pers akhirnya satu persatu menjadkan korban, masuk penjara, akibat pengebirian UU Pers oleh pihak luar. Kondisi seperti itu sudah banyak terjadi, dan cukup menakutkan bag komunitas pers sekaligus mengancam kebebasan pers. Ironis, kalau sebuah karya jurnalistik harus berakhir di terali besi.

Kita sebagai praktisi perstentu tidak boleh membiarkan pelecehan demi pelecehan itu berlangsung semakin jauh karena dapat mengancam kebebasan pers dan proses demokratisasi di negeri ini yang kondisinya sudah semakinterbuka dan membaik setelah tumbangnya rezim diktator Soeharto pada 21 Mei 1998. Kewajiban semua insan pers dimanapun berada untuk menentang segala macam ancaman terhadap kebebasan pers, termasuk upaya perekayasaan informasi ditengah-tengah masayarakat untuk membodohi rakyat.

Ancaman kebebasan pers,kebebasan mengeluarkan pendapat, dan kebebasan berekspresi tidak boleh dibiarkan semakin dalam karena bisa semakin membahayakan eksistensi pers Indonesia,hususnya di Sumatera Utara yang menjadi Barometerpers nasional sejak zama tempo doeloe. Masalahnya,semua kebebasan itu merupakan hak rakyat yang diatur dalam undang-undang. Justru itu, kita wajib menentang upaya mengolkan RUU KUH Pidana yang berisi banyak pasal represif terhadap pekerja pers yang kini masih di tangan DPR-RI.

Memorandum Dewan Pers sepatutnya mendapat perhatian dari semua pihak karena RUU KUH Pidana benar-benar mengancam kebebasan pers dalam menjalankan fungsinya. RUU KUH Pidana itu terllu berpihak pada penguasa dan juga aparat untuk turut campur dalam wilayah masyarakat (publik). Kondisi itulah yang menyebabkan selalunya aparat melakukan kekerasan di lapangan terhadap wartawan saat terjadi demo.

Hemat kita dari berbagai kasus yang timbul selama ini, selain peraturan perundangan yang represif, hal lain yang mendistorsi kebebasan pers selalu datang dari kalangan birokrat dan antek-anteknya. Biasanya, pejabat yang merasa punya power mencoba mengintervensi pers jika dirinya dalam bahaya. Sang pejabat tidak segan-segan membayar orang-orang suruhannya mendatangi wartawan, redktur sampai pemimpin Redaksi.

Kalau kelompok masyarakat mlakukan main hakim sendiri, hal itu masih bisa dimaklumi karena merekan mungkin tidak tahu mekanisme dalam penggunaan hak jawab yang sudah diatur dalam Undang- undang pers, tetapi terkadang kebebasan pers itu malahan dizalimi oleh kalangan pers itu sendiri karena kedekatannya dengan narasumber atau objek beita. Yang ini lebih ironi.

Kesimpulan
Kebebasan pers bisa berjalan dengan baik jika semua pihak menyadari betapa mulia dan urgen fungsinya yang diemban media massa-insan pers. Pers yang baik akan menerapkan manajemen profesional dalam menjalankan fungsinya dengan penuh tanggungjawab. Selalu kritis terhadap keadaan,selalu berpihak pada rakyat, terus meningkatkan kemampuannya dalam reporting maupun editing.

Pers yang baik akam merasa bersalah jika harus berpihak kepada penguasa, apalagi menjadi alat/corong pengasa untuk mendiskreditkan seseorang ata kelompok. Keberpihakan pers hanya pada kebenaran.

Pers yang profesional akan selalu menjaga jarak dengan para elit kekuasaan karena cenderung korupsi, arogan, semena-mena. Sekaitan dengan itu pers yang menjalankan fungsi kontrol harus tegas menolak dijadikan mitra karena khawatir terkontaminasi dengan segala bentuk rayuan dan fasilitas. Sebab fungsi pers mengkritik, sementara penguasa alergi di kritik.

Harus diakui dan hendaknya pers menyadari bahwa masyarakat berharap banyak pada pers. Jangan sampai mereka kecewa, maka itu sejalan dengan semakin membaiknya kebebasan pers dewasa ini seharusnya kondisi masayarakat, bangsa, dan negara semakin baik. Kalau kehidupan rakyat semakin buruk, sementara korupsinya semakin parah, itu sebuah ironi, dan pers ikut bertnggungjawab.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s