Home

Oleh: Azrin Maridha

Wk. Plh. Pemred/Penanggung Jawab Hr. SIB Medan   

Pada hakikatnya, pasca era reformasi ini tidak banyak yang dapat dibaggakan atas kebebasan pers di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara, baik melihat realitas  yang dialami lembaga-lembaga penerbitan pers dengan mengacu pada UU No 40 tahun 1999 tentang Pers, maupun jika realitas tingkat kebebasan pers sekarang dibandingkan dengan pada masa sebelum reformasi alias di zaman Orde Baru. Kebebasan tersebut sesungguhnya sama-sama semu, hanya berbeda suasana dan berlainan sebab-sebab dan pihak-pihak penekannya.Pada zaman Orde Baru, jika kita membaca UU mengenai Pers (terakkhir UU No 21 tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers), hakikat kebebasan pers ada di sana, yaitu dengan syarat “kebebasan yang bertanggung jawab”.

Dengan istilah ini dapat diartikan bahwa para pekerja pers bebas menulis atau menyiarkan berita apa saja, asalkan kebenaran isinya dapat dipertanggungjawabkan. Setiap berita tidak boleh menimbulkan keguncangan di masyarakat, merugikan kepentingan umum dan menghambat pembangunan. Syarat-syarat itu secara implisit termaktup dalam kode etik jurnalistik — saat itu yang berlaku adalah Kode Etik PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) — sebagai pedoman dan penuntun bagi wartawan Indonesia dalam membuat berita. Kode Etik PWI ini sejatinya bersifat internal organisasi wartawan, yang oleh Menteri Penerangan ditetapkan sebagai kode etik jurnalistik yang berlaku secara nasional (vide SK Menpen RI No 48/Kep/Menpen/1975).

Dengan demikian, kode etik itu menjadi milik rakyat dan dapat dipakai rakyat untuk “mengintervensi” kehidupan pers.Terutama bagi Pemerintah, selain kode etik, juga memiliki senjata andalan bernama SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) yang tertuang dalam Permenpen No. 01/1984 tentang SIUPP. Di dalamnya diatur rambu-rambu yang pada saatnya dapat dijadikan “ranjau-ranjau” menjerat penerbitan pers untuk memberangusnya. Kehidupan pers yang sebenarnya telah cukup bebas berdasar UU No. 21/1982 kemudian menjadi semu dan “terkungkung” , pembreidelan yang tidak dikenal dalam UU No. 21 justru menjadi kekuatan paling dahsyat yang diatur dalam Permenpen yang mengatur dengan bentuk pencabutan SIUPP sebagai sanksi atas sejumlah pelanggaranAkibat-akibat aturan itu, pers Indonesia menjadi “takut” pada kekuasaan pemerintah melalui tangan Departemen Penerangan serta lembaga-lembaga otoritas keamanan, apalagi “perintah” untuk tidak menyiarkan sesuatu berita dapat dilakukan oleh pihak-pihak di atas hanya dengan melalui telepon — pada masa itu “lembaga telepon” menjadi terkenal — dan berbagai “kesalahan” bisa saja dijadikan alasan untuk melakukan pencabutan SIUPP (dan penerbitan pers itu mati selamanya).

Namun demikian, pers Indonesia nyaris bebas dari kekerasan bersumber dari masyarakat, baik berupa serangan fisik maupun tekanan atau ancaman non-fisik. Kalau toh terjadi satu-dua kekerasan fisik dari masyarakat terhadap pers, hal itu dilakukan oleh kelompok yang memang dengan sengaja melakukan kekerasan karena merasa sangat terganggu kepentingannya (contoh: satu penyerangan sekelompok orang terhadap kantor SKM Persada di Medan). Dengan begitu, pers merasa lebih nyaman dan aman dalam menyusun berita yang tidak berkaitan dengan kepentingan langsung pemerintah atau lembaga-lembaga otoritas keamanan.

Pada era reformasi ini, dengan UU tentang Pers yang baru (UU No. 40/1999), kemerdekaan pers juga dijamin dan mendapat perlindungan hukum. Namun jika dibandingkan dengan kehidupan pers di zaman Orde Baru, apa yang terjadi ialah  keadaan seolah-olah berbalik: dari kesemuan karena pers dibawah “kontrol” kekuasaan menjadi dibawah “kontrol” masyarakat. Sekarang ini, pers nyaris sama sekali tidak khawatir menghadapi tekanan pemerintah atau otoritas keamanan atas setiap berita yang disiarkannya, namun sangat cemas menghadapi sikap masyarakat yang sangat responsif-agresif.

Setiap berita selalu disimak dengan “njelimet” oleh masyarakat terutama objek pemberitaan, dan sedikit saja dirasakan tidak menyenangkan kemudian dengan mudah mengambil langkah-langkah “balasan” baik dengan memanfaatkan UU No. 40/1999 ataupun bentuk lain.Masyarakat sekarang dengan leluasa mengirimkan bantahan, koreksi — yang kadang kala justru lebih panjang-lebar dari berita yang dibantah atau dikoreksi itu sendiri — atau langsung menggugat ke pengadilan, atas berita yang mereka anggap telah merugikannya. Bahkan pihak masyarakat (baca: objek berita) dengan gampang memvonis sesuatu berita pers sebagai melanggar kode etik — padahal yang berhak untuk itu adalah Dewan Pers.

Semua itu dengan mengaku berlandas  pada UU No. 40/1999, yang memang dalam beberapa hal terasa sangat longgar dan “lemir”.Ironisnya, perlindungan hukum dan ketentuan-ketentuan (pasal-pasal) yang lebih menjadi “pengaman” bagi wartawan dalam UU No. 40/1999 itu sangat jarang — atau bahkan mungkin belum pernah sama sekali –dipakai oleh pihak penegak hukum untuk melindungi profesi wartawan. Indikasinya, pada era reformasi inilah paling banyak terjadi kekerasan fisik — maupun non fisik — dilakukan berbagai pihak terhadap wartawan, tetapi kasusnya selalu “lenyap” begitu saja atau sekiranyapun sampai ke pengadilan maka yang digunakan bukan pasal-pasal dalam UU No. 40 tahun 1999 tentang pers, melainkan UU umum.

Begitu pula sebaliknya, tuntutan atau gugatan terhadap lembaga atau pekerja pers — meskipun jelas-jelas menyangkut delik pers — yang digunakan pihak penegak hukum juga kerap bukan UU tentang Pers, tetapi UU umum (KUHPidana atau KUHPerdata). 

PENGALAMAN EMPIRIK

Salah satu contoh kekerasan terhadap pers dapat kami sampaikan di sini, yaitu pengalaman di lembaga penerbitan pers kami sendiri, yiatu Hr. Sinar Indonesia Baru (SIB). Pada satu tengah malam, tepatnya saat memasuki dinihari Kamis 22 Juli 2004, Kantor Hr. SIB di Jalan Brigjen Katamso No. 66 C-D secara tiba-tiba diserang sekelompok orang. Mereka menggunakan bermacam senjata yang sulit terdeteksi, tetapi jelas termasuk senjata api. Mereka merusak berbagai bagian dan peralatan kantor, termasuk menembakkan senjata api, menganiaya sejumlah petugas Satpam dan karyawan.Serangan tersebut sangat diduga — dan kelak juga diakui oleh para terdakwa di pengadilan — bermula dari ketidaksenangan mereka atau pengendali mereka pada pemberitaan Hr. SIB, khususnya pemberitaan mengenai perjudian.

Sejak beberapa waktu sebelum kejadian itu memang, Hr. SIB memberitakan adanya surat perintah Kapolri kepada seluruh Polda dan jajarannya agar memberantas perjudian. Sebagai pers yang menyuarakan kebenaran, menegakkan keadilan, mendorong pelaksanaan hukum secara lurus serta menyalurkan aspirasi masyarakat, maka berita tersebut berlanjut dengan tanggapan berbagai komponen masyarakat baik dari ormas keagamaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatn maupun OKP yang intinya mendukung perintah Kapolri tersebut. Dan diduga, karena kegetolan Hr. SIB memberitakan upaya pemberantasan judi itulah ada kelompok yang merasa terganggu kepentingannya, kemudian melakukan kekerasan sebagai bentuk intimidasi atau ancaman dengan tujuan agar Hr. SIB menghentikan pemberitaan soal judi tersebut.

Pengusutan atas kasus tersebut memang dilakukan oleh aparat penegak hukum, sejumlah orang akhirnya dihadapkan ke meja hijau Pengadilan Negeri Medan, namun yang digunakan untuk mendakwanya adalah pasal-pasal dalam KUHPidana, dan hukuman yang kemudian dijatuhkan — setidaknya bagi kami di Hr. SIB yang mengalami kekerasan dan tekanan itu – terasa sungguh sangat ringan. Vonnis majelis hakim — khususnya bagi kami yang menjadi pihak korban — sangat tidak setimpal dibanding kejahatan yang khususnya ingin memberangus kebebasan pers Hr. SIB, tetapi bisa berdampak secara umum tekanan dan ancaman terhadap kekebasan pers nasional.

Padahal apa yang dilakukan sekelompok orang jahat tersebut kepada Hr. SIB bukanlah kriminal biasa, seperti sekelompok orang menganiaya tukang parkir karena tidak senang dipungut uang parkir. Sebab, motivasi kekerasan itu adalah niat dan tujuan untuk  menghambat bahkan menghalangi kemerdekaan pers, sebagai mana diatur dalam Pasal 4 UU No. 40/1999. Logikanya, karena perbuatan jahat itu dilakukan khusus kepada pers dan disebabkan oleh ketidaksenangan atas sesuatu pemberitaan maka masalahnya menjadi lingkup kasus pers, yang acuannyapun harus UU yang dibuat khusus tentang Pers yaitu UU No. 40/1999.

Jadi seharusnya pihak penegak hukum bisa mengenakan pidana terhadap para pelaku perusakan kantor SIB berdasarkan pasal 18 UU No. 40/199 (Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Bisa saja, jika UU tentang Pers pun yang digunakan, para terdakwa dijatuhi hukuman yang sama “ringannya”, namun paling tidak penerapan hukum itu telah dengan menghargai keberadaan, kemerdekaan dan eksistensi pers. Secara profesional menempatkan pelaku kejahatan pada aturan hukum yang sesuai dengan bentuk dan motivasi perbuatan/kejahatannya.

Dan pada kenyataannya, dari pengalaman empiris kami, kekerasan dan intimasi serta ancaman atas kemerdekaan pers ini bukan saja kami alami dalam bentuk serangan fisik, tetapi banyak juga berupa serangan nonfisik, seperti telepon dari perorangan yang menyatakan terganggu atas pemberitaan SIB seraya mengancam agar mencabut atau meralat dan tidak memberitakan masalah yang sama lagi, dan sebagainya.

Pengintimidasi seperti itu kerap menggunakan kode etik dan UU tentang Pers sebagai alasan bertindak, tetapi ia tidak mau menempuh prosedur keberatan seperti yang juga telah diatur dalam UU tentang Pers dan peraturan Dewan Pers lainnya. Artinya, mereka ingin menempuh jalan pintas secara cepat dengan melakukan tekanan, padahal apa yang mereka sebut tidak benar dalam sesuatu pemberitaan itu, belum tentu memang tidak benar. Bisa saja hanya sikap ngototnya untuk membela diri, tetapi karena pada dasarnya berita tersebut memang benar maka yang bersangkutan tidak berani menempuh prosedur formal seperti misalnya mengirim bantahan.Intimidasi bentuk lainnya ialah melalui somasi dengan ancaman akan menggugat ke Pengadilan, atas sesuatu berita jika tidak dapat mengklarifikasi atau meralatnya, yang berkesesuaian dengan kepentingannya.

Bentuk ini terasa lebih “lembut”, tetapi pada dasarnya sama saja, sebab tentu setiap berita punya dasar pembenarnya dan biasanya masing-masing punya data sendiri-sendiri hingga masing-masing  merasa benar sehingga tidak mudah diralat begitu saja, kecuali pihak objek berita menyusun hak jawabnya. Karenanya, cara somasi itu juga terasa sebagai intimidasi, tekanan untuk menghentikan sesuatu pemberitaan secara cepat.Sementara itu, penyikapan pihak penegak hukum terhadap kasus-kasus delik pers yang dialami oleh lembaga-lembaga penerbitan, juga sama.

Para awak pers selalu dijerat dengan UU umum (KUHPidana atau KUHPerdata), kendati sudah ada UU tentang Pers yang mengatur sanksi terhadap perusahaan pers yang melanggar delik pers –seperti diatur dalam UU No. 40 tentang Pers, pasal 18 ayat (2) dan ayat (3). Dengan demikian, para awak pers rentan mendapat vonis pidana penjara dan tahanan badan, kendati seharusnya tidak demikian jika UU tentang Pers yang digunakan karena yang dihukum adalah perusahaan pers bersangkutan dan bentuknya adalah pidana denda.

Dari uraian-uraian serba singkat di atas, sebenarnya dapat dirasakan betapa kemerdekaan dan kebebasan pers Indonesia di era reformasi ini khususnya di Sumatera Utara tetap saja masih semu. Di satu sisi awak pers dan sebagian masyarakat berkomitmen menegakkan serta menjunjung tinggi kemerdekaan dan kebebasan pers, namun di lain sisi masih ada pihak-pihak dan sebagian masyarakat tidak menghargai bahkan bersifat anti. Sedangkan awak pers sendiri tidak mampu menghadapi tekanan dan ancaman, sehingga kerap harus tunduk pada kemauan pihak yang tidak sejalan dengan amanah UU tentang Pers.

Dalam kondisi demikian, kriminalisasi terhadap pers semakin mudah dan rentan dilakukan, sementara pihak pers hanya bisa berteriak dan menjerit meminta agar terhadap kasus delik pers harus diterapkan UU Pers, namun tidak mampu mengujudkannya sebab penerapannya dilakukan (tetap) oleh tangan-tangan kekuasaan. Pada akhirnya, kemerdekaan dan kebebasan pers hanya ada di pujuk lidah, sebagai pemanis kata dan penghibur diri dari berbagai kecemasan, tetapi tidak terlaksana secara realita.

Boleh jadi, salah satu sebab semua itu juga tidak terlepas bersumber dari lingkungan internal dunia pers sendiri, yang tidak pernah bersatu padu menyikapi permasalahan yang dihadapi, karena masing-masing juga agaknya tidak terlepas dari kepentingan-kepentingan sempit tersendiri. Oleh sebab itu, kesetiakawanan pers adalah satu sikap yang perlu dipupuk dan ditumbuh-suburkan, sembari sekaligus menggalang kesamaan sikap dan persepsi dengan pihak-pihak di luar pers yang berpengaruh dalam penerapan sistem hukum seperti Pemerintah, DPR, MPR serta pihak-pihak otoritas keamanan dan lembaga-lembaga penegak hukum lainnya.

Sungguh aneh, jika awak pers dikriminalisasikan, padahal motivasi kinerja pers adalah untuk memberikan informasi berdasarkan fakta dan data (kebenaran), mendidik untuk mencerdaskan masyarakat, memberi hiburan kepada pembaca serta melakukan kontrol sosial terhadap apa saja yang menyimpang. Artinya, insan pers tak ubah ibarat para pendekar pembela kebenaran sehingga atas setiap kesalahan atau kesilafan dalam kasus delik pers tentulah tidak memiliki motivasi dengan senngaja berbuat kriminal. Tetapi, mengapa atas kasus-kasus delik pers para insan pers justru lebih sering dikriminalisasikan?

(Disajikan pada Temu Editor Media Cetak, Festival Kebebasan Pers & Kebebasan Berekspresi yang diselenggarakan KIPPAS – ISAI – Radio MARA FM – LSPS – LeSPI – Elsim, di Hotel Garuda Plaza Medan Tgl 13-14 Juni 2005,  mewakili Ketua Dewan Redaksi Hr. SIB)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s