Home

 Oleh: Erwinsyah — Redaktur Pelaksana Hr Medan Bisnis 

MEREFLEKSI kebebasan pers di Sumatera Utara tentunya tidak mungkin dilakukan tanpa menarik benang merah sejarah kemenangan demokrasi melawan tirani penguasa orde baru dalam peristiwa “Revolusi Mei 1998”. Karena momentum bersejarah inilah yang membangkitkan prospek perjuangan memperoleh kebebasan pers di negeri yang selama 32 tahun dibelenggu oleh hegemoni penguasa, sekalipun sumber inspirasi perjuangan menuju kebebasan pers sudah terbangun dalam tataran diskusi-diskusi “bawah tanah”  dan penguatan simpul jaring beberapa tahun sebelum tumbangnya rezim orde baru.

Hanya setahun setelah itu, aktivis-aktivis pers berhasil “menyadarkan” pemerintah untuk melahirkan produk baru UU Pers yang menjamin kebebasan pers, menggantikan produk usang UU Pokok Pers No 21/1982 dan Peraturan Menteri Penerangan No 1/1984 yang sangat refresif dan menjadi algojo pemberedelan media massa. Pengesahan UU No 40/1999 seperti sebuah proklamasi kemerdekaan pers. Setiap orang bisa menyelenggarakan industri pers tanpa memerlukan SIUPP dan tidak lagi mencemaskan pemberangusan media seperti lazim terjadi pada rezim Soeharto dan Soekarno terhadap media yang nakal, pembangkang atau mengganggu “stabilitas nasional”.

Di Sumatera Utara,  “pandawa lima”—sebutan untuk lima media mainstream di Medan— yang berpuluh tahun berbagi pasar pembaca tradisional (pembaca atas dasar hubungan emosi yang dibangun dari rasa etnisitas dan agama), seperti Waspada, Analisa, SIB, Mimbar Umum dan Medan Pos, harus menerima realita berbagi pasar dengan pemain-pemain baru dalam persuratkabaran, yang jumlahnya sontak meningkat empat kali lipat, meski kemudian timbul tenggelam oleh seleksi alam.

Yang lebih takjub, euforia kebebasan pers begitu mewarnai content media. Isu-isu demokratisasi, seperti hak-hak politik, hak-hak hukum, hak azasi manusia, penggusuran paksa, penyerobotan tanah, pencemaran lingkungan, korupsi, kolusi, nepotisme dan militerisme yang dulu merupakan isu-isu yang hanya dikonsumsi secara terbatas oleh para aktivis NGO (LSM) dan mahasiswa, tiba-tiba begitu lugas dan tajam mengisi halaman-halaman surat kabar. Pers di Sumatera Utara bahkan tanpa beban dan leluasa ketika memberitakan baku tembak antara prajurit Linud 100 dengan aparat Brimob Polda Sumatera Utara di Binjai, sesuatu yang dulunya sangat tabu dan berisiko tinggi untuk diberitakan.

Tapi runtuhnya hegemoni penguasa rupanya tidak serta merta menjawab kegelisahan pers terhadap kebebasan informasi. Hegemoni penguasa hanyalah salah satu dari banyak sumber kegelisahan yang membelenggu kebebasan pers. Kegelisahan atas kriminalisasi pers lewat ranjau-ranjau dalam KUHP, kegalauan dalam menyikapi kepentingan pemilik modal, kerisauan atas intimidasi dan kekerasan terhadap pers, bahkan kegelisahan atas kebebasan pers itu sendiri adalah pergulatan batin yang sehari-hari menggumuli nurani insan pers, termasuk di Sumatera Utara. Itu berarti, 4 bagian lagi dari 5 organ anatomi kebebasan pers masih belum utuh dan terkurung dalam penjara kegelisahan.

Tugas kitalah, para insan pers dan publik, untuk berjuang bersama-sama membebaskan dan menyatukan “anatomi tubuh” kebebasan pers yang masih tercerai berai.Di luar itu, yang menjadi duri dalam kebebasaan pers adalah  birokrasi informasi dan diskriminasi informasi. Birokrasi informasi di Sumatera Utara sering terjadi dalam menggali informasi di lingkungan pemerintahan/birokrat seperti di tingkat kepala dinas yang harus melalui “izin” atau perantaraan humas kantor pemko/pemkab atau di lingkungan kepolisian di mana Kapolsek dan Kapolres “tidak dizinkan” melakukan wawancara khusus dengani wartawan tanpa sepengetahuan humas Polda.

Sedangkan diskriminasi informasi sering terjadi dalam konferensi pers atau even-even penting, di mana jumlah media peliput dibatasi. Hal ini terjadi karena adanya tradisi memberikan imbalan atau penyediaan fasilitas kepada wartawan, sehingga bila anggaran untuk pers tidak memadai, media yang meliput pun dibatasi. Akibatnya, wartawan lain yang bermaksud mendapatkan informasi terhalang oleh protokoler, karena hanya wartawan terdaftarlah yang diizinkan memasuki lokasi acara.  

Sumbang Pemikiran 

  1. Dalam menyikapi kegelisahan atas kriminalisasi pers, saya sependapat bahwa kriminalisasi pers (pidana penjara) yang memperlakukan jurnalis—dalam konteks profesionalisme pekerjaannya—layaknya bandit-bandit pencuri, pembunuh dan koruptor, harus segera dihapuskan. Pers harus memiliki peradilan khusus dengan hakim-hakim yang khusus dan aturan khusus (lex specialis) pula, yakni UU Pers. Karena itu, kalau dianggap belum lengkap dan sempurna, maka amandemen UU No 4/1999 harus segera dilakukan.

Mengapa harus lex specialis? Karena pers memiliki fungsi kontrol sosial, sehingga tugasnya dalam mencari dan mengungkapkan informasi demi memenuhi hak publik untuk mendapatkan informasi yang benar, sangat berisiko tinggi. Pers, misalnya, tidak bisa disamakan dengan personal yang dituduh melakukan fitnah dan pencemaran nama baik. Apa yang dilakukan individu adalah perbuatan tercela yang dilakukan untuk kepuasan pribadi. Sedangkan pers bila tergelincir dalam kasus fitnah dan pencemaran nama baik adalah dalam kerangka kontrol sosial yang melekat dalam fungsi pekerjaanya.

Sebagai seorang muslim, sandaran (sanad) saya dalam menyikapi persoalan ini adalah Al Quran dan Hadis Rasullullah saw, yang menyerukan umatnya agar menjalankan amar ma’ruf nahi munkar (mengajak berbuat kebaikan dan mencegah kebatilan). Saya berpendapat bahwa tugas jurnalistik adalah tugas amar ma’ruf nahi munkar, seperti halnya tugas yang diberikan Rasulullah kepada “jurnalis” Mu`adz bin Jabal,  orang kepercayaannya yang cakap berkomunikasi, yang diutus untuk menyampaikan risalah dari Rasullullah kepada penduduk Yaman. Lantas bagaimana menyikapi hukuman terhadap jurnalis yang menyebarkan berita bohong atau fitnah? Saya cenderung menarik penilaian secara proporsional.

Dalam iklim pers yang bebas, saya melihat penyebaran informasi yang bersifat fitnah bisa terjadi secara sengaja dan tidak disengaja. Fitnah yang disegaja dalam pemberitaan adalah tuduhan yang  tidak sedikitpun disertai alat bukti yang menguatkan. Hal itu bisa terjadi karena sama sekali tidak mengindahkan profesionalisme jurnalistik dan etika pemberitaan. Karena itu, kasus semacam ini bisa dikatakan bukan pekerjaan jurnalistik, dan pelakunya sesungguhnya tidak melakukan tugas jurnalistik. Sebab pekerjaan jurnalistik adalah pekerjaan yang bertanggungjawab.

Tanpa hati nurani dan tangung jawab moral, muncullah media yang sekadar memenuhi kepentingan politik, ambisi pribadi, atau kepentingan komersial, sehingga melahirkan jurnalisme anarki, jurnalisme kuning, jurnalisme provokatif, jurnalisme sensasional. Apa hukuman bagi fitnah yang disengaja atau tanpa disertai pembuktian? Saya  mengambil qiyas (persamaan hukum dalam suatu kasus) dengan merujuk pada Surah An-Nur ayat 4, di mana fitnah yang tidak disertai bukti bisa dikenakan hukuman cambuk. Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) dengan delapan puluh kali sebatan…” (Surah An-Nur ayat 4).

Fitnah tidak disengaja adalah penyebaran informasi dengan niat membongkar kemungkaran/kebatilan (kejahatan), namun kurang lengkap alat bukti pendukung kebenaran informasinya. Contohnya kelemahan data dan dokumen sebagai alat bukti dalam reportase investigasi. Sedangkan kaidah-kaidah profesionalisme jurnalistik dan etika pemberitaan sudah ditaati.Jurnalis yang melakukan kegiatan reportase investigasi bisa tergelincir pada delik pers seperti ini sebagai bagian dari risiko pekerjaannya melakukan kontrol sosial. Karena fungsi kontrol moral itu melekat dalam pekerjaannya, maka tidaklah sepatutnya ia divonis sengaja melakukan fitnah.

Karena itu, bila seorang jurnalis tergelincir menyampaikan informasi yang kurang pembuktiannya (meski boleh jadi faktanya benar), namun kaidah-kaidah etika profesionalisme telah dijalankan, maka ini bisa dimanaknai sebagai fitnah tidak disengaja.  Untuk pelanggaran hukum yang tidak disengaja, saya menarik qiyas atas hukuman bagi pembunuhan yang tidak disengaja. Dalam Islam, ada hukuman kewajiban membayar diyat (denda) atas pembunuhan yang tidak disengaja (QS. an-Nisa; 92-92).  

Mengapa membandingkan fitnah dengan pembunuhan? Dalam perkara fitnah, Islam memang dengan tegas tidak membenarkan pelanggaran kehormatan terhadap sesama manusia, bahkan Allah dalam firman-Nya menyebutkan fitnah lebih besar dosanya dari pembunuhan (QS al-Baqarah:217). Dengan qiyas bahwa fitnah itu lebih besar dosanya dari pembunuhan atau setidak-tidaknya disamakan dengan membunuh, maka hukum diyat-lah yang pantas diberlakukan untuk hukuman fitnah tidak disengaja. Apakah tafsiran saya ini benar, Wallahu ‘Alam. Ini hanyalah sebuah diskursus yang masih terbuka untuk diperdebatkan. Kebenaran sejati hanya milik Allah yang Maha  Benar dan Maha Mengetahui. Subhanallah.

Atas dasar itu saya menyimpulkan, untuk pemberitaan yang tidak sengaja terjerumus dalam fitnah, maka ketentuan pidana denda/diyat (pasal 18) terhadap perusahan pers yang melanggar ketentuan pasal 5 UU Pers No 40/1999 sudah relatif memenuhi rasa keadilan yang proporsional.

Sanksi denda berupa materi adalah keadilan yang proporsional untuk kesalahan pers  dalam menjalankan fungsi kontrol sosial. Kita patut meniru hasil keputusan pengadilan antara jaringan TV ABC vs Food Lion pada tahun 1997, di mana pengadilan memutuskan TV ABC selaku pihak tergugat divonis bersalah dan harus membayar denda US$ 315.000.

Jadi bukan denda penjara. Sedangkan fitnah yang disengaja, yakni menyebarkan informasi bohong dan sama sekali mengabaikan etika profesionalisme jurnalistik, diperlukan pasal dalam UU Pers yang hukumannya lebih berat dari sekadar denda.Menyangkut delik penyebar kebencian (haatzaai artikelen), menggangu ketertiban umum, delik penghinaan terhadap kepala negara, dan delik terhadap kekuasaan negara dalam KUHP harus dihapuskan, sebab merupakan pasal yang cederung politis dan refresif terhadap kemerdekaan pers.

Delik semacam ini bisa diselesaikan dengan cara win-win solution melalui mekanisme Dewan Pers atau aksi boikot terhadap media bersangkutan. Kalau pun harus melalui mekanisme pengadilan, bukan dengan pidana penjara.

2. Dalam menyikapi kegelisahan atas intervensi kepentingan pemilik modal, saya menyarankan agar dalam amandeman UU Pers No 40/1999 nantinya, pada Bab IV tentang Perusahaan pers, perlu ditambahkan pasal yang melarang pemilik modal melakukan intervensi dalam penentuan berita dan menyerahkan sepenuhnya kepada lembaga redaksional (dewan redaksi).

3) Terhadap kegelisahan atas intimidasi dan kekerasan terhadap pers, UU No 40/1999 sebenarnya sudah mengakomodirnya. Kegelisahan terjadi justru karena penegakan hukumnya tidak berjalan. Karena hukum tidak ditegakkan, kegelisahan muncul memenjarakan kebebasan pers.

4) Tidak tegaknya supremasi hukum juga menyebabkan munculnya kegelisahan atas kebebasan pers itu sendiri. Padahal sudah jelas-jelas pers berkewajiban menyajikan berita yang menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah (pasal 4:1) dan bahkan dikenakan pidana denda (pasal 18:2). Namun selalu saja muncul pers yang menyuguhkan berita/gambar seputar dada dan darah secara vulgar. Persoalannya lagi-lagi dalam penegakan hukum. 

Jurnalisme Hati Nurani

Karena itu, ketika penegakan hukum tidak memuaskan, maka dalam kasus intimidasi dan kekerasan serta kebebasan pers yang menggelisahkan publik, perlu dilembagakan komisi penyelidik kekerasan pers terhadap publik dan kekerasan publik terhadap pers, yang diwadahi secara bersama-sama oleh Dewan Pers dan Polri. Sebagai kesimpulan, kebebasan bukanlah untuk kebebasan itu sendiri, melainkan kebebasan untuk kebaikan dan keselamatan semua umat, yakni kekebasan yang di dalamnya terdapat rasa tanggung jawab moral.

Jadi pers yang bebas adalah pers yang memiliki hati nurani.Jurnalisme hati nurani yang disertai dengan penegakan hukum yang menggunakan nurani hanya bisa terbangun dengan melakukan perubahan dari diri sendiri, mulai dari hal yang terkecil dan mulai saat ini!

(Disampaikan dalam Temu Editor Media Cetak, Festival, Kebebasan Pers & Kebebasan Berekspresi, 13-14 Juni 2005)     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s