Home

Riset Berita Isu Kampanye dan Janji Tujuh Parpol Peraih Suara Terbesar di Sumatera Utara di harian Sinar Indonesia Baru, Waspada, Analisa dan Sumut Pos 

Oleh: Pemilianna Pardede dan J. Anto  

“Bagi para politisi, pers tentu sangat menggairahkan,”ujar William J. Small. Sebab, pers bagi para politisi itu ibarat cermin di pagi hari, dimana ia bisa melihat diri sendiri. (Bimo Nugroho dkk.,:1999). Sepanjang masa kampanye pemilu legislatif 2004, tidak hanya para politisi yang setiap pagi menengok cermin, tapi juga para jurnalis, editor dan pemilik media pers. Bahkan termasuk pembaca, (agen) pengiklan dan agen koran. Hiruk-pikuk kampanye pada  Maret – April 2004 lalu, telah membuat sibuk para politii dan media pers. Bagi para politisi dan partai politik, inilah kesempatan untuk meraih simpati rakyat atau calon pemilih. Sedang bagi media pers, berita politik dari kegiatan kampanye adalah peluang untuk mendongkrak oplah surat kabar mereka. Selain menuai panen iklan politik, baik yang resmi maupun yang tidak resmi.

Terlepas dari berbagai kepentingan yang menunggangi para politisi dan media pers, bagi publik sendiri, liputan-liputan kampanye para politisi parpol akan menambah informasi mereka terhadap kapasitas dan kelayakan politisi dan parpol yang akan diberi mandat politik oleh mereka. Dengan bahasa lain, berita-berita kampanye akan diperlakukan sebagai bahan evaluasi politik bagi calon pemilih. Sudah tentu, ini mengandaikan bahwa publik merupakan khalayak yang aktif melakukan penilaian terhadap informasi media. Bukan khalayak pasif, yang menerima begitu saja informasi media tanpa sikap kritis. Tak terkecuali terhadap berita-berita kampanye parpol pada Pemilu 2004. Namun riset ini tidak hendak mengukur respon publik terhadap berita kampanye parpol.

Riset ini hanya hendak mengidentifikasi tema-tema kampanye parpol, sejauh yang dimuat di media pers, dan membadingkan dengan visi dan misi parpol yang dipublikasi secara luas. Ada rasionalitas kenapa riset tersebut perlu dilakukan. Riset ini juga hendak menilai, sejauhmana berita-berita kampanye yang diproduksi media pers ikut mengasah akal sehat publik. Sebagaimana diketahui, hasil-hasil Pemilu 2004 akan menjadi taruhan besar bagi bangsa Indonesia yang tengah meniti menuju kehidupan yang demokratis. Harapan besar ditaruh di pundak parpol, khususnya parpol pemenang pemilu. Hal ini berkaitan dengan peran politik parpol dalam menciptakan kehidupan yang demokratis. Bagi pemerintah, partai politik dapat memberikan dukungan yang stabil yang memungkinkan pemerintah melakukan programnya. Sedangkan bagi para pemilih partai politik seharusnya dapat memfokuskan pilihan-pilihan mereka dalam kebijakan dan program (Beetham dan Boyle sebagaimana dikutip S. Yunanto: 2003).

Persoalannya pada setiap penyelenggaraan pemilu, apalagi pemilu 2004 diikuti 24 partai politik, para politisi dan jurkam parpol kerap menabur “angin sorga” kepada rakyat sebagai calon pemilih. Tujuannya semata agar rakyat memberikan dukungan mereka terhadap parpol bersangkutan waktu hari pencoblosan tiba. Karenanya pada masa-masa kampanye, parpol berlomba-lomba untuk memikat hati rakyat dengan menawarkan berbagai program. Dari yang sederhana sampai yang muluk-muluk. Dari yang rasional sampai yang tidak rasional.Ibarat toserba, “semua daftar jenis makanan tersedia komplit”. Apakah jenis-jenis makanan tersebut nantinya akan sampai ke rakyat atau tidak, bukan soal. Yang soal adalah daftar makanan itu diharapkan dapat membuat “tergiur lidah”  rakyat! Tidak heran jika muncul seloroh di masyarakat. Bagi rakyat pemilu memang hanya soal mencoblos tanda gambar parpol dan nama caleg yang bisa selesai dalam hitungan menit. Namun penderitaan rakyat bisa muncul dalam hitungan tahun. Sedang bagi parpol, pemilu adalah masa-masa melelahkan selama 21 hari, namun nikmatnya dapat dirasakan selama lima tahun!           

Oleh karena itu, sekali lagi, riset ini bertujuan untuk mengetahui apa saja tema-tema kampanye parpol selama masa kampanye. Selain itu, riset ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi janji-jani parpol. Parpol di sini yang dimaksud adalah tujuh parpol peraih suara terbesar di Sumatera Utara. Mereka yaitu: Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sosial (PKS), Partai Damai Sejahtera (PDS), dan Partai Demokrat (PD). 

Data utama penelitian diperoleh dari berita-berita kampanye ketujuh parpol yang dimuat pada  surat kabar Sinar Indonesia Baru, Analisa, Waspada dan Sumut Pos. Unit analisis adalah item berita langsung (straight news). Keempat koran tersebut dipilih secara purposive, karena dianggap sebagai koran utama yang terbit di Medan serta memiliki representativitas penerbitan media cetak di Sumatera Utara. Sampel item berita diambil secara purposive, yakni seluruh edisi yang terbit selama kampanye berlangsung, yakni edisi 11 Maret  – 2 April 2004. Adapun item berita yang dianalisis adalah seluruh berita kampanye ketujuh parpol di daerah Medan dan Sumatera Utara yang dimuat dihalaman utama dan halaman khusus pemilu pada masing-masing surat kabar tersebut.

Dengan teknik pengambilan sampel tersebut diperoleh 360 berita. Rinciannya sebagai berikut: Sinar Indonesia Baru memuat 163 item berita,  Analisa 96  item berita, Waspada 58 item berita dan Sumut Pos 43 item berita. Dari  360 item berita kampanye tersebut, 113 diantaranya adalah berita kampanye partai Golkar,  61 item berita kampanye Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, 21 item berita  Partai Demokrat, 58 berita Partai Persatuan Pembangunan, 35 berita Partai Keadilan Sejahtera, 15 item berita Partai Damai Sejahtera dan 57 item berita Partai Amanat Nasional.  

Surat Kabar

P Golkar PDIP PD PPP PKS PDS PAN Jumlah

Temuan Umum: Ekonomi Dilirik, Partisipasi Politik Perempuan Marjinal

Ada  sebanyak 15 tema kampanye yang diusung oleh ketujuh parpol, yaitu ekonomi, penegakan hukum, pendidikan, pemberantasan KKN, lingkungan hidup, HAM, masalah pluralisme, keamanan, moralitas, pentingnya NKRI, kesehatan, otonomi daerah, good governance, politisi busuk, militer, dan partisipasi politik perempuan. Ke-15 tema kampanye itu dijadikan bahan jualan parpol dalam rangka merayu para calon pemilih. Dari tabel tampak bahwa ke-15 tema kampanye tersebut telah dijajakan sebanyak 462 di depan para calon pemilih yang berbeda di Sumatera Utara.

Selain 15 tema besar, ketujuh parpol dalam kesempatan kampanyenya beberapa kali  menampilkan tema kampanye yang tidak jelas (tidak dapat dikategorikan ke dalam 15 tema besar yang sudah ada). Tema tidak jelas muncul cukup dominan yaitu 45 kali dimana Partai Golkar menyumbang 10 (6%), PDIP 5 item berita (12%), Partai Demokrat 3 item berita (9%), PPP 7 item berita (8%), PKS 5 item berita (12%), PDS 3 item berita (19%) dan PAN 12 item berita (13%). Tema kampanye yang paling sering disuarakan oleh parpol adalah tentang masalah ekonomi (186 item berita atau 40,26%). Ada berbagai dimensi ekonomi yang menjadi tema ekonomi ketujuh parpol, yaitu kesejahteraan masyarakat marjinal/kelas bawah (petani, nelayan, buruh), utang (terhadap) luar negri, mengatasi pengangguran atau menyediakan lapangan kerja, membangun ekonomi kerakyatan, menurunkan harga kebutuhan pokok, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tema pendidikan juga mendapatkan perhatian yang cukup besar oleh para juru kampanye parpol (79 item berita atau 15,55%). Tema dominan lainnya adalah pemberantasan KKN. Isu  ini juga  merupakan salah satu menu favorit yang ditampilkan para juru kampanye. Terbukti ke tujuh parpol dalam kampanyenya  bersama-sama mengusung isu ini.  

Pembangunan ekonomi adalah isu yang paling sering diangkat oleh PG dan PDI-P dibanding 5 partai politik lainnya. Frekuensi PG untuk mengangkat isu ekonomi tergolong paling sering, yaitu sebanyak 81 kali (43,54%), kemudian disusul PDIP sebanyak 44 kali (23,65%). Isu ekonomi yang dijual PG adalah melalui pidato-pidato penuh retorika yang menjanjikan akan memperjuangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat marjinal atau masyarakat kelas bawah seperti kaum petani, nelayan dan buruh. Sedangkan PDIP menekankan pada upaya-upaya melanjutkan program pembangunan ekonomi yang ada, dan khususnya berjanji akan memperjuangkan pelunasan hutang luar negeri. PAN juga tergolong sering menjual isu ekonomi dalam kampanye mereka (27 kali atau 14,51)           

Riset yang dilakukan Ridep menunjukkan bahwa PG, PDIP dan PAN memang memprioritaskan isu pembangunan ekonomi sebagai  salah satu jualan mereka. Dalam penilaian   Ridep, hanya ada 4 parpol yang memiliki sikap dan program ekonomi secara terperinci dan memiliki rencana aksi ada isu ekonomi. Satu parpol lainnya adalah PKB (Adriana Elisabeth: 2003), namun karena PKB tidak meraih suara terbesar di Sumater Utara, maka data-data tentang tema kampanye PKB tidak bisa diperoleh.           

Empat parpol lainnya, tergolong tidak terlalu sering menjual isu ekonomi. Berturut-turut adalah PPP (20 kali atau 10,74%), PD (8 kali atau 4,30%), PKS (5 kali atau 2,68%) danPDS (1 kali atau 0,53%).   

Selain isu ekonomi, isu pendidikan juga paling sering dijadikan isu kampanye oleh ketujuh parpol tersebut. Isu pendididikan meliputi masalah seperti program wajib belajar 12 tahun, peningkatan mutu pendidikan, biaya pendidikan gratis, pembangunan gedung sekolah, pemberian beasiswa, pendirian taman bacaan, revisi UU Sisdiknas dan kesejahteraan guru. Partai yang paling banyak mengangkat tema pendidikan adalah PG, yaitu sebanyak 29 kali atau 36,70%, disusul PPP, sebanyak 23 kali atau 29,11%, PAN, 14 kali atau 17,72%, PDIP, 8 kali atau 10,12%, PKS 3 kali atau 3,79% dan PD 2 kali atau 2,53%.Satu-satu parpol yang tidak pernah mengangkat isu pendidikan dalam kampanye-kampanye mereka di Sumatera Utara adalah PDS.Tema lain yang banyak diangkat oleh ketujuh parpol adalah tentang pemberantasan KKN. Partai paling banyak menjual tema ini adalah PAN (15 kali atau 24,59%) dan PKS (13 kali atau 21,31%). Lima parpol lainnya tidak terlalu sering mengangkat isu-isu pemberantasan KKN. PG misalnya hanya pernah mengangkatnya sebanyak 8 kali atau 13,11%, kalah sering dengan PDIP dan PPP yang mengangkat isu tersebut sebanyak 11 kali atau 18,83%.              

Partisipasi Politik perempuan hanya diangkat oleh PD, itu pun tergolong sangat minim, hanya sebanyak 3 kali saja, PAN dan PKS dan PP 1 kali, sedangkan PG, PDIP dan PD sama sekali tidak pernah menyinggung isu tersebut sama sekali. Jika dibandingkan dengan hasil riset Ridep, nampak bahwa PDIP tergolong tidak konsisten dengan pilihan isu mereka. Hasil riset Ridep menunjukkan bahwa hanya PDIP dan PKB yang dipandang sebagai parpol yang memiliki sikap dan program secara terperinci dan memilki rencana aksi terhadap isu pemberdayaan perempuan.Namun sejauh teridentifikasi dari 61 item berita kampanye yang diteliti, tidak ada satu item berita pun yang  mengangkat isu partisipasi perempuan. 

Janji-janji Partai Politik

Dalam setiap hajatan kampanye, rakyat seringkali “dihujani” janji-janji politik dari parpol peserta pemilu. Ibarat pedagang yang tengah memikat calon pembeli, para jurkam dan caleg berlomba-lomba menarik perhatian rakyat dengan menjanjikan beberapa hal. Walau terkadang janji politik tersebut tidak rasional, bahkan terkadang hanya untuk mengambil hati calon pemilih.Janji politik yang teridentifikasi dalam pemberitaan keempat surat kabar yang diteliti, diindikasikan dengan adanya ucapan jurkam seperti “jika partai kami menang dalam pemilu mendatang maka…”, “kami akan …….. apabila kelak menang”, “jika nanti partai ini berkuasa maka…”, atau “kami akan melakukan ….. bila menang pada pemilu 2004”. Dari 360 item berita yang diriset, dengan menggunakan indikator di atas, ditemukan ada sebanyak 142 item berita yang memuat janji-janji politik.  

PG: Dari Ekonomi Kerakyatan sampai Pembentukan Propinsi Taput 

Secara statistik, jumlah masyarakat dari golongan ekonomi lemah seperti petani, nelayan dan buruh, tergolong cukup besar. Realita marjinalitas kelompok ini, tampaknya disadari betul oleh para jurukam. Bukan untuk menggerakan mereka membuat dompet peduli atau membuat program santunan ekonomi. Tapi justru marjinalitas ekonomi tersebut dijadikan salah satu komoditas kampanye. Isu kelangkaan pupuk dan rendahnya harga jual komoditas pertanian yang berimbas pada pendapatan petani, rendahnya kesejahteraan masyarakat nelayan dan lain-lain, dijadikan daya pikat para jurkam PG. Janji-janji yang berhubungan dengan perbaikan nasib kelompok masyarakat ini mendapat porsi 13%, dan  menempati urutan pertama janji-jani politik yang ditebar PG.Sejalan dengan itu, janji untuk membangun dan melaksanakan ekonomi kerakyatan juga mendapat perhatian yang lumayan besar dari Golkar (12%). Meski para jurkam PG tidak pernah memaparkan seperti apa konsep ekonomi kerakyatan yang dimaksud. Yang penting ada embel-embel kata rakyat.Isu ekonomi memang selalu dianggap sebagai senjata yang ampuh untuk mendapatkan perhatian. PG sebagaimana teridentifikasi dari berita-berita yang mengandung muatan janji politik, memunculkan janji perbaikan ekonomi sebanyak 27 kali (52%). Di tengah situasi krisis ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, janji-janji tersebut ibarat awan hitam pada musim kemarau, pertanda akan datangnya hujan. Masalah ekonomi lain yang dijanjikan oleh PG antara lain perbaikan sandang pangan dan pengadaan BBM (yang di Sumatera Utara memang sering langka), mengatasi pengangguran dengan menciptakan lanpangan pekerjaan, membangun saran perhubungan, sampai peningkatan gaji guru, TNI dan Polri.     

Janji-janji perbaikan dan perubahan pada sektor pendidikan juga digelontorkan para jurkam PG. Keberadaan anak-anak putus sekolah karena ketidakmampuan orangtua membiaya sekolah mereka juga mencuat. Termasuk rendahnya subsidi pendidikan dan gugatan terhadap bangunan sekolah yang ambruk di sejumlah daerah. PG  berjanji kepada konstituennya apabila menang dalam pemilu 2004, maka angggaran pendidikan akan dinaikkan menjadi 20% dari APBN. Janji seperti ini muncul sebanyak 3 kali (6%) dari 52 janji yang diucapkan para jurkam PG. Sekaitan dengan soal pendidikan, seorang jurkam PG juga berjanji akan menggartiskan biaya pendidikan.

Contohnya kutipan teks berita berikut ini: “Apabilan Golkar menang di Pemilu 2004, SPP atau uang sekolah mulai dari tingkat SD hingga SMU gratis…” ( (SIB, 18/3/04) Janji lain yang dijual para jurkam PG adalah soal rasa aman yang kini sudah hilang di tengah masyarakat (6 kali atau 12%).

Para jurkam PG membandingkan kondisi sekarang dengan masa lalu, di mana pada saat PG berkuasa tidak pernah terjadi kerusuhan, seperti orde sekarang ini.  Janji menyangkut otonomi daerah yang di sampaikan juru kampanye Golkar juga menarik untuk dicermati. Diantaranya soal pembentukan Propinsi Tapanuli dan Tanah Karo. Hal ini diungkapkan ketika PG berkampanye di sana. Mengenai pembentukan propinsi Tapanuli (Utara) sendiri, sebenarnya sudah lama dijanjikan. Bahkan pada saat PG masih berkuasa.  

PDIP: Recall Caleg Yang Tidak Aspiratif

Berbeda dengan PG yang banyak menabur janji-janji, PDIP teridentifikasi dalam pemberitaan hanya 10 kali menyampaikan janji dari 61 item berita kampanye mereka di Sumatera Utara. Salah satu jurkam PDIP yang menarik adalah tentang rencana pembangunan terusan yang menghubungkan Pulau Sumatera dan Jawa, dan jembatan yang menghubungkan Jawa dengan Bali. 

Lihat kutipan teks berikut: “PDIP juga berjanji, jika menang dalam pemilu nanti, pemerintahannya akan membuka trusan yang menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera. Membangun jembatan yang bakal menjembatani masyarakat Pulau Jawa dan Bali….” (Analisa, 30/3/04).

Janji lain yang diungkapkan juru kampanye adalah melakukan recall terhadap anggota legislatif dari PDIP yang terpilih jika nantinya tidak peduli dengan aspirasi rakyat (20%). PDIP juga berjanji jika nanti menang akan menciptakan pemerintahan yang bersih dari KKN (20%). Selain itu juru kampanye saat melakukan kampanye di Sibolga juga sempat menjanjikan soal KTP gratis. Di samping janji-janji lain yang juga dilakukan oleh partai lain walau itu kedengarannya sangat klise tapi dinilai masih cukup ampuh untuk mempengaruhi publik yakni membela rakyat kecil dan memperjuangkan aspirasi rakyat (20%). 

PD: Mengurangi Pengangguran

Dalam 21 berita kampanye yang diteliti, juru kampanye Partai Demokrat mengucapkan janji sebanyak 9 kali. Janji yang menyangkut masalah ekonomi adalah bagaimana memberdayakan pengangguran, tidak ada lagi rakyat miskin, meningkatkan manajemen perkebunan serta memberi memberi modal usaha bagi petani. Lihat kutipan teks berikut berikut: “Jika Partai Demokrat menang, maka akan meningkatkan manajemen perkebunan sehingga produktifitas hasil perkebunan itu mampu untuk menyejahterakan rakyat. Begitu juga dengan pertanian, dengan memberikan modal (investasi), maka kehidupan rakyat petani dan nelayan akan bertambah baik.” (Analisa, 23/3/04). Janji lain yang ditekankan PD jika mereka adalah menjadi kota Medan sebagai kota metropolitan. Hanya saja seperti diketahui, salah satu masalah yang cukup sulit untuk diatasi oleh pemerintah kota Medan selama ini adalah masalah anak jalanan. Oleh karena itu untuk menjadikan kota Medan menjadi kota metropolitan, PD berjanji untuk memprioritaskan masalah anak jalanan ini. Mengenai janji di bidang HAM, PD berjanji akan memperjuangkan hak-hak perempuan.  

PPP: Bangun Kabupaten Baru!

Beberapa hal yang dijanjikan oleh juru kampanye PPP antara lain menyangkut masalah ekonomi 9 kali, pendidikan 7 kali, hukum dan pemberantasan KKN 4 kali dan lainnya 7 kali. Janji-janji yang berhubungan dengan ekonomi antara lain akan memberdayakan SDM, mengatasi pengangguran, meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat kecil, membangun perkonomian rakyat dengan kredit murah dan mudah bagi pengusaha kecil dan menengah, menyelesaikan hutang luar negeri, memperjuangkan kepentingan petani, mengangkat harkat dan martabat nelayan, serta kenaikan gaji bagi TNI dan polisi. Jika dicermati beberapa janji yang disampaikan juru kampanye PPP ini cukup konkret seperti kredit murah maupun kenaikan gaji TNI/Polri.

Namun lebih banyak yang abstrak, seperti bagaimana caranya memberdayakan SDM, mengatasi pengangguran, meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat kecil serta memperjuangkan kepentingan petani dan nelayan.Untuk masalah pendidikan PPP berjanji untuk membebaskan uang sekolah (3 kali), anggaran untuk pendidikan akan diberikan 20% dari APBD (1 kali), dan meningkatkan mutu pendidikan (3 kali. Sebagai partai yang mengklaim sebagai partai yang mengaspirasikan kepentingan umat Islam, jrkam PPP juga berjanji jika kelak menang maka akan mengangkat kembali nilai dan moral agama (3 kali). Menurut mereka saat ini nilai dan moral agama sudah jauh ditinggalkan. Janji untuk memberantas KKN juga urung diucapkan para juru kampanye. Hal ini setidaknya dijanjikan sebanyak 3 kali dari 58 kali pemuatan berita kampanye PPP di 4 media yang diteliti.Sama seperti PG, ketika berkampanye di Batu Bara juru kampanye PPP juga sempat berjanji untuk membentuk Kabupaten Batubara. Seperti yang diketahui, saat ini Batubara masih berstatus kecamatan.

Lihat kutipan teks berikut ini: “……….. bila PPP menang, maka Kabupaten Batubara akan terwujud….” (SIB, 27/3/04) Janji lain yang diungkapkan jika PPP menang pemilu 2004 adalah perombakan total kabinet, perjuangan terhadap aspirasi perempuan serta akan melakukan recall terhadap anggota legislatif yang tidak perduli terhadap rakyat. 

PKS: Pemberantasan KKN dan Maksiat

Masalah KKN cukup mendapat perhatian dari PKS. Dalam 8 berita (dari 35 berita yang diteliti) yang memuat tentang janji yang diungkapkan para juru kampanye PKS soal pemberantasan KKN muncul sebanyak 2 kali. Begitu juga soal NKRI ( muncul 2 kali). Para jurkam PKS juga menjanjikan komitmen mereka untuk mempertahankan NKRI. Dalam hal ini istilah yang digunakan adalah bahwa jika PKS menang “tidak satu pulau pun pindah ke tangan pihak lain” karena jika mereka berhasil sebagai pemenang dalam pemilu 2004, mereka berjanji akan “menjaga keutuhan nusantara”.      

Janji untuk memberantas judi dan maksiat, penjualan wanita muda juga sempat terucap, masing-masing 1 kali. Selain itu ada pula janji untuk mensejahterakan masyarakat dan menciptakan pemerintahan yang santun. Lihat kutipan teks berita berikut: “….jika PKS menang, segala bentuk judi, maksiat akan diberantas habis dan menolak    korupsi serta menindaktegas para koruptor…..” 

PDS: Mengutamakan Hati Nurani 

Janji-janji para juru kampanye PDS terkesan tidak konkret dan mengambang. Meski tak banyak mengumbar janji, hanya 27% dari total berita yang diriset, tapi karena janji yang diucapkan para jurkam terdengar klise, memberi kesan seolah-olah PDS tidak percaya diri atau seperti tidak punya konsep yang jelas. Barangkali hal ini disebabkan karena PDS partai baru. Sehingga para kadernya belum punya pengalaman berkampanye seperti jurkam partai lainnya. Adapun hal-hal yang dijanjikan adalah akan “memimpin dengan hati nurani yang bersih”, akan selalu “teguh memperjuangkan kebenaran”, akan “membangun bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar” dan yang terakhir akan “membawa penguasa ke arah kedamaian dan kesejahteraan”.

PAN: Pemberantasan KKN

Janji-janji yang terungkap dalam berita kampanye PAN antara lain janji yang berhubungan dengan masalah ekonomi dan hukum masing-masing 9 kali, pendidikan 5 kali dan yang menyangkut lain-lain 9 kali.Menyangkut masalah ekonomi, janji yang disampaikan para juru kampanye PAN terkesan abstrak. Mereka hanya menyebut jika PAN menang maka akan memperjuangkan kesejahteraan rakyat, melakukan perubahan terhadap hidup rakyat, memperjuangkan rakyat agar dapat menikmati pembangunan serta akan melakukan perbaikan ekonomi. Janji untuk memberantas korupsi cukup sering diungkapkan para jurkam PAN. Paling tidak hal ini diungkapkan sebanyak 6 kali. Bahkan tak hanya berjanji untuk membasmi korupsi atau memberantas dan mengkikis habis KKN, sempat pula terlontar janji bahwa jika PAN menang maka pejabat yang korup akan digantung. Anggota dewan yang ketahuan korupsi juga akan direcall. Soal hukuman gantung ini tentu menarik. Namun soal benar tidaknya ini bakal dilaksanakan tentu belum bisa dipastikan. Karena setiap proses hukum terutama yang berkaitan dengan kasus korupsi di negara ini selalu dipengaruhi oleh masalah politik. Selain soal KKN, jurkan PAN juga berjanji akan melakukan reformasi hukum.Sama seperti janjinya di bidang ekonomi, janji yang menyangkut masalah pendidikan juga terkesan sangat luas. Para juru kampanye itu hanya menyebutkan akan meningkatkan pendidikan, melakukan perbaikan pendidikan, serta berusaha untuk menciptakan sarjana yang berkualitas tanpa ada program konkret seperti apa yang akan dilakukan nanti. 

Lihat kutipan teks berita berikut: “Jika PAN menang akan berjuang mengubah nasib rakyat dan mengatasi segala kesulitan yang sedang dihadapi sehingga rakyat dapat menikmati pendidikan secara memadai, kesehatan secara layak, dan mampu mencukupi kebutuhan hidupanya.” (Analisa, 23/3/04) 

Kecenderungan Pemberitaan   

Media pers memiliki potensi untuk bersikap partisan terhadap partai politik peserta pemilu. Sudah tentu sikap partisan tak sesuai dengan hakikat pers yang diidealkan sebagai ruang publik yang netral. Memang banyak pihak yang pesimis dengan prinsip objektivitas pers, bahkan ada yang menganggapnya sebagai hal yang utopis. Argumennya karena mulai dari perencanaan isi liputan, penentuan angle, pemilihan narasumber, pemilihan judul berita, pemilihan foto sampai penempatan letak berita, pers sudah menentukan dengan perspektif tertentu.Aktivitas jurnalisme memang tidak sekedar memindahkan realitas sosiologis menjadi realitas media. Aktivitas jurnalisme, lewat cara pandang jurnalis terhadap peristiwa, berperan mendefinisikan bagaimana realitas seharusnya dipahami oleh publik. Dengan demikian, sikap partisan juga bisa terbangun dari kalangan jurnalis sendiri, termasuk dari pada editor serta pemodal atau pemilik perusahaan pers.

Umumnya ada empat bentuk keberpihakan yang mungkin dilakukan oleh pers ketika memberitakan Pemilu 2004. Pertama, visi dan misi kebijakan redaksional akan menjadi cetak biru ideologi partai yang didukungnya. Kedua, pilihan fakta sosial sebagai bahan pemberitaan akan bertumpu pada fakta yang dianggap menguntungkan pers. Ketiga, dalam memilih dan menonjolkan narasumber berita, pers akan melakukan proses seleksi sehingga narasumber berita yang mendukung orientasi politik media bersangkutanlah yang akan dipilih. Keempat, pilihan angle pihak yang dibela selalu menjadi subjek, sementara lawan politiknya sekadar sebagai pelengkap pemberitaan.Cara lain untuk mengidentifikasi keberpihakan media pers adalah dengan menghitung frekuensi pemberitaan sebuah parpol. Seberapa sering parpol tersebut diberitakan, dan bagaimana komposisi kemunculannya jika dibandingkan parpol lain. Indikator kemunculan kemudian dihubungkan dengan figur pemilik surat kabar bersangkutan. Misalnya meneliti sejauhmana ada indikasi kepentingan pemilik atau anggota keluarga pemilik surat kabar terhadap  parpol bersangkutan.

Dari hasil riset terlihat bahwa Waspada, Analisa dan Sumut Pos mempunyai kecenderungan untuk memberikan kesempatan yang sama kepada ketujuh parpol untuk diliput. Hal ini dapat dilihat dari jumlah liputan pada setiap parpol tidak berbeda jauh walaupun dalam liputan Waspada dan Sumut Pos, PAN dan PPP mendapat porsi yang lebih besar dibanding empat parpol lainnya. Tapi kalau dilihat secara keseluruhan, jumlah liputan terhadap tujuh parpol tidak berbeda jauh sehingga ini tidak dapat disebut sebagai keberpihakan Waspada kepada PAN dan PPP.Berbeda dengan tiga surat kabar lainnya, Sinar Indonesia Baru jelas menunjukkan keberpihakannya kepada PG. Dari 163 berita  kampanyenya, 72 berita (44,17%) adalah berita  kampanye PG. Ini menunjukkan bahwa hampir 50%  berita yang dimuat SIB adalah berita kampanye Golkar. Keberpihakan SIB terhadap PG mempunyai korelasi dengan orientasi politik Ketua Dewan Redaksi sekaligus anak pemilik Sinar Indonesia Baru, Chandra Panggabean, yang menjadi caleg PG untuk calon DPRD Sumut. 

Kesimpulan

Dalam konteks pengembangan nilai-nilai demokrasi, media pers memiliki peranan yang strategis dalam mengasah akal sehat masyarakat. Walau terjadi banyak perdebatan tentang dampak pemberitaan media pers terhadap masyarakat, namun sejumlah pakar komunikasi mempercayai bahwa media pers bisa membentuk opini dan memperkuat keyakinan seseorang atau masyarakat. Pemberitaan media pers bisa menjadi faktor penguat atas keyakinan-keyakinan atau nilai-nilai yang dianut seseorang atau masyarakat. Khususnya dalam mempengaruhi soal pilihan politik dalam pemilu.Hasil studi yang dilakukan McCombs dan Shawv menemukan adanya korelasi sangat kuat antara pemeringkatan isu yang dibuat media dengan pemeringkatan isu oleh para pemilih, atau adanya sensitivitas media terhadap perhatian para pemilih (Jurnal Komunikasi:1999).

Dalam konteks penyelenggaraan Pemilu 2004, pers bisa berperan untuk melakukan pendidikan politik kepada publik. Lewat berbagai informasi yang menjabarkan secara kritis visi, misi dan program-program politik partai politik peserta pemilu, publik diharapkan dapat mengapreasiasi program-program politik partai politik. Sekaligus dapat melakukan pilihan-pilihan politik yang rasional ketika publik menggunakan hak politiknya.Namun hasil riset menunjukkan bahwa sepanjang masa kampanye parpol di Sumatera Utara, Sinar Indonesia Baru, Waspada, Analisa dan Sumut Pos, lebih berperan sebagai saluran kepentingan parpol. Keempat surat kabar tersebut tidak melakukan peran untuk mengkritisi isu-isu kampanye parpol, walau isu yang dijual terkadang tidak rasional. Misalnya isu penghapusan biaya pendidikan atau kampanye sekolah gratis.

Ketika media pers hanya sekadar menjadi saluran kepentingan parpol, maka pers tak lagi memerankan diri sebagai  moulder of reality.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s