Home

Oleh: Victorawan M Sophiaan
Pemimpin Redaksi Riau Mandiri, Pekanbaru, Riau

WACANA. Pada dasarnya baik UUD’45 maupun Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia menjamin kebebasan berbicara, menyatakan pendapat dan berekspresi. Namun pelaksanaan keduanya di Indonesia, mengalami pasang surut dengan segala dampak positif dan negatifnya.
Berakhirnya rezim represif Orde Baru yang melahirkan Era Reformasi awalnya menimbulkan banyak harapan bagi masyarakat mulai dari kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memilih pilihan yang mereka yakini, kebebasan berusaha, transparasi, hingga keadilan. Dengan dijamin hak-hak azasi manusia dan warganegara dengan segala konskwensinya, persoalan penindasan, ketidak adilan, KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) yang subur dalam dilingkungan pemerintah represif akan hilang.

Semasa rezim Orde Baru maupun rezim sebelumnya (Demokrasi Terpimpin) kebebasan yang diberikan kepada masyarakat terbatas. Kepentingan rezim lebih diutamakan dengan mengatasnamakan stabilitas. Pers yang salah satu fungsi adalah melakukan kontrol sosial , dihalangi menjalankan fungsi tersebut. Demikian pula halangan juga terjadi manakala hendak mendapatkan informasi secara benar apabila berhadapan dengan kepentingan tertentu dalam mempertahankan kekuasaannya.

Bagi wartawan yang menjalankan tugas pada masa-masa itu, terbiasa dengan pembatasan-pembatasan yang diberlakukan. Bahkan bagi media yang kristis menerima telpon dari instansi keamanan, atau staf pejabat penting untuk tidak menurunkan suatu berita menjadi hal yang biasa.

Dilihat secara negatif, kegiatan untuk terpaksa menerima kerjasama yang diminta, tentu berdampak buruk bagi perkembangan system politik dan kemasyarakatan yang demokratis. Tetapi sebagai manusia Indonesia yang terpengaruh oleh budaya daerah yang selalu berpikir positif dengan ungkapan “masih untung”, semasa rezim represif berkuasa para wartawan umumnya lebih mendalami dan menghayati kode etik jurnalistik. Pengendalian diri dengan mengedepankan tanggungjawab terhadap pengaruh kepada masyarakat dan profesionalisme rasanya lebih berkembang dibandingkan di era kebebasan tanpa batas. Untuk menyampaikan kritik atas ketidak benaran yang terjadi dibutuhkan kreativitas, sehingga kadang-kadang pelaksanaan fungsi kontrol sosial begitu tersamar sehingga dalam membaca atau mendengarkan kritik tersebut dibutuhkan kreativitas untuk membayangkan apa yang tengah terjadi.

Barangkali pada masa itu seorang pelawak lebih mampu menyampaikan kritik secara langsung dihadapan publik tanpa teguran atau kemarahan dari pihak yang dikritik, karena kritik yang disampaikan dibungkus lelucon yang membuat orang tertawa. Tidak terpikirkan apakah yang ditertawakan merupakan suatu yang ironis. Sementara bagi seorang jurnalis untuk menyampaikan fakta secara gamblang (apa adanya) terhadap sesuatu yang diyakini mengancam rasa keadilan masyarakat, menjadi sesuatu yang membutuhkan nyali dan kesiapan untuk menghadap berbagai risiko yang bisa mengancam pekerjaan bahkan nyawa.
Adalah hal yang wajar setiap kekuasan ingin tetap dipertahankan hingga batas-batas yang membolehkan. Yang tidak wajar apabila kekuasaan tersebut dipertahankan dengan cara-cara yang tidak betul seperti melakukan KKN, melakukan penindasan, menutup-nutupi perbuatan yang melanggar hukum.

Mengatasanamakan kepentingan umum, masyarakat, dan negara, seperangkat aturan dibuat, baik dalam bentuk peraturan pemerintah, kebijaksanaan maupun Undang-Undang yang bisa membatasi kebebasan berpendapat dan menyampaikan pendapat, sekalipun jika merujuk ke aturan yang lebih tinggi seperti UUD’45 menjadi inskonstitusional (Pasal 28 UUD’45 menjamin kebebasan berbicara dan mengemukan pendapat).

Sejarah mencatat banyak kasus delik pers diselesaikan pengadilan dengan mempergunakan pasal-pasal hukum pidana (KUHP) yang seharusnya tidak wajar diterapkan. Lebih celaka lagi model KUHP yang banyak mengadopsi sistem hukum kolonial Hindia Belanda yang sudah tidak realistis bukannya digantikan, tetapi makin diperketat dari masa kemasa oleh para pembuat UU maupun pelaksana. Sebagai contoh RUU KUHP yang tengah disiapkan akan lebih banyak mengancam dibandingkan KUHP yang masih berlaku. Menurut sejumlah kalangan yang memperhatikan persoalan hukum, utamanya yang berkaitan dengan pers, seperti organisasi kewartawanan AJI dan PWI, RUU KUHP memiliki 49 pasal yang bisa mengancam kerja profesi wartawan. Padahal pada KUHP yang masih berlaku saat ini hanya ada 37 pasal yang bisa menjerat wartawan.

Inilah realitas yang terjadi. Bagi kita insan pers aturan yang mengancam kerja profesi tentu tidak bisa diterima. Sudah pasti kita lebih menginginkan agar dalam perkara delik pers digunakan Lex Spesialis (hukum khusus) yang sesungguhnya sudah kita miliki yaitu UU Pers (UU No 40/1999).

Tetapi para pemegang kekuasaan dan pembuat UU, sekalipun di era reformasi yang seharusnya mengedepankan pelaksanaan HAM yang dijamin oleh konstitusi, tetap menganggap perlu membuat aturan yang bisa mengendalikan pers yang dianggap masih perlu dikendalikan dan belum cukup dewasa mengatur dirinya sendiri. Seharusnya jika dianggap masih terjadi kekurangan aturan yang bisa melindungi masyarakat dalam UU Pers tersebut, UU inilah yang disempurnakan bukan mengenakan pasal-pasal kriminal dalam KUHP.

Bagaimana kebebasan pers di daerah yang jauh dari pusat kekuasaan ? Jika menyangkut daerah seperti Pekanbaru dan Riau keseluruhan, jawabannya kurang lebih sama dengan sejumlah daerah di Indonesia. Pameo yang selama ini kita terima, bahwa semakin jauh dari pusat kekuasaan maka aturan dan hukum juga semakin mudah diinterpretasikan oleh pemegang kekuasaan (bukan hanya kekuasaan politik/keamanan/pemerintah, tetapi kekuasaan bidang lain ) , kira-kira juga masih berlaku dengan segala bentuk yang tentu berbeda dari waktu sebelumnya. Terlebih-lebih di masa euforia otonomi daerah, penguasa daerah seolah-olah merasa super dan bisa berbuat apa saja.

Yang lebih menggelisahkan dalam profesi ini adalah ancaman yang bisa mengancam keselamatan jiwa kita seperti yang dialami oleh wartawan Bernas Udin. Premanisme atau cara-cara penyelesaian dengan tindak kekerasan dan pemerasan yang diberlakukan oleh sejumlah pihak yang tidak puas atas pemberitaan, kini tampak semakin mengejala.

Jika dalam perkara delik pers diberlakukan KUHP disebut sebagai kriminalisasi pers, maka cara-cara penyelesaian dengan melakukan kekerasan dan atau pemerasan atas ketidakpuasan pemberitaan maka kita sebut sebagai premanisme.

Tindakan premanisme adalah ancaman serius yang perlu mendapat perhatian dari kita maupun aparat keamanan. Sebab tindakan mereka yang melakukan cara-cara diluar hukum pada akhirnya akan mematikan kebebasan pers, terlebih-lebih jika kasus-kasus yang sudah terjadi tidak mampu diungkapkan, apalagi ditangkap dan diambil tindakan hukum. Kedepan akan semakin marak tindakan premanisme diberlakukan terhadap wartawan maupun institusi pers.
Sekalipun demikian jika diatas dikemukakan ancaman yang datang dari pihak luar, sesungguhnya yang lebih dasyat adalah ancaman yang datang dari dalam, yaitu ketidak profesionalan methode yang dilakukan oleh banyak jurnalis maupun lembaga tempat mereka bekerja. Bukan hanya pelanggaran atas kode etik jurnalistik saja yang dilakukan, banyak mereka yang menyebut diri sebagai wartawan sesungguhnya tidak memiliki ketrampilan sebagai seorang jurnalis.

Lebih celaka lagi tindakan premanisme juga dilakukan oleh sejumlah orang-orang yang berkedok dan bekerja sebagai jurnalis tetapi melakukan pemerasan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan materi. Cara-cara premanisme ini dalam beberapa kasus bukan lagi dilakukan oleh perorangan dalam pengertian oknum wartawan, tetapi menjadi kebijakan pimpinan dalam usaha penerbitan pers.

Kedepan tentunya kita tidak ingin kredibilitas institusi pers hancur karena ulah segelintir orang yang lebih mementingkan diri sendiri. Sama halnya kita tidak ingin kebebasan pers dibatasi oleh perangkat aturan yang bertujuan hanya untuk melanggengkan kekuasaan dan melindungi praktek-praktek menyimpang pemegang kekuasaan.

Jika persoalan krimanalisasi pers menjadi porsi pembicara lain, maka sebagai orang yang bekerja di daerah dan merasa prihatin atas situasi kemunduran profesionalisme, saya ingin membicarakan pentingnya persoalan profesionalisme yang saya percaya nantinya akan mendorong kebebasan pers kedepan akan lebih diapresiasi bukan hanya oleh masyarakat tetapi juga oleh pemegang kekuasaan.

Kasus Riau Mandiri
Seperti telah dikemukan pada paparan diatas, di Riau ancaman terhadap kebebasan pers datang dari luar dan dari dalam. Dari luar meliputi krimanalisasi pers dan premanisme, dan dari dalam meliputi kekurangan profesionalan jurnalis secara teknis maupun mental korupsi yang juga menghinggapi sejumlah pekerja pers.

Sekalipun perjudian merupakan kegiatan illegal diseluruh wilayah Republik Indonesia, bukan hal yang istimewa hampir disemua kota besar Indonesia berdiri fasilitas perjudian yang dikelola oleh sindikat perjudian. Demikian pula di Pekanbaru, bukan kabar bohong jika terdapat sejumlah rumah judi yang mendapat perlindungan oleh pihak keamanan dan pemegang kekuasaan.

Pada bulan Desember 2003, Harian Riau Mandiri menulis soal perjudian ini. Bagi kalangan pers bukan rahasia lagi jika sindikat judi yang beroperasi di Pekanbaru dan memiliki hubungan dengan raja judi di Jakarta, membayar bukan hanya aparat keamanan, dan sejumlah pejabat, tetapi juga memberi uang tutup mulut ke kalangan pers untuk tidak memberitakan kegiatan perjudian mereka. Jika secara langsung mereka tidak bisa membeli (memberi uang tutup mulut), maka dilakukan cara lain dengan memberi iklan dari perusahaan kedok yang legal.

Akibat dari berita ini dini hari pukul tiga pagi, 12 Desember 2003, kediaman Pimpinan Umum Riau Mandiri yang juga seorang pengusaha dan tokoh masyarakat Minang di Riau, dikejutkan dengan ledakan bom Molotov yang menghanguskan dua buah mobil yang diparkir di halaman rumahnya.
Aparat Kepolisian Pekanbaru hingga saat ini (telah berlangsung satu setengah tahun) tidak mampu mengungkapkan siapa pelakunya dan apa motivasinya. Tetapi bagi Riau Mandiri yang pada waktu menjelang peristiwa tersebut gencar memberitakan soal perjudian di Pekanbaru, yakin peristiwa pelemparan bom molotov tersebut terkait dengan pemberitaan perjudian.

Inilah salah satu bentuk premanisme yang mengancam kebebasan pers. Pada saat itu saya belum bertugas di Riau Mandiri, sehingga tidak mengetahui secara persis apakah memang ada keterkaitan antara pelemparan bom Molotov dengan pemberitaan perjudian.

Namun beberapa bulan lalu, Riau memiliki Kapolda baru Brigjen Pol S Damanhuri yang sebelumnya bertugas sebagai Wakapolda Sumsel. Ketika pertama kali berhadapan dengan pers Kapolda yang baru menyatakan akan berusaha mengungkap kasus-kasus yang belum terungkap, termasuk kasus yang terkait dengan soal perjudian (dengan menyebut nama raja judi Pekanbaru).

Keterangan yang diberikan oleh Kapolda dimuat oleh Riau Mandiri di halaman satu edisi keesokan harinya. Pada hari Koran diterbitkan bagian iklan Riau Mandiri mendapat ancaman dari salah satu klien tetap dengan kontrak jangka panjang, bahwa jika tetap mempersoalkan soal perjudian, maka mereka terpaksa membatalkan iklan produk elektronik yang mereka pasang.

Pernah pula terjadi Riau Mandiri memberitakan kasus illegal logging, yang antara lain kayu curian tersebut diangkut oleh kapal yang kemudian diketahui memiliki hubungan dengan petinggi Kepolisian di Riau. Akibat pemberitaan tersebut sejumlah truk yang dimiliki oleh pemilik Riau Mandiri (yang juga memiliki usaha transportasi) di tahan oleh aparat Kepolisian. Terjadilah pertukaran diam-diam dimana Riau Mandiri menghentikan pemberitaan soal kapal pengangkut illegal logging, sebagai ganti pelepasan truk-truk yang ditahan polisi.

Ketiga kasus diatas hanya sebagian contoh dari kegiatan premanisme yang mengancam kebebasan pers pada saat saya belum bertugas di Riau Mandiri.

Baru satu bulan berada di Pekanbaru, suatu siang saya mendapat telpon dari koresponden kami di Kabupaten Indragiri Hulu, yang bersangkutan melaporkan bahwa dirinya terancam. Ketika datang ke Pekanbaru keesokan harinya, koresponden kami menceritakan dia hampir menjadi korban tindak kekerasan Bupati untuk sebab yang tidak jelas. Menurutnya saat dia sedang makan di sebuah restoran di Pematang Reba, tiba-tiba Bupati yang juga hendak makan siang, menghampiri dengan marah-marah dan memperlihatkan tanda-tanda hendak menggunakan kekerasan fisik.Untung masih bisa dilerai oleh kolega yang menyertai Bupati. Sejak peristiwa tersebut, selama beberapa hari ada penelpon gelap yang mengeluarkan ancaman akan menghabisi koresponden kami.

Menurut koresponden kami tidak jelas pemberitaan yang mana yang membuat berang Bupati. Tetapi memang selama bertugas disana wartawan kami terkenal dengan pemberitaan yang mengkritisi pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu. Ancaman tersebut berhenti setelah adanya campur tangan Kapolda, dan juga PWI cabang Riau.

Namun demikian ancaman Bupati tidak menyurutkan sikap kritis wartawan kami, sebab saat ini yang bersangkutan kembali mempunyai kasus dengan seorang Camat yang mengadukan pencemaran nama baik. Akibatnya sudah dua kali wartawan kami dipanggil Kepolisian untuk diperiksa sebagai saksi (terakhir 6 Juni 2005).

Lain lagi yang menimpa wartawan kami di Dumai. Walikota Dumai tanpa menjelaskan sebab-sebab secara spesifik meminta kepada Riau Mandiri mengganti koresponden yang di tempatkan di Dumai. Beliau hanya menyatakan ketidak sukaannya kepada koresponden yang di tempatkan disana yang menurutnya bersikap tidak profesional.

Kebetulan pada saat yang sama Riau Mandiri berencana melakukan rolling sejumlah koresponden di daerah. Ketika pertukaran tempat tugas dilakukan, dan di Dumai ditempatkan koresponden baru, kurang lebih dua minggu lewat kembali sang Walikota menyatakan ketidak sukaannya terhadap koresponden kami yang baru. (Kemungkinan terkait dengan pemberitaan Walikota menonaktifkan sejumlah Lurah yang enggan memberi dukungan kepadanya dalam Pilkada 26 Juni ini).

Akibatnya untuk kepentingan Pilkada kembali kami harus menugaskan seorang wartawan khusus liputan Pilkada dan kegiatan Pemerintah Kota. Sedangkan koresponden yang tidak disukai oleh sang Walikota tetap kami tugaskan disana untuk pemberitaan lainnya.

Masih dalam tahun ini, sekitar bulan Januari – Febuari, kami menerima surat somasi dari seorang pengacara yang mempersoalkan pemberitaan keputusan pengadilan. Dalam pemberitaan yang dibuat oleh koresponden kami di Kabupaten Siak, dinyatakan ada empat orang pejabat pemerintah yang di vonis Pengadilan Negeri setempat dalam kasus korupsi. Namun setelah ditelusuri akibat surat somasi tadi, kami menemukan bahwa baru satu orang yang di vonis, sedangkan tiga lainnya bulan divonis.

Untuk klarifikasi saya meminta wartawan tersebut untuk datang ke Pekanbaru. Akhirnya dari penelusuran diketahui bahwa ketika membuat berita dia tidak menghadiri persidangan dan mendapatkan informasi dari sumber lain diluar pengadilan. Sedangkan redaktur daerah menyatakan tidak perlu melakukan konfermasi ulang karena menyangkut berita keputusan vonis hakim yang dalam pertimbangannya pasti akurat.

Bulan lalu, Riau Mandiri dan sejumlah media di Pekanbaru mendapat surat tuntutan permintaan maaf karena pemberitaan (foto dengan caption-nya) yang dianggap tidak melakukan konfermasi ketika memuat berita tersebut. Dalam foto dimuat Riau Mandiri digambarkan dan disebutkan dua truk pencampur semen ditangkap oleh Satpol PP karena dianggap mencecerkan semen di depan kantor Gubernur.

Setelah menanyakan kepada Redpel, Redaktur kota dan fotografer yang bersangkutan, kami merasa tidak melakukan kesalahan. Selain reporter kami memang ada dilapangan meliput, mereka mendapat informasi kejadian dan keterangan kejadian dari Satpol PP. Tetapi ternyata setelah diteliti ulang ada ketidak akuratan dimana dalam keterangan foto disebutkan kedua truk yang ditangkap dimiliki oleh satu perusahaan (perusahaan inilah yang protes), padahal kenyataannya tidak demikian. Dalam foto berwarna juga terlihat satu truk bercat merah dan lainnya hijau. Lebih celaka lagi ternyata Satpol PP salah tangkap bukan truk dari perusahaan tersebut (yang protes) yang mencecerkan semen.

Penutup
Paparan diatas hanya menyangkut sejumlah kasus yang saya ketahui secara langsung maupun dari cerita yang saya dapatkan. Tentu masih banyak kasus lain, baik yang dialami oleh Riau Mandiri maupun media lainnya di Riau. Tetapi intinya kurang lebih sama ada ancaman terhadap kebebasan pers yang datang dari luar institusi pers seperti pemerintah dan pihak lain yang tidak suka atas pemberitaan yang dibuat. Selain harus diakui pula ketidak atau kekurang profesionalan wartawan, bisa ikut mengancam bukan hanya institusi tempat wartawan tersebut bekerja, tapi juga institusi pers secara keseluruhan.

Dalam beberapa kesempatan ketika masih bertugas sebagai wartawan yunior yang bertugas di lapangan, utamanya yang berkaitan dengan liputan yang dihadiri oleh wartawan asing, saya menjumpai situasi yang aneh menurut kacamata saya. Begitu mudahnya wartawan asing mendapat akses dan informasi dari pejabat kita. Kadang-kadang malah dalam konfrensi internasional di Jakarta, kami para wartawan yunior sama sekali tidak dibolehkan hadir dalam ruangan tempat peristiwa terjadi. Kita hanya bisa menunggu konprensi pers atau siaran pers resmi. Sementara wartawan asing dan juga wartawan senior kita sudah mendapat lebih dulu bahkan lengkap dengan latar belakangnya.

Setelah waktu berjalan akhirnya saya menyadari kenapa mereka dipercaya, tidak lain karena mereka seorang jurnalis professional yang memegang teguh kode etik dan memiliki ketrampilan teknis jurnalis seperti bagaimana melakukan loby.

Dalam perjalanan karier saya juga memperhatikan seringkali para reporter yunior turun ke lapangan tanpa persiapan sama sekali, selain berbekal sebuah tape recorder atau buku catatan. Mereka seringkali tidak mengetahui isyu atau latar belakang suatu peristiwa yang akan ditanyakan. Ketika menghadapi nara sumber secara beramai-ramai tidak jelas siapa yang bertanya dan dalam konteks apa, akibatnya ketika menulis berita bisa terjadi salah kutip atau salah tafsir dan sebagainya.

Kurang lebih sekitar satu bulan saya berada di Pekanbaru, Konsul Jenderal Singapura di Pekanbaru mengundang saya makan siang dengan tujuan berkenalan. Ada beberapa kali konsul tersebut mengundang, hingga suatu ketika dia menyampaikan kepada saya bahwa selama ini dia seringkali menghadapi kecemasan apabila berbicara dengan seorang wartawan kita di daerah yang kurang mengetahui etika. Sebab dalam pengalamannya dia pernah menyampaikan informasi yang sifatnya of the record, ternyata dimuat dalam tulisan.

Jika kita ingin jujur banyak kasus ancaman terhadap kebebasan pers sesungguhnya berawal dari ketidak profesionalan kerja wartawan sendiri. Utamanya yang menyangkut akurasi.

Beberapa waktu lalu Jacob Oetama, Pemimpin Umum Harian Kompas, menyampaikan pentingnya untuk memiliki bukan lagi dua nara sumber berita (dari dua pihak yang berlawanan), tapi perlu sumber ketiga (yang dianggap netral). Dan kebijakan ini sudah diberlakukan di Harian Kompas.
Sementara ini dari pengamatan saya pribadi banyak wartawan kita di Riau masih menganggap hanya dengan satu nara sumber saja sudah cukup. Itupun seringkali tanpa pertimbangan apakah nara sumber yang dipilih cukup kridibel, tidak punya maksud-maksud tertentu. Konfermasi seringkali diabaikan karena dianggap hanya buang-buang waktu, atau sengaja tidak dilakukan dengan tujuan tertentu.

Kita tidak bisa mengelak manakala dilingkungan pers persoalan KKN menjadi gejala yang umum. Dari mulai soal amplop hingga pemberitaan yang sengaja dibuat dengan tujuan mendapat imbalan materi. Lebih celaka lagi apabila berita yang dibuat bertujuan untuk memeras pihak tertentu. Dilingkungan kami, secara bercanda berita seperti ini disebut sebagai berita target operasi, dan di waktu lalu menurut cerita yang saya dapatkan menjadi kebijaksanaan pimpinan.
Apakah saat ini target operasi sudah berhenti, karena saya bersikap tidak mentolerir, saya menjawab entahlah. Sebab dari desas-desus yang saya monitor ada sejumlah wartawan kami yang secara lebih halus masih melakukan dan tetap sulit dibuktikan.

Dari sisi perusahaan saat ini ada sejumlah pemerintah kabupaten/kota dan perusahaan besar menjalin kerjasama dalam bentuk langganan Koran dan iklan. Memang kerjasama tersebut tidak mensyaratkan tidak boleh ada pemberitaan yang kritis, tetapi dalam prakteknya ada bupati yang berani menelpon sekalipun dengan nada permintaan tolong untuk tidak memuat berita tertentu. Ada perusahaan yang menahan pembayaran Koran dan iklannya karena kami mengkritisi kebijaksanaannya yang salah.

Sengketa-sengketa seperti ini apabila tidak disikapi secara professional tentu pada akhirnya akan membuat pers kehilangan kedudukannya di masyarakat. Ketika penegak hukum dan perwakilan rakyat kehilangan kepercayaan dari masyarakat, maka masyarakat akan lari ke pers. Tapi apabila pers juga tidak lagi mendapat kepercayaan karena dianggap sama korupnya, yang akan kita temui hukum rimba yang kuat yang menang, yang lemah tertindas.

Seringkali ketika saya berbicara dari hati ke hati dengan kolega, para wartawan yang saya pimpin, saya menekankan bahwa loyalitas yang pertama selaku jurnalis adalah kepada profesi, baru pada urutan kedua kepada perusahaan dimana kita bekerja. Sebab saya percaya hanya dengan profesionalisme masyarakat bisa dilindungi dan perusahaan penerbitan bisa sehat. Logikanya sederhana suatu media yang dikelola secara tidak professional dan sering menyiarkan berita bohong, sudah pasti tidak akan laku dijual. Sebaliknya media yang memiliki kridibilitas yang tinggi di mata masyarakat, maka perusahaan penerbitan tersebut akan sukses secara materi, dan memiliki pengaruh yang luas bukan hanya di masyarakat tapi juga dikalangan pengambil keputusan.

Belum lama saya membaca buku berjudul “Sembilan Elemen Jurnalisme” yang ditulis oleh Bill Kovach dan Tom Rosenstiel, dua orang praktisi jurnalistik terkemuka di AS. Keduanya berusaha merangkum unsur apa yang dibutuhkan dalam profesi ini sehingga bisa tetap kepada misi awal jurnalistik. Tarik menarik dari berbagai kepentingan baik yang politis hingga bisnis, membuat jurnalisme semakin kehilangan arah untuk melindungi masyarakat dan kebenaran sejati.
Karena itu mereka berdua menghimpun berbagai pendapat dari kalangan praktisi dan merangkum sekian banyak pendapat menjadi sembilan butir :
1. Kewajiban pertama jurnalisme adalah kepada kebenaran.
2. Loyalitas pertama jurnalisme kepada masyarakat.
3. Intisari jurnalisme adalah disiplin dalam verifikasi.
4. Para praktisinya harus menjaga independensi terhadap sumber berita
5. Jurnalisme harus berlaku sebagai pemantau kekuasaan.
6. Jurnalisme harus menyediakan forum publik untuk kritik maupun dukungan masyarakat.
7. Jurnalisme harus berupaya membuat hal yang penting menarik dan relevan.
8. Jurnalisme harus menjaga agar berita komprehensif dan proposional.
9. Para praktisinya harus diperbolehkan mengikuti naruni mereka.

Dalam profesi kita tidak dipungkiri kadang kepentingan-kepentingan politik dan bisnis begitu kuat berusaha mempengaruhi independensi yang menjadi syarat mutlak dalam jurnalisme.

Jika kita berhadapan dengan oportunitas antara kepentingan dengan profesionalisme, manakala kita tidak yakin mampu teguh dalam profesionalisme, sebaiknya kita berganti profesi. Sebab sekalipun tanpa sumpah layaknya seorang pejabat publik yang diambil sumpahnya, jurnalis harus memiliki komitmen tinggi dengan profesinya yang antara lain mensyaratkan perlindungan masyarakat dan mengutamakan kebenaran.

Kebebasan pers yang kita agungkan dan kita tuntut menjadi tidak ada artinya manakala kita tidak mampu menjaga profesionalistas kita selaku jurnalis.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s