Home

Oleh: Asnawi Kumar*

REINTEGRASI damai pasca-ditandatanganinya kesepakatan damai antara Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), pada 15 Agustus 2005 lalu, di Helsinki, Finlandia, merupakan agenda vital dalam menjaga kesinambungan damai di Aceh. Salah satu aspek terpenting bagi upaya terwujud dan terciptanya kondisi tersebut adalah pembangunan sosial dengan memberdayakan seluruh elemen masyarakatnya, termasuk para mantan kombatan GAM.
Kondisi keamanan yang kondusif pasca-kesepakatan damai tersebut, kini seakan memberi peluang dan kesempatan bagi rakyat daerah ini untuk menata kembali kehidupan mereka dengan lebih baik lagi. Gairah kehidupan dan denyut pembangunan kini memang terlihat di mana-mana, di hampir seluruh pelosok Aceh. Tidak terkecuali yang dilakukan oleh ribuan mantan GAM dan warga korban konflik lainnya. Bahkan sejumlah NGO, badan-badan organisasi dunia, dan para aktivis kemanusiaan juga aktif terlibat dalam proses reintegrasi itu.

Semua elemen-elemen masyarakat tersebut, termasuk NGO dan sejumlah lembaga kemanusiaan itu, kini memainkan perannya masing-masing dalam upaya mendukung terpeliharanya suasana damai di Aceh. Selain mendukung proses reintegrasi dalam bentuk bantuan dana, misalnya, tak sedikit pula di antaranya yang aktif melakukan kegiatan penyembuhan trauma psikologis para korban konflik, serta memberdayakan mereka dengan memberikan berbagai bimbingan dan pelatihan keterampilan.

Di tengah proses reintegrasi yang kini sedang berlangsung itu, disadari atau tidak, ternyata pers memegang peranan yang teramat vital. Dengan kekuatannya mengolah dan menyebarluaskan informasi, masing-masing media, baik pers lokal, nasional maupun media internasional, telah memainkan peranan penting dalam mengungkap dan memberikan masukan dari berbagai tahapan proses tersebut.

Jurnalisme Damai
SECARA jujur harus kita akui bahwa istilah Jurnalisme Damai (Peace Jurnalism) tidak dikenal dalam teori-teori pers klasik. Asumsi ini, paling tidak, kalau kita merujuk pada unsur-unsur pembentuk berita — seperti aktual (terbaru), menarik (unik, penting), jarak (kedekatan), keluarbiasaan, akibat (dampak), ketegangan dan pertentangan (konflik dan perang), seks, penemuan-penemuan baru, emosi, humor dan lain-lain — yang kemudian menjadi referensi utama bagi lahirnya teori-teori pers klasik.

Celakanya, hampir sepanjang abad ke-21 lalu, unsur ketegangan dan pertentangan (konflik dan perang), mendominasi headline yang menghiasi berbagai halaman suratkabar, radio, dan layar televisi. Konsep Jurnalisme Damai yang mungkin saja ada tapi belum begitu disadari keberadaan dan manfaatnya, hampir tidak mendapatkan tempat dan porsinya secara layak. Karenanya, tidak mengherankan kalau penerapan dan implementasinya sekarang ini juga masih terkesan tidak memiliki nilai jual yang tinggi, kurang komersial dan tidak populer.

Meski begitu, mengingat media cukup berperan dalam menciptakan dan membentuk opini publik dan opini pasar, maka tidak salah kalau upaya penerapan dan implementasi konsep Jurnalisme Damai dijadikan satu agenda penting yang harus disosialisasi oleh semua lembaga penerbitan dan penyiaran. Bahkan bagi daerah-daerah konflik, seperti di Aceh Papua, Ambon, atau Poso, misalnya, konsep Jurnalisme Damai ini tampaknya sudah cukup mendesak untuk segera dibudayakan sebagai prototype penyebaran informasi oleh media pers.

Aceh, misalnya, yang sebelumnya tenggelam dalam kancah pertikaian dan konflik bersenjata yang berkepanjangan, yang telah merenggut tidak kurang dari 15 ribu jiwa rakyatnya, ditambah lagi dengan terjadinya bencana gempa bumi dan gelombang tsunami 26 Desember 2004 lalu. Di samping begitu banyak harta benda, fasilitas umum dan infrastruktur sosial yang hancur, sekitar 170 ribu jiwa penduduknya tewas dan hilang dalam bencana yang teramat dahsyat itu. Bahkan, sekitar 500 ribu jiwa penduduknya yang selamat, kini berstatus internal displaced person (IDP) alias hidup sebagai pengungsi di tenda, barak-barak pengungsian atau menumpang di rumah-rumah penduduk.

Tampak jelas dan masih bisa kita saksikan sampai hari ini, bahwa bencana yang mahadahsyat itu ternyata telah menjadikan Aceh sebagai pusat perhatian dunia. Ratusan media massa internasional meliput peristiwa itu secara on the spot. Dengan kekuatannya mengolah dan menyebarluaskan informasi, masing-masing media telah memainkan peranan penting dalam mengungkap berbagai sisi bencana ini ke seluruh penjuru dunia. Peran media bukan cuma sebagai solidarity maker, tapi juga sekaligus sebagai fund raiser dan disaster manager dari dampak bencana yang membuat rakyat Aceh menderita itu.

Setelah lebih dari dua tahun berlalu, wajah Aceh yang tadinya hancur dan porak-poranda dilanda bencana itu, kini tampak mulai berubah. Kedukaan pelan-pelan sudah berganti dengan semangat ingin bangkit dan upaya membangun kembali. Pemerintah membentuk Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) yang mengelola sekitar Rp 46 triliun dana untuk jangka waktu selama empat tahun ke depan.

Selain itu — dan ini yang cukup menggembirakan kita semua — bencana tersebut ternyata mampu pula mengubah konfigurasi konflik di Aceh. Setelah selama hampir 30 tahun hidup di bawah bayang-bayang konflik, Pemerintah RI dan GAM dalam lanjutan dialognya, akhirnya berhasil mencapai satu kesepakatan damai yang ditandatangani bersama pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia. Kini, baik proses perdamaian maupun rehabilitasi dan rekonstruksi sedang berlangsung dengan capai-capaian yang boleh disebut cukup menggembirakan.

Bertolak dari asumsi dan pertimbangan-pertimbangan itu, Jurnalisme Damai yang kita milai sebagai satu konsep pers ideal, tampaknya lebih dapat diterima oleh berbagai elemen masyarakat setempat. Sebab, dari berbagai literatur yang ada, kita melihat bahwa Jurnalisme Damai lebih netral (tidak memihak), tidak sporadis, dan lebih mengutamakan sisi-sisi kemanusiaan dibandingkan Jurnalisme Perang, yang ternyata sudah demikian banyak merenggut semangat dan jiwa para jurnalis itu sendiri.

Lembaran Hitam Para Jurnalis di Kancah Perang
SELAMA hampir dua dasawarsa terakhir, tidak kurang dari 1.000 jurnalis dan insan pekerja media tewas terbunuh dalam menjalani tugas dan profesinya. Umumnya, mereka tewas karena seseorang atau sekelompok orang merasa terganggu dan tidak senang dengan hasil liputan, laporan dan tulisan mereka. Bahkan, sampai sekarang, tidak sedikit pula para jurnalis yang mengaku terancam dan diteror oleh orang-orang yang tidak menghendaki adanya pengusutan dan investigasi untuk membongkar berbagai bentuk kejahatan.

Memang, hampir semua tugas dan profesi ada resikonya, termasuk para jurnalis, tentunya, yang bahkan, terkadang kerap mengandung resiko besar. Penting diketahui bahwa pelecehan, ancaman, dan situasi buruk lainnya menjadi sesuatu yang tak terhindarkan dalam profesi ini, kapan pun dan di mana pun mereka berada. Kita, misalnya, hampir tidak pernah menyangka, mengapa Udin — yang kasus pembunuhannya hingga kini belum terungkap — dibunuh. Dan, banyak lagi kasus serupa yang hingga kini masih menjadi lembaran hitam bagi penggelut profesi jurnalis ini.

Andai saja, lembaran hitam itu kita buka satu persatu sekarang, maka kita akan menemukan bagaimana, misalnya, Ramzan Mezhidov, seorang juru kamera freelance bagi TV Sentr, Moskow, tewas saat merekam penyerangan jet Rusia terhadap konvoi masyarakat sipil yang meninggalkan kota Grozny, Chechnya, 29 Oktober 1999 lalu. Laki-laki berusia 32 rtahun itu terkena serpihan bom tentara Rusia. Bahu yang biasa digunakannya untuk memanggul kamera terluka parah, dan ia pun meninggal dunia saat membela profesi yang digelutinya.

Masih segar dalam ingatan kita, bagaimana misalnya kasus serupa juga menimpa seorang jurnalis kita di tanah air, Ersa Siregar. Reporter senior yang bekerja pada jaringan televisi RCTI itu, setelah hampir enam bulan berada sebagai tawanan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), akhirnya pada 2002 tewas mengenaskan, akibat terkena tembakan pasukan keamanan yang sedang melakukan patroli di kawasan Aceh Timur, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Chet Duong Daravuth, mantan reporter Neak Prayuth, yang bercita-cita menerbitkan suratkabarnya sendiri, terbunuh ketika sebuah granat tangan menerjang pawai politik di Phnom Penh, Cambodia, pada 1997 lalu. Chet tidak sendiri, karena dalam peristiwa itu 15 jurnalis lainnya ikut terluka.

Nasib Roberto Martinez Castaneda, seorang fotografer Harian Prensa Libre di Guatemala, mirip dengan Chet di Cambodia. Dia terbunuh pada 27 Oktober 2000, ketika sekelompok pasukan pengamanan khusus menembak secara membabibuta ke arah kerumunan massa demonstran di jalanan Guatemala City. Ayah dengan enam orang anak itu akhirnya tewas terkena dua kali tembakan.

Kekerasan mematikan juga terjadi Sierra Leone. Korbannya, Ishmael Jalloh, jurnalis freelance koran Punch, Storm, dan Vision. Jalloh meninggal setelah terkena lemparan granat tangan saat meliput kerusuhan di Allentown, 3 Juni 1997 lalu. Menurut sebuah laporan, ia dimakamkan di perkuburan massal bersama para korban kerusuhan lainnya.

Andai saja lembaran hitam dunia jurnalis kita buka lebih jauh lagi, kita akan temukan pula bahwa semenanjung Balkan, ternyata menjadi tempat dan ladang pembantaian paling mengerikan dalam beberapa tahun terakhir. Konflik etnis di semenanjung itu pecah sejak 1991 dan telah menewaskan tidak kurang dari 80 jurnalis dan pekerja media. Sasa Lazarevic dari RTV Bosnia-Herzegovia adalah reporter pertama yang meliput penggranatan Sarajevo dari balik barikade oleh tentara Serbia, pada 20 Juni 1992 lalu. Dia terluka oleh granat pasukan Serbia dan akhirnya tewas.

Jurnalis lain yang juga meninggal dunia dalam meliput konflik Balkan adalah Gordan Lederer, juru kamera Croatian Television. Ia meninggal pada 10 Agustus 1991 dalam perjalanan ke rumah sakit setelah merekam gambar pertempuran di luar Kostajnika. Meskipun Gordan terkena tembakan sniper dan terhempas pecahan mortar, militer Yugoslavia tidak mengizinkan helikopternya menerbangkan Gordan ke Zagreb.

Kasus hampir serupa dengan Gordan, menimpa pula Karem Lawton yang terkena mortar saat mengendarai mobilnya di kawasan Krivenik pada 29 Januari 2001 lalu. Produser Associated Press Television News (APTN) itu bersama juru kamera Syllejman Klokoqi terpisah dari kelompok jurnalis lain ketika meliput pendaratan Pasukan Penjaga Perdamaian NATO sepanjang wilayah perbatasan Kosovo-Macedonia. Lawton pun harus pergi meninggalkan sang isteri yang sedang hamil tujuh bulan untuk selama-lamanya.

Di Indonesia, selain kasus Udin dan Ersa Siregar yang telah kita singgung di atas, korban kekerasan akibat meliput di wilayah konflik juga dialami oleh Agus Mulyawan, jurnalis Asia Press International. Agus meninggal dunia ketika melakukan peliputan konflik di Timor Timur (sekarang: Timor Leste) pasca jajak pendapat tahun 1999. Lima hari setelah kedatangan Pasukan Perdamaian PBB, 25 September 1999, ia ditembak oleh milisi pro-Jakarta ketika sedang berada dalam mobil yang membawanya dari Los Palos menuju Baucau. Ia pun akhirnya gagal membuat reportase keadaan pengungsi di sana.

Daftar panjang kematian para jurnalis itu terus bertambah. Delapan orang jurnalis terbunuh dalam perang Afghanistan di akhir tahun 2001, termasuk Daniel Pearl, reporter Wall Street Journal, yang digorok lehernya oleh kelompok militan di Pakistan. Kematian para jurnalis juga menjadi persoalan yang sangat memprihatinkan, di wilayah-wilayah konflik lainnya seperti di Palestina, Iraq, Colombia, dan Chechnya.

Kematian seorang jurnalis adalah bukan saja merupakan tragedi bagi teman-teman, keluarga dan orang-orang yang dicintainya, tapi lebih dari itu merupakan kesia-siaan bagi pengembangan bakat dan kesempatan sang jurnalis untuk melaksanakan profesinya secara normal dan mulia. Dan, contoh-contoh kekerasan yang telah kita paparkan itu, bukanlah satu-satunya penyebab kematian bagi jurnalis di daerah konflik.

Sejauh ini, tidak ada catatan yang pasti mengenai berapa jumlah jurnalis yang tewas karena kecelakaan lalulintas, misalnya, akibat ia tergesa-gesa untuk mendapatkan suatu berita. Tidak ada catatan pula terhadap mereka yang mempertaruhkan jiwanya di tangan seorang supir yang tidak mahir mengemudi di jalanan yang padat dan berbahaya.

Efek Domino dan Jurnalis Lokal
DARI berbagai jalan kematian itu, ancaman dan penyerangan terhadap jurnalis adalah merupakan penyebab yang paling memiliki efek domino di ruang redaksi. Ancaman atau penyerangan itu, ternyata dapat melemahkan mental dan spirit jurnalis untuk melakukan investigasi dan membuat peliputan, yang pada gilirannya tentu saja akan mengurangi hak publik untuk tahu (right to know). Di samping itu, kekerasan terhadap jurnalis juga memberikan ruang gerak yang lebih leluasa bagi orang-orang curang, perampok, koruptor, dan pelaku kekerasan lain dalam melanggengkan praktik-praktiknya.

Dari deretan korban tidak kekerasan dan pembunuhan terhadap jurnalis dan para pekerja media, yang lebih penting diketahui adalah bahwa dari 1.000 lebih pembunuhan sejak 1990, sekitar 93% di antaranya justru terjadi di lokasi di mana korban dilahirkan dan menetap di tempat itu. Kisah para koresponden asing memang kerap menampilkan contoh kasus yang lebih heboh dan berdampak luas, tapi kebanyakan tindak kekerasan adalah kasus lokal.

Mengapa? Banyak jurnalis dan juru kamera lokal yang tidak seberuntung rekan-rekan mereka yang datang dari luar negeri. Mereka, umumnya, tidak memiliki jaminan asuransi dan dukungan peralatan sebagaimana dimiliki oleh koresponden internasional yang bekerja di jaringan media raksasa. Para jurnalis lokal, umumnya, tidak mendapatkan kesempatan untuk dikirim mengikuti training atau kursus mengenai perlunya safety awareness.

Di samping itu, disadari atau tidak, banyak jurnalis yang bekerja pada lembaga penerbitan atau media siaran internasional, menggaji jurnalis lokal untuk bertugas di daerah setempat. Kondisi ini, sudah barang tentu, dapat mengalihkan resiko kepada jurnalis lokal yang digaji itu, disebabkan tanpa tawaran proteksi dan jaminan keselamatan yang setara dengan yang didapatkannya sendiri. Itulah, antara lain, penyebab mengapa jurnalis lokal dan pekerja freelance lebih rawan kondisinya.

Implementasi Jurnalisme Damai harus Dipacu
SEBAGAI lawan dari Jurnalisme Perang atau Jurnalisme Konflik, tampaknya Jurnalisme Damai sebagaimana telah sedikit kita singgung di atas, dipandang sebagai bentuk jurnalisme ideal. Sebab, sebuah jurnalisme yang masih membawa peran-peran kenabian dalam kerjanya, terasa memang amat relevan kehadirannya dalam suatu wilayah konflik. Menyangkut soal ini, Robert Karl Manoof berkata: “Media mengangkat sumberdaya manusia terbesar, yang potensial mencegah dan menurunkan kejahatan sosial, memintanya untuk didiskusikan, dinilai, dan bila perlu dimobilisasi.”

Dalam sebuah konflik sebagaimana pernah terjadi di Aceh — sebelum dicapai kesepakatan damai Helsinki – Jurnalisme Damai cenderung lebih dulu memetakan wilayah konflik, mengidentifikasi pihak-pihak yang bertikai (terlibat konflik), dan menganalisis tujuan-tujuan mereka, serta membicarakaninformasi yang mereka sediakan dalam agenda khusus mereka. Menyangkut masalah ini, The Peace Jurnalism Option memberikan sedikit gambaran tentang cara kerja Jurnalisme Damai yang disarikan dari konflik di Rwanda dan Perang Teluk.

Dalam satu wilayah konflik, Jurnalisme Damai cenderung lebih dulu mencari tahu suara yang berbeda dan mengartikulasikan luasnya kepentingan dalam situasi sesbelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk menangkal polarisasi penjelek-jelekan di satui pihak dan pembagusan kepada pihak lainnya sebagaimana sebagaimana lazimnya kita dapati dalam Jurnalisme Perang atau Jurnalisme Konflik.

Untuk konsep Jurnalisme Damai, bagus juga kalau kita menyimak buku Season of Blood yang ditulis oleh Fergal Keane, seorang koresponden BBC yang lama meliput peristiwa konflik di Rwanda. Ia, misalnya, pernah mencari seorang Hutu di satu distrik Kigali yang telah memimpin konvoi kendaraan untuk memindahkan ratusan anak-anak Tutsi dari sebuah stadion di mana mereka terancam oleh kematian yang hampir pasti.

Karya jurnalisme seperti yang ditulis Keane itu diyakini dapat menimbulkan dampak positif, paling tidak, di sini akan terasa adanya aliran efek “memanusiakan” semua pihak yang bertikai. Sepintas, tampak sekali perbedaan dengan laporan pers Barat yang hanya membagus-baguskan orang Tutsi, dan sebaliknya menjelek-jelekkan orang Hutu. Ini terjadi disebabkan pers Barat hanya mengidentifikasikan asal-usul konflik dalam fakta yang dangkal, dengan mengedepankan asumsi bahwa orang Hutalah yang menyebabkan kekejaman-kekejaman terakhir.

Dalam Perang Teluk, Jurnalisme Damai menurunkan acuan agar jurnalis mencari tahu kebenaran walaupun tidak mengambil dari sumber informasi resmi. Di sini, sang jurnalis juga harus siap mengekspos ketidakbenaran pada semua pihak dengan berpedoman pada pola dan semangat kemanusiaan. Misalnya, soal pengeboman sebuah gedung di Baghdad yang oleh pihak Barat disebut sebagai bunker dan instalasi militer, tapi sebaliknya Iraq menyatakan bahwa itu merupakan “tempat perlindungan” bagi penduduk sipil.

Dalam konflik Aceh, terutama pada masa diberlakukannya keadaan bahaya dengan status Darurat Militer, para jurnalis yang bertugas di daerah ini sama sekali tak mampu melahirkan karya-karya jurnalistik yang mengacu pada konsep Jurnalisme Damai itu. Sebab, berita-berita yang hendak disiarkan harus mengacu pada satu sumber, yaitu sumber militer. Para jurnalis dilarang keras untuk mengutip sumber-sumber dari pihak GAM. Kondisi ini diperburuk pula larangan masuk bagi jurnalis atau koresponden asing ke Aceh. Bahkan, kalau pun boleh masuk, maka ia harus memperoleh izin khusus dari Departemen Luar Negeri.

Dengan kondisi tersebut, praktis, ketika itu masyarakat hanya mendapatkan akses informasi menyangkut masalah konflik ini hanya dari sumber militer. Kalau pun kemudian masyarakat tahu sedikit tentang sikap dan mobilitas GAM, maka yang diketahui hanya yang jelek-jeleknya saja, yang bersumber dari militer. Ini, tentu saja, jauh dari apa yang diinginkan Jurnalisme Damai yang bersifat netral, tidak berpihak, independen dan lebih mengedepankan sisi-sisi kemanusiaan ketimbang berpijak pada kajian fakta-fakta yang dangkal sebagaimana dikenal dalam Jurnalisme Perang.

Karena itu pula, kita berkeyakinan bahwa Jurnalisme Damai yang tampaknya merupakan konsep jurnalisme ideal untuk kondisi dan situasi wilayah seperti Aceh, tampaknya harus segera dipacu melalui proses pelatihan dan sosialisasi secara lebih intensif di kalangan jurnalis. Proses transformasi seperti ini kita maksudkan agar para jurnalis kita di Aceh, yang sebelumnya terlibat secara intens dalam konsep Jurnalisme Perang, kembali memainkan peran pentingnya secara lebih berwibawa dengan bersikap netral, jernih dan independen.

Peran Jurnalis Lokal
BEBERAPA pandangan mengungkapkan bahwa tugas seorang jurnalis, di mana pun ia berada adalah wajib menjalankan profesinya secara independen dan mengikuti kaidah-kaidah jurnalistik yang konvensional. Di samping itu, seorang jurnalis bukanlah jurudamai yang harus mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa.

Pendapat seperti itu memang benar adanya. Tapi, harus diingat bahwa seorang jurnalis juga merupakan bagian dari masyarakat, yang tentu saja tak bisa lepas dari masyarakat yang berkonflik. Namun, untuk dapat bekerja dan menjalankan profesinya dengan baik dan benar, seorang jurnalis pun sebetulnya bisa memainkan peran yang positif bagi perubahan masyarakatnya.

Untuk itu, seorang jurnalis dapat menggalang kerjasama dengan para pemuda, kaum perempuan, institusi agama, institusi pendidikan, bahkan dengan pihak militer sekali pun. Yang terpenting adalah dalam proses kerjasama itu, seorang jurnalis tetap memegang prinsip independen, tidak memihak, berimbang, dan menjalankan kode etik profesi dengan konsekuen.
Di tengah situasi dan kondisi Aceh sekarang ini, peran jurnalis dengan visi seperti itu memang amat dibutuhkan. Untuk membangun kembali kondisi daerah ini yang hancur akibat konflik dan bencana tsunami, memang harus melibatkan semua elemen dan komponen masyarakat, termasuk kalangan pers. Sebab, sebagaimana kita singgung di atas, sebagai satu bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat, kita semua tentu menginginkan agar Aceh yang akan kita bangun ke depan nanti adalah Aceh yang bermartabat, damai, adil, makmur, dan sejahtera.

—————————————————————
*) Asnawi Kumar, Wakil Redaktur Pelaksana Harian Serambi Indonesia, Banda Aceh. Makalah ini disampaikan pada acara Pelatihan Jurnalisme untuk Liputan Proses Reintegrasi sebagai bagian dalam Program Peningkatan Kapasitas Profesionalisme Jurnalis untuk Mengawal Proses Perdamaian di Aceh, yang diselengarakan KIPPAS bekerjasama dengan Uni Eropa, pada tanggal 21 Mei 2007 di Berastagi, Sumatera Utara.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s