Home

Oleh: Maria Hartiningsih
Wartawan Harian Kompas

Gagahi 13 gadis, Dul Ditahan
Judul berita di halaman 24 Kompas tanggal 5 April 2001 itu sungguh mengejutkan, khususnya bagi kami, yang beberapa tahun terakhir ini berusaha menghapuskan kekerasan terhadap perempuan dalam penulisan berita dan feature di harian tempat kami bekerja, Kompas.
Kata lain untuk memperkosa yang terkadang masih lolos adalah “mencabuli”. Kata ini sebenarnya secara jelas mereduksi secara sungguh-sungguh tindak perkosaan yang menghancurkan seluruh kehidupan korban. Mencabuli juga memberikan konotasi korban menerima saja, tidak melawan. Padahal dalam berita-berita seperti ini secara jelas tertulis bahwa korbannya melawan. Itu artinya korban menolak. Bahasa dan konsep yang seksis paling juga terlihat dari penggunaan kata “terenggut kegadisannya”, “menodai”, “minta dilayani” sebagai ganti kata memperkosa.

Ini mengesankan bahwa perempuan yang diperkosa sudah kotor dan “kekotoran” menjadi fokus lebih daripada peristiwa perkosaan itu sendiri. “Minta dilayani” mengandung arti bahwa perempuan adalah adalah objek seks. Sementara laki-laki yang memperkosa tetap saja “bersih”, malahan “gagah” dan berada pada posisi lebih tinggi karena bisa “minta dilayani” hasrat seksualnya. Stigma dari perbuatan itu menempel pada perempuan.

Sebagai contoh lain adalah judul “Kecil-kecil sudah jadi pelacur” yang dimuat dalam kompas minggu beberapa waktu lalu. Judul diatas berita menganai remaja yang terpaksa melakukan transaksi seksual di Simpang Lima Semarang dengan para laki-laki dewasa. (bahkan tua) untuk betahan hidup itu memang sangat eye-catching. Namun dibalik kalimat itu sebenarnya tersirat pelecehan yang luar biasa terhadap anak-anak perempuan itu; menyisihkan, menghakimi dan menindas, setelah dalam kehidupan riilnya mereka harus mau dilecehkan, disisihkan, dihakimi dan ditindas, demi hidup. Dalam struktur penindasan, anak-anak perempuan berada pada lapis terbawah karena dehumanisasi sistematik (mengambil istilah bell hooks, 1998) yang terjadi dalam masyarakat.

Kata “pelacur” sendiri bukan tidak kontroversial. Sebagian feminis mengganggap kata itu berkonotasi menyudutkan perempuan bahkan menguatkan stigma yang selama ini diberikan oleh masyarakat untuk perempuan yang terlibat dalam bisnis seks komesial. Padahal bisnis tersebut selalu melibatkan dua pihak, perempuan dan laki-laki; bahkan saat ini banyak pula laki-laki yang terlibat sebagai penjual jasa seks. Namun penggunaan kata “pekerja seks” rasanya juga masih belum tepat, karena memberikan konotasi pekerjaan itu sama dengan jenis pekerjaan lain yang diperebutkan dalam pasar kerja.

Bagi saya, meski pun saat ini masih sering menggunakan kata “pekerja seks”, istilah itu senantiasa mengundang tanda tanya dan keraguan. Meski pun sebagian aliran feminisme menganggap bahwa perempuan berhak atas otonomi tubuhnya dan bisa menggunakan tubuh itu untuk menaklukkan kekuasaan patriarkhi, sebagian feminis lainnya berpendapat sebaliknya. Jenis pekerjaan itu justru dianggap mengekalkan kekuasaan patriakhi : sesuatu yang harus dijinakkan dalam perjuangan feminisme secara umum. Apalagi realitas sosial memperlihatkan rendahnya posisi tawar para perempuan itu dalam pasar bisnis seks komersial. Sebagai catatan, perdebatan itu terjadi dalam perjuangan feminisme secara umum. Apalagi realitas sosial memperlihatkan rendahnya posisi tawar para perempuan itu dalam pasar bisnis seks komersial. Sebagai catatan, perdebatan ini terjadi dalam dikursus aliran feminisme radikal, antara kelompok radikal kultural dan radikal libertarian.

Penggunaan kata-kata untuk menggambarkan secara detil fisik korban perkosaan yang amat sering digunakan wartawan untuk mengungkapkan fakta, sebenarnya tidak relevan karena memberikan kesan kejahatan yang terjadi itu disorong oleh perempuan (korban) sendiri. Ini terkait dengan mitos bahwa perempuan adalah penggoda dan memiliki sifat jahat dalam dirinya.

Memang pemberitaan itu menyamarkan identitas korban (sesuai Kode Etik Jurnalistik). Namun penulisan berita dengan menggunakan bahasa semacam itu tidak hanya melukai korban, tetapi juga semua perempuan. Maka dalil yang diperkenalkan Catherine McKinnon (1987) bahwa “yang bersifat personal adalah juga bersifat sosial, “berlaku dalam kasus-kasus seperti ini.
Namun pemilihan kata dan konsep bahasa serta seluruh gaya pemberitaan yang melecehkan dan menjadikan peristiwa seperti ini sebagai hal yang lucu adalah alat yang luar biasa tajam untuk melakukan perkosaan ganda atau disebut Dr. Melani Budianta dalam wawancara dengan para peneliti Media dan gender LP3P sebagai second rape.

Feminis seperti bell hokks (1998) menambahkan, penindasan itu menjadi semakin keras ketika pemberitaan menyangkut masyarakat kelas bawah dan berasal dari etnis (dan ras) tertentu sehingga yang terjadi tak hanya pemberitaan yang bias jender, tetapi juga bias kelas dan bias etnis (dan ras) karena pandangan mengenai superioritas etnis (dan ras) yang masih kuat dalam masyarakat.

Berita mengenai seorang TKW yang dianiaya dalam judul “Kisah Duka TKW dianiaya Majikannya di Arab : Pulang, Mata kiri Buta, Jari Tangan Patah” yang dimuat di suratkabar besar di Jawa Timur pada baris-baris awalnya terasa biasa saja, tetapi kalau dicermati penulisan itu cenderung membela pelaku kekerasan. Ini tampak dari kutipan, “…bahkan majikannya sempat mengantar ke Bandara dan memberi gaji sebesar 1.000 Real atau Rp. 1,98 juta.”
Alinea terakhir berita yang tertulis,”Sudah tahu orang Cilacap diberangkatkan lewat Jakarta” terkesan kuat menimpakan kesalahan kepada korban semata. Padahal kasus TKW itu tidak diakibatkan oleh kesalahannya, tetapi ada sistem besar yang menindas dari bisnis perdagangan buruh migran. Sistem itu mengeksploitasi kemiskinan dan ketidaktahuan korban.
***

Upaya menghapuskan kekerasan dalam pemberitaan melalui pemberitaan suratkabar, termasuk Kompas, bukan hal mudah karena menyangkut perombakan kultur da kerangka pikir wartawan dan editor. Setelah sekian lama “relatif lolos”, tiba-tiba muncul lagi penggunaan diksi-diksi “stock lama” itu. Ketika saya tanyakan pada redakturnya, mereka malah balik bertanya, “Aduuuhhh maaf Mbak, saya enggak tahu kalau itu keliru. “

Jawaban yang mengesalkan memang. Tetapi tak ada yang bisadilakukan kecuali mencoba berbicara dengan persuasif, tidak dengan jargon-jargon feminisme, yang pasti tidak mudah diterima. Saya lalu memakai “senjata” yang lain, yaitu dengan kaidah-kaidah jurnalistik.
Harus diakui, jurnalistikpun sebenarnya menawarkan solusi kalau kita mengenai “good and bad taste journalism”. Dan untuk saya, pengguna kata”menggagahi” untuk kata memperkosa itu tak hanya salah, tetapi juga merupakan jurnalisme yang buruk.

Itu baru satu soal. Diski. Belum lagi masalah konotasi negatif yang disebabkan oleh suatu pemberitaan. Ini tampak antara lain pada hal 12 Kompas tanggal 16 Oktober, dalam rubrik nama dan peristiwa. Berita itu menyampaikan informasi sekitar kehidupan Sudomo mantan Menteri tenaga Kerja dan Pangkopkamptib pada masa pemerintahan Soeharto. Berita itu bisa menjadi contoh yang baik bagaimana wartawan menulis dan mengutip pertanyaan tokoh dalam baris-baris luruh budaya patriarkhi.

Apa yang dipaparkan si wartawan memang benar adanya, karena hanya sekedar mengutip apa yang dikatakan Sudomo sebagai nara sumber. Tetapi kalau menuliskannya dengan perspektif jender, maka pertanyaan itu akan dikutip secara selektif dengan menghindarkan kata-kata yang melecehkan perempuan atau yang cenderung diskriminatif.

Dalam kasus ini di antaranya kutipan dengan diksi “stock lama juga” yang diucapkan narasumber, yakni “ngurus isteri”. Dalam wacana jender, bahasa ini jelas tidak memanusiakan perempuan, atau lazim disebut sebagai pembendaan manusia, karena diksi tersebut lazimnya dilekatkan pada suatu barang.

Pengutipan diksi “mgurus isteri” disajikan secara berurutan dengan kegiatan keseharian lain seperti dalam kutipan berikut:”Pekerjaan utama saya adalah ibadah, kebetulan saya punya yayasan sosial. Kedua, golf, nyelam, nyanyi dan terakhir “ngurus isteri”, katanya. Kalau kalimat ini ditulis dengan perspektif jender, pernyataan “ngurus isteri” bisa terus digali dari narasumber, informasi tambahan ini pembaca akan bisa menilai narasumber berkaitan dengan penegakan keadilan jender, suatu bentuk keadilan yang paling dasar dalam hubungan antar manusia.
Semua paparan di atas hanyalah beberapa diantaranya.

Perjuangan untuk mencapai keadilan jender melalui pemberitaan dalam media massa masih membutuhkan waktu teramat panjang karena media massa sebenarnya merupakan “industri lanang”, meminjamkan istilah Dhaniel Dhakidae pada kata pengantarnya dalam buku “Gender dan Media yang diterbitkan LP3Y (1998).

***

Kekerasan terhadap perempuan dalam media massa tidak bisa dilepaskan dari posisi perempuan dalam masyarakat, karena struktur dan pemberitaan media massa sebenarnya adalah cermin dari situasi masyarakat.

Dalam pengantarnya untuk buku “Feminist Thought (1998) Rosemary Putnam Tong menulis, masyarakat telanjur meyakini notion palsu yang mengatakan bahwa secara kodrati perempuan kurang pandai dan secara fisik lebih lemah dibandingkan laki-laki.

Karena itu, seperti dikatakan Arief Budiman (1981), sebagian besar masyarakat masih percaya pada pembagian kerja secara seksual yang men-subordinasikan perempuan. Sedangkan sektor publik yang dicirikan sebagai sektor dinamis dan memiliki sumber kekuasaan pada berbagai sektor kehidupan yang mengendalikan perubahan sosial sebagai milik laki-laki.

Sejumlah stereotipe pun lantas menempel pada perempuan dan laki-laki berdasarkan peran jenis kelamin itu. Ada semacam pemakluman bahwa perempuan adalah emosional, bodoh, penakut, cengeng dan laki-laki adalah sebaliknya.

Perempuan dikatakan harus mampu menyenangkan, mengabdi, menomor – satukan pasangannya, yaitu suaminya (ibarat lima jari dalam serat Centhini), mampu memberikan keturunan dan sekian “keharusan” lain yang bermuara pada penundukkan dirinya oleh kekuasaan laki-laki.

UU No. 1 tahun 1994 tentang perkawinan secara eksplisit juga menetapkan peran perempuan dan laki-laki. Bab VI pasal 31 ayat (3) menyatakan “suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga. “Pasal 34 ayat (1) menyatakan, “suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga. “Pasal 34 ayat (2) menyatakan, “Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. “

Karena diperkuat oleh negara, maka dengan mudah ideologi yang diskriminatif ini tersosialisasikan dan diinternalisasikan melalui pendidikan di semua ini; keluarga, sekolah, lingkungan masyarakat.

Wartawan dan struktur kerja keredaksian juga menyerap nilai-nilai tersebut, sehingga amat mudah tergelincir untuk melakukan kekerasan berganda terhadap perempuan korban kekerasan melalui bahasa dan konsep yang dipakai, angle atau sudut pandang berita yang dipilih, penyampaian gagasan dan keseluruhan gaya pemberitaan.

Kebijakan pemberitaan ini juga tidak terlepas dari struktur dan komposisi wartawan didalam media massa. Jumlah perempuan wartawan dalam tahun1986-1997 hanya berkisar antara 10-12 persen dari seluruh jumlah wartawan Indonesia yang tercatat dalam data Ikatan Perusahaan Penerbitan Pers Nasional (IPPPN), dan dari jumlah itu tak lebih seperlimanya menduduki jabatan-jabatan struktural yang ikut ambil bagian dalam pengambilan keputusan redaksional.

Faktor komposisi ini kemudian melahirkan sistem pembagian kerja yang bias gender. Meski berbagai kenyataan menunjukkan bahwa perempuan wartawan sangat bisa diandalkan meliput berita-berita “keras”, seperti perang, serta bidang-bidang politik dan ekonomi, stereotipenya tetap saja bidang-bidang yang lebih “lunak”, seperti berita tentang masalah-masalah sosial dan perempuan serta anak.

Dalam hal ini sebenarnya juga terjadi pembagian peran dalam bidang yang merefleksikan peran privat dan publik itu dengan garis pemisah yang jelas. Bidang (desk) politik, ekonomi khususnya, dan dalam beberapa hal bidang hukum, olahraga, metro dianggap desk yang lebih “maskulin”dan karenanya diibaratkan memiliki peran publik, karena posisinya yang dipercaya sebagai trendsetter, dan mampu mengendalikan perubahan sosial. Bidang-bidang ini biasanya dikepalai oleh laki-laki.

Sedang desk yang mengurus masalah kesehatan, iptek, pendidikan, sosial, kebudayaan, hiburan dianggap bidang-bidang “feminin” dan biasanya dipimpin oleh perempuan – dengan ketercualian pendidikan dan kebudayaan yang seringkali juga dikepalai oleh laki-laki – diibaratkan sektor privat, dianggap “tidak terlalu menjual” dan karenanya tidak produktif, meski dalam kenyataannya, berita-berita kebudayaan dan hiburan juga sangat bisa dijual dan mampu menciptakan trendsetter dengan persoalan gaya hidup saat ini).

Padahal sebenarnya bidang-bidang itu tidak bisa dipisahkan secara tegas satu sama lain. Bidang-bidang yang berhubungan dengan masalah sosial dan kebudayaan, erat kaitannya dengan persoalan politik dan ekonomi. Program KB merupakan contoh yang paling jelas. personal is political.

***

Seluruh persoalan ini di dalam media massa juga tidak terlepas dari struktur modal yang kapitalistik. Industri media massa akan menempatkan berita-berita yang bersifat maskulin itu sebagai sesuatu yang utama karena dianggap “menjual”. Ciri kapitalistik juga tampak dari dikalahkannya pemuatan berita demi iklan, meski iklan dijadikan alasan utama suatu media massa agar bisa bertahan.

Pertanyaannya kemudian, kalau perempuan jurnalis duduk dalam struktur pengambilan keputusan, apakah dengan sendirinya terjadi pemberitaan berperspektif gender ? Jawabannya adalah tidak, dan kenyataan dalam praktek sehari-hari membuktikan hal itu.
Sebagai contoh yang jelas ketika didalam kampanye pemilu beberapa waktu lalu, ketika perempuan anggota parpol B dipaksa melepaskan baju atasnya oleh massa dari parpol A, sehingga sebagian mereka lari dan menangis menahan malu. Debat yang terjadi di meja redaksi adalah siapa yang melakukan perbuatan tercela itu. Sebagian menggunakan teori konspirasi, bahwa bukan parpol A yang melakukannya, pasti parpol yang bersangkutan sendiri yang menggunakan taktik kotor itu untuk menjatuhkan parpol A.

Ketika disodorkan perspektif lain, yakni bukan siapa yang melakukan, tetapi bahwa perbuatan tercela itu amat merendahkan perempuan, tidak ada yang bisa menerima. Debat tetap dilanjutkan dengan persoalan siapa yang melakukan, bukan perbuatan itu sendiri, yang dilakukan oleh siapa pun adalah kotor dan melecehkan perempuan.

Persoalan perkosaan dalam kerusuhan dan konflik bersenjata juga demikian. Lebih banyak dipersoalkan siapa pelaku, dan persoalan politik di belakangnya, bukan bagaimana nasib para perempuan korban dan apa yang harus dilakukan kemudian.

Kenyataan juga memperlihatkan, bahkan perempuan jurnalis sendiri terjebak kepada penulisan berita dan artikel yang sangat bias gender dan bias kelas. Penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian Penerbitan Yogya (1998) memperlihatkan, banyak perempuan wartawan merasakan sesuatu yang salah dalam kenyataan sosial di masyarakat, yang kerap menyebabkan perempuan dan anak-anak mnejadi korbannya. Namun ketika menuliskan berita kekeresan misalnya, mereka tergulung ke dalam cara pandang berperspektif maskulin melalui pemilihan bahasa dan sudut pandang. Ketika menuliskan tentang ketokohan perempuan, mereka larut dalam pemuliaan dan pembelaan yang sebenarnya justru semakin menyudutkan posisi kelompok yang ingin mereka bela.

***

Suara perempuan adalah suara yang terbisukan selama lebih 30 tahun. Sistem politik yang represif telah mengawasi perempuan secara ketat, mengontrol secara dominan, tidak memungkinkan cara berpikir lain daripada yang dikehendaki penguasa, menyudutkan, menyempitkan dan akhirnya menundukkan.

Ini juga dilakukan melalui bahasa, karena kita membicarakan media massa, media yang diekspresikan melalui bahasa tulis dan lisan. Persis seperti yang disebut George Orwell (1981) sebagai “wacanabaru” (newspeak), bahasa bukanlah sekedar alat komunikasi. Ia merupakan suatu kegiatan sosial yang terstruktur dan terikat pada keadaan sosial tertentu.

Doktrin “mitra sejajar”, “peran ganda”, dan ungkapan-ungkapan pemuliaan seperti “ratu runah tangga”, “pilar negara” dan semacamnya yang amat sering dikutip pers, sebenarnya merupakan proses penundukkan masyarakat perempuan secara sistematis oleh gerakan institusional negara.

Konsep pemberdayaan bisa dilakukan dengan apa yang disebut Sylvia Walby (1990) sebagai “memilih penggunaan istilah ‘survivor’ untuk korban”. Dalam penulisan berita hal ini dilakukan dengan pemilihan sudut berita, konsep bahasa, cara bertutur dan keseluruhan gaya berita sehingga isinya akan berlawanan sama sekali dengan berita konvensional tentang kekerasan terhadap perempuan yang kita baca selama ini dalam media massa.

Namun perubahan seperti ini tidak semudah membalikkan tangan. Ada semacam cara pandang dan budaya berpikir yang harus dirombak dalam struktur besar keredaksian, serta pembokaran sikap dan cara personal dikalangan wartawannya.

Dalam sebuah diskusi. Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP) menyatakan, pada umumnya pekerja media memiliki kesadaran memadai tentang masalah-masalah HAM. Namun mereka masih perlu melakukan perbaikan yang signifikan dalam hal kognisi mau pun afeksi. Jurnalis harus memanfaatkan semaksimal mungkin informasi, komunikasi dan pendidikan untuk memajukan perdamaian, HAM dan demokrasi.

Tetapi apa kaitan antara demokrasi dan perempuan? Frederich Engels secara panjang lebar memaparkan pergerakan posisi perempuan dalam The Origin of the Family, Private Property and the State ; mulai dari pemegang peran yang kuat dalam keluarga dan komunitas sampai terjadinya subordinas terhadap mereka. Sejarah kemudian memang memperlihatkan bahwa sejarah perempuan lebih banyak dilekatkan pada subordinasi. Padahal inti dari demokrasi adalah kesetaraan hak dan kewajiban; dan keadilan yang didasarkan atas kesetaraan itu.

Jadi bagi saya, sehebat apa pun seorang pemimpin berbicara tentang demokrasi, tetapi ia meragukan atau bahkan menisbikan persoalan kesetaraan dalam hubungan perempuan-laki-laki, maka dia bukanlah seorang demokrat sejati. Seorang pemimpin yang mengartikan feminisme sebagai pembalikan peran perempuan-laki-laki atau bahkan menuduh feminisme dan gerakan kesetaraan gender sebagai gerakan untuk meindas dan menguasai laki-laki, maka ia secara tidak sadar telah meposisikan dirinya sebagai penindas.

Mengapa? Karena kesadaran itu memang hanya dimiliki golongan penindas. Pada banyak kasus, orang yang ditindas atau dikuasai malah tidak merasa ditindas karena manipulasi berbagai nilai dalam kehidupan masyarakat, atau malah melakukan semacam adjustment terhadap penindasan itu dan kemudian mereplikasikannya kepada pihak yang lebih lemah. Perempuan banyak sekali melakukannya.

Karena itu, kesadaran perempuan tentang masalah penindasan itu harus dikuakkan. Hanya dengan itu maka seluruh gerakan kesetaraan bisa mencapai tujuannya. Dalam hal ini media sebagai kekuatan keempat (the fourth estate) berperan sangat besar untuk membantunya, atau malah sebaliknya, karena sifat dari split personality media, dan semua ini kembali pada persoalan modal, visi pemodal dan pekerja profesional di bidang pers.

Daftar Bacaan

1. Arief Budiman, Pembagian Kerja Secara Seksual, Sebuah Pembahasan Sosiologis tentang Peran Wanita di dalam Masyarakat, Gramedia, Jakarta, 1981
2. Ashadi Siregar dan kawan-kawan, Media dan Gender, LP3Y dan The Ford Foundation, Yogyakarta, 1998
3. bell hooks, “Feminism: a Transformational Politic” dalam Lucinda Joy Peace (ed), Women in Culture, A Women’s Studies Anthology, Blackwell Publishers, Oxford UK, 1998
4. George Orwell, 1984, New American Library, New York, 1981, edisi pertama tahun 1949
5. Haig A Bosmajin, The Language of Oppression, University Press of America, 1983.
6. Rosemary Tong Putnam, Feminist Thought, Westview Press, USA, 1998.
7. Sylvia Walby, Theorizing Patriarchy, Blackwell Publishers Inc. Oxford UK, 1990.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s