Home

Riset Berita Kasus Sengketa Tanah Jalan Metal, Medan

Pada Surat Kabar Sinar Indonesia Baru, Analisa, Waspada, Radar Medan dan Tabloid Otonom 

Oleh: Pemilianna Pardede Diskriminasi rasial  merupakan bagian dari sejarah manusia dan telah dibuktikan bahwa perjalanan sejarah tidak cukup untuk membasmi rasisme dan diskriminasi ras.[1] Diskriminasi merupakan salah satu bentuk pengingkaran terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar. Selama rasisme sebagai manifestasinya  tetap berlangsung, kita tidak  akan dapat berharap untuk dapat membangun sebuah masyarakat yang didasarkan pada persamaan martabat dan harga diri manusia. Kejahatan Nazisme terhadap orang Yahudi  yang berlangsung dari 1939-1945, terbukti telah mengantar beberapa negara ke dalam Perang Dunia ke-2. Pembunuhan massal, yang sering disebut genoside,  jelas merupakan pelanggaran Hak Azasi Manusia terbesar sepanjang sejarah. Sejak saat itu umat manusia tidak lagi mentolerir  sikap untuk didiskriminasi dan dipisahkan karena perbedaan warna kulit, agama, budaya, dan jenis kelamin. Praktek Apartheid  yang terjadi di Afrika Selatan juga dikenali sebagai  bentuk rasisme yang paling brutal. Tidak heran kalau pembasmian sepenuhnya terhadap kejahatan ini tetap menjadi target bersama masyarakat internasional sampai saat ini. Walaupun apartheid masih tetap merupakan pemisahan  dalam bentuk yang paling jahat  dan terlembaga, tetapi diskriminasi ras juga perlu dipertimbangkan secara khusus. Tidak hanya dalam konteks apartheid tetapi juga dalam konteks yang lain.  

Dalam buku  “Kampanye Dunia untuk HAM”, slogan yang bermaksud melindungi suatu bangsa terhadap “gelombang penduduk dengan warna kulit lain”, gerakan-gerakan ekstrimis berusaha untuk mempengaruhi pikiran-pikiran pria dan wanita, terutama diantara kalangan anak muda. Pengangguran, penyakit menular seperti  penyakit AIDS, dan mentalitas yang menganggap orang lain sebagai penyebab segala keburukan disebut sebagai aspek-aspek lain yang dapat menimbulkan diskriminasi dan prasangka buruk terhadap ras tertentu. Dalam hal ini juga termasuk peranan ekonomi, sosial, dan kekuatan budaya tertentu dimana kegiatan-kegiatannya dapat menghidupkan ide-ide tentang prasangka buruk terhadap ras tertentu. Sentimen kesukuan dan kebangsaan yang dapat menyebabkan pengusiran, pembunuhan massal, kebencian terhadap suatu bangsa atau ras.[2]Diskriminasi rasial karenanya mencakup segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pilihan yang berdasarkan ras, warna kulit, keturunan, atau asal negara atau bangsa yang memiliki tujuan atau pengaruh menghilangkan atau merusak pengakuan, kesenangan atau pelaksanaan, pada dasar persamaan, hak azasi manusia dan kebebasan yang hakiki dibidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan bidang lain dari kehidupan masyarakat[3].              

Bentuk rasisme lama yang memperlakukan orang kulit hitam sebagai kelompok inferior dengan terang-terangan dan kasar  sebenarnya sudah berakhir  ketika terjadinya gerakan hak-hak sipil pada tahun 60-an yang menentang apartheid di Afrika Selatan dan segregasi orang-orang Afro-Afrika. Tetapi sejak permulaan tahun1980-an  istilah “rasisme baru” mulai diperkenalkan sebagai label praktis terhadap perubahan-perubahan dalam hakikat penguasaan dan ketidak sejajaran etnik dalam masyarakat multikultur kontemporer. Rasisme baru  berfokus pada perbedaan-perbedaan kultural, mungkin pula pada “ketidaksempurnaan” kultural (cultural deficiencies), dan bukan pada inferioritas/superioritas biologis-genetis. Dalam rasisme baru, ketidaksejajaran tidak diwujudkan dengan menindas kelompok lain (others), melainkan dengan menciptakan”kerugian” sosial ekonomis.[4]            

Media tidak terlepas dari tendensi semacam ini. Sistem rasisme terdiri atas dua subsistem yang terus-menerus berinteraksi (a) sistem praktek sosial diskriminatif, dan (b) sistem representasi sosial diskriminatif yang secara mental dilakukan bersama-sama oleh (banyak atau kebanyakan) anggota kelompok yang dominan. Wacana rasial termasuk subsistem pertama, kondisi dan konsekuensinya terutama bersifat kognitif, yaitu opini penutur atau penulis tentang kelompok lain.[5] Sepanjang sejarah isu-isu tentang rasialis ini memang sering digunakan pihak tertentu untuk melanggenggkan kekuasannya. Seperti pada orde baru yang mengganggap perbedaan etnis merupakan sumber persoalan sehingga muncul ide pembauran dengan maksud untuk menghilangkan perbedaan. Dengan mempromosikan ide tersebut sebenarnya mereka bermaksud mengalihkan persoalan.Masyarakat Tionghoa adalah salah satu etnis dari sekian banyak etnis lain yang menghuni nusantara ini. Tetapi keberadaan masyarakat Tionghoa di Indonesia sering dianggap sebagai orang asing yang  tidak “sederajat” dengan masyarakat Indonesia lainnya. Berbagai stigma sering digunakan untuk menjelaskan bahwa orang Tionghoa itu berbeda. Demikian juga stereotip negatif sengaja diciptakan untuk memojokkan dan menyisihkan orang Tionghoa sebagai sesama manusia dan warga negara. Mulai dari agen komunis, manusia tak ber-Tuhan, hingga sifat negatif misalnya kikir, binatang ekonomi, egois, tukang suap dan kurang nasionalis. Stereotip seperti ini oleh sebagian orang dianggap sebagai kebenaran. Sehingga menjadi alasan  untuk membenci dan melakukan diskriminasi terhadap orang Tionghoa.

Sikap diskriminasi terhadap orang Tionghoa sebenarnya berawal ketika kolonial Belanda  datang ke Indonesia. Menurut  Daniel  S. Lev, sebelum kedatangan kolonial, masyarakat Indonesia  tidak mengenal konsep ras—bisa dilihat dari  banyaknya perkawinan antar etnis, ras dan bangsa pada masa itu. Tetapi ketika Belanda datang, mereka mempopulerkan konsep ras, untuk memberikan pembenaran atas penjajahan yang mereka lakukan.  Ide ras ini membenarkan usaha untuk membedakan golongan, yang berakar pada kepentingan ekonomi. Politik Belanda pada masyarakat Tionghoa sama dengan apa yang dilakukan orang Inggris terhadap orang India di Birma. Seakan kalau tidak bule, itu golongan inferior. Sudah menjadi  kebiasaan pemerintah kolonial untuk  memanfaatkan suatu kelompok masyarakat yang bisa di jadikan  perantara dengan rakyat jajahannya. Dalam konteks Indonesia pemerintah kolonial  memilih dan memanfaatkan orang Tionghoa sebagai perantara dengan rakyat jajahannya, hal ini dilakukan untuk mengelak kemungkinan bahwa Bumiputera sebagai masyarakat mayoritas  akan mengumpulkan kekuatan untuk melawan.[6] 

Orang Tionghoa ini kemudian dipisahkan dari masyarakat “bumiputera “ supaya kalau ada kesulitan atau kesusahan secara ekonomi, orang Tionghoa dapat dijadikan kambing hitam, dijadikan sumber kesalahan. Hal ini terbukti  pada abad 19, ketika  keadaaan ekonomi masyarakat “bumiputera” sangat jelek yang disalahkan bukan penjajah tapi orang Tionghoa. Setidaknya ada beberapa wartawan Belanda yang menulis tentang itu.[7]  Lain kolonial, lain pula pemerintahan Indonesia. Dendam sejarah yang tertoreh pada masa kolonialisme ternyata berlanjut sampai pada masa kemerdekaan RI. Pemerintahan Soekarno pada era 1959-1960 adalah masa ketika etnik Tionghoa sungguh terdiskriminasi dalam wajah yang sangat rasialis. Salah satu perlakuan yang sangat tidak adil terhadap orang Tionghoa adalah dikeluarkannya PP no. 10/1959. Peraturan ini menetapkan bahwa semua usaha dagang kecil milik orang asing ditingkat desa tidak diberi ijin lagi setelah 31 Desember 1959. Sebagai akibat PP No 10 /1959 tercatat dalam sejarah, lebih dari 100.000 orang Tionghoa meninggalkan Indonesia dan mengalami banyak kesengsaraan karena intrik-intrik politik negara Indonesia dan Tiongkok dan meningkatnya teror dalam perbatasan-perbatasan Indonesia sendiri. [8] 

Sesudah tahun 1965, politik pemerintahan Soeharto terhadap orang Tionghoa kembali lagi seperti pada jaman kolonial. Kelompok orang Tionghoa diisolasikan, dilarang masuk politik. Dilakukan tekanan secara sosial untuk menakut-nakuti orang misalnya penggantian nama Tionghoa, pelarangan budaya Tionghoa. Hingga kelompok ini terikat pada penguasa. Memang ada pimpinan politik yang akan memberi proteksi, tapi kelompok ini harus memberi uang. Kalau ada apa-apa kelompok ini akan disalahkan.                    

Politik pengawasan juga dilakukan pemerintah Suharto dengan cara menandai KTP warga Tionghoa dengan cara pemberian spasi di depan nomor registrasi kartu. Selain itu setiap anak-anak warga Tionghoa yang akan mengurus surat-surat harus menyertakan Surat Bukti Kewarganegaraan RI (SBKRI) beserta surat bukti ganti nama orang tuanya. Orde baru juga mengharuskan orang Tionghoa untuk berbaur di segala bidang. Semua hal yang berbau Tiongkok dilarang seolah-olah  Indonesia ini tidak ada keragaman identitas sebagaimana dicantumkan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Tapi seiring dengan itu pula penguasa secara sistimatis melakukan pemisahan sosial dan isolasi kelompok masyarakat yang didentifikasi sebagai “orang Cina”.[9]   Orang Tionghoa yang sudah di diskriminasi secara sosial dan politik kemudian dilanjutkan oleh media. Media massa yang dikontrol oleh rejim Suharto sejak tahun 1974 telah dijadikan sebagai alat propaganda untuk menyebarkan isu-isu bahwa orang Tionghoa itu berbeda. Media massa saat itu sangat gencar menyebut etnis Tionghoa Indonesia sebagai “WNI keturunan”, warga non-pri dan lain sebagainya.[10]  Media massa Indonesia semasa orde baru  memiliki kecenderungan mengungkap stereotip orang Tionghoa dengan penggambaran mata sipit, memegang kartu As dalam perekonomian dan licik dalam dunia dagang. Hal ini terjadi karena media massa mengambil sikap manut aturan penguasa. Mereka memilih cara aman dengan mengikuti kemauan pemerintah, dan melakukan swa-sensor (selfcensorship). Penelitian Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP), tentang pemberitaan 20 media massa cetak mengenai kerusuhan Mei terlihat gambaran bahwa belum banyak media memahami posisinya sebagai produksi wacana dan persoalan rasialisme. Media massa cenderung menjadikan etnik Tionghoa sebagai masyarakat kelas dua di negara ini. [11]            

Sebagai jembatan komunikasi, tugas media adalah  membentuk gambaran tentang kehidupan didunia dan segala pergerakannya pada publik. Tetapi media sering terburu-buru dan tidak cakap dalam memahami persoalan rasialisme disekelilingnya. Sehingga peristiwa yang tadinya bertujuan membela minoritas, jadinya malah bersikap rasis. Tetapi yang paling parah adalah secara sadar media massa atau si jurnalis mewakili komunitas rasis yang memang membutuhkan dukungan media massa agar ideologi superioritas ras tetap bisa berkembang.           

Apakah benar media bersikap demikian?Kita akan melihatnya dalam analisis berita yang dilakukan terhadap 5 media yang terbit di Medan yaitu Sinar Indonesia Baru, Analisa, Waspada, Radar Medan dan Tabloid Otonom. Empat (4) media pertama dipilih karena dianggap paling representatif di Medan. Sinar Indonesia Baru, Analisa dan Waspada adalah koran lama yang sudah eksis dan memiliki pembaca tersendiri. Sedangkan Radar Medan dan Tabloid Otonom yang lahir di era reformasi dipilih sebagai pembanding. Walaupun Otonom sudah tidak terbit lagi, namun tabloid cukup menarik untuk diteliti karena dikelola oleh sejumlah aktivis LSM dan jurnalis muda yang cukup idealis. Kasus yang dianalisis adalah kasus sengketa tanah antara warga jalan Metal dengan pengadilan Negeri Medan yang dimuat kelima media ini.            

Kasus sengketa tanah jalan Metal berawal ketika pada tahun 1966 orang Tionghoa mengungsi  dari Aceh akibat G-30-S/PKI.[12] Atas hunjukan pemerintah Sumatera Utara (Pemdasu) dan Kodam I BB, sejak tahun 1970 warga ini menempati jalan Metal, Kelurahan Tanjug Mulia Medan yang kala itu berupa rawa-rawa. Pemilik tanah itu adalah seorang dermawan yang bernama Tan Hong Seng. Tanah tersebut diberikan kepada warga untuk ditempati dengan hak pinjam  pakai diatas tanah seluas 10,12 hektar. Penandatangan akte pinjam pakai dilakukan dihadapan Notaris. Sang pemilik tanah kemudian meninggal pada tahun 1975. Sepeninggal Tan Hong Seng, timbul sengketa kepemilikan karena ulah seorang bernama Aman Daulat. Tanah yang dibeli Tan Hong Seng dari Aman Daulat tersebut ternyata tidak diikuti dengan pengurusan ganti nama. Melalui persoalan yang rumit  akhirnya tanah yang ditempati warga tersebut didaulat sebagai milik seorang yang bernama Soe Pek Sui. Dan Pengadilan Negeri Medan hanya mengakui akte yang dimiliki Soe pek Sui. Dengan demikian areal tersebut oleh Pengadilan Negeri Medan disahkan menjadi milik Soe Pek Sui. Pengadilan Negeri Medan atas nama Soe Pek Sui ingin melakukan eksekusi tanah jalan Metal untuk diserahkan kepada Soe Pek Sui. Keputusan Pengadilan Negeri Medan tersebut ditentang oleh warga jalan Metal karena putusan tersebut dianggap cacat hukum. Mereka melakukan unjuk rasa ke DPR-SU untuk mengadukan nasib mereka kepada wakil rakyat dan berusaha untuk mempertahankan jalan Metal ketika tim eksekusi hendak mengambil alih tanah  warga tersebut. Kasus ini kemudian dimuat Sinar Indonesia Baru, Analisa, Waspada, Radar Medan dan Otonom.            

Bagaimana kelima media tersebut memberitakan kasus sengketa tanah jalan Metal tersebut? Apakah kelima media ini sudah menulis dengan jurnalisme profesional atau masih terjebak dalam wacana yang rasialis.                               

Kasus sengketa tanah di Jalan Metal tidak saja muncul dalam bentuk straight news (berita langsung) tapi juga dalam bentuk features. Dalam hal ini, berita langsung yang dianalisis adalah yang dimuat Sinar Indonesia Baru, Analisa dan Waspada yang terbit tanggal 30 Agustus 2000. Sedangkanberita dalam bentuk feture yang dianalisi adalah yang dimuat Radar Medan  tanggal 26 September sampai 2 Oktober 2000, dan pada Otonom edisi 3 tahun I Tanggal 20-26 September 2000.                        

Metode Riset

Menurut Teun A. Van Dijk, wacana media turut memperkuat rasialisme yang ada dalam masyarakat. Dan rasialisme itu biasanya diwujudkan dan di ekpresikan melalui teks-teks berita. Karena teks bukan sesuatu yang datang dari langit, bukan juga satu ruang hampa yang mandiri. Akan tetapi, teks dibentuk dari suatu praktik diskursus, suatu praktik wacana. Karena sebuah wacana dapat berfungsi sebagai suatu pernyataan (assertion), pertanyaan (question), tuduhan (accusation), atau ancaman (threut). Selain itu  wacana juga dapat digunakan  untuk mendiskriminasi atau mempersuasi orang lain untuk melakukan diskriminasi.[13]           

Untuk menggali dan mengungkap struktur, rasionalitas beserta ideologi yang laten dalam teks, maka kasus ini akan dinalisis dengan analisis wacana (Critical Discourse Analysis)—sebagai tipe analisis yang terutama sekali mempelajari bagaimana kekuasaan disalahgunakan, atau bagaimana dominasi serta ketidakadilan dijalankan dan direproduksi melalui teks berita. Model analisis wacana yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis yang dikenalkan Roger Fowler dkk yang memberi argumen bahwa pilihan linguistik tertentu—kata, kalimat, proposisi—membawa nilai ideologis tertentu. Kata dipandang bukan sebagai sesuatu yang netral, tetapi membawa implikasi ideologis tertentu. Pemakaian kata, kalimat, susunan, dan  kalimat tertentu, proposisi tidak dipandang semata sebagai  persoalan teknis tata bahasa atau linguistik, tetapi ekspresi dari ideologi, upaya untuk membentuk pendapat umum, meneguhkan dan membenarkan pihak sendiri dan mengucilkan pihak lain.[14]    Bahasa Orde Baru

Pilihan kata-kata yang dipakai dalam suatu berita  tidak semata-mata hanya karena kebetulan, tetapi juga secara ideologis menunjukkan pemaknaan seseorang terhadap fakta atau realitas. Ideologi menurut John B.Thompson, didalam Studies in the Theory of Ideology, bukanlah sebuah sistem, dimana terjadi pemaksaan konsep, ide atau kepercayaan kepada masyarakat secara vertikal dari atas; akan tetapi sebuah sistem yang mempunyai mekanisme yang jauh lebih kompleks. Didalammya makna-makna dikerahkan didalam praktik wacana komunikasi sosial sehari-hari dengan model discourse yang sangat kompleks.[15]              

Bahasa pada kenyataannya tidak hanya digunakan sebagai sebuah alat komunikasi, akan tetapi juga sebagai alat dominasi kekuasaan. Artinya orang berkuasa tidak hanya ingin didengar dan di mengerti tapi ingin dipercayai, dipatuhi, dihargai atau diikuti oleh orang-orang yang dikuasainya. Kekuatan kata-kata (the power of words) digunakan dalam sebuah sistem kekuasaan untuk memperlihatkan otoritasnya dalam mewakili kelompok yang dipresentasikannya.Media pers selalu beroperasi lewat bahasa. Menurut Teddy Sudaryono, sebuah rejim fasis juga menggunakann media bahasa untuk  membelah masyarakat dengan mengontrol dan menciptakan bentukan bahasa yang secara halus dan tidak sadar akan menciptakan image keterpisahan antar kelompok dari masyarakat yang hendak dikuasainya.[16]

Ketika memberitakan kasus jalan Metal, lima media yang diteliti ternyata belum lepas dari hegemoni bahasa yang diciptakan orde baru. Jaman orde baru berkuasa, media massa Indonesia sangat gencar menyebut etnis Tionghoa Indonesia sebagai “WNI Keturunan”. Setelah era reformasi bergulir, sikap media ternyata belum  berubah dalam menggambarkan orang Tionghoa. Setidaknya hal dapat dilihat bagaimana Sinar Indonesia Baru, Analisa, Waspada, Radar Medan dan tabloid Otonom tetap menggunakan kalimat maupun kata yang bernada rasial ketika memberitaka kasus sengketa tanah jalan Metal di Medan.  Kelima media  masih menggunakan istilah WNI Keturunan Tionghoa untuk menyebut warga jalan Metal. Istilah lainnya adalah “warga keturunan Cina” atau hanya disebut dengan “warga keturunan saja”. Sebutan “warga keturunan” dan “WNI keturunan” ini seakan diciptakan hanya  khusus untuk orang Tionghoa karena  istilah tersebut tidak lazim digunakan untuk menyebutkan warga keturunan Jawa, keturunan Batak, warga keturunan Nias dan warga keturuna etnis lainnya di Indonesia. Istilah “WNI Turunan Tionghoa”, dan “warga keturunan” tersebut muncul dalam judul, lead maupun narasi  kelima media sebagai berikut: 

“DPRD-SU, Selasa (29/8) didatangi dua gelombang unjuk rasa, masing-masing unjuk rasa dari sekelompok WNI Turunan Tionghoa yang menolak kebijakan Pengadilan Negeri  Medan mengeksekusi jalan Tanah Metal Kelurahan Tanjung Mulia, dan unjuk rasa kelompok mahasiswa yang meminta pemilihan ulang walikota Tebing Tinggi”. (Sinar Indonesia Baru, 30 Agustus 2000) “Puluhan WNI keturunan Tionghoa Penduduk jalan Metal Tanjung Mulia menggelar aksi unjuk rasa di DPRD Sumut selasa (29/8) sekaligus menuntut pihak Pengadilan Negeri Medan (PN) membatalkan eksekusi terhadap pemukiman mereka karena dinilai cacat hukum”. (Analisa, 30 Agustus 2000)  

“Dalam aksi WNI turunan Tionghoa, ke DPRD-SU dilengkapi dengan pemajangan beberapa Poster yang intinya mengecam para mafia tanah yang telah mengobok-obok warga jalan Metal sehingga penduduk terpaksa digusur oleh pengadilan dengan dalih eksekusi”. (Waspada, 30 Agustus 2000)     Bagi masyarakat turunan Tionghoa  itu, kepergian Tan Hong Seng adalah sebuah peristiwa kehilangan yang sangat besar”. (Radar Medan, 27 September 2000)  

“Tetapi sekitar pukul 10.00 wib, ketika pasukan brimob Poldasu, Polsek Medan labuhan dan Shabara Poltabes Medan datang ke lokasi membantu jalannya eksekusi, spontan kemarahan warga keturunan itu semakin menjadi-jadi”. (Otonom, Edisi 3, 20-26 September 2000)   Istilah “WNI turunan Tionghoa yang dipakai Sinar Indonesia Baru, Analisa Waspada, Radar Medan, dan Otonom  tersebut tidak semata-mata hanya kebetulan, tetapi secara halus kata ini digunakan oleh media  untuk menciptakan sebuah image yang memisahkan etnis Tionghoa dengan masyarakat Indonesia lainnya. Sebutan ini bernada rasial karena digunakan untuk menonjolkan  identitas  warga jalan Metal yang kebetulan  adalah orang Tionghoa. Pemberitaan seperti ini biasanya muncul hanya pada kasus-kasus yang berhubungan dengan orang Tionghoa. Sedangkan pada kasus yang menyangkut etnis lain hal seperti ini jarang dilakukan Media. Selain istilah “WNI Turunan” sebutan lain yang digunakan media untuk menyebut warga Tionghoa di  Medan  adalah “Cina Medan”. Istilah ini   muncul dalam Otonom. Hal tersebut terlihat dalam kutipan berikut: 

“Boleh jadi apa yang dilakukan Tjing-Tjing Mauw dan ribuan warga jalan Metal juga merupakan upaya mereka membela diri. Tapi mungkin sebagai simbol bangkitnya perlawanan Cina Medan terhadap penguasa. Terlepas siapa sebenarnya yang paling berhak atas lokasi di jalan Metal, namun perlawanan dari warga keturunan, setidaknya membuka cakrawala baru kesadaran warga keturunan atas keadilan “Cina Medan sudah berani melawan? Anggapan ini boleh jadi benar. Selain kasus Tjing-Tjing Mauw, beberapa kasus lainnya sudah menunjuk kearah itu. 

“Lihat saja ketika ratusan warga Cina Medan melakukan aksi ke DPRD Sumut dua pekan lalu. Mereka mengadu nasib karena menjadi korban penipuan yang dilakukan PT. BMA”. “Maka tidak saatnya lagi mempermainkan orang Cina Medan. Bisa-bisa mereka akan melakukan perlawanan. Saya sendiri mendukung perlawanan itu sepanjang mempertahankan kebenaran serta tidak anarkhis”.  

Kata “Cina Medan” dalam kutipan tersebut digunakan untuk mengganti orang Tionghoa di Medan. Karena selain di Medan, orang  Tionghoa banyak yang berdomisili di daerah lain seperti Jawa dan Kalimantan. Tetapi dalam kutipan tersebut  istilah ini  sekaligus digunakan untuk membeda–bedakan  orang Tionghoa di Medan dan ditempat lain. Sedangkan sebutan yang sama tidak pernah digunakan oleh media kepada warga lain misalnya, “Arab Medan, India Medan, Batak Jakarta, Batak Semarang dan lain sebagainya. Padahal sama seperti orang Tionghoa, etnis lainpun menyebar dan hidup diberbagai  kota di Indonesia. Dari lima media yang diteliti ternyata yang paling banyak menggunakan istilah rasial dalam  pemberitaan kasus jalan Metal adalah Tabloid Otonom sebanyak 24 kali, disusul Sinar Indonesia Baru 5 kali,  Waspada dan  Radar  Medan masing-masing 3 kali  dan 1 kali  dilakukan Analisa. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut: Tabel : Penyebutan Terhada Tionghoa Kasus Jalan Metal

Penyebutan Nama Surat Kabar
Sinar Indonesia Baru Waspada Analisa Radar Medan Otonom
WNI Turunan Tionghoa 3 3 1 0 0
WNI Turunan 1 0 0 0 0
Keturunan Tionghoa 1 0 0 2 3
Warga Turunan 0 0 0 1 9
Cina Medan 0 0 0 0 6
Keturunan Cina 0 0 0 0 7
Total 5 3 1 3 24

 Istilah lain yang muncul dalam pemberitaan kasus sengketa jalan Metal adalah “pribumi”. Sama seperti “WNI Turunan” atau “Cina Medan” kata “pribumi” juga dapat digunakan sebagai alat segregasi antara warga Tionghoa dengan masyarakat lainnya. Dalam kasus jalan Metal, Otonom beberapa kali menggunakan istilah ini seperti terlihat dalam kutipan berikut: “Kalau sebelumnya orang sering membicarakan assimilasi Cina dengan pribumi, sekarang issu itu semakin menghilang. Yang muncul adalah perkumpulan dan kelompok-kelompok Cina.  

“Boleh jadi  gerakan Tjing-Tjing Mauw menjadi peringatan kepada warga pribumi yang kerap menekan warga keturunan. Sudah tidak saatnya lagi memang, menjadikan warga keturunan sebagai sapi perahan”   Kata “pribumi” adalah sebutan untuk masyarakat Indonesia yang juga berasal dari berbagai suku seperti Betawi, Melayu, Bugis, Manado dan suku-suku lainnya. Istilah yang dengan bangga digunakan oleh orang yang merasa dirinya orang Indonesia “asli”  ternyata pada jaman kolonial justru adalah penghinaan.[17]  Selain bernada rasial, pemakaian istilah ini juga aneh dan lucu sebab istilah “pribumi” ini berasumsi bahwa wilayah Nusantara ini adalah sebuah wilayah tertutup dimana nenek moyangnya bukan pendatang sehingga layak disebut sebagai penduduk asli. Padahal kenyataannya nenek moyang yang mendiami Nusantara ini juga merupakan pendatang dari berbagai penjuru seperti Laos, Kamboja, Vietnam, Burma, Thailand, Philipina dan Cina. Mereka inilah yang kemudian menjadi nenek moyang bangsa Indonesia yang sekarang.[18]  Walaupun dulunya  dianggap sebagai penghinaan, belakangan istilah “pribumi” ini justru  digunakan untuk melanjutkan sentimen anti Cina. Dengan disahkannya pemakaian  istilah “pribumi” dan non-pribumi yang diprakarsai oleh Aminuddin Aziz dan H.E Kowara, ketua dan wakil ketua Forum Swasta Nasional pada Juni 1974.[19]Selain menggunakan istilah atau kata, media ini juga memuat beberapa kalimat yang bernada Rasial  seperti berikut:     

“Sejak reformasi menggema, perubahan sikap keturunan Cina, khususnya yang ada di Medan, perlahan tetapi pasti sudah terlihat secara Transparan. Kalau dulu mereka cenderung sembunyi-sembunyi mempertahankan tradisi ke Cina-annya, sekarang sudah berani tampil kepermukaan.”  Kata “sembunyi-sembunyi”  dalam kalimat tersebut memaknakan bahwa selama ini orang Tionghoa diam-diam atau tidak terang-terangan  menunjukkan tradisinya karena keinginan mereka sendiri. Padahal tindakan tersebut terpaksa dilakukan karena diskriminasi yang diberikan oleh berupa pelarangan bahwa orang  Tionghoa tidak boleh mempertunjukkan tradisinya di depan umum. Peraturan pemerintah dalam Inpres No. 14 tahun 1967 pemerintah Soeharto, membuat orang Tionghoa tidak bisa  melaksanakan tradisnya. Tetapi ketika reformasi bergulir, perayaan tahun baru Imlek, Barongsai, Cap Gomeh, Festival Peh Cun, dan tradisi berperahu di kali Cisadane kembali bisa dilakukan. [20] Selain kata sembunyi-sembunyi, pilihan kata “keturunan Cina “ dalam kalimat tersebut juga  dan bernada rasialis karena digunakan  untuk menunjukkan perbedaan.  Kalimat “mempertahankan tradisi ke Cina-annya” dalam kutipan tersebut digunakan untuk mengaitkan orang Tionghoa ke negeri asalnya yaitu negeri Cina. Dengan penggunaan kata media memaknakan bahwa orang Tionghoa tersebut akan selalu terkait dengan budaya leluhurnya.               

Selain istilah yang rasial, berbagai stereotip dan stigma juga ditemukan dalam pemberitaan kasus sengketa tanah jalan Metal. Stigma adalah ciri negatif yang menempel pada pribadi seseorang karena pengaruh lingkungannya. Sedangkan stereotip adalah sebuah konsepsi mengenai sifat suatu golongan berdasarkan prasangka yang subjektif dan tidak tepat.[21]             

Stereotip  terhadap orang Tionghoa yang diwariskan orde baru sampai saat ini terus berlangsung. Orang Indonesia tidak saja menganggap orang Tionghoa itu sebagai bangsa lain, tetapi banyak juga yang percaya bahwa sebagai kelompok, orang Tionghoa itu memiliki berbagai sifat negatif. Gabungan stereotip tentang orang Tionghoa dapat dilihat dari tulisan-tulisan bahkan yang sudah diterbitkan.[22] Stereotip yang diberikan adalah orang Tionghoa itu suka berkelompok-kelompok, lebih suka  menjauhkan diri dari pergaulan sosial dan tinggal dikawasan tersendiri. Mereka selalu berpegang teguh kepada kebudayaan negeri leluhur mereka. Kesetiaan mereka kepada Indonesia dalam keadaan paling baik diragukan, dan dalam keadaan paling buruk, bersikap bermusuhan terhadap Indonesia. Tidak setia, ikut menghalang-halangi kebangkitan golongan pengusaha pribumi, ahli dalam bidang penyogokan dan penyeludupan.[23] Ketika memberitakan kasus jalan Metal, beberapa  stereotip  terhadap orang Tionghoa  tersebut  juga muncul dalam pemberitaan media sebagaimana  di tulis tabloid Otonom berikut: “Gambaran ini bisa dilihat dari pola pemukiman mereka yang terkelompok, penggunaan bahasa Cina sebagai identitas budaya, lingkaran perdagangan yang hanya berputar dikalangan mereka sendiri, dan pengadaan pusat pendidikan yang lebih diperuntukkan bagi anak-anak mereka. Sedang di bidang politik, masyarakat Cina mungkin apatis karena terlanjur dikecewakan.                

“Perkumpulan-perkumpulan asal kampung dan marga inilah yang membuat mereka akhirnya lebih dekat dan lebih akrab dengan leluhur dan kerabatnya di Cina ketimbang pemerintah dan perkumpulan-perkumpulan lain di Indonesia sendiri di Indonesia sendiri.   “ Namun dibalik itu Warga Cina justru tampil lebih kompak dan menyatu. Mereka secara perlahan-lahan membentuk kekuasaan ekonomi yang pelaku-pelakunya adalah kalangan mereka sendiri. Kendatipun tanpa embel-embel organisasi ataupun partai, identitas Cina justru lebih tampak kontras dan berbeda dengan suku-suku lain. Satu hal lagi yang dianggap penting dari sifat keturunan ini, mereka memiliki kenekatan dalam bisnis. Dalam sejarahnya, keturunan Cina juga dikenal sangat berani melakukan penyuapan terhadap penguasa.”                       

Kutipan tersebut menjelaskan stereotip yang selama ini berkembang bahwa warga Tionghoa lebih suka berbisnis dengan kelompok sendiri, nekad dalam berbisnis dan suka menyuap penguasa. Stereotip tersebut seakan menunjuk bahwa semua  orang Tionghoa adalah tukang suap.  Padahal  tidak hanya  orang Tionghoa yang suka menyuap penguasa. Siapapun dan  dari  etnis manapun  bisa  melakukan penyuapan  baik itu orang Jawa, Batak, atau orang Ambon. Kebanyakan penyuapan itu terpaksa dilakukan warga Tionghoa  untuk kelangsungan usaha mereka dalam hubungnnya dengan kaum birokrasi yang memang koruptif. Di Indonesia semua orang terancam oleh birokrasi, tapi yang terkena dan terbanyak adalah golongan Cina. Karena mereka lebih banyak membutuhkan pelayanan Birokrasi. Sedangkan etnis lainnya jarang yang berdagang. Akibatnya untuk menghindari kesulitan birokrasi dan untuk pengamanan banyak pengusaha etnis Tionghoa memberikan dukungan modal dan mengelola usaha. Sedangkan elit Indoneisa memberikan lisensi. Terkadang untuk mempertahankan diri mereka melakukan tindakan-tindakan untuk melindungi kepentingan mereka. Bukan atas dasar rasial tapi berdasarkan kelanjutan usaha. [24] Karena kalau tidak mereka akan mendapat masalah.[25]              Stereotip lain yang muncul dalam kasus sengketa jalan Metal adalah Prasangka terhadap orang Tionghoa di Medan yang dinilai tidak berani melakukan perlawanan. Orang Tionghoa yang pertama sekali datang ke Sumatera dan bekerja disebut sebagai buruh yang rajin dan penurut. Sehingga mereka tidak pernah terlibat dalam perlawanan fisik maupun politik untuk menentang kebijakan pemerintah. Seperti terlihat dalam kutipan berikut: 

“Awalnya mereka adalah buruh yang penurut dan rajin. Tidak berani melawan putusan apapun dari penguasa. Kini kekuatan ekonomi mereka menguasai hampir seluruh sektor bisnis. Dan belakangan, suku Cina di Medan kian berani angkat bicara dan berpolitik” “Dalam sejarahnya, etnis Cina di Medan tidak pernah tercatat melakukan perlawanan fisik maupun politik untuk menentang setiap kebijakan pemerintah. Bahkan untuk sekedar protes saja, masyarakat ini tidak pernah terpikir. Mereka lebih asyik dan terhanyut pada rutinitasnya dibidang perdagangan.”                  “Lebih dari itu  itu Tjing-Tjing Mauw kini jadi simbol perlawanan keturunan Cina di jalan Metal. Padahal siapapun tahu, keturunan Cina selama ini dianggap tidak pernah berani melakukan perlawanan seperti. Apalagi yang dihadapi bukan hanya aparat keamanan, tetapi juga keputusan negara yang berkekuatan hukum”           

Kata etnis Cina, suku Cina dalam kutipan tersebut kurang tepat. Karena  “etnis Cina” dan “suku Cina itu sendiri tidak ada. Yang ada adalah etnis Tionghoa karena mereka berasal dari negeri Tiongkok. Cina lebih menunjukkan sebuah identitas negara. Negara inipun masih dibedakan dalam dua bagian yaitu Negara Cina daratan dan Cina Taiwan yang secara ideologis mempunyai perbedaan yang bertolak belakang.[26]  Kata “Cina” pada jaman orde baru oleh sebagian rakyat Indonesia dan juga aparat militer  telah digunakan untuk mendiskriminasikan orang Tionghoa sebagai kaum pendatang yang harus tunduk pada masyarakat yang punya tanah kelahiran. Sebutan kata Tionghoa sengaja diganti menjadi Cina dengan dalih pembenaran bahwa bahasa inggrispun menggunakan kata”China”. Dalam konteks Inggris hal ini sepenuhnya benar—karena tidak ada konotasii negatif apapun. Sedangkan kata Cina tersebut bagi orde baru memiliki konotasi negatif.[27]               

Selain penggunaan kata yang kurang tepat, penilaian bahawa orang Tionghoa Medan tidak berani melawan dalam kutipan tersebut  tidak sepenuhnya benar. Guru Besar Universitas Medan, Usman Pelly mengatakan  sejak abad XII atau sekitar tahun (1827) orang Tionghoa yang bekerja sebagai buruh di Medan  sudah berani melakukan perlawanan terhadap pengusaha Belanda yang tidak adil terhadap mereka.  Pada Abad XII  di Sumatera mulai dibuka lahan-lahan untuk perkebunan Tembakau. Pihak Belanda pada waktu itu banyak mendatangkan kuli-kuli perkebunan  dari dataran China, tepatnya dari Cina Selatan. Ternyata keberadaan kuli-kuli dari China tersebut tidak bertahan lama, akibat perlakuan-perlakuan kasar pihak pengusaha Belanda. Karena itu para kuli ini melakukan perlawan kepada majikan mereka dan meninggalkan pekerjaannya.[28]

Sedangkan menurut  dr, Sofyan Tan, warga Tionghoa itu sudah dari dulu melakukan perlawanan. Semasa orde baru, orang Tionghoa juga sudah pernah melakukan perlawanan dengan  menolak pemberlakuan parkir lingkungan pada saat itu. dan juga keberanian mereka untuk memilih partai PDI-P pimpinan Megawati. Sebelum reformasi,  mereka bukan tidak berani melawan melainkan perlawanan itu dilakukan diam-diam karena tekanan orde baru dan juga akan berbenturan dengan masyarakat banyak. Tetapi setelah reformasi perlawanan itu semakin nyata dilakukan. Dan perlawanan yang dilakukan ini adalah untuk mempertahankan hak mereka. [29]            

Dalam bidang politik, warga Tionghoa Medan juga sudah ikut berpolitik yaitu dengan  terdaftarnya Baperki sebagai peserta pemilu pada tahun 1955. Pada waktu itu seorang anggota Baperki bernama Yoe Sim Boen diangkat menjadi ketua TPS  Tun Srilanang.[30]  Pers Orde Baru dan Pasca Orde Baru

Dari  Analisis yang dilakukan terhadap Sinar Indonesia Baru, Analisa, Waspada, Radar Medan dan Otonom,  terlihat bahwa media yang lahir  sebelum Orde Baru maupun  yang lahir pasca Orde Baru sama-sama terjebak dalam wacana yang rasialis.  Tabloid Otonom dan Radar Medan yang terbit di era reformasi belum bisa menghilangkan  prasangka negatif yang selama ini diberikan kepada orang Tionghoa. Ini  terjadi karena banyak jurnalis yang belum  mengetahui atau memahami akibat yang akan terjadi saat ia merangkai kalimat, menggunakan kata atau membuat  foto atau ilustrasi akan menumbulkan diskriminasi terhadap kelompok tertentu yang menjadi objek beritanya. Padahal seorang jurnalis  itu haruslah orang-orang yang memberikan penghormatan kepada kebenaran dan mereka yang bekerja pada standar etika profesional. Prinsip-prinsip IFJ yang direvisi pada tahun 1986  menyatakan bahwa jurnalis haruslah sadar akan bahaya diskriminasi yang dilanjutkan oleh media dan sepenuhnya menghindari memfasilitasi beragam diskriminasi yang didasarkan pada ras ,jenis kelamin, orientasi seksual, bahasa, agama, politik atau opini lainnya, kebangsaan dan asal usul sosial. Dan ini perlu adanya koalisi diantara pekerja media, tidak saja jurnalis tapi juga editor.[31]             

Ketika  memberitakan kasus Sengketa jalan Metal, Otonom dan Radar Medan sebenarnya  ingin mengungkapkan kepada masyarakat bahwa tidak saat lagi orang Tionghoa didiskriminasi. Tetapi secara tidak sadar media ini  malah bersikap rasis hal tersebut dapat dilihat dalam kutipan  Tabloid otonom berikut:  “Boleh jadi gerakan Tjing-Tjing Mauw menjadi peringatan kepada warga pribumi yang kerap menekan warga keturunan. Sudah tidak saatnya lagi memang menjadikan warga keturunan menjadi sapi perahan.”             

Kutipan tersebut adalah penjelasan Otonom bahwa tidak saatnya lagi orang Tinghoa mendapat perlakuan yang diskriminatif. Tetapi sadar atau tidak,  kata-kata yang digunakan dalam kalimat tersebut justru sangat rasial. Rasialisme jelas sesuatu yang tidak perlu diajarkan atau ditularkan baik oleh media atau siapapun. Dan ini disebut sebagai suatu kebodohan yang dikutuk habis-habisan oleh negara-negara pendatangan Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi rasial.[32]  Sepintas penggunaan istilah –istilah dan kalimat yang digunakan media tersebut mungkin dianggap sepele dan tidak dikriminatif. Tetapi sadar atau tidak sadar istilah ini bisa menjadi senjata yang sangat ampuh untuk membelenggu pikiran khalayak untuk mengikuti keinginan pihak tertentu yang akan  menghambat pluralisme. Dan kalau media terus-menerus menggunakan istilah ini maka watak diskriminasi akan terus bertumpuk dan tertanam di benak pembaca untuk memisahkan masyarakat yang akan terus melahirkan kekerasan-kekerasan dan ketidak adilan khususnya terhadap  masyarakat Tionghoa                                  


[1]  Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama dan sebagainya. (lihat KBBI, hal. 237). Sedangkan  kata “ras’ berasal dari bahasa Arab  yang berarti “keturunan”.  Antropolog Grosse, Kohlbrugge dan Haldane memberi defenisi yang hampir sama yaitu segolongan manusia yang memiliki kesamaan sifat jasmani dan rohani yang diturunkan. Jadi dalam rasisme, istilah ras merujuk ke kelompok manusia yang ditentukan dirinya sendiri atau pihak lain, yang berlainan secara kultural berdasarkan ciri-ciri jasmaniah yang tak dapat diubah warna kulit, tektur rambut, raut muka atau bentuk tubuh ). Jadi dalam ilmu tentang ras,  ras ditentukan bukan secara sosial tapi berdasarkan ciri-ciri fisik. Lihat: Stanley Prasetio Adi: “Rasisme dan Rasialisme: Antara Keilmuan dan Stereotip Sosial Yang Selalu Salah Kaprah. Dalam buku  Dari Keseragaman Menuju Keberagaman: Wacana Multikultural Dalam Media, Jakarta: LSPP, 1999, hal. 94   

[2]  Lihat  Program Pelaksaan Untuk Dekade Kedua Untuk Memerangi Rasisme Dan Diskriminasi Ras. “Kampanye  Dunia Untuk Hak Azasi Manusia”, lembar Fakta 05 hal. 65, Komnas HAM dan British Council.

[3] Lihat: Komite  Penghapusan Diskriminasi Ras, “ Kampanye Dunia Untuk HAM” lembar fakta 12 hal, 163.

[4] Teun A. Van Dijk (ed), Dari Keseragaman Menuju Keberagaman :Wacana Multikultur Dalam Media, Jakarta,LSPP, 1999, hlm 4. 

[5] Teun A. Van Dijk (ed) Ibid, hlm. 10

[6] Salah satu cara yang digunakan penjajah kolonial untuk menguasai jajahannya adalah dengan memanfatkan sekelompok orang sebagai “kambing Hitam” . Kelompok masyarakat tersebut digunakan sebagai perantara  agar penjajah lebih gampang  menjalankan politiknya. Kalau di Indonesia kelompok masyarakat yang dipakai kolonial Belanda  adalah orang Tionghoa. Di Afrika Timur, yang dipakai adalah orang India atau Arab. Di Vietnam yang dipakai penjajah Prancis  juga orang Tionghoa. Kalau di Birma, Inggris memakai orang India, sedangkan di Polandia yang dimanfaatkan adalah  orang yahudi. Dikutip dari  Majalah Suara Baru, Edisi 5 tahun I, Juni 2000, hlm 27     

[7] Majalah Suara Baru, Ibid,. hlm 27

[8]   Dicky Lopulalan dan Benjamin Tukan, Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk  Diskriminasi Rasial : Panduan Bagi Jurnalis, Jakarta,  LSPP dan The Asia Foundation ,  2000 hlm 61-62 

[9]  Majalah Suara Baru,  Op.Cit , h. 38

[10] Majalah Suara Baru,  Ibid, hlm 37 

[11] Dicky Lopulalan dan Benjamin Tukan, Diskriminasi Rasial : Panduan bagi jurnalis, Jakarta, LSPP, dan The Asia Foundation, 2000, hlm 79  

[12] Ketika  gerakan G-30-S-PKI merebak di Aceh, prasangka anti Tionghoa semakin naik kepermukaan. Tuduhan bahwa orang Tionghoa terlibat dalam gerakan tersebut. Pertanda  yang paling serius mengenai hal ini adalah di Aceh. Dimana beribu-ribu Tionghoa diusir keluar dari propinsi itu. Menurut Peking Review, keluarga-keluarga Tionghoa disana diusir keluar dari rumah mereka dan dibiarkan berdiri dibawah sinar matahari selama lima jam. Para penjahat itu memaksa laki-laki untuk menanggalkan baju mereka, menuangkan berbagai cat berwarna ditubuh mereka dan memulas badan mereka dengan slogan-slogan anti Tionghoa. Tekanan keras anti Tionghoa ini tampak meluas diseluruh Aceh Utara pada akhir bulan april tahun 1966. kemudian pada tanggal 8 Mei, komandan Militer Aceh , Brigadir Jenderal Ishak Djuarsa, mengumumkan agar semua orang Tionghoa asing meninggalkan Aceh sebelum tanggal 17 Agustus bertepatan dengan hari kemerdekaan Indonesia. Sejumlah paling kurang 10.000 pengungsi Tionghoa bergerak keselatan dari Aceh ke Medan dan daerah sekitarnya. Lihat : Charles A. Coppel, Tionghoa Indonesia dalam Krisis, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan,  1994, halm 140.  

[13] Teun Van Dijk, (ed) Dari Keseragaman menuju Keberagaman : Wacana Multikultural Dalam Media, Jakarta, LSPP dan The Asia  Foundation, 1999, hlm 9  

[14]  Eriyanto, Analisis Wacana : Pengantar Analisis Teks Media, Yogyakarta, LKIS,  2001, hlm  148

[15]  Yasraf Amir Piliang,  Sebuah dunia yang menakutkan: mesin-mesin kekerasan dalam jagat raya chaos, Bandung,  Mizan, 2001, hlm. 142.

[16]  Teddy Sudaryono, (ed)  Ditindasnya Etnis Tionghoa Melalui Media Bahasa, Majalah Suara Baru, Edisi   5, tahun 2000, hlm 37.

[17] Pribumi adalah sebutan yang digunakan kolonial Belanda terhadap penduduk Indonesia atau Bumiputera. Secara ekonomi dan sosial, pribumi menduduki posisi yang paling rendah sesuai  penggolongan masyarakat yang dibuat kaum kolonial. Kemudian Belanda mengadu domba pribumi dan Cina sehingga sampai hari ini masih ada kebencian yang sangat mendalam diantara keduanya. Lihat: Kapok jadi Nonpri,  Ibid, hlm 84

[18] Kapok jadi Nonpri,  Ibid, hlm 35

[19] Penggunaan istilah “pribumi” dan “non pribumi” diikuti oleh lahirnya sebuah organisasi bisnis bernama Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) yang berdiri dibawah KADIN. Lihat: Dicky Lopulalan dan Benjamin Tukan,  Op.cit, hlm 64. 

[20]  Suatu langkah besar dilakukan oleh  Presiden Abdurahman Wahid  untuk merehabilitasi minorotas Cina dihadapan masyarakat Indonesia ketika Presiden mencabut Keppres No 14  Tahun 1967 dan menggantinya dengan Keppres No. 6 tahun 2000 yang mengijinkan kaum minoritas Cina  merayakan tahun baru Cina (Imlek)  di jalan-jalan atau tempat. Untuk pertama kalinya, pada bulan Februari 2000 seluruh kota –kota besar di Indonesia bisa menyaksikan tarian naga dan barongsai di jalan-jalan dan pusat perbelanjaan. Lihat: Dr. Yusiu Liem, Op.cit hlm 80.

[21]  Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta,  Balai Pustaka,  1991

[22]  Charles A. Coppel, Tionghoa Indonesia Dalam Krisis, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, hlm 26

[23]  Charles A. Coppel, Ibid, hlm 26

[24] Masalah Cina, Op.cit, hlm. 59

[25]  Salah  seorang  konglomerat Astra Group, William Soeryadjaya dikenal paling enggan memberikan sumbangan kepada elit politik (penguasa ). Hal ini tidak gampang dilupakan kaum penguasa.  Ketika salah seorang anak William memberikan dukungan kepada proyek bank BPR dari NU ( Nusumma), dan kemudian mulai aktif dalam strategi elit Politik, pada tahun 1993, dia harus membayar mahal dengan dilikuidasinya bank Summa. Lebih jauh lagi aset utama William Soeryadjaya, yaitu perusahaan otomatif terbesar Astra, melalui manipulasi kroni-kroni Suharto kemudian diambil alih oleh salah satu anaknya melalui campur tangan pemerintah. Lihat : Dr. Yusiu Liem, Prasangka Terhadap Etnis Cina :Sebuah Intisari, Jakarta, Djambatan,  2000, hlm 76

[26]  Dari Keseragaman menuju Keberagaman: Wacana Multikultural Dalam Media, Op.cit, hlm 95

[27] Kata “Cina” digunakan oleh Orde Baru untuk mengganti kata Tionghoa. Kata  tersebut digunakan karena warga Tionghoa diasosiasikan sebagai agen-agen RRT, agen-agen Cina komunis yang harus ditumpas. Itulah titik awal tegaknya kekuasaan refresif Orde Baru menanam benih rasialisme dan kebencian terhadap warga Tionghoa yang bisa diledakkan sesuai keperluan. Lihat: Sumbangsih Siauw Giok Tjhan dan Baperki Dalam Sejarah Indonesia, Jakarta, Hasta Mitra, Mei 2000, hlm 63

[28]   Akibat  perlakuan kasar pengusaha Belanda, banyak kuli China melakukan perlawanan dan meninggalkan pekerjaannya sebagai kuli. Eksodus besar-besaran kuli etnis China ini menyebabkan banyak lahan perkebunan di Sumatera yang tidak dikerjakan. Sehingga pada abad XIII pihak pengusaha Belanda terpaksa mendatangkan lagi kuli-kuli kontrak dari pulau Jawa, yang umumnya berasal dari  Jawa Tengah dan Jawa Timur. Lihat: Cina Antara Dilema dan Trauma,  Majalah DW, Edisi Maret 1999 hlm 12

[29]  Dikutip dari  Wawancara dr.  Sofyan Tan  dengan Otonom dimuat pada Edisi, 3 tahun I,20-26 September 2000.

[30]  Yoe Sim Boen  adalah mantan Komandan Barisan  Pemuda Indonesia  yang sebelumnya bernama Pandu Raya Indonesia. Pandu Raya Indonesia  ini kemudian dilebur menjadi Pesindo pada tahun 1945. Yoe Sim Boen menjabat sebagai komandan Ksatria Pesindo Negeri Pagar Lambung sampai pada pertengahan tahun 1947. Dikutip dari transkip hasil wawancara Yoe Simboen dengan Janto, tanggal 26 Desember 2000. 

[31]  Dicky Lopulalan dan Benyamin Tukan, Op.cit hlm 90

[32]  Ibid, hlm 82

4 thoughts on “Segregasi Ala Media Pers

  1. Wah komentarku sebelumnya salah tempat.
    Harusnya untuk artikel ini.
    Artikel bagus oi.
    Cuma gimana caranya agar lebih enak dibaca dari sisi pengaturan paragrafnya.
    Jangan tanya aku.
    Aku cuma temannya teman-teman Kippas

  2. Halo… Maaf mengganggu, saya Yenni Lidyawati mahasiswa Universitas Sriwijaya semester 8. Saya sangat terbantu dengan informasi mengenai Analisis Wacan Kritis yang anda teliti, saya pun sedang mencari-data-data mengenai AWK, yang merupakan bahan untuk skripsi saya. Adapun judul yang saya ambil dan dalami “Analisi Wacana Kritis Terhadap Berita Utama Media massa Cetak Terbitan palembang.” dengan permasalahan ideologi apa saja yang tersembunyi dalam berita utama dan bagaimana strategi penulis menyembunyikan ideologinya dilihat dari (a) super struktur, (b) struktur makro, dan (c) struktur mikro?
    Untuk itu saya mohon bantuan data beserta judul-judul buku yang berkaitan dengan Analisis Wacana Kritis terhadap Media Massa.
    Atas Informasinya saya ucapkan terima kasih, mohon segera dibalas.

  3. Maaf Yenni terlambat meresponnya. Ada beberapa buku yang bisa kamu gunakan untuk kepentingan analisis tersebut: pertama buku Analisis Wacana dan Framing karya Eriyanto, keduanya diterbitkan oleh Penerbit LKis Yogyakarta, kedua buku karya Ibun Hamad yang berjudul ‘Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa’ penerbit Granit, Jakarta. Ada juga buku karya Bimo Nugroho dkk, yang berjudul “Politik Media Mengemas Berita”, diterbitkan ISAI Jakarta. Usul kami untuk mengidentifikasi ideologi media/jurnalis dalam produk jurnalisme mereka (berita), Yenni harus mengambil isu khusus pemberitaan media yang diteliti, khususnya isu yang kontroversial yang muncul secara kontinyu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s