Home

Oleh: Raihana Diani, Beaujroh, Banda Aceh 

Apa yang terjadi dengan proses Reintegrasi di Aceh?, sudahkah suara korban di dengarkan? Sudahkah media memberitakan dengan benar? Atau sudahkah suara dari bawah diangkat ke permukaan?..agar masyarakat mengerti bahwa reintegrasi tidak hanya antara RI dan GAM.Pasal 3 dalam Memorandum of Understanding antara pemerintah RI dan GAM menyebutkan, adanya program reintegrasi ke masyarakat bagi mereka yang pernah ditahan, kesempatan mendapat kembali kewarganegaraan Indonesia, rehabilitasi harta benda publik dan perorangan, dan alokasi tanah pertanian untuk semua mantan tentara GAM, untuk tahanan politik yang telah mendapat amnesti, rakyat sipil yang dapat menunjukkan kerugian dengan jelas akibat konflik selain pekerjaan dan jaminan sosial yang layak bila tidak mampu bekerja.Selanjutnya juga dijelaskan bahwa siapapun yang terlibat dalam kegiatan GAM adalah bagian yang juga harus diintegrasikan. Hal ini juga yang kemudian menjadi salah kaprah. Sehingga banyak pihak yang terlibat terlupakan begitu saja. Sehingga kemudian program reintegrasi pun menjadi tepat sasaran. Tidak hanya tepat sasaran akan tetapi juga bagaimana program ini nantinya mampu benar benar membuat kondisi aceh menjadi lebih baik, dan mampu membangun social trust didalam masyarakat. Reintegrasi dan proses membangun perdamaian adalah hal yang saling berkaitan. Reintegrasi itu sendiri merupakan proses stabilisasi dalam masa transisi konflik. Selain itu sasaran reintegrasi itu sendiri juga lebih kepada individual yang berpartisipasi dalam kondisi konflik. Proses reintegrasipun merupakan proses jangka pendek yang harusnya lebih bertanggung jawab dan  mampu dilakukan oleh institusi terkait yang bertanggung jawab terhadap hal ini.Sedangkan proses membangun perdamaian atau yang sering disebut dengan bahasa trend didaerah konflik 

Peace
Building”. Lebih menitikberatkan fokusnya pada pembangunan, dan institusi dalam jangka panjang. Dua hal yang tidak dapat terpisahkan ini, dalam prakteknya cendrung ditelantarkan maknanya. Sehingga program program yang dilakukan, baik oleh pemerintah maupun institusi yang bertanggung jawab terhadap hal itu,  sama sekali jauh dari apa yang kita harapkan.Reintegrasi dalam prosesnya harusnya mencakup beberapa hal pokok dan subtansi dalam membangun perdamaian di Aceh. Dalam makna politik  dimana terbentuknya kondisi masyarakat yang punya kapasitas dan aman untuk mengekspresikan sikap politiknya maupun aman dalam melakukan aktivitas politik, tanpa batasan ideology, ataupun tekanan dari pihak tertentu. Tentunya ini akan terwujud dengan adanya system politik yang mendukung kebebasan berbicara, berpendapat serta berpartisipasi dalam proses yang sedang berjalan. Makna ekonomipun seharusnya membuat masyarakat yang mandiri secara ekonomi, dan yang terpenting adalah terbentuknya social trust di dalam masyarakat. Dengan tidak juga menafikan bahwa rehabilitasi psikologis adalah hal yang  harus dilakukan. Akan tetapi realitas saat ini reintegrasi hanya dimaknai sebatas persoalan ekonomi saja, itupun hanya sebatas proses bagi bagi uang, terutama yang dilakukan oleh BRDA. Sehingga hal ini kemudian berimplikasi pada terjadinya potensi konflik baru didalam masyarakat. Baik antara kepala desa dengan korban, maupun masyarakat lainnya. Atau bisa dirasakan juga dengan masih adanya mantan kombatan yang mencari uang dengan cara cara illegal. Karena memang uang yang diberikan kepada mereka sama sekali tidak bisa mencukupi kebutuhan, apalagi menjamin keberlangsungan hidup mereka. Pun demikian, dengan proses yang dilakukan BRDA saat ini sepertinya juga tidak akan mampu menjawab harapan masyarakat akan terciptanya kondisi masyarakat yang berkemandirian ekonomi. Selain itu, reintegrasi juga sering dimaknai dengan hal hal yang berkaitan dengan pembangunan fisik. Sehingga program program pemulihan non fisik banyak ditinggalkan. Apabila kita datang ke desa desa hitam ( yang dulu diistilahkan sebagai desa basis GAM), jarang sekali kita dengarkan dari mereka akan program lain dalam proses reintegrasi selain ekonomi, atau bagi bagi uang. Dalam jangka pendek, pemulihan non fisik seharusnya juga menjadi prioritas, sehingga memudahkan dalam mengintegrasikan mantan kombatan ke dalam masyarakat.Proses reintegrasi ini dalam prakteknya juga sering mengabaikan korban kekerasan pada masa konflik. Selain itu, pelibatan perempuan juga hampir tidak ada. Mulai dari tingkat pengambilan keputusan sampai pada implementasinya. Bisa kita lihat pada tingkatan pengambilan keputusan, baik di BRA maupun KPA. Ini terbukti dari sedikitnya para inong balee yang menerima kompensasi reintegrasi. Selain juga tidak adanya data terpilah dan indicator gender dalam perencanaan dan program program reintegrasi. Sehingga perempuan yang perannya sangat penting pada masa konflik seringkali dilupakan. Angka awal jumlah combatan sebanyak 3000 orang, dimana tidak ada satu orangpun perempuan didalamnya, akhirnya ditambah 6200, yang kemudian menjadi 9200 orang. Yang jumlah ini kemudian ditangani oleh Badan reintagrasi damai Aceh (BRDA). Selain itu juga ada sekitar 5000  orang yang mendapat manfaat dari program reintegrasi yang dilakukan oleh IOM.Bahkan banyak sekali inong balee yang sekarang ditelantarkan, karena mereka dianggap bukan kombatan ataupun tidak mempunyai peran penting dalam masa konflik. “Masyarakat disekitar juga sepertinya membenci dan menjauhi saya karena saya dituduh inong Balee dan istri GAM. (korban penyiksaan seksual,2002). Salah satu contoh bagaimana beratnya perjuangan perempuan pada masa konflik.  Dan “Adil adalah adanya kesempatan untuk menjelaskan apa yang sesungguhnya terjadi dan itu diterima sebagai sebuah fakta”. Mengingatkan saya pada apa yang dikatakan oleh salah seorang perempuan korban konflik, penyiksaan seksual pada tahun 2001, yang juga dipublikasikan oleh Komnas Perempuan.  

Dan media harus nya bisa lebih arif dalam memberitakan, menyikapi, dan mempersembahkan informasi kepada masyarakat. Pemberitaan yang juga berpihak kepada korban, tidak hanya pada pembuat kebijakan. Perspektif korban adalah hal yang penting dalam merajut benang perdamaian di Aceh. Suara dan harapan mereka harus didengarkan, sekaligus mengangkat suara suara arus bawah yang selama ini selalu terabaikan. Agar media benar benar menjadi alat advokasi dalam proses perdamaian yang sedang berjalan. Agar perdamaian tidak hanya menjadi utopia belaka.  

Disampaikan dalam “Pelatihan Jurnalisme Damai Liputan Reintegrasi Aceh”, kerjasama KIPPAS – Uni Eropa,  Brastagi, 19 Maret 2007.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s