Home

Ns (44) oknum mandor suatu perladangan jagung di Desa Tuntungan I diadukan buruhnya Su (52) karena pernah menggarapnya sebulan lalu, dan berulangkali mencoba kembali menikmati tubuh buruh perladangan yang diawasinya.

Sekitar sebulan lalu ….. muncul Ns dari belakang, langsung memeluk Su dengan peringatan jangan ribut. Su berontak dan melarikan diri, Ns mengejar Su lalu memeluknya erat-erat, dan menggagahinya dengan paksa …… Sekitar 10 hari lalu, Ns mengendap di belakang rumah korban pada malam hari. Begtu korban keluar rumah, Ns merangkul Su, seraya mengajaknya “naik bulan”.

Kutipan teks di atas bukan diambil dari cerita fiksi, tapi dari sebuah berita yang dimuat surat kabar Sinar Indonesia Baru terbitan 26 April 2001. Apa kira-kira kesan yang dikonstruksi publik ketika membaca berita tersebut? Rasa simpati terhadap Su, buruh perempuan yang menjadi korban perkosaan? Atau justru “keperkasaan” Ns, sang mandor, yang berhasil “menggarap”, “menikmati” dan “menggagahi” tubuh Su?

Aktivitas jurnalisme memang menggunakan bahasa untuk memproduksi fakta jurnalisme. Dan bagi para pekerja media, bahasa tidak sekedar berfungsi sebagai alat komunikasi belaka. Atau alat untuk menggambarkan suatu realitas. Bahasa juga bisa menentukan gambaran (citra) publik yang dikehendaki jurnalis(me). Pemilihan diksi, kalimat atau ungkapan-ungkapan tertentu, dengan demikian akan menghasilkan makna tertentu. Pilihan kata dan penyajian realitas, akan menentukan bentuk konstruksi realitas yang sekaligus menentukan makna yang muncul darinya.
Buku yang diberi judul “Jurnalisme (Tidak) Ramah Gender” ini mencoba menguliti politik bahasa jurnalis(me) di Sumatera ketika mengkonstruksi peristiwa kekerasan yang dialami kaum wanita. Terutama kekerasan seksual dalam bentuk perkosaan. Tulisan utama buku ini merupakan hasil riset yang dilakukan analis media KIPPAS terhadap pemberitaan peristiwa erkosaan yang dimuat tujuh (7) surat kabar yang terbit di Sumatera. Hasil riset tersebut merupakan penjabaran kerja dari program pemantauan media (media watch) yang dilakukan KIPPAS. Versi lain dari naskah tersebut, sebagian, pernah diterbitkan dalam Jurnal KUPAS Volume 3 No 3, tahun 2001.

Hasil riset itu sendiri telah diseminarkan sebanyak dua (2) kali. Seminar pertama dilakukan di Medan pada tanggal 14 -16 September 2001dengan mengundang jurnalis, aktivis LSM dan unsur masyarakat lain. Pada seminar tersebut, KIPPAS mengundang secara khusus Ana Nadhya Abrar, Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi Fisipol UGM Yogyakarta dan War Djamil, Sekretaris Redaksi harian Analisa untuk mengkritisi hasil riset KIPPAS. Kemudian pada seminar kedua yang diselenggarakan tanggal 26 Februari di Banda Aceh, KIPPAS meminta tanggapan khusus dari Yasraf Amir Pilliang, Dosen Pasca Sarjana ITB Bandung dan Ekmal Ibrahim, Redaktur harian Serambi Indonesia.
Gambaran pelaksanaan seminar tersebut, menjadi pembuka dari buku ini. Namun karena kesulitan teknis, rekaman proses seminar di Banda Aceh tidak disertakan dalam buku ini.

Perkosaan Bahasa
Riset yang dilakukan analis media KIPPAS menemukan banyak penggunaan diksi yang bersifat konotatif ketika jurnalis mengkonstruksi peristiwa perkosaan. Dari 62 item berita yang dijadikan sampel sepanjang periode waktu riset, ditemukan ada sebanyak 49 item berita yang mengggunakan ungkapan-ungkapan eufemisme dan metafora. Eufemisme muncul pada 31 item berita atau (50%), dan metafora muncul dalam 16 item berita atau (25,81 %). Jenis kekerasan simbolik lainnya adalah stigmatisasi, disfemisme dan hiperbola.

Eufemisme umumnya digunakan jurnalis untuk mengganti istilah perkosaan yang dialami korban, sedangkan metafora digunakan untuk memperbandingkan korban, kecantikan korban dan bagian tubuh korban dengan istilah atau benda-benda tertentu yang sudah dikenal masyarakat. Dalam teks berita, eufemisme muncul dalam kata seperti: menggagahi, meniduri, menggauli, mencicipi, mencabuli, menodai, dintimi, dihamili, perawani, diesek-esek, berindehoy, memaksakan kehendak, berbuat hal yang sama, ambil bagian, minta jatah, merenggut kesucian, dikerjai, lubang terlarang, diobok-obok dan metafora muncul dalam kata seperti: pagar makan tanaman, habis manis sepah dibuang, menghabisi, memetik kegadisan, menggarap, mahkota berharga, naik ke bulan dan kembang desa.

Pilihan kata atau ungkapan-ungkapan konotatif, umumnya dilakukan jurnalis dengan alasan untuk menghindari kebosanan publik ketika membaca berita perkosaan tersebut. Ada juga yang berpendapat untuk memperkaya gaya penulisan berita mereka. Argumen lain adalah agar pembaca tersedot peerhatiannya. Dan itu mesti dengan bumbu: sex and crime! Jurnalis lain beragumen bahwa kekayaan diksi juga menunjukkan kekayaan intelektual mereka.

Namun sayang, tak cukup banyak jurnalis yang memperhitungkan implikasi sosiologis dari pilihan kata yang mereka tulis. Pilihan kata yang konotatif tersebut justru akan melahirkan pemahaman yang berbeda dari publik. Khususnya terhadap tindak kejahatan perkosaan itu sendiri.

Selain itu, ketika menulis berita perkosaan, para jurnalis umumnya juga gemar menggunakan bahasa-bahasa yang merangsang imaji pembaca. Contohnya kalimat seperti telentang tanpa memakai pakaian dan membuka celananya. Menurt Yasraf A. Pilliang, kalimat tersebut memang mempunyai nilai ekonomi libido yang tinggi, karena memikat pembaca untuk berfantasi terhadap jalannya perkosaan. Selain mengungkapkan ‘ketelanjangan’, kata-kata itu sendiri sudah merupakan sebuah ‘ketelanjangan bahasa’ (naked language) atau ‘kecabulan bahasa’ (language obscenity), sebagaimana yang dimaksud Jean Baudrillard. Tidak ada lagi tabir, tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi yang disembunyikan oleh bahasa, semuanya diungkapkan, inilah kecabulan (dan sekaligus kekerasan) infor-masi.

Contoh penggunaan diksi lain yang konotatif adalah melalui ungkapan metafora yang umumnya digunakan dalam dunia fiksi. Contohnya mengajak “naik ke bulan”. Sebagai sebuah metafora untuk menjelaskan proses persetubuhan, kata-kata naik ke bulan dapat dimasukkan ke dalam apa yang disebut Ricoeur sebagai ‘metafora menyimpang’ (deviant metaphor). Sebagai sebuah tanda pinjaman (transferred sign), kata-kata tersebut telah kehilangan makna lateral maupun konotatif.

Tidak ada sama sekali makna konotatif yang muncul dari kata bulan, misalnya konotasi ‘tindak seksual’, atau ‘feminin’. Metafora tersebut mungkin digunakan untuk mere-presentasikan ‘kepuasan puncak’. Bila memang demikian, ia telah meredusir sebuah perkosaan sebagai sebuah ‘kesenangan bersama’, oleh karena kedua pihak bersama-sama ‘naik ke bulan’. Metafora digunakan di sini, bukan untuk menggiring ke arah kebenaran makna, akan tetapi untuk menciptakan deviasi dan distorsi makna yang sangat jauh. Pendapat Yasraf A. Piliang, selengkapnya dapat dibaca dalam tulisannya yang berjudul “Gender Horrography”: Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Pemberitaan Pers.

Komodifikasi Informasi Jurnalisme
Media pers memang dapat menjadi reflektor dari ketidak-adilan gender dalam masyarakat karena mengambil fakta sosial tanpa disertai perspektif. Hal ini mengakibatkan fakta sosial dijadikan sekadar sebagai komoditas informasi media. Dengan kata lain, fakta perempuan sebagai komoditas di ruang publik, diangkat sebagai sebagai komoditas media, sehingga media bukan hanya merefleksikan, tetapi telah mereplika fakta tersebut. Sebagai replikator, media menggandakan ketidak-adilan struktural, sebab komodifikas perempuan berlangsung dua tahap, pertama pada saat menjadi fakta sosial dan kedua setelah menjadi fakta media (informasi). Ini terjadi dengan pengambilan detail dari fakta dalam kerangka alam pikiran patriarkhi. Penampilan fitur bagian tubuh perempuan untuk tujuan kesenangan laki-laki misalnya, dapat disebut sebagai eksploitasi perempuan dalam kerangka patriarkhi (baca: Ashadi Siregar, Keseteraan Gender dan Kapitalisme Media).

Persoalannya, bagaimana proses komodifikasi informasi sampai menjadi “ideologi” dominanbagi para jurnalis, khususnya jurnalis di Sumatera? Apakah semata karena karena persoalan subyektifitas persepektif terkait dengan “kemiskinan intelektual” yang diidap para jurnalis? Atau lebih karena bekerjanya sistem nilai dominan di masyarakat, dimana para jurnalis berfungsi sebagai konsumen sekaligus produsen yang mereplikasi sistem nilai yang dominan tersebut? Pertanyaan selanjutnya adalah: sistem nilai seperti apa yang dominan dianut oleh masyarakat?
Menurut Ana Nadhya Abrar, komodifikasi perempuan oleh pekerja pers tidak terlepas dari konstruksi nilai yang dianut sebagian besar pekerja pers. Kontruksi sosial itu menyebutkan bahwa laki-laki berada di “atas” (mendominasi) perempuan, dan karena itu perempuan berada ”dibawah” (subordinasi) laki-laki. Kontruksi sosial seperti inilah kemudian lebih populer dengan sebutan ideologi patriarkhi.

Persoalan yang kemudian muncul adalah, bisakah ideologi patriarkhi diatas digusur oleh ideologi lain yang lebih menghargai perempuan? Jawabnya bisa. Tetapi ada syaratnya, yaitu, ideologi patriarkhi tidak bisa lagi dimengerti masyarakat; (ii) ideologi patriarkhi tidak lagi menjadi perekat masyarakat; dan (iii) ideologi patriarkhi tidak terwujud dalam norma-norma, larangan-larangan, simbol-simbol, aturan-aturan masyarakat.

Sesungguhnya ideologi patriarkhi tersebut bukan sesuatu yang diberikan pada satu masyarakat, melainkan sesuatu yang tumbuh dan berkembang melalui proses interpretasi dan reinterpretasi berbagai pengalaman dalam kehidupan masyarakat. Artinya, kalau interpretasi dan reinterpretasi berbagai pengalaman dalam kehidupan masyarakat yang menerapkan ideologi patriarkhi menunjukkan hasil yang negatif, maka ideologi tersebut bisa digantikan oleh ideologi lain. Untuk itu, berbagai pihak perlu menginterpretasikan dan me-reinterpretasikan berbagai pengalaman yang menunjukkan kepedihan, ketertindasan dan kenistaan yang disebabkan oleh penerapan ideologi patriarkhi. (Ana Nadhya Abrar: Berita kekerasan Terhadap Perempuan Sebagai Propaganda Supremasi laki-laki).

Persoalannya kemudian menjadi tidak sederhana. Terutama ketika muncul kesadaran bahwa keberadaan media pers tak bisa lepas dari faktor kepentingan modal. Era pers perjuangan saat ini hanya tinggal ditemukan pada teks-teks buku sejarah, dan mungkin, beberapa penerbitan yang diasuh kalangan aktivis mahasiswa dan NGO, yang siginifikansinya masih bisa diperdebatkan. Yang menggejala kini semangat kapitalisme hampir dalam segala sektor kehidupan masyarakat. Tak terkecuali pada sektor media. Spirit kapitalisme menemukan artikulasinya dalam hampir seluruh isi pemberitaan media.

Terutama ketika media memberitakan hal-ihwal yang berkaitan dengan perempuan.Dalam fenomena pers industri, pemberitaan media berubah dari fungsi “politis” menjadi fungsi yang lebih utama: hiburan. Informasi lebih difungsikan sebagai “alat” hiburan yang diperjual-belikan secara massal. Berita tentang kawin-cerai atau perselingkuhan para selebritis punya bobot nilai yang sama dengan berita bencana alam, korupsi uang rakyat, atau tertangkapnya putra mantan presiden yang sempat buron selama lebih 1 tahun.

Dalam pers industri seperti yang berlangsung sekarang ini,pembagian kerja secara seksual menjadi kehilangan relevansinya. Memang, hasil penelitian yang dilakukan LP3Y terhadap 9 surat kabar yang terbit di luar Jakarta, yakni Pikiran Rakyat, Kedaulatan Rakyat, Suara Merdeka, Jawa Pos dan Surabaya Post, menunjukan bahwa hampir semua jurnalis perempuan yang bekerja pada koran bersangkutan, ditempatkan di bidang-bidang yang dianggap lunak. Kebanyakan jurnalis perempuan hanya meliput atau membidangi masalah-masalah wanita, misalnya masalah anak dan keluarga, urusan rumah tangga, masak-memasak, masalah dunia kecantikan, serta urusan mode. Sedangkan bidang-bidang yang keras, dalam arti fakta yang dihadapi adalah fakta-fakta keras, seperti politik, ekonomi, hukum dan kriminal atau olahraga, dikuasai jurnalis laki-laki.

Namun walaupun bidang-bidang yang keras dipegang jurnalis perempuan, tetap tak menjamin bahwa informasi jurnalisme yang dihasilkan akan lebih berperspektif gender. Bahkan ketika jurnalis perempuan memegang posisi mayoritas dan mengelola apa yang disebut sebagai “media perempuan”, informasi jurnalisme yang diproduksi pun tetap dalam bingkai kepentingan modal, bahkan semakin mengukuhkan relasi ketimpangan yang ada.

Menurut Stanley A. Prasetyo, meski banyak media perempuan yang didirikan dengan cita-cita untuk memajukan kaum perempuan, namun nyatanya dari sisi isi, cara peliputan maupun iklan hampir semua media perempuan tak mampu keluar dari nilai-nilai kapitalisasi sebuah media. Antara lain dengan berbagai cara harus mampu mencapai tiras penjualan setinggi-tingginya dan memperoleh iklan dari barang-barang berkelas dan bermerk tinggi sebanyak-banyaknya. Konsep ini tentu saja kerap bertentangan dengan misi sosial sebuah media. Penyebutan media perempuan oleh beberapa media yang ada tak lain sekadar menjadikan kaum perempuan sebagai penegasan atas segmentasi pasar media tersebut.

Dari sisi isi, model peliputan maupun iklan yang dimuat, media perempuan di Indonesia saat ini secara umum justru mengukuhkan subordinasi perempuan terhadap laki-laki. Media juga menempatkan perempuan sebagai obyek dagangan. Antara lain untuk pemasaran barang-barang konsumtif dan kosmetik, untuk membeli fesyen (fashion) dan minyak wangi mahal dari kelas dunia, untuk membeli arloji bertahtakan emas dan intan permata dan lain-lain. Media perempuan juga mengukuhkan pemitosan perempuan cantik yang tak lain adalah yang bercirikan ras kaukasid, yaitu perempuan berkulit putih, berhidung mancung, bermata cekung-lebar dan berperawakan semampai-tinggi. Perempuan dalam iklan jamu hanyalah sebuah perkecualian. Dalam media perempuan terkemuka, hampir semua model yang memperagakan fesyen baru serta model dalam iklan adalah mereka yang menggambarkan garis keturunan non-asia. (Baca: Stanley A. Prasetyo: Mempertanyakan Jurnalisme (Peka) Gender).

Dibutuhkan Jurnalisme Empati
Perempuan sesungguhnya bukan hanya menghadapi musuh lama (laki-laki) tetapi musuh baru yang jauh lebih perkasa, yakni kapitalisme. Laki-laki bahkan telah dimanfaatkan oleh kapitalisme untuk bersama-sama melestarikan struktur hubungan gender yang timpang. Pelestarian ketimpangan hubungan itu tidak hanya menyebabkan perempuan semakin tersubordinasi, tapi juga menyebabkan subordinasi perempuan oleh perempuan sendiri.

Jurnalis(me) yang peka gender dengan demikian memang tak mengenal pembagian kerja secara seksual. Dalam banyak kasus, tak sedikit jurnalis laki-laki yang justru memiliki kepekaaan gender dalam pemberitaan yang mereka buat. Sedang di sisi lain cukup banyak jurnalis perempuan yang justru tidak memiliki kepekaan gender dalam berita-berita yang mereka tulis. Sudah tentu, persoalannya bukan sekadar jurnalis laki-laki atau jurnalis perempuan yang paling tepat untuk meliput peristiwa kekerasan terhadap perempuan. Yang dibutuhkan adalah suatu metode kerja jurnalis(me), yang mampu menghasilkan informasi jurnalisme yang berperspektif gender.
Ashadi Siregar mengenalkan apa yang disebut sebagai jurnalisme empati, yaitu prinsip metode jurnalisme yang membawa konsekuensi dalam mengerangka (framing) suatu situasi sosial. Adapun suatu pengkerakaan secara sederhana dimaksudkan sebagai cara pandang bahwa di dalam setiap realitas sosial pada dasarnya merupakan interaksi antar manusia, dan dalam setiap interaksi sosial pada dasarnya secara potensial terdapat korban. Korban adalah person yang kalah atau tidak berdaya manakala berhadapan dengan pihak lainnya dalam suatu interaksi sosial.

Penerapan jurnalisme empati melalui metode reportase dalam mengeksplorasi fakta-fakta publik melalui sudut pandang (angle) dan fokus perhatian (focus interest). Kedua hal saling berkaitan, yaitu sudut pandang merupakan pilihan dalam menentukan sasaran yang akan dijadikan sebagai subyek sebagai titik tolak dalam menentukan sasaran yang akan dijadikan subyek sebagai titik tolak dalam pemaparan berita (news story). Manakala yang dijadikan subyek adalah korban dalam relasi sosial, maka untuk mendapatkan gambaran tentangfakta situasi sosial korban ini, diperlukan langkah jurnalisme yang berlandaskan metode partisipatoris.

Metode partisipatoris bertolak dari rasa empati jurnalis terhadap korban. Bahwa yang dihadapi bukan sekadar fakta kekerasan an sich, bukan sekadar korban yang mengalami kekerasan. Tapi sebuah fenomena sosial yang memiliki dimensi struktural, dus karenanya mengandung ketidakadilan.

Persoalannya di tengah berkembangnya arus pragmatisme yang berujung pada pemujaan terhadap materi yang hidup di sebagian besar jurnalis(me) Sumatera, bisakah metode partisipatoris menjadi langgam kerja para pekera pers di sana? Di tengah konstruksi fakta kekerasan terhadap perempuan yang umumnya sekadar dipungut dari keterangan pers aparat keamanan atau mencuplik BAP (Berita Acara Pemeriksaan) aparat, masihkah harapan itu bisa dititipkan kepada mereka?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s