Home

Oleh: Ahmad Humam Hamid
Dosen FP Unsyiah, Ketua Badan Pekerja Aceh Recovery Forum, Banda Aceh

I
Tercapainya perdamaian antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka pada bulan Agustus 2005 adalah sebuah rahmat dan prestasi besar tidak hanya untuk perdamaian antara sebuah gerakan separatis dengan pemerintah, akan tetapi juga bagi masyarakat Aceh dan bangsa Indonesia secara keseluruhan, dan bahkan lebih dari itu, yakni untuk perdamaian dan keamanan kawasan.

Jalan yang ditempuh menuju perdamaian Aceh sesungguhnya relatif cukup panjang, memakan waktu, menguras tenaga dan pikiran , dan melibatkan aktor yang relative banyak, baik pada tingkat lokal, nasional, dan bahkan internasional.Semenjak kehadiran Henry Dunant Center(HDC) pada penghujung tahun sembilanpuluhan sampai dengan keterlibatan Conflict Management Initiative (CMI), hampir sebagian besar negara dan lembaga internasional berpengaruh terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Baik secara terbuka maupun tertutup hampir semua pihak mengerti bahwa Amerika Serikat, Uni Eropah, Jepang, dan Bank Dunia, dan bahkan lembaga PBB ikut mempromosi dan berperan untuk sebuah perdamaian yang adil dan bermartabat di Aceh.

Dari berbagai peta konflik global hanya Pelestina dan Balkan saja yang secara jumlah dan perhatian internasional melebihi dari apa yang terjadi di Aceh. Keterlibatan itu menjadi legendaris seiring dengan terjadinya bencana alam maha dasyhat, tsunami, yang merupakan musibah kawasan Samudra Indonesia dan terbesar di dunia dalam 100 tahun terakhir.Tsunami sendiri sesungguhnya juga merupakan penyumbang besar untuk perdamaian di Aceh, sehingga tidak terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa perdamaian para pihak di Aceh hanya dapat tercapai setelah terjadinya “invasi dan intervensi” dari Yang Maha Kuasa.

Walaupun ungkapan tangan Tuhan dalam perdamaian Aceh kedengarannya seperti sebuah “satire”, akan tetapi semua orang tidak bisa membantah bagaimana nasib perdamaian Aceh seandainya tsunami tidak terjadi. Banyak pengamat konflik dan perdamaian mengatakan bahwa tidak militer yang terjadi dalam tiga tahun terakhir sebelum tsunami terjadi telah membuat para pihak sangat lelah, baik karena kehilangan personil maupun pembiayaan. Kenyataan yang ada pada saat itu adalah bahwa Gerakan Aceh Merdeka tidak berhasil menguasai sebuah wilayah secara total, ataupun mengusir TNI dari bumi Aceh, sebaliknya pemerintah Negara Republik Indonesia dengan kekuatan senjata dan politis tidak berhasil menundukkan dan melumpuhkan kekuatan Gerakan Aceh Merdeka. Dibalik semua itu yang terjadi adalah penderitaan panjang masyarakat sipil yang tidak terlibat dalam konflik, yang ditandai dengan kekerasan yang terus berlanjut, ketidakpastian hukum, angka kemiskinan yang semakin meningkat, dan keberlanjutan pemerintahan yang tidak bersih dan bahkan korup.

II
Butir-butir perjanjian Helsinki yang telah disepakati memperlihatkan ada suatu proses “take and give” dari para pihak. Sekalipun kedua pihak memperoleh tantangan yang cukup keras dari kalangan dalam mereka sendiri, akan tetapi kedua pihak telah dengan berani bersikap untuk berdamai dengan masing masing mundur selangkah. Pihak pemerintah Republik Indonesia dengan lugas dan telah melepaskan sejumlah kewenangan pemerintahan, hukum, politik, sumberdaya alam, ekonomi, dan beberapa butir penting lainnya kepada pemerintah Aceh.
Kewenangan itu ditabalkan dalam istilah “self government” yang pada esensinya lebih bernuansa otonomi yang sangat luas dan bahkan cenderung memasuki wilayah federasi. Sebagai imbalannya Gerakan Aceh Merdeka secara serta merta menyatakan tidak lagi menuntut pemisahan diri dari Republik Indonesia.Pada intinya sekalipun Aceh memiliki kewenangan yang amat luas, dan bahkan sangat unik, namun oleh mereka, Aceh tetap diakui menjadi bagian tak terpisahkan dari Negara kesatuan Republik Indonesia.

Dalam waktu yang relatif singkat kesepakatan Helsinki telah menunjukkan bukti bukti awal yang menggembirakan. Jumlah korban dan pelanggaran di lapangan menurun drastis. Kehadiran AMM pada bulan-bulan pasca MOU telah semakin mempercepat proses “decommissioning”, penyerahan senjata GAM. Hal yang sama juga berlaku dalam hal penarikan pasukan keamanan dan pertahanan pemerintah.

Selanjutnya Undang Undang yang menyangkut dengan pemerintahan Aceh sesuai dengan kesepakatan MOU telah selesai dibuat oleh DPR RI. Memang, disana sini masih terjadi beberapa perdebatan minor yang belum selesai antara pemerintah dengan Gerakan Aceh Merdeka, namun mereka bersepakat untuk menyelesaikannya di hari hari mendatang. Selalu saja ada komponen yang masih mempersoalkan tentang substansi undang-undang, baik dari pihak pemerintah maupun dari Gerakan Aceh Merdeka sendiri, akan tetapi itulah dinamika sebuah perdamaian yang mesti dilalui dengan tekun dan sabar untuk sampai kepada titik akhir yang abadi.

Kemajuan lain yang telah dicapai adalah berlangsungnya proses demokrasi yang diamanahkan oleh kesepakatan Helsinki, yakni Pilkada yang memilih bupati /walikota di 18 kabupaten /kota dan gubernur untuk pemerintahan propinsi. Dengan segala kelebihan dan kekurangan pilkada Aceh 2006 telah berhasil memilih para pemimpin Aceh secara langsung, dalam suasana yang relatif bersih dan damai. Pilkada juga telah berhasil mengakomodir calon independen yang pada umumnya adalah mantan aktivis dan pejuang Gerakan Aceh Merdeka, baik untuk pimpinan tingkat dua maupun. tingkat satu. Hal ini juga menunjukkan bahwa sesuatu yang tidak pernah terbayangkan dalam masa-masa sebelumnya, setelah perdamaian telah dapat diterima sebagai sebuah kenyataan.

Hal lain yang juga merupakan amanat kesepakatan Helsinki yang sedang dilaksanakan adalah proses reintegrasi, yang secara formal ditangani oleh Badan Reintegrasi Damai Aceh (BRDA). Secara umum BRDA dapatlah dilihat sebagai instrument yang disepakati untuk menangani proses reintegrasi, paling kurang sesuai dengan butir-butir yang telah disepakati dalam kesepakatan Helsinki. Secara lebih khusus proses reintegrasi yang ditangani oleh BRDA lebih ditujukan kepada keluarga korban, mantan kombatan, dan masyarakat imbas konflik, yang lebih banyak ditangani dengan pendekatan ekonomi sebagai entry point .

Proses reintegrasi memang baru saja dimulai dan bahkan masih baru sedikit saja yang ditangani oleh BRA. Sementara itu tantangan yang akan dilalui masih sangat banyak dan berat, akan tetapi salah satu ukuran keberhasilan proses damai di Aceh akan sangat bergantung kepada seberapa cepat tuntasnya proses reintegrasi ditangani.

III
Ancaman terhadap perdamaian dan reintgrasi Aceh masih sangat banyak, baik itu yang menyangkut proses implementasi MOU maupun yang menyangkut dengan proses pembangunan di Aceh. Potensi ancaman yang mungkin terjadi dalam bentuk konflik horizontal tidak kurang kalah pentingnya untuk diamati dari ancaman konflik vertical. Ada beberapa potensi konflik yang mesti diamati dengan cermat antara lain.

Yang pertama adalah ancaman seputar UUPA, baik mengenai substansi maupun tentang implementasinya. Sekalipun perselisihan tentang beberapa hal dalam MOU dipersoalkan oleh kalangan GAM dan komponen masyarakat sipil Aceh oleh banyak pihak sebagai perdebatan minor, bila tidak ditangani dengan baik akan berkembang menjadi perdebatan sengit yang bisa saja berakibat kepada munculnya konflik baru.Rujukan kepada MOU Helsinki tidak saja penting, tidak saja dalam hal elemen-elemen UUPA, tetapi juga dalam mekanisme perselisihan “dispute” para pihak.

Selanjutnya potensi konflik dalam hal UUPA juga berpeluang akan terjadi ketika derivasi undang undang menjadi peraturan pelaksanaan ataupun peraturan predisiden yang dibuat oleh pemerintah pusat, dan ketika DPRA membuat qanun dengan merujuk kepada UUPA. Penafsiran penafsiran yang dilakukan baik pemerintah pusat maupun DPRA akan sangat terbuka untuk munculnya perbedaan pandangan, walaupun kedua pihak tetap bersikukuh untuk menyatakan rujukan mereka adalah UUPA adalah rujukan yang sangat benar. Reduksi, penyimpangan, maupun penambahan yang akan menjadi acuan implementasi UUPA tetap saja menjadi benih konflik yang akan menganggu, bahkan dapat menggagalkan proses perdamaian yang sedang dijalankan.

Potensi konflik kedua yang juga cukup penting untuk diamati adalah menyangkut dengan proses reintegrasi yang notabene dilaksanakan oleh BRDA. Secara umum hal-hal yang menyangkut dengan persoalan database dan mekanisme registrasi yang jelas adalah prasayarat administratif mendasar yang harus dipenuhi. Dari beberapa evaluasi awal, kesiapan BRDA untuk memastikan target group baik GAM kombatan dan non kombatan, masyarakat korban konflik dan korban pelanggaran HAM, dan jumlah unsur PETA yang disepakati, belum memiliki angka yang pasti. Ketidakjelasan angka ini akan memicu berbagai hal, mulai dari penyalahgunaan anggaran sampai dengan kekecewaan massal akibat dari harapan yang berlebihan, yang sesungguhnya tidak mesti terjadi, jika dari sejak awal ada kejelasan tentang status dan perlakuan.

Hal lain yang tidak kurang kalah pentingnya adalah proses reintegrasi yang akan dilakukan bukanlah sekedar distribusi uang seperti yang selama ini dilakukan. Reintegrasi bukanlah proses pendekatan ekonomi semata, tetapi sejatinya harus bertumpu kepada pendekatan multi sektoral, -ekonomi, sosial, politik, dan hak asasi manusia. Tujuan mulia dari proses reintegrasi adalah proses kembalinya kombatan dan elemen yang terkait dengannya ke komunitas dan semua komponen akan memulai hidup normal dan damai dalam makna yang sebenarnya. Oleh karena itu proses pembinaan, peningkatan ketrampilan sesuai bidang yang diminati, dan peluang untuk melanjutkan pendidikan bagi yang mau dan memungkinkan merupakan hal-hal yang harus mendapat perhatian. Kesepakatan indikator-indikator yang akan digunakan sebagai acuan untuk penerima program dan bantuan juga tidak kalah pentingnya untuk dibuat.

Kegagalan mempercepat proses pembangunan, termasuk program rehab/rekon juga dapat menjadi pemantik kekecewaan baru. Harapan baru kepada masyarakat Aceh mestilah diberikan, terutama dengan menghadirkan tanda-tanda hadirnya pemerintah yang baik, semakin berkurangnya korupsi dan penyalahgunaan kewenangan, dan semakin kuatnya arus pembangunan yang nyata-nyata berorientasi kepada kepentingan rakyat banyak.Kegagalan menunjukkan tanda- tanda awal kearah perubahan akan membangkitkan frustrasi banyak pihak dan bahkan bisa secara massal.

Kita semua tidak pernah mampu membayangkan seandainya perdamaian Aceh kali ini akan gagal, apalagi jika kegagalan telah kita sedari dari awal melalui lokus-lokus yang telah kita ketahui dan kita sepakati, namun tak pernah mampu atau mau kita tangani secara baik. Alangkah tidak beruntungnya masyarakat kalau tragedi konflik kembali hadir ke Aceh.

Disajikan dalam Pelatihan “Jurnalisme Damai Liputan Reintegrasi Aceh” yang diadakan KIPPAS-Komisi Eropa, Brastagi, 21 Mei 2007

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s