Home

Oleh: Kautzar
Direktur Eksekutif Komite Monitoring Perdamaian dan Demokrasi (KMPD) Aceh

Banyak pihak mengartikan reintegrasi adalah “pembauran kembali” mantan kombatan GAM kedalam aktifitas sosial kemasyarakatan. Definisi demikian tidak memiliki landasan kuat sosiologis dan realitas yang terjadi dalam masyarakat. GAM yang semasa perjuangan menerapkan metode gerilya dimana masyarakat menjadi benteng utama perjuangan telah berhasil mempertahankan eksistensi politik GAM selama 28 tahun di Aceh. Artinya, pembauran ini mengindikasikan bahwa pembauran GAM dan masyarakat tidak menemukan titik yang krusial karena GAM itu sendiri secara sosiologis adalah bagian dari masyarakat itu sendiri. Dalam tatanan masyarakat gampong di Aceh yang masih kental memiliki kekerabatan garis keturunan serta kekerabatan perkawinan yang terjadi, menjadikan GAM sebagai bagian dari kekerabatan famili itu sendiri.

Reintegrasi Aceh secara umum harus didefinisikan sebagai pembauran kembali masyarakat Aceh kedalam tatanan sistem politik dan ekonomi Indonesia setelah sekian lama mengalami degradasi kepercayaan dari masyarakat Aceh terhadap semua yang berbau Indonesia. Reintegrasi ekonomi politik secara yuridis formal telah memiliki landasannya sendiri melalui Undang-Undang Pemerintahan Aceh; yang meskipun tidak memberikan kepuasan yang mendalam namun sudah bisa diterima oleh masyarakat Aceh dengan catatan untuk melakukan perubahan yang lebih maju dikemudian hari.

Sebenarnya, semangat UU No 11/2006 adalah reintegrasi GAM dan masyarakat Aceh yang selama ini tidak memiliki saluran politik formal kedalam kancah perpolitikan di Indonesia. Pilkada 2006 di Aceh adalah indikator utama keberhasilan reintegrasi politik rakyat Aceh kedalam perpolitikan di Indonesia dimana Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar tidak lagi hanya menjadi monopoli atau perpanjangtanganan elemen perlawanan di Aceh tetapi juga menjadi bagian dari pemerintahan pusat di Aceh. Hal ini juga terjadi pada tujuh Kabupaten/Kota yang dalam Pilkada kemaren dimenangi oleh GAM. Hubungan yang seperti ini dalam kaca mata sosiologi politik sebenarnya sangat menguntungkan pemerintahan Indonesia, dimana memiliki “tangan-tangan” yang dipercayai dan dipatuhi oleh masyarakat Aceh.

Namun, pandangan seperti ini tidak menjadi landasan berpikir bagi semua kekuatan politik di Indonesia. Masih ada elemen politik yang melihat bahwa keistimewaan dan kekhususan yang dimiliki Aceh melalui UU No.11/2006 adalah suatu yang berlebihan dan patut diwaspadai. Peran pers yang saya amati dalam hal ini sangat berkoperatif dalam pencitraan perdamaian dan demokrasi di Aceh melalui pemberitaan yang proporsional yang menggambarkan kepada publik nasional tentang stabilitas perdamaian dan demokrasi di Aceh dengan tidak terlalu “memanas-manasi” tentang adanya elemen minoritas yang tidak puas dengan apa yang dicapai oleh pemerintah Indonesia dan rakyat Aceh.

Integrasi politik kedua pasca Pilkada akan terjadi melalui pembentukan Partai Politik Lokal (Parlok). Kecolongan pemerintah pusat dalam hal ini adalah pada pengrebutan otoritas penjabaran dan pemaknaan UU No.11/2006 tentang Parlok yang harus dilakukan melalui Peraturan Pemerintah (PP). Tindakan politik ini adalah signal ketidakpercayaan pemerintah pusat terhadap masyarakat Aceh untuk mengatur internalnya sendiri. Sepatutnya peraturan detil tentang Parlok cukup dilakukan melalui pembuatan Qanun oleh DPRA (Dewan Perwakilan Rakyat Aceh). Pembuatan PP Parlok yang saat ini digodok oleh pemerintah masih memberikan indikasi total ketidak-percayaan mereka terhadap kepatuhan dan komitmen politik yang telah ditunjukkan oleh masyarakat Aceh. Kekhawatiran saya adalah PP yang akan dikeluarkan oleh pemerintah akan menambah unsur atau item ketidakpercayaan masyarakat Aceh terhadap pemerintah dan sistem politik Indonesia. Ketakutan kita adalah reintegrasi politik akan berjalan dengan tatanan yang keropos.

Yang akan memperkokoh reintegrasi politik tidak hanya dimensi yuridis formal saja tetapi juga harus dibarengi oleh komitmen dan political will dalam segala bentuk dan aspek dalm hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah Aceh. Hubungan yang hanya berlandaskan pada aspek yuridis formal biasanya akan bersifat normatif dan kaku bila tidak diimbangi dengan pola membantu dengan sungguh-sungguh memajukan dan menyelesaikan kasus Aceh secara komprehensif. Undang-undang dan segala bentuk perangkat hukum lainnya adalah infrastruktur komitmen dan political will yang mana dapat ditiadakan dan diadakan sesuai dengan kebutuhan, komitmen dan political will pemerintah.

Rumus utama dalam reintegrasi politik ini adalah; semakin banyak campur tangan pemerintah pusat dalam mengatur perjalanan politik dan pemerintahan di Aceh akan membuka peluang kepada masyarakat Aceh bersatu dan menemukan perbedaan antara dirinya dengan pemerintah pusat. Biarkan diversitas politik terjadi dengan sendirinya di Aceh dan peran pemerintah pusat diluar kewenangan yang dimilikinya adalah berada pada posisi membantu. Tindakan jemput bola yang nantinya diperankan oleh pemerintah pusat juga dalam kaitan membantu dan bukan intervensi.

Reintegrasi Ekonomi
Reintegrasi ekonomi adalah; memberikan peluang yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Aceh, mantan petempur GAM, korban konflik dan 62% masyarakat yang saat ini terpaksa hidup dalam garis kemiskinan. Pemerintah terlihat lalai dan terkesan terlambat dalam penangganan reintegrasi ekonomi kesemua stake holder diatas. Dimana-mana kesuksesan reintegrasi politik sangat ditentukan dari kesuksesan reintegrasi ekonomi.

Pemerintah sangat terpaku pada jumlah 3000 mantan petempur GAM, 6000 sipil GAM dan 63.000 korban konflik dengan mengandalkan pada jumlah uang dan dana yang dimiliki oleh BRA (Badan Reintegrasi Aceh) yang dari segi jumlah terlihat sangat sedikit dan tidak akan mencukupi. Sebagai Badan Pemerintah yang juga melibatkan unsur dari GAM telah menyalurkan bantuan ekonomi kepada 3000 mantan petempur GAM dimana masing-masing menerima 25 juta rupiah. Untuk korban konflik, BRA akan mengalokasikan dana bantuan sebesar 70 hingga 170 juta melalui sistem basis kemasyarakatan untuk per-desa. Nominal tersebut sangat tergantung pada tinggi dan rendahnya eskalase konflik di masing-masing desa.

Secara ekonomi, saya melihat ada keterpisahan konsepsional dimana pemerintah tidak menjadikan pemberdayaan ekonomi korban konflik dan mantan petempur sebagai bagian dari agenda pembangunan ekonomi daerah. Dalam hal ini pemerintah belum memiliki konsep apapun. Bantuan yang diberikan masih bersifat emergency response dan tidak menyentuh semua lapisan masyarakat korban konflik. Sepatutnya, pemulihan Aceh secara keseluruhan adalah bagian kongkrit dari pemulihan Aceh pasca konflik dan tsunami. Pendekatan yang dipakai haruslah pendekatan individual dan pendekatan kolektif yang berbasis pada landasan teritorial gampong/mukim serta sektor ekonomi yang akan dikembangkan.

Contoh dari pembangunan yang berbasis kolektif adalah pembangunan sarana dan prasarana ekonomi rakyat melalui pembangunan jalan, irigasi, dan penyediaan lahan produksi. Sementara pendekatan individual adalah ketersediaan modal dan peningkatan sumberdaya manusia. Di daerah-daerah post konflik, pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah harus memberikan prioritas (pengharustamaan) desa/komunitas yang paling besar terimbas oleh konflik, sehingga masyarakat korban dapat merasakan setiap pembangunan yang dilakukan pemerintah ataupun lembaga diluar pemerintahan adalah bagian dari reintegrasi masyarakat korban pasca konflik.

Pembangunan ekonomi masyarakat korban harus diarahkan dalam bingkai pembangunan ekonomi raksasa di Aceh untuk menyahuti keterbukaan, globalisasi dan perdagangan regional sehingga pemerintah Aceh dalam pekerjaannya melakukan dua kerja sekaligus yaitu reintegrasi ekonomi dan pembangunan ekonomi makro yang berdampak pada peningkatan PAD.

Tidak berjalannya reintegrasi secara baik di Aceh, dapat dilihat dengan adanya peningkatan kriminalitas bersenjata api, illegal loging, dan pemerasan yang dilakukan oleh mantan petempur GAM.

Ada beberapa masalah yang menjadi kendala dilapangan :

a. Masalah Konsep
Pemerintah belum memiliki konsep terpadu dalam pelaksanaan reintegrasi ekonomi. Pada praktek yang terjadi adalah try and error. Pada tahap awal BRA menyerukan kepada masyarakat korban untuk membuat proposal permohonan bantuan ekonomi yang nantinya akan dinilai oleh tim BRA untuk kemudian akan disalurkan bantuan keuangan modal. Ketika masyarakat dengan susah payah membuat proposal, kemudian pemerintah meniadakan konsep pembuatan proposal tersebut.

b. Masalah komunikasi dan informasi
Pemerintah gagal menyediakan sarana komunikasi dan pemberian informasi kepada masyarakat tentang gerak aktifitas reintegrasi ekonomi kepada mantan petempur GAM dan masyarakat korban sehingga masyarakat tidak mengetahui perkembangan aktifitas reintegrasi ekonomi. Hal ini telah mengundang banyak keresahan dan berkembangnya kesesatan informasi dikalangan masyarakat dibawah yang kemudian dapat meresahkan masyarakat seperti; terjadinya pertentangan antara bawahan dan atasan dalam tubuh KPA, sesama masyarakat korban, masyarakat korban dengan KPA dan KPA-masyarakat korban dengan pemerintah.

c. Organisasi
Untuk menjamin terlaksananya program reintegrasi, Pemda melalui SK Gubernur No. Membentuk sebuah lembaga yang kemudian disebut BRDA (Badan Reintegrasi Damai Aceh). Dalam perjalanannya SK Gubernur tidak cukup memberikan kepercayaan yang besar bagi pemegang mandat untuk menjalankan program reintegrasi karena dalam pelaksanaannya kebijakan yang diambil senantiasa bertabrakan dengan kebijakan dari perwakilan institusi pusat dalam hal ini institusi TNI. Hal inilah yang kemudian mengundang perwakilan GAM dan masyarakat sipil serta Ketua BRDA sebelumnya terpaksa mengundurkan diri.

Untuk kemudian BRDA diketuai oleh seorang rektor pada waktu yang bersamaan. Dinas Sosial ditunjuk sebagai implementor program reintegrasi ekonomi ditingkat kabupaten terbukti gagal dan terlihat hanya bersifat kaku dan tidak terarah karena dinas sosial tidak memiliki pengalaman dalam penangganan program pasca konflik.

d. Dana
Ketersediaan dana bagi penangganan ekses konflik di Aceh terlihat tidak menjadi perhatian besar bila dibanding dengan penangganan post tsunami. Hal ini terlihat dari alokasi dana, kapasitas dan kewenangan yang dimiliki oleh BRA jauh dari apa yang dimiliki oleh BRR yang menanggani tsunami. Anggaran BRDA dua tahun belakangan adalah 793 Miliar dan untuk tahun 2007 sebesar 700 miliar dimana accepteble-nya adalah 350 miliar dan sisanya akan dianggarkan ulang dalam APBN susulan pertengahan tahun mendatang.

Fokus utama perolehan dana bersumber dari APBD dan APBN, sementara bantuan yang bersumber dari luar tidak berhasil diperoleh karena sumberdaya organisasi yang terbatas serta peran pemerintah yang terkesan malu-malu meminta bantuan untuk program reintegrasi di Aceh.

e. Masyarakat politik di Aceh dalam proses reintegrasi
Penglibatan masyarakat politik di Aceh dalam rangka pelaksanaan program reintegrasi masih belum sepenuhnya optimal. Terlihat seperti adanya kurang pemahaman elemen partai politik di Aceh akan pentingnya upaya rehabilitasi dan reparasi masyarakat korban konflik. Masyarakat korban konflik untuk saat ini masih menjadi elemen yang terpisah dari permasalahan yang terjadi.

Reintegrasi hukum.

Pemerintah perlu menunjukkan kedigdayaan hukum yang dimilikinya kepada masyarakat Aceh melalui konsistensi melaksanakan pengadilan HAM dengan melibatkan pengusutan hukum pada masa lalu. Pengadilan HAM juga dibarengi dengan membawa perkara kasus korupsi ke meja pengadilan. Tindakan ini akan membuat masyarakat semakin menambah kepercayaan dan kewibawaan hukum dimata masyarakat.

Peran TNI dalam Reintegrasi
TNI masih terlihat memiliki peran banyak dalam persoalan sosial politik di Aceh, meskipun dalam kesepakatan Helsinki tertulis eksplisit bahwa fungsi dan tugas TNI adalah pertahanan dari serangan luar negeri. TNI masih terlihat banyak menanggapi soal-soal yang berkaitan dengan masalah keamanan yang dalam pembagian tugas negara adalah kewenangan kepolisian. TNI masih terlihat reaksioner dalam menanggapi issue-issue seperti, keamanan Pilkada, pemakaian PIN GAM, pembagian keuangan reintegrasi antara milisi dan mantan petempur GAM, penolakan pembentukan struktur KPA di Simeulue dan banyak lagi yang lainnya.

Peran aktif TNI menyikapi persoalan sosial politik akan ikut memperkeruh suasana perdamaian yang masih berusia muda. Dalam hal ini perlu sebuah perhatian yang serius kepada para jurnalis untuk tidak menanyakan hal-hal yang tidak menjadi kewenangan TNI dalam persoalan sosial politik. Setiap jawaban yang dijawab oleh TNI akan mempengaruhi opini publik masyarakat dan memberikan peluang kepada TNI sebagai unsur pertahanan menyetir kebijakan publik.

Posisi Perempuan Dalam Reintegrasi
Ketika konflik berkecamuk posisi perempuan Aceh memainkan peranan yang signifikan dibidang advokasi keluarga. Perempuan menjadi penyelamat bagi anggota keluarganya yang memiliki masalah dengan TNI/Polri mahupun GAM. Perempuan menjadi tulang punggung ekonomi keluarga ketika suami-suami mereka terpaksa meninggalkan rumah dan kampung halaman karena konflik. Perempuan juga sering menjadi objek kekerasan negara dalam konflik di Aceh.

Organisasi GAM pada saat dan fase tertentu juga merekrut dan memobilisasi perempuan untuk keperntingan perjuangannya. Semangat “mempedulikan” perempuan terlihat kendor pada saat program reintegrasi direncanakan dan dijalankan.

Beberapa Potensi Konflik Yang Bisa Muncul

1. Pembatasan-pembatasan politik kepada GAM dalam aktifitas politiknya dimana pemerintah sering melarang dan membatasi pemakaian simbol-simbol yang diindikasikan sebagai simbol GAM. Padahal pelarangan tersebut tidak tertulis secara jelas dalam aturan-aturan yang berlaku.
2. Ada upaya pemerintah untuk membangun dikotomi antara organisasi milisi (PETA) dan GAM dalam penerimaan jatah bantuan ekonomi dalam program reintegrasi.
3. Dalam praktek politik ditingkat bawah, KPA masih melakukan peran politik intimidasi dan agitasi-agitasi politik bersifat negatif dan dapat memberikan dampak yang buruk terhadap kebebasan berserikat, berkumpul dan bersuara.
4. Sedikitnya jumlah uang yang dialokasikan oleh pemerintah terhadap program reintegrasi membuat elemen KPA tidak bisa melakukan distribusi bantuan ekonomi kepada kalangan mereka secara adil dan berkecukupan. Konflik yang mungkin dapat muncul adalah perpecahan dalam tubuh KPA dan mantan kombatan menjadi tidak terorganisir dengan rapi sehingga memberikan peluang terjadinya tindakan kriminal dalam masyarakat.
5. Peminggiran yang dilakukan pemerintah terhadap kelompok korban konflik adalah sama seperti membakar api dalam sekam.
6. Dikotomi antar milisi dan KPA yang diperankan TNI akan membuat konflik horizontal dapat terjadi.
7. Arogansi prilaku politik dan bisnis yang diperankan GAM akan menuai dan menumpuk ketidak senangan masyarakat yang terpinggirkan dalam pembangunan terhadap GAM.

Disampaikan dalam “Pelatihan Jurnalisme Damai Liputan Reintegrasi Aceh”, kerjasama KIPPAS-Komisi Eropa, Brastagi, 23 April 2007

One thought on “Mengkritisi Potensi Konflik

  1. sy telah membaca yang ditulis oleh penulis, menurut sy cukup bagus, sy menyoroti tentang PETA (milisi) dan GAM (apa)?
    kedua oraganisasi ini adalah organisasi masyarakat sementara PETA bentukan TNI/Polri untuk melawan kekuatan bersenjata (GAM) dan GAM adalah pemberontak bentukan Hasan Tiro yang nota bene orang asing bukan warga negara Indonesia dan sekarang ini mereka sudah tdk ada lagi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s