Perempuan Diantara Laki-Laki, Riset Berita PSK di Aceh

Oleh: Diana Irene, Analis Media KIPPAS

  Ada yang benci dirinya           

 Ada yang butuh dirinya/ Ada yang berlutut mencintainya/Ada pula yang kejam menyiksa dirinya (Titik Puspa)            

Membaca lirik lagu ciptaan Titik Puspa tentang perempuan yang pekerjaannya sering dikatakan kotor ini, mau tidak mau mengingatkan kita bahwa persoalan menyangkut  perempuan pekerja seks[1] sangat kompleks karena menyangkut persoalan ekonomi, budaya, dan kesehatan. Bahkan terkadang ironisnya pihak yang membenci dan menyiksa perempuan pekerja seks adalah kaum perempuan juga yang umumnya kaum istri. Apakah benar perempuan pekerja seks adalah pekerjaan yang bermodalkan tubuh semata? Rasanya anggapan tersebut sudah usang karena dalam kenyataannya profesi seperti ini juga menimbulkan persaingan dan menuntut strategi khusus diantara sesama perempuan pekerja seks sehingga para lelaki bisa membutuhkan dan mencintai perempuan pekerja seks.           

Memang tidak ada catatan sejarah yang dapat secara pasti menyebutkan kapan, dimana dan bagaimana profesi seperti ini mulai ada dan dikenal luas.[2] Tetapi dapat dikatakan bahwa profesi ini sepertinya tidak mengenal perbedaan tempat dan kondisi sehingga bisa dikatakan setiap daerah perkotaan bisa saja dihuni oleh perempuan pekerja seks. Perbincangan mengenai perempuan pekerja seks sepertinya tidak lekang dimakan usia, setiap saat menarik untuk dibicarakan dan dikaji. Apalagi masyarakat kita sering menerapkan standar ganda ketika menyikapi persoalan ini, di satu sisi kita melarang pelacuran, tetapi di sisi lain kita terima juga sebagai sesuatu yang tak dapat dielakkan.[3]Dan sebagai suatu realitas di tengah masyarakat, fakta-fakta yang berkaitan dengan keberadaan perempuan pekerja seks memang menarik untuk dijadikan berita. Tetapi apakah wacana yang ditampilkan media mampu mengangkat atau justru merendahkan posisi perempuan pekerja seks dengan meneguhkan atau malah memperbaharui pandangan masyarakat tentang perempuan pekerja seks adalah fakta media yang menarik untuk dicermati khususnya dengan perspektif gender karena masalah ini menyangkut relasi antara perempuan—penyedia layanan—dan lelaki—pengguna layanan—dalam kegiatannya.           

Pemberitaan mengenai perempuan pekerja seks yang menarik untuk dicermati diantaranya adalah peristiwa penggundulan di depan Mesjid Baiturrahman Banda Aceh pada  5 Desember 1999 dan penangkapan 12 perempuan di sebuah hotel di Banda Aceh pada 18 Maret 2002. Bagi daerah Serambi Mekah yang terkenal religius ini realitas tentang perempuan pekerja seks secara tidak langsung dianggap dapat mencoreng citra Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yang sejak lama telah menerapkan Syariat Islam di wilayahnya dan dideklarasikan kembali pada 14 Maret 2002 oleh Gubernur NAD, Abdullah Puteh. Kenyataan ini memperlihatkan ada paradoks di tengah semangat penerapan Syariat Islam secara kaffah (menyeluruh) karena perbuatan yang dikategorikan maksiat ini ternyata ada di NAD bahkan disinyalir dilakukan oleh perempuan dari etnis Aceh[4]. Penggundulan oleh masyarakat disaat gencarnya himbauan penegakan Syariat Islam di Aceh pada medio 1999 dan penangkapan oleh Polres NAD sepekan setelah pendeklarasian ulang penerapan Syariat Islam secara kaffah tak pelak menyedot perhatian media untuk memberitakannya.[5] Lalu bagaimana wacana yang dihasilkan oleh media, apakah sensitif gender? Mari kita simak uraian berikut ini.                                                                                                                                                                                                              

EKSKLUSI vs INKLUSI           

Penelitian terhadap teks media yang memuat tentang penangkapan perempuan pekerja seks ini menggunakan metode analisis semiotik Roland Barthes[6] dan analisis wacana yang dikembangkan Theo van Leeuwen. Metode ini memungkinkan kita dapat mengetahui bagaimana suatu kelompok atau seseorang dimarjinalkan posisinya dalam suatu wacana. Sehingga yang terlihat hanya keburukan salah satu pihak saja dan menutupi alasan satu pihak melakukan suatu tindakan. Keadaan demikian dimungkinkan muncul dalam teks media dikarenakan adanya pihak yang sengaja dihilangkan (eksklusi) dan dilibatkan (inklusi) dalam konstruksi definisi realita oleh wartawan sehingga khalayak memaknai seseorang atau sekelompok orang secara buruk.           

Ada 3 hal yang termasuk dalam strategi eksklusi yaitu pasivasi berarti pemakaian kalimat dalam bentuk pasif sehingga aktor dapat tidak hadir dalam teks, sesuatu yang tidak mungkin terjadi dalam kalimat yang berstruktur aktif. Kedua, nominalisasi, proses mengubah kata kerja yang bermakna tindakan/kegiatan menjadi kata benda yang bermakna peristiwa. Ketiga, penggantian anak kalimat pengganti subyek sehingga yang muncul adalah alasan subyek mengambil suatu tindakan, sementara subyeknya sendiri menjadi tidak tampak dalam wacana.             

Sementara strategi inklusi meliputi tujuh macam cara yaitu, deferensiasi-indeferensiasi dimana perbedaan sikap antara dua belah pihak sengaja ditampilkan untuk memperlihatkan siapa yang baik dan siapa yang jahat. Objektivasi-abstraksi berkaitan dengan frekuensi perbuatan subyek yang sengaja ditampilkan jauh lebih banyak dari kenyataan untuk menggambarkan subyek secara buruk. Nominasi-kategorisasi merupakan pilihan untuk menampilkan aktor apa adanya atau justru berdasarkan kategori-kategori berupa ciri penting seperti, agama, status, bentuk fisik dan sebagainya yang seringkali tidak relevan. Nominasi-identifikasi, hampir sama dengan kategorisai, hanya dalam identifikasi proses pendefinisian aktor dilakukan dengan memberikan anak kalimat sebagai penjelas dan dihubungkan dengan kata: yang, dimana. Determinasi-indeterminasi, tampak ketika wartawan lebih memilih untuk tidak menyebutkan secara jelas aktor yang dimaksudkan dalam wacana dikarenakan wartawan belum mendapatkan bukti yang cukup untuk menulis atau karena ada ketakutan struktural kalau kategori yang jelas dari seorang aktor sosial disebut dalam teks. Asimilasi-individualisasi, dimana terjadi generalisasi dalam asimilasi dikarenakan pemberitaan tidak menyebutkan kategori aktor sosial secara spesifik melainkan komuniatas atau kelompok sosial dimana seseorang tersebut berada. Asosiasi-disasosiasi, menunjukkan apakah aktor sosial dihubungkan dengan asosiasi atau kelompok yang lebih besar, di mana aktor sosial tersebut berada, sedangkan disasosiasi, kebalikannya.[7]           

Sedangkan berita yang dianalisis adalah terbitan Serambi Indonesia,Analisa,dan Waspada pada 6 Desember 1999 dan 20 Maret 2002 karena ketiga surat kabar secara kebetulan memuat berita tersebut bersamaan dan memiliki jaringan distribusi di daerah NAD. 

Menghukum Sumber Maksiat

Siang itu Minggu, 5 Desember 1999, masyarakat Aceh mendapat tontonan acara penghukuman terhadap pelaku maksiat yang terdiri dari perempuan dan laki-laki. Aksi tersebut dilakukan di depan Mesjid Baiturrahman Banda Aceh, tak ayal peristiwa tersebut menarik perhatian wartawan untuk memberitakannya sehingga keesokan harinya, 6 Desember Waspada, Serambi Indonesia dan Analisa, serentak memuat peristiwa tersebut. Bila Analisa dan Waspada memuatnya pada halaman satu, Serambi Indonesia menempatkannya pada halaman tiga. Dan ketiga surat kabar ini memuat rekaman lensa peristiwa itu.            

Hukuman fisik masih perlu diberlakukan, itulah kesan yang dapat ditangkap setelah membaca keseluruhan berita Serambi Indonesia yang berjudul “Pelanggar Susila Diarak Keliling Kota”, dan Analisa dengan judul,”Enam Pelaku Maksiat Diarak Keliling Kota Banda Aceh”.[8] Siapa yang melakukan pengarakan tidak tampak dalam kedua judul tersebut, berarti media lebih cenderung menonjolkan pihak yang dianggap bersalah.[9]  Dibandingkan dengan judul Analisa, judul berita Serambi Indonesia tergolong mengaburkan fakta dengan tidak menyebutkan berapa jumlah orang yang diarak, sehingga makna yang timbul hanya ada satu atau lebih dari satu pelanggar susila yang diarak keliling kota, padahal yang diarak hanya enam orang.

Penindasan terhadap empat perempuan dan dua lelaki yang diarak keliling kota tersebut sangat kentara dalam wacana yang ditampilkan Serambi Indonesia dan Analisa. Pembenaran atas tindakan pemberian hukuman fisik terlihat dari dihilangkannya juga pelaku pengguntingan rambut terhadap keenam orang yang divonis masyarakat sebagai pelaku maksiat dan susila. Padahal bila kita melihat foto berita ketiga surat kabar, tampak jelas beberapa wajah yang melakukan pencukuran. Empat perempuan dan dua lelaki yang terlibat pelanggaran susila (perzinaan) dan pencurian, Minggu kemarin, diarak keliling kota Banda Aceh setelah terlebih dulu rambut mereka dicukur secara tak beraturan di halaman Masjid Raya Baiturrahman. (Serambi Indonesia, 6/12/1999). Pelaku maksiat dan pencuri di daerah “Serambi Mekah” itu diarak keliling kota setelah rambutnya digunduli dengan disaksikan ratusan massa di halaman Masjid Raya Baiturrahman banda Aceh. (Analisa,6/12/1999) 

Sementara kerancuan tentang penyebab dihukumnya lima orang yang disebut sebagai pelaku zina tampak dalam berita Serambi Indonesia yang menyebutkan keempat perempuan dengan inisial Mun (19), Nur (19), At (35) dan Ew (17) dan lelaki berinisial Mz (24) adalah satu komplotan, tetapi pada alinea selanjutnya disebutkan terbongkarnya aktivitas keenam orang tersebut berawal dari laporan Nur ke Posko SIRA, berikut ini alinea dimaksud: Terbongkarnya aktivitas mereka berawal dari laporan Nur ke Posko SIRA.

Dalam laporannya Nur mengatakan dinodai[10] MZ. Nur yang mengaku sudah sadar itu mengharapkan agar mahasiswa bisa menindaklanjuti laporannya dan mengambil tindakan terhadap MZ. (Serambi Indonesia, 6/12/1999) Kata dinodai pada berita tersebut tidak jelas maksudnya, apakah diberi noda? Jika ya, dibagian mana dari diri Nur yang diberi noda? Bila yang dimaksudkan adalah diperkosa tentu penggunaan kata dinodai tidak tepat, sebab perbuatan amoral memperkosa bukanlah seperti noda di pakaian yang bisa dihilangkan dengan cairan pemutih khusus pakaian. Perkosaan harus dipandang sebagai penindasan hak perempuan atas tubuhnya bukan sebatas persoalan noda belaka. Penggunaan kata dinodai sendiri telah mengaburkan fakta tentang apa yang sebenarnya terjadi antara Nur dan Mz.

Kemudian jika Nur memang diperkosa Mz, mengapa ia masih tetap dikenai hukuman fisik, bukankah ia telah menjadi korban. Dengan demikian nasib Nur sangat malang, sudah jatuh tertimpa tangga pula. Konstruksi berita Serambi Indonesia  menjadi tambah tidak jelas ketika selanjutnya ditulis Nur dan Mun mengenali Ew yang menurut Kordinator Gamam, Hasnanda Putra, setelah diselidiki mahasiswa ternyata pelacur. Makna yang ditangkap dari pernyataan tersebut adalah karena Nur mengenali Ew—yang katanya—pelacur maka notabene Nur juga pelacur.Pandangan merendahkan perempuan yang menyelusup dalam lead Analisa muncul berupa kategorisasi seperti berikut : Empat wanita nakal dan seorang pria pelaku maksiat serta seorang pencuri, Minggu, diarak keliling kota Banda Aceh oleh Gerakan Anti Maksiat Mahasiswa Aceh (GAMMA). (Analisa, 6/12/1999). 

Pada lead tersebut tampak media melakukan pembedaan penyebutan terhadap perempuan dan lelaki. Kategori nakal yang dilekatkan pada keempat perempuan yang diarak sama sekali tidak menambah informasi siapa sebenarnya keempat perempuan tersebut justru yang muncul adalah pemahaman bahwa perempuan pekerja seks adalah perempuan nakal sedangan lelaki yang memanfaatkan jasa perempuan pekerja seks tidak tergolong nakal.Representasi perempuan yang langsung ditetapkan pelaku zina atau maksiat pada berita Analisa semakin diteguhkan pula melalui diferensiasi berupa pemuatan pernyataan dari pihak yang dipandang lebih bagus.

“Saya setuju dengan hukuman semacam itu, karena selain sesuai dengan Syariat Islam, juga para pelaku harus berpikir seribu kali untuk melakukan perbuatan serupa yang jelas-jelas melanggar hukum agama dan adat, “ kata salah seorang warga kota Banda Aceh, Tgk. Rasyid (50). (Analisa, 6/12/1999). 

Melalui teks demikian tampak bahwa para obyek pengarakan memang pantas  untuk memperoleh hukuman fisik sebab telah melanggar hukum agama dan hukum adat. Dan posisi sebagai pihak marjinal semakin nyata dengan tidak satu pun dari keenam orang tersebut yang dimintai keterangan dan pendapatnya sehingga bisa sampai tertangkap, bagaimana perasaannya dalam menjalani hukuman fisik tersebut. Kebenaran yang ada hanyalah kebenaran dari GAMMA/GAMAM. Sehingga tampak strategi passivasi lebih banyak dipergunakan media dalam melakukan pemberitaan. 

Penindasan dalam foto

Sebuah foto bisa bercerita lebih banyak daripada serangkaina teks berita yang menyertai foto dimaksud. Foto pengguntingan rambut terhadap enam orang yang diadili[11] GAMMA atau Gamam memperlihatkan suatu kondisi yang dramatis dimana perempuan menghukum perempuan yang lain atas kesalahan—yang tidak jelas mekanisme pembuktiannya—yang dilakukannya. Dfari tiga surat kabar yang memuat peristiwa pengguntingan rambut hanya Serambi Indonesia menyamarkan wajah dari objek pengguntingan. apakah menampilkan wajah dari korban hukuman fisik tersebut etis?

Banyak redaktur menutup mata terhadap pengaruh yang ditimbulkan suatu berita terkait dengan foto yang menyertainya. Bahkan sejumlah studi menunjukkan bahwa jumlah mereka yang mengamati foto yang menyertai sebuah berita dua kali lipat dari jumlah merka yang membaca berita itu. sehingga tidak heran jika foto-foto yang bersifat menyentil akan menimbulkan protes.[12]Foto peristiwa pengguntingan rambut di depan Mesjid Baiturrahman memperlihatkan suatu komposisi berdasarkan pandangan yang selama ini ada di masyarakat bahwa orang yang bersalah posisinya lebih rendah dari orang yang benar. Sehingga mereka yang melakukan pengguntingan rela untuk bersusah payah membungkukkan badannya ketika melakukan pengguntingan. Mesjid sebagai latar belakang tempat pengguntingan menjadi simbol suci dan kebenaran berada sehingga menjadi pilihan tepat untuk menghukum orang bersalah. Apalagi perempuan yang mengunting rambut seperti yang tampak dalam foto adalah perempuan berjilbab, semakin kontras dibandingkan dengan perempuan yang dianggap pelaku zina karena mereka tidak berjilbab. Di sini jilbab dimaknai sebagai lambang perempuan baik-baik. Angle pengambilan foto turut mendukung penonjolan perempuan sebagai pihak paling bersalah, dengan meletakkan perempuan pada bagian depan foto sementara yang lelaki pada bagian belakang sehingga wajahnya tidak terlalu jelas.

Padahal kedua pihak tersebut—perempuan dan lelaki—sama-sama dipandang bersalah mengapa pengambilan fotonya tidak dilakukan secara proporsional? Perempuan di sini tidak menajdi subyek yang menerangkan apa yang terjadi pada dirinya melainkan menajadi alat penyampaian pesan bahwa perempuan mana saja akan dikenai hukuman seperti ini bila ketahuan melakukan pelanggaran norma susila dan  norma agama yang berlaku di masyarakat Aceh.[13]Dengan menampilkanfoto korban aksi pengguntingan rambut tanpa menyamarkan wajahnya, media telah memanfaatkan penderitaan keempat permpuan dan dua lelaki—walaupun tidak begitu jelas—sekalipun itu adalah sebuah realitas.

Keburukan dirinya akan terus didingat orang sehingga tidak mustahil dia akan selalu diingat khalayak yang pernah melihat fotonya di ketiga media dan kemudian bertatap muka langsung dengannya, sebagais eorang yang berprilaku buruk meskipun mungkin setelah peristiwa tersebut ia berprilaku jauh lebih baik dari orang-orang yang emnghukumnya. Menampilkan foto tentang fakta itu saja sudah dramatis apalagi menampilkan wajah korban.[14]Caption foto ketiga surat kabar juga menarik untuk dicermati. Waspada  menulis foto tersebut adalah tentang sejumlah wanita Aceh memotong rambut empat wanita yang diduga berprofesi sebagai tuna susila di depan Masjid Baiturrahman.

Kemudian Waspada  mengatakan hukum Islam kini dijalankan oleh kelompok separatis Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh pada saat mereka meningkatkan kampanye untuk memisahkan diri dari Indonesia. Teks foto Waspada  ini sangat berbeda dengan teks foto Serambi Indonesia dan Analisa, sebab Waspada tidak langsung memvonis keempat perempuan tersebut sebagai perempuan pekerja seks. Teks Waspada ini dapat dikatakan lebih tepat karena berita Analisa dan Serambi Indonesia  juga tidak menjelaskan secara rinci bukti-bukti yang menguatkan keempatnya adalah perempuan pekerja seks.Sementara Serambi Indonesia memberi keterangan foto dengan menuliskannya sebagai foto para pelanggar susila yang harus menerima hukum adat yang dilakukan mahasiswa dari Gamma bersama tokoh-tokoh masyarakat namun tidak disebutkan apakah yang melakukan pengguntingan rambut adalah mahasiswa dan para tokoh masyarakat. Pengeluaran subjek pengguntingan rambut dilakukan melalui penggunaan anak kalimat berupa keterangan waktu dalam captionnya: Sebelum diarak keliling kota, para pelaku maksiat ini terlebih dahulu rambut mereka dicukur secara tak beraturan di halaman Mesjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, siang kemarin. 

Dengan membuat caption demikian Serambi Indonesia memandang tidak perlu disebutkan satu persatu pelaku pengguntingan padahal belum tentu yang menggunting rambut hanya orang-orang seperti yang tampak dalam gambar Serambi Indonesia saja, sebab bila dibandingkan dengan foto Analisa dan Waspada yang kebetulan serupa, maka dapat dilihat perbedaan orang yang menggunting rambut. Sedangkan Analisa membuat keterangan sebagai foto dari beberapa pemuda dan pemudi yang tertangkap basah bercumbu di tempat umum sedang digunduli oleh mahasiswa dan masyarakat di depan Masjid Besar Baitul Rahman, Banda Aceh. Abstraksi kembali ditemui dalam teks foto ini yaitu pada kata beberapa, yang mengesankan banyak orang yang ditangkap. Padahal dalam teks beritanya disebutkan empat perempuan dan dua lelaki. Pemuatan fakta tidak akurat terdeteksi pula pada caption ini yaitu kalimat berbunyi, tertangkap basah bercumbu di tempat umum. Kalimat seperti demikian sama sekali tidak ditemui pada keseluruhan teks berita produksi Analisa  maupun  Waspada  dan Serambi Indonesia. Lagipula mengapa peristiwa tersebut harus disebut tertangkap basah? Apakah kelima orang tersebut sedang dalam keadaan basah ketika tertangkap? Dari ketiga foto yang dimuat, hanya Serambi Indonesia  saja yang mengaburkan wajah dari objek tindakan pengguntingan rambut.  

Penangkapan Sumber Maksiat

Strategi pemarjinalan salah satu aktor atau kelompok yang paling kentara dalam berita yang diproduksi masing-masing surat kabar pada tahun 2002 sama halnya dengan yang terjadi pada pola pemberitaan tahun 1999 yaitu berbentuk kalimat pasif (pasivasi). Hal tersebut misalnya dapat dilihat dari pilihan kalimat judul berita Serambi Indonesia, “Selusin Wanita Malam Digaruk”, dan Waspada, “12 Wanita Malam Digiring Ke Kantor Polisi”. Kalimat judul demikian secara otomatis telah menghilangkan siapa yang telah melakukan penangkapan. Yang lebih dikedepankan adalah korban dari penangkapan tersebut , berarti kedua media memiliki asumsi bahwa khalayak sudah mengetahui siapa yang biasa dan berhak menangkap perempuan-perempuan tersebut. Berbeda halnya dengan Analisa yang jelas menyebutkan siapa yang melakukan penangkapan dalam judul beritanya ,”Polresta banda Aceh Ciduk Belasan ‘’Perempuan Malam’’.

Tetapi bukan berarti judul berita Analisa  ini tidak memarjinalkan kaum perempuan yang diberitakan. Dengan menuliskan kata ‘belasan’ Analisa telah melakukan abstraksi, sehingga yang muncul dalam benak khalayak seolah-olah banyak perempuan yang ditangkap tanpa bisa disebutkan secara pasti jumlahnya, berbeda dengan  lead Analisa sendiri justru mampu menyebutkan jumlah perempuan yang ditangkap yaitu sebanyak 12 orang. Polresta Banda Aceh menciduk 12 “perempuan malam” dan tiga penghisap ganja pada dua hotel di kawasan Peunayong banda Aceh dalam sebuah razia rutin penegakan Syariat Islam di bumi “Serambi Mekkah” itu, Senin (18/3) malam sekitar pukul 23.00 WIB. (Analisa, 20/3/02) Berita masing-masing surat kabar sebenarnya tidak melulu mengenai penangkapan terhadap  12 perempuan di diskotik hotel S tetapi juga disisipi berita tentang turut tertangkapnya tiga orang lelaki yang dengan ganja di hotel M pada operasi pemberantasan maksiat yang sama.

Namun pada umumnya surat kabar memang memiliki kecenderungan untuk mengabungkan dua peristiwa pelanggaran hukum dalam satu berita dengan satu judul berita. Ditilik dari unsur Magnitude penangkapan 12 perempuan yang disinyalir sebagai perempuan pekerja seks memang layak untuk dijadikan judul berita namun pemberian kategori status seperti perempuan malam, wanita malam, wanita penghibur, wanita seksi oleh media telah memberikan kesan perempuan-perempuan ini bukan perempuan baik-baik atau diprasangkai sebagai perempuan pekerja seks.[15]Sikap media merendahkan perempuan juga terlihat dari tidak adanya perempuan yang dimintai pernyataannya seputar alasan mengapa ia berada di luar rumah pada malam hari benarkah ia perempuan pekerja seks, bila ia memang perempuan pekerja seks mengapa ia melakukan pekerjaan itu.[16]

Hanya Analisa yang melakukan wawancara dengan salah seorang dari perempuan ini, tetapi tokh tetap saja mengandung sikap merendahkan karena tulisan yang muncul dalam bentuk identifikasi bagaimana tampilan fisik perempuan yang diwawancarai berupa teks,”Namun menurut “gadis” berperawakan kecil mungil ini, karena pekerjaan tak kunjung datang akhrinya terpengaruh dengan ajakan teman-teman untuk mencari uang dengan jalan pintas”, tidaklah menambah informasi siapa sebenarnya perempuan dimaksud dan sama sekali tidak relevan dengan mengapa ia sampai tertangkap.

Selain itu penulisan kata gadis disertai tanda petik bisa menimbulkan pertanyaan apa maksud dari wartawan membuat tanda petik, apakah wartawan bersangkutan meragukan perempuan tersebut masih gadis atau dengan kata lain perawan?Ketidakberpihakan media terhadap perempuan terekam pula dari alasan mengapa kedua belas perempuan tersebut ditangkap yang dibuat hanya  berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian yaitu Kasat Bimmas, Iptu. Rasyidin Saly dan Kapolresta Banda Aceh, AKBP Sayed Hoesainy—suatu kebetulan keduanya pria—bahwa penangkapan kedua belas perempuan tersebut seperti ditulis  Serambi Indonesia dan Waspada karena empat diantaranya tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Sementara Analisa menginformasikan para perempuan tersebut ditangkap karena tidak dapat menjelaskan alasan yang tepat mengapa mereka masih berkeliaran di sebuah hotel hingga larut malam.

Melalui teks semacam ini, penampilan perempuan sebagai korban penangkapan justru tidak menimbulkan simpati karena seakan-akan setiap perempuan yang tidak memiliki KTP dan atau berada di luar rumah pada malam hari pantas untuk ditangkap. Kemudian makna lain yang timbul adalah perempuan yang berada di tempat hiburan harus menjelaskan keperluan mereka di tempat tersebut, sementara laki-laki tidak perlu ditanyai. Berarti tempat hiburan monopoli kaum laki-laki.            

Kapolresta Banda Aceh, AKBP Sayed Husaini  kepada Serambi  kemarin menyatakan, ‘selusin’ wanita malam yang ditangkap dari diskotik hotel tersebut, masing-masing Seri (23), Rat (28), IP (20), As (20), Indri (21), Tati (24), Mai (21), Sur (22), Lis (18), Ratna (17), Er (30), Wiwi (20). Empat dari mereka itu tidak memiliki KTP, dan umumnya penduduk Banda Aceh.(Serambi Indonesia,20/3/02). Dari 12 wanita malam yang diamankan di Mapolresta Banda Aceh itu, empat diantaranya tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). (Waspada,20/3/02). 

Menurut Kasat Bimmas Polresta Banda Aceh, Iptu M Rasyidin Saly kepada wartawan saaat menyerahkan ke-12 “perempuan malam” tersebut kepada dinas Paperda, Selasa (19/3), dari Hotel “S” pihaknya menjaring 12 “perempuan malam” tersebut sedang asyik menikmati dunia malam di diskotik yang berada di hotel “S” tersebut.Para wanita penghibur itu digiring ke Polresta Banda Aceh karena tidak dapat menjelaskan alasan yang tepat mengapa mereka masih berkeliaran di sebuah hotel hingga larut malam.(Analisa, 20/3/2002) Secara otomatis pengutipan pernyataan kedua polisi ini adalah yang paling benar dan pantas untuk dipercaya. Karena dianggap bersalah perempuan pekerja seks, tidak diberi  cukup ruang untuk membela dirinya karena sudah terwakili oleh laki-laki yang menjadi polisi.Terkadang memang jauh lebih mudah bagi wartawan untuk menyajikan suatu fakta yang sudah ada di depan matanya dan tidak jarang ada wartawan yang merasa sudah cukup apabila menulis peristiwa penangkapan semacam ini hanya menyajikan informasi identitas orang yang ditangkap seperti inisial nama, usia, dan tempat tinggal.

Namun bagi wartawan yang mampu menggali informasi lebih banyak dari peristiwa tersebut bisa menemukan hal lain yang justru tidak diketahui wartawan lain. Contoh menarik dari situasi demikian dapat dilihat dari berita Serambi Indonesia yang menuliskan bahwa ternyata dalam penangkapan tersebut turut tertangkap seorang pria peengguna jasa perempuan pekerja seks yang dikategorikan sebagai pria hidung belang, namun berhasil melarikan diri ketika berada di kantor Dinas Penerbitan dan Peraturan Daerah (Paperda) Kota Banda Aceh.Selain informasi tentang turut tertangkapanya lelaki pengguna jasa perempuan pekerja seks, Serambi Indonesia  juga melengkapi beritanya dengan foto berita.

Hanya saja foto ini menimbulkan kontroversi, yakni, inkonsistensinya Serambi Indonesia dalam menyebutkan lokasi penangkapan. Jika pada teks berita lokasi penangkapan hanya ditulis sebagai dengan inisial hotel S dan M, berbeda dengan teks pada foto yang jelas menyebutkan lokasi penangkapan adalah di hotel Sultan. Foto tersebut memperlihat beberapa perempuan yang berusaha menutupi wajahnya dengan jilbab atau tangan. Pemuatan foto seperti ini secara tidak langsung juga memperlihatkan bahwa ada paradoks di Banda Aceh, ternyata perempuan yang menggunakan kerudung kepala sekalipun bisa diprasangkai sebagai perempuan pekerja seks.[17] Dan foto ini juga mementahkan pandangan bahwa perempuan baik-baik adalah perempuan berjilbab seperti yang tampak pada foto di tahun 1999.Bentuk pemarjinalan lain ditemukan dalam berita Analisa  yang menuliskan keduabelas perempuan yang tertangkap tersebut akan dibina oleh Dinas Penertiban dan Peraturan Daerah (Paperda) Kota Banda Aceh agar mereka tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Simak kutipan teksnya: Sementara itu Plt Kadis Paperda Kota Banda Aceh, Samidan SH mengatakan, pihaknya akan membina para “perempuan malam” tersebut agar tidak mengulangi lagi memberi hiburan kepada lelaki hidung belang. Kalimat agar tidak mengulangi lagi memberi hiburan kepada lelaki hidung belang, memberikan kesan seolah-olah perempuan-perempuan yang ditangkap tersebut melakukannya secara suakrela, senang hati menyejukkan hati para lelaki yang susah padahal mereka mungkin saja melakukannya karena terpaksa dan belum tentu lelaki yang memanfaatkan jasa mereka adalah lelaki yang sedang susah hatinya ataupun ekonominya.[18] 

Kerancuan surat kabar dalam memahami peristiwa penangkapan tersebut terlihat dari kutipan pernyataan Kapolresta Banda Aceh yang mengatakan bahwa operasi ini dilaksanakan dalam rangka penegakan Syariat Islam padahal Peraturan Daerah tentang perbuatan maksiat berdasarkan Syariat Islam belum ada. Ketiga surat kabar juga memuat pernyataan tentang operasi itu berbeda-beda. Dalam kutipan  Serambi Indonesia  pekerjaan menjadi perempuan pekerja seks dipandang hanya sebagai suatu hal yang kotor dan bukan merupakan pelanggaran pidana. Terlihat dari pernyataan Kapolresta Banda Aceh berikut ini : Kapolresta banda Aceh, AKBP Sayed Husaini menyatakan, pihaknya akan terus melancarkan operasi pembasmian maksiat di kota ini. “Setelah Pelaksanaan Syariat Islam ditabuh 1 Muharram lalu, kita tidak ingin lagi ibukota “Serambi Mekah” ini dikotori dengan berbagai perbuatan maksiat. Kami tidak akan berhenti dan akan terus menerus melancarkan razia di tempat-tempat yang selama ini diduga sebagai sarang maksiat,”ujarnya. 

Sehingga tidak heran bila perempuan yang disinyalir sebagai perempuan pekerja seks tidak sampai diajukan ke pengadilan. Begitu pula Analisa yang turut mengamini penangkapan tersebut sebagai salah satu upaya penegakan Syariat Islam, tampak dari kutipan teks berikut ini : Menurut Kapolresta, penjaringan yang dilakukan ini bukan berarti Polri hanya melakukan perang terhadap maksiat, namun hal ini dilakukan untuk menegakkan Syariat Islam di bumi “Serambi Mekkah” ini. 

Sementara Waspada  mereproduksi pernyataan Sayed Hoesainy yang menyatakan operasi tersebut adalah untuk pertama kalinya selam 3 tahun ini. Kapolresta Banda Aceh AKBP Drs Sayed Hoesainy yang Waspada  temui di ruang kerjanya, Selasa (19/3) pagi mengatakan, operasi yang baru pertama sekali digelar pihaknya itu selama tiga tahun belakang ini, selain sebagai bagian dari penegakan Syariat Islam yang dideklarasikan Gubernur NAD Ir Abdullah Puteh menjelang 1 Muharram lalu, juga dimaksudkan untuk membersihkan Kota Bnada Aceh dari segala perbuatan maksiat yang sudah lama meresahkan masyarakat.            

Tampak media tidak bersikpa kritis memaknai operasi tersebut apakah memang panatas atau tidak disebut sebagai operasi untuk menegakkan Syariat Islam di tanah Rencong sebab jika memang operasi tersebut untuk memberantas maksiat demi penegakan Syariat Islam mengapa 3 orang lelaki yang ditemukan bersama ganja dikatakan akan ditahan Polresta Banda Aceh sebab menyangkut tindakan pidana.           

Berarti media memahami bahwa pelanggaran terhadap penegakan Syariat Islam adalah seperti yang diekemukakan Kepolisian padahal kalau ditilik lebih lanjut operasi semacam itu memang sudah menjadi kewajiban polisi. Wacana tentang Syariat Islam yang muncul dalam media akibat pemberitaan penangkapan perempuan pekerja seks menimbulkan pemahaman bahwa hukum dalam Syariat Islam tidak berbeda dengan hukum yang selama ini telah diterapkan di daerah NAD sebelum Syariat Islam.                         

Pengelolaan kekuasaan dan pengatahuan dalam merefleksikan realitas sosial berkaitan dengan posisi perempuan tampak masih dipengaruhi nilai-nilai patriarkhi seperti termuat pada enam berita yang diteliti. Pandangan perempuan sebagai penyebab munculnya kemaksiatan di muka bumi ini seperti yang selama ini dipercayai masyarakat pada umumnya dapat dilihat dari ketegori pilihan media seperti perempuan malam, wanita penghibur, wanita seksi dan wanita nakal ketika menyebut perempuan berprofesi atau disinyalir sebagai permpuan pekerja seks. Pemberian label demikian meneguhkan pandangan masyarakat selama ini bahwa perempuan pekerja seks bermoral jelek dan menenggelamkan kenyataan bahwa pria yang memanfaatkan jasanya bermoral tak kalah jelek.           

Pada fakta media mengenai perempuan pekerja seks di Analisa, Waspada  dan Serambi Indonesia terdapat perbedaan tampilan refleksi fakta sosial. Bila peristiwa 1999 dimakanai media sebagai pelanggaran susila dan agama yang pantas diberi hukuman fisik oleh masyarakat karena sesuai Syariat Islam, maka untuk kasus 2002 media lebih mengedepankan penegakan hukum positif yang berlaku di Indonesia sekaligus sebagai bentuk penegakan syariat Islam.            

Adanya perbedaan cara pandang tersebut berimplikasi pada pilihan narasumber. Melihat peristiwa 1999 dimotori oleh mahasiswa dan mendapat dukungan dari masyarakat, secara otomatis media lebih memilih narasumber dari pihak mahasiswa dan tokoh masyarakat yang sudah tentu citranya—mungkin—jauh lebih baik dari terhukum. Aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa dan hakim sama sekali tidak dimintai keterangannya padahal apa yang terjadi ketika itu tidak sesuai dengan hukum positif Indonesia dan peraturan daerah tentang pemberlakuan Syariat Islam di Aceh belum ada. Wacana yang muncul di media menajdi wacana yang memberikan dukungan dan pembenaran terhadapa tindakan yang cenderung ilegal tersebut.sehingga tidak mustahil—ada—khalayak akan menganggap tindakan seperti itu adalah legal sebab pihak penegak hukum sama sekali tidak –ada dalam pemberitaan media—menghalang-halangi ataupun mengambil tindakan kepada para pelaku pengguntingan dan arak-arakan.[19]           

Sedangkan dari konstruksi berita tiga media pada tahun 2002 yang diteliti tampak bahwa media mengeluarkan pihak-pihak yang juga terkait dengan permasalahan keberadaan perempuan pekerja seks seperti pemilik hotel dan tempat hiburan. Padahal keterangan dari mereka juga menjadi penting untuk mengetahui apakah memang benar telah terjadi penangkapan di tempat usaha mereka dan apa alasan mereka tetap menerima pengunjung perempuan—berjilbab—di tempat mereka. Sebab tidak ada asap bila tidak ada api.[20]           

Satu kesamaan yang dimiliki pemberitaan yang rentang waktunya tiga tahun ini adalah narasumber dominan ialah lelaki. Konsep patriarkhi sangat berpengaruh di sini, posisi perempuan sebagai pihak bersalah semakin dimarjinalkan dengan tidak adanya ruang bagi perempuan untuk melakukan pembelaan diri. Dikarenakan terlalu lemahnya perempuan bahkan untuk menceritakan peristiwa yang dialaminya pun harus dilakukan oleh lelaki-lelaki sumber berita pilihan media. 


[1] Penyebutan istilah perempuan yang bekerja dengan cara melayani kebutuhan seksual lelaki yang bukan suaminya sampai saat ini masih mengundang perdebatan sebab istilah seperti wanita tunasusila, pelacur, lonte, sundal dan pekerja seks komersial, cenderung dianggap merugikan posisi  perempuan dan kesalahan dalam sitausi seperti ini semata-mata hanya ditimpakan pada perempuan saja. Oleh karena itu penulis cenderung memilih menggunakan kalimat perempuan pekerja seks tanpa kata komersial karena  sudah jelas pekerjaan ini tidak bersifat gratis dan dilakukan dalam rangka untuk mencari uang.

[2] Bisa dikatakan bahwa sejak adanya norma perkawinan, konon bersamaan dengan itu pula lahirlah apa yang disebut pelacuran sebab, pelacuran dianggap sebagai salah satu bentuk penyimpangan dari norma perkawinan dalam masyarakat. Hubungan seksual antara dua jenis kelamin yang berbeda yang dialkukan di luar tembok perkawinan dan berganti-ganti pasangan—baik dengan menerima imbalan uang atau material lainnya maupun tidak—sudah disebut orang sebagai pelacuran.Tjahjo Purnomo dan Ashadi Siregar,Dolly, Membedah Dunia Pelacuran Surabaya, Kasus Kompleks Pelacuran Dolly,Jakarta,Grafiti Pers,1983,hal.5

[3] bahkan menurut M.A.W. Brouwer,”umat manusia membenci dan menghina para pelacur tetapi banyak pemerintah tidak malu-malu minta pajak dari hasil usaha mereka.ibid.hal.6-7. Meskipun di Indonesia profesi sebagai perempuan tidak diakui aspek legalitasnya namun tidak jarang mereka sering dimintai uang oleh oknum tertentu sebagi dalih uang keamanan. Padahal dalam dunia “kelam” ini tidak hanya perempuan pekerja seks saja yang terlibat di sna juga ada germo, tukang pukul dan bahkan lelaki yang memanfaatkannya.

[4] Pelacuran di Era Syariat, Kontras,No. 189/V, hal. 4-5.

[5] Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh sendiri dapat dikatakan sudah setua usia daerah ini. Sejak pertama kali didirikannnya Kerajaan Aceh  Bandar Bandar Darussalam pada 22 April 1205 Masehi, dengan Raja bernama Johan Syah, di daerah ini telah dilaksanakan sepenuhnya Syariat Islam. (Ketika Aceh Bersyariat Islam,Kontras,No.171/V, tahun 2002, hal. 4). Kemudian setahun setelah status DOM dicabut dari Aceh, gaung tuntutan penerapan Syariat Islam yang dahulu diperjuangkan Daud Beureueh, diakomodasikan oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang No. 44/1999, tentang penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nanggroe Aceh Darussalam No.18/2001. sehingga tidak heran bila sejak 1999 usaha-usaha untuk mensosialisasikan Syariat Islam mulai dilakukan di Aceh baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat dan mahasiswa yang pada 1999 itu dikenal dengan Gerakan Mahasiswa Anti Maksiat.

[6] Metode analisis Semiotik Roland Barthes khusus digunakan untuk menganalisis foto berita yang dimuat oleh ketiga media. Untuk lebih lengkapnya dapat dibaca buku Berger, Arthur Asa, Media Analyisis Technique (pen.Setio Budi HH), Yogyakarta, Penerbitan Universitas Atma Jaya, 2000.

[7] Eriyanto,  Analisis Wacana,Yogyakarta, LKiS, 2001,hlm.173-191.          

[8] Sedangkan Waspada sama sekali tidak memuat berita, hanya foto dan caption

[9] Dalam berita Serambi Indonesia pelaku pengarakan ditulis sebagai Gerakan Mahasiswa Anti Maksiat (Gamam) sedangkan Analisa menuliskan Gerakan Anti Maksiat Mahasiswa Aceh (GAMMA).

[10] Cetak tebal oleh penulis.

[11] Penggunaan kata diadili ini dipilih karena setelah menyimak semua berita secara keseluruhan tampak bahwa yang berperan penting dalam peristiwa ini adalah para mahasiswa yang menamakan dirinya GAMMA atau Gamam.

[12] Rivers, William L. dan Cleve Mathews, Etika Media Massa dan Kecenderungan untuk Melanggarnya, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 1994,hal. 226.

[13] Meskipun ini bukan foto yang menggambarkan pornografi tetapi penempatan perempuan sebagai obyek foto dalam peristiwa ini hampir sama dengan keberadaan perempuan dalam pornografi yaitu perempuan direkayasa ke dalam posisinya sebagai vehicle of meaning, bukan sebagai subyek yang berbicara. Tubuh perempuan, dalam statusnya sebagai tanda itu, telah di(salah)gunakan untuk kepentingan sistem budaya patriarkal.Kris Budiman, Femonografi,Yogyakarta, Pustaka Pelajar Offset,1999,hal.58,

[14] Menurut Hall  konsep ideologis yang terkandung dalam gambar dan teks surat kabar tidak menghasilkan pengetahuan baru tentang dunia. Gambar dan teks itu menimbulkan pengenalan tentang dunia seperti yang telah kita pelajari untuk mencocokkannya.Denis McQuail, Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar, Jakarta, Erlangga, 1996, hal. 191.

[15] Penyebutan istilah perempuan yang bekerja dengan cara melayani kebutuhan seksual lelaki yang bukan suaminya samapai saat ini masih mengandung perdebatan sebab istilah seperti wanita tunasusila, pelacur, lonte, sundak dan pekerja seks komersial cenderung dianggap merugikan posisi perempuan dan kesalahan dalam situasi seperti ini semata-mata hanya ditimpakan pada perempuan saja. oelh karena itu penulis lebih memilih menggunakan kata perempuan pekerja seks tanpa kata komersial karena sudah jelas pekerjaan ini tidak bersifat gratis dan dilakukan dalam rangka untuk mencari uang.

[16] Alih-alih perasaan yang langsung timbul adalah  rasa benci, geram ataupun jijik bukan simpati terhadap perempuan-perempuan yang ditangkap. Padahal mungkin saja mereka melakukan pekerjaan tersebut di bawah ancaman seseorang atau karena ketidakpahamannya atas resiko dari pekerjaan tersebut misal terkena AIDS.

[17] Berkaitan dengan jilbab, muncul kekhawatiran NAD akan mendapat stigma sebagai daerah khusus perempuan pekerja seks berjilbab. Persoalan jilbab dalam hal ini menjadi sensitif karena jilbab merupakan simbol keislaman dan bisa merembet kepada pemahaman perempuan Islam adalah perempuan pekerja seks.Pelacuran di Era Syariat, Kontras,No.189/V,2002, hal.4

[18] Menurut Kamus Besar Bahasa Indoensia menghibur berarti mempersenang dan menyejukkan hati yang susah. Seseorang yang melakukan pekerjaan lebih dikarenakan keterpaksaan atas kondisi yang dialami akan sulit merasa senang melakukan pekerjaan tersebut apalagi kalau harus membuat senang hati orang lain pula.

[19] Salah satu pendapat yang menarik untuk dikemukakan berkaitan dengan pandangan penangkapan perempuan pekerja seks sebagai bentuk penegakan syariat Islam adalah seperti yang dikatakan Muslim Abdurrahman. Seorang perempuan yang menjadi perempuan pekerja seks bukanlah karena itu semata-mata merupakan pilihannya, tidak ada seorang perempuan yang bercita-cita jadi pelacur kecuali sangat terpaksa. Banyak faktor yang menyebabkan seorang perempuan melakukan perkejaan tersebut. Misalnya karena dampak kemiskinan, seorang perempuan terpuruk secara sosial, kemudian ia tidak punya pilihan, tidak bisa bekerja di pabrik garmen, dan lain-lain. Bila syariat Islam diterapkan, mereka ditertibkan, dirazia, ditangkapi dan didera, dirajam. Orang Islam yang terpinggirkan ini menderita dua kali, pertama secara sosial ia menderita dan kedua, secara syariat, ia menjadi korban pertama. Sementara orang yang merazia membayangkan diri sebagai orang yang paling suci melaksanakan syariat, merasa paling berhak merajam atas nama Allah, seperti yang dikutip dalam Muslim Abdurrahman, Korban Pertama Penerapan Syariat adalah Perempuan dimuat pada buku karya Luthfi Assyaukanie(peny.),Wajah Liberal Islam Indonesia,Jakarta,Teater Utan Kayu,hal.111 dari pernyataan tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa hukuman fisik dalam penerapan syariat Islam tidak dapat serta merta diterapkan, yang terpenting adalah menyusuri akar persoalan mengapa para perempuan tersebut bisa terlibat dalam pekerjaan yang dipandang kelam oleh masyarakat.Pemberian hukuman fisik bisa saja menimbulkan dendam dalam diri korbannya yang berarti memicu munculnya masalah baru.Berbeda halnya apabila setelah ditangkap para perempuan tesebut diberikan pelatihan dan modal kerja sehingga mereka memiliki kemampuan ekonomi dan mampu membentengi diri untuk tidak mengulangi lagi pekerjaannya tersebut.

[20] Meskipun pada tahun 2000 telah ditetapkannya suatu Peraturan Daerah yang mengatur penerapan syariat Islam di Aceh namun Peraturan Daerah No.5/2000 tersebut sama sekali tidak menyinggung mengenai permasalahn perzinahan maupun tindak pidana lain. “Ini Dia, Peraturan Syariat,” Kontras,No.182 Tahun V, 20 Maret-26 Maret 2002,hal. 6

About these ads
1 comment
  1. gndz said:

    gmna ya caranya bs dpt buku AWK van Leeuwen??? Skripsiq krg referensi…!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: