Bab 1: “Selayang Panda Sejarah Pers di Sumatera Utara”

buku-pers-bebas-dilibas.jpgMembicarakan kebebasan pers di Sumatera Utara, tidak dapat dipisahkan dari sejarah kemunculan surat kabar dan peran wartawan pada awal abad ke-19. Walau surat kabar dan wartawan pada waktu itu lebih berperan sebagai organ perjuangan melawan pemerintah kolonial Hindia  Belanda, namun penggunaan surat kabar sebagai media perjuangan, menunjukan adanya kesadaran di kalangan kelas menengah terdidik tentang arti penting kebebasan berekspresi. Termasuk kebebasan menyatakan pendapat sebagai masyarakat terjajah melalui surat kabar.           

Menurut Pramoedya Ananta Toer, karya jurnalistik yang lahir pada awal abad ke-19, contohnya yang dirintis R.M. Tirto Adhi Soerjo, telah membuka babak baru dalam sejarah pers Indonesia. Pertama: penggunaan pers untuk membentuk pendapat umum. Kedua: penggunaan pers sebagai alat memperjuangkan hak dan keadilan. Ketiga: menyalakan keberanian menghadapi alat kolonial tingkat tinggi bangsa Eropa.[1] 

Sejarah pers di Sumatera Utara sebenarnya juga tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di belahan lain wilayah negeri ini. Terutama jika dikaitkan dengan peran kesejarahan wartawan, yang dalam kurun waktu dan ruang yang sama, tengah menghadapi berbagai tantangan. Suatu kurun waktu yang ditandai menggeloranya energi kebanyakan “kaoem boemi poetra” yang tengah berusaha melepaskan diri dari cengkraman kekuasaan kolonialisme Belanda pada awal abad ke-19.[2] 

Sudah banyak studi yang mengulas tentang sejarah pers di Indonesia, baik yang ditulis para sarjana asing maupun sarjana dalam negeri. Umumnya para sejarawan selalu memberikan ruang untuk mengkonstruksi sebuah episode tentang sepak terjang wartawan melawan kekejaman kolonialisme. Lewat tulisan-tulisan bernada agitatif yang dimuat di sejumlah surat kabar, wartawan menggelorakan semangat untuk menentang kesewenangan para pejabat kolonial Hindia Belanda yang kerap diistilahkan sebagai “kaoem penghisap boemiputra”.

Sebagai golongan terdidik, wartawan pada waktu itu sebenarnya mewakili apa yang disebut sebagai “cendekiawan bebas”. Mereka umumnya mengenyam pendidikan tinggi, mengemban tanggungjawab kemasyarakatan, serta bersikap radikal dan bebas dalam memandang kondisi masyarakat dan negara tempat mereka hidup (Satrio Arismunandar: 1996). Sebagian besar mereka berasal dari kelas menengah pribumi yang merupakan produk dari sekolah-sekolah yang didirikan pemerintah kolonial Belanda. Fungsi awal dari sekolah-sekolah Belanda tersebut sebenarnya untuk menghasilkan tenaga-tenaga ambteenar pribumi untuk mengisi mesin birokrasi kolonial.

Hal tersebut tidak terpisah dari kebijakan Politik Etis yang diperkenalkan pemerintah Kolonial Belanda sejak tahun 1901. Sebagaimana diketahui, Politik Etis menitikberatkan pada tiga bidang utama, yaitu pendidikan (educatie), pemindahan penduduk (emigratie), dan pengairan (irriegatie). Salah satu hasil dari politik etis, terutama dalam bidang pendidikan yaitu terbentuknya kelompok-kelompok sosial yang dikenal dengan sebutan golongan elite modern atau golongan Priyayi Baru (Neo Priyayi). Golongan ini, karena status sosial dan tingkat pendidikan yang dimiliki, di satu sisi tetap mewarisi beberapa perangkat kebudayaan elite tradisional, tetapi di sisi lain mempunyai pandangan, cita-cita, dan nilai-nilai baru terhadap realitas dan perubahan sosial yang diharapkan. Cita-cita golongan elite modern itu, dalam konteks zamannya berkisar pada konsep “kemadjoean”. Untuk mencapai “kemadjoean” itu, mereka mengusahakan proses penyadaran sosial dan pendidikan bagi anggota masyarakat kebanyakan (Andi Suwirta: 2000).Golongan elit modern yang terdidik inilah yang kemudian menjadi agen pembaru dan pelopor pergerakan nasional di Indonesia pada awal abad ke-20. Dalam memperjuangkan cita-cita nasionalnya itu, yaitu memajukan dan mensejahterakan masyarakat, mereka menggunakan modus operandi baru dengan cara membentuk organisasi modern dan pers sebagai salah satu sarana komunikasinya. (Andi Suwirta: 2000)

Namun tidak sedikit kalangan kelas menengah terdidik tersebut kemudian malah memilih berkarier di bidang jurnalistik dan mendirikan organisasi-organisasi pergerakan yang kegiatannya justru untuk menentang kaum yang telah mendidik mereka tersebut. Dalam perspektif kolonial, mungkin golongan ini mewakili pepatah “pagar makan tanaman”. Namun dalam perspektif “kaum terperentah”, jelas mereka adalah pahlawan. Golongan priyayi baru yang telah berkenalan dengan gagasan-gagasan besar tentang demokrasi, liberalisme, nasionalisme sampai persamaan derajat manusia di muka bumi tersebut, menjadikan pengetahuan tersebut sebagai “senjata” untuk melawan nilai-nilai anti barat yang justru secara paradoksal dipraktekkan kaum yang “menggurui” tersebut.   

Salah satu lulusan sekolah Belanda yang malah berbalik melawan pemerintah Hindia Belanda, yang sudah sangat dikenal adalah Raden Mas Tirto Adhi Soerjo. Seorang wartawan yang oleh Pramudya Ananta Toer dijuluki sebagai “Sang Pemula”, yang mengenalkan arti pers nasional. Setelah menyelesaikan pendidikannya di sekolah dasar Belanda dan menjadi eleve STOVIA selama 6 bulan, R.M. Tirto Adhi Soerjo malah menolak menjadi ambteenar. Sebuah jabatan yang banyak diidamkan warga masyarakat kebanyakan waktu itu.

Padahal Tirto Adhi Soerjo pernah tiga kali mendapat tawaran menjadi ambteenar dari pemerintah kolonial. Pertama dari bekas Asisten Residen Wolf van Westerrode untuk jadi pegawai dinas pemberantasan lintah darat, jabatan yang kemudian diterima oleh abangnya R.M. Said. Kedua dari Asisten Residen Bandung untuk menjadi pegawai Kantor Pajak. Ketiga untuk menjadi Anggota Adat Commissie di Nederland. Namun tawaran itu tak mampu meluluhkan hatinya. Ia malah memilih menjadi redaktur kepala dan penanggungjawab surat kabar Pembrita Betawi. Tahun 1907, Tirto Adhi Soerjo bahkan menerbitkan surat kabar sendiri. Namanya Medan Prijaji, yang dipandang sebagai surat kabar nasional pertama yang dimiliki kaum “terperentah” dan dikelola oleh tenaga-tenaga “terperentah” pula.[3]

Tirto Adhi Soerjo adalah sedikit dari kalangan kelas menengah baru yang lahir dari Politik Etis pemerintah kolonial Belanda, yang bertujuan untuk meningkatkan martabat kaum bumiputra. Namun demikian tidak sedikit juga wartawan pejuang yang  memiliki latar belakang pendidikan menengah ke bawah, bahkan boleh dibilang rendah. Misalnya Mas Marco Kartodikromo, pendiri Inlandsche Journalisten Bond (IJB), pemimpin redaksi Doenia Bergerak, yang hanya tamat sekolah “ongko loro” (Tweede Klasse) dan sekolah dasar swasta berbahasa Belanda di Purworejo, Jawa Tengah. Marco dikenal sebagai wartawan yang bersikap sangat kritis terhadap pemerintah kolonial Belanda. Akibatnya Marco kerap terkena pers delik dan beberapa kali dipenjarakan.

Pada tahun 1915, untuk pertama kalinya Marco berkenalan dengan penjara gara-gara empat artikel yang dimuat di Doenia Bergerak yang dianggap sebagai delik pers. Marco diperiksa oleh Officier van Justitie Semarang di kantor Asisten Residen Solo pada 26 Januari 1915 dan dijatatuhi hukuman penjara sembilan bulan di Semarang (Koeslah Ananta Toer: 2002).Salah satu sajak Mas Marco yang sangat menggelorakan semangat wartawan untuk melawan kolonialisme adalah seperti berikut ini: 

“Djadi djournalist djaman sekarang/Berani dihoekoem dan diboeang/Karena dia orang jang mesti menendang/Semoea barang jang malang melintang/Djournalist haroes berani mati/Bekerdja boeat membanting diri/Sebab dia hendak melindoengi/Fehak jang lemah dan diisap” 

Tahun 1927 Marco dibuang ke Boven Digoel, sampai ajal menjemputnya pada tahun 1932. Boven Digoel adalah kamp pembuangan massal yang terletak di pedalaman Papua, yang didirikan pemerintah kolonial Belanda setelah meletusnya pemberontakan komunis di Jawa tahun 1926. Dalam catatan sejarah, cukup banyak para wartawan yang dibuang ke Boven Digoel, diantaranya adalah: Gondhojoewono, Soediono Djojoprajitno, S. Darsono, Tjempono, Oesman Gelar Soetan Keadilan, Ali Arham, Urbanus Pardede, Neroes Ginting Soeka, A.C. Salim dsb. Karenanya sejarawan Sartono Kartodiharjo, mengibaratkan pers dan pergerakan nasional bagaikan kembar siam.

Di Sumatera Timur (baca Sumatera Utara), beberapa wartawan yang kerap mengkritik pemerintah kolonial Hindia Belanda juga mengalami perlakuan serupa. Parada Harahap, pendiri sekaligus Pemimpin Redaksi Benih Merdeka kerap bolak-balik masuk tahanan. Nasib yang sama misalnya menimpa HM Manullang, peamimpin redaksi Soeara Batak di Tapanuli Utara. Di dalam revolusi fisik 1945, Mohammad Said, Amarullah Ombak Lubis adalah beberapa tokoh pers yang sering berhadapan dengan PID[4] (telik sandi pemerintah kolonial).  

Era Represi: Chalid Salim Dibuang Ke Boven Digoel!

Sejak tahun 1910, sebagai buah dari politik etis, situasi di berbagai wilayah jajahan pemerintah Belanda memang telah berkembang ke arah “yang tidak diinginkan”. Munculnya kesadaran sebagai rakyat terjajah, telah menimbulkan berbagai perlawanan dari golongan elit modern yang terdidik. Surat kabar memegang peranan penting dalam periode ini. Berbagai tulisan yang bernada agitatif muncul di sejumlah surat kabar, yang isinya menyerukan perlawanan terhadap pejabat pemerintah.Salah satunya adalah artikel dalam Sinar Djawa No. 222 tahun 1912, yang mendorong orang-orang Indonesia dan Tionghoa untuk melakukan pemberontakan (Mirjam Maters:2003): 

“Oleh karena itu, makin banyak orang Eropa di perkebunan-perkebunan dan pabrik-pabrik dibunuh oleh para kuli, makin baik, karena jika dengan sopan kita minta mereka memperlakukan bangsa yang terjajah ini dengan baik, mereka tidak bersedia melakukannya, dan dari Pemerintah dalam hal ini tak dapat diharapkan apa pun.”  

Berbagai tulisan yang isinya “menghasut”, membuat pemerintah kolonial melakukan pengawasan ekstra ketat terhadap surat kabar dan para wartawan pergerakan. Tahun 1931 pemerintah kolonial melahirkan Persbreidel Ordonnantie. Dalam ketentuan itu disebutkan bahwa Gubernur Jendral diberi hak untuk melarang terbit penerbitan tertentu yang dinilainya bisa “mengganggu ketertiban umum.”

Selain lembaga persbreidel, pemerintah juga menerapkan haatzaai artikelen, yang memberikan ancaman hukuman terhadap siapa pun yang menyebarkan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap pemerintah Nederland atau Hindia Belanda (Pasal 154 dan 155) dan terhadap sesuatu atau sejumlah kelompok penduduk di Hindia Belanda (Pasal 156 dan 157).

Beberapa wartawan di Sumatera Timur, segera menjadi korban akibat peraturan tersebut. Misalnya seperti yang dialami Chalid Salim dari Pewarta Deli.  Chalid Salim adalah adik kandung dari H Agus Salim, seorang tokoh SI yang sekaligus dikenal sebagai diplomat ulung.Sebagaimana diketahui, Sumatera Timur pada awal abad 19 telah berkembang menjadi daerah perkebunan tembakau yang diusahakan para pemodal perkebunan Eropa.

Sejarahnya dirintis ketika tahun 1862 Jacob Nienhuys, seorang pengusaha Belanda, mengetahui manfaat dari tanah-tanah gunung berapi yang sangat subur di Tanah Deli, untuk usaha perkebunan tembakau. Nienhuys mendesak Sultan Deli untuk memberikan konsesi penyewaan tanah-tanah tersebut, dan sebagai gantinya Nienhuys memberikan sewa kepada Sultan Deli. Ternyata tembakau Deli yang dipakai sebagai pembalut cerutu dengan cepat menjadi terkenal keseluruh dunia karena keistimewaan rasanya.  Tidak mengherankan jika tanah Deli kemudian dikenal sebagai daerah penghasil dollar coklat, khususnya bagi para kapitalis Belanda dan bangsawan Melayu yang bekerja-sama dengan para pengusaha Belanda. Namun oleh Tan Malaka, salah seorang tokoh revolusioner yang pernah menjadi guru pada sebuah sekolah perkebunan milik pengusaha  Belanda di Tanjung Morawa, wilayah ini disebut sebagai “tanah penuh emas, surga bagi kelas kapitalis, namun juga tanah penuh keringat dan tangisan dan kematian, neraka bagi proletariat” (Takashi Shiraishi: 2001).

Salah satu praktek kolonialisme di perkebunan-perkebunan swasta yang dimiliki para pengusaha Eropa adalah munculnya kebijakan Poenale Sanctie, yang diberlakukan terhadap para koeli kontrak yang sengaja didatangkan dari China, India dan Pulau Jawa sebagai buruh  perkebunan. Poenale Sanctie merupakan sebuah ordonansi yang mengatur hubungan kerja antara para koeli kontrak dengan para tuan kebon. Dalam prakteknya, banyak pekerja kebun yang dirugikan akibat ordonansi tersebut. Misalnya tentang hukuman cambuk yang dikenakan bagi buruh yang tidak mematuhi perintah mandor, hukuman kurungan, waktu kerja yang panjang tanpa disertai istirahat, sarana kesehatan yang buruk dsb.

Beberapa surat kabar mengkritik kebijakan Poenale Sanctie, misalnya seperti yang dilakukan Pewarta Deli edisi 18 Desember 1912 yang menurunkan tulisan yang berjudul “Nasibnja Koeli Contract di Soematra Timoer”. Penulisnya adalah “Omega”. Isi tulisan tersebut menyerang tentang eksploitasi yang dilakukan para tuan keboen terhadap para koeli kontrak yang digambarkan sangat menderita akibat memperoleh upah yang sangat rendah:  Kalau tuan-tuan keboen tidak menaruh kasihan pada si koeli, tidak hendak menambah gaji si koeli ataupoen persen ataopoen derma pada si koeli, itulah menjatakan bahwa tuan-tuan keboen amat loba dan temaah benar pada uang, biarlah si koeli jadi mati dan mampus, asal saja mereka itoe bertambah kaja.”Tulisan Omega secara gamblang mengecam praktek eksploitasi terhadap para koeli kontrak yang dilakukan para tuan kebon untuk menumpuk keuntungan mereka. Omega adalah nama samaran Soetan Parlindoengan, Pemimpin Redaksi Pewarta Deli. Namun pihak berwenang berkeyakinan bahwa Omega adalah seorang helper Opium Regie tingkat-I. Tanpa pemeriksaan lebih lanjut, Mohammad Sabirin akhirnya diturunkan pangkatnya menjadi helper Opium Regie tingkat-II, dan dipindahkan ke Pangkalan Brandan. Pewarta Deli tanggal 22 Nopember 1916 membuat berita dengan judul “Seorang ambtenaar jang pemaboek?”

Berita tersebut mengungkap tentang Kontrolir Pangkalan Berandan, Brill yang menyalahgunakan kekuasaannya dengan menyobek surat tanah milik seorang pribumi, untuk memberi jalan bagi seorang kapten Tionghoa untuk memiliki tanah tersebut. Untuk kasus pemuatan berita tersebut, Soetan Parlindoengan dihukum denda sebesar f 250.

Selain mengkritik soal Poenale Sanctie, Pewarta Deli dalam terbitannya juga banyak mengupas persoalan politik yang terjadi saat itu. Tahun 1926/1927 ketika pemberontakkan golongan komunis berhasil digagalkan pemerintah Belanda, banyak tokoh pergerakan komunis dan non komunis yang ditangkap dan dibuang ke Boven Digoel. Efek dari pemberontakkan komunis adalah munculnya keinginan pemerintah Belanda untuk melakukan perubahan terhadap administrasi pemerintahan. Menanggapi rencana ini, Pewarta Deli menulis bahwa jika pemerintah Belanda tidak ingin terjadi pemberontakan lagi, maka mereka harus menempatkan tokoh-tokoh pergerakan Indonesia pada kedudukan tinggi. “Kalau takut pada komunis, haruslah rakyat dilayani dengan baik dan diperintah dengan jujur”

Walau beraliran nasionalis, namun Pewarta Deli tidak menabukan untuk mempekerjakan orang yang berhaluan komunis. Misalnya sejak tahun 1925, Pewarta Deli menerima I.F.M. Chalid Salim aktivis pergerakan yang berhaluan komunis sebagai anggota redaksi. Adik kandung Haji Agus Salim ini terkena hukuman rumah ketika tahun 1925 Belanda melakukan pembersihan terhadap tokoh-tokoh pergerakan komunis. Waktu pembersihan dilakukan, Chalid Salim tengah aktif sebagai anggota redaksi majalah Proletar (I.F.M. Chalid Salim:1977). Sebelumnya Chalid Salim juga pernah aktif pada berkala mingguan Halilintar Hindia di Pontianak, Kalimantan Barat.Chalid Salim akhirnya memilih tinggal di Medan, dan memutuskan untuk sementara tidak aktif dari kegiatan partai komunis. Menurut Chalid Salim, hal ini dilakukan karena ayahnya waktu itu menjadi anggota Lanraad (pengadilan rendah) di Medan. Chalid Salim kemudian diikutsertakan sebagai anggota redaksi Pewarta Deli, dengan nama samaran Kacong Betawi. Sebagai aktivis pergerakan, Chalid Salim lewat Pewarta Deli banyak mempublikasikan tulisan-tulisan yang mengecam praktek Poenale Sanctie yang dipandang sangat biadab, tidak manusiawi dan menindas para koeli kontrak.Ketika surat kabar Deli Courant memuat tulisan van der Laan, yang menyarankan agar menangkap semua pemberontak dan menghadapkan mereka semua dihadapan satu peleton penembak, maksudnya dihukum mati, Chalid Salim langsung memprotes dengan membuat tulisan yang menyerang di gagasan van der Laan di Pewarta Deli. Namun akibatnya identitas Chalid Salim terbongkar. Ia kemudian ditahan di penjara kota Medan selama kurang lebih setahun sebelum akhirnya dibuang ke Boven Digoel bersama beberapa aktivis pergerakan lainnya dari Sumatera Timur. Mohammad Joenoes: Dihukum 3 Bulan!Selain Chalid Salim, wartawan lain yang ditahan adalah Mohammad Joenoes dari surat kabar Benih Merdeka, yang merupakan sayap organisasi Serikat Islam (SI) di Medan. Pada mulanya (1912) SI didirikan sebagai organisasi yang menghimpun para pedagang Islam dalam rangka melawan kekuatan dagang orang-orang Cina di Surakarta. Namun dalam perjalanannya, SI kemudian tumbuh menjadi organisasi massa yang kemudian melawan praktek-praktek diskriminasi yang dilakukan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Perkembangan keanggota Sl yang demikian cepat tidak lepas dari peran surat kabar yang menjadi sayap organisasi SI. Sejak tahun 1913, surat kabar seperti Sinar Djawa, Oetoesan Hindia dan Pantjaran Warta, menjadi alat propaganda SI.Benih Merdeka memiliki motto: “orgaan oentoek Menoentoet Keadilan dan Kemerdekaan”. Motto tersebut tercermin pada berita-berita Benih Merdeka yang lebih banyak memberitakan soal-soal politik. Soal Poenale Sanctie, Benih Merdeka pernah mengkritiknya sebagai “lebih jahat daripada penyakit pes”.Pada tahun 1918, Mohammad Joenoes (Ketua SI Asahan), dihadapkan ke sidang Kerapatan Besar Deli. Penyebabnya karena Benih Merdeka tanggal 13 Februari 1918 menurunkan tulisan yang berjudul “Hewan Mengamoek”. Tulisan tersebut berisi sindiran terhadap Sultan Deli yang tengah bersengketa tanah dengan Tengku Hadji Djahir. Akibat pemuatan tulisan tersebut, Joenoes dijatuhi hukuman kurungan 3 bulan.   Parada Harahap: “Raja Pers Delik!”Wartawan lain yang kerap berurusan dengan pers delik adalah Parada Harahap yang menerbitkan surat kabar Sinar Merdeka di Padang Sidempuan pada 1919. Sebelumnya, Parada Harahap sudah sering menulis di Pewarta Deli ketika bekerja sebagai kerani pada perkebunan Soengai Dadap, milik H.A.P. Mij pada Kantor Besar Boenoet, Kisaran. Walau menempati posisi yang menguntungkan secara ekonomi, namun Parada tidak bisa menutupi mata hatinya tentang penderitaan para koeli kontrak. Pada suatu waktu Parada mengirimkan surat pembaca yang berisi tentang nasib para koeli kontrak ke Pewarta Deli, surat kabar yang ia langgani. Namun Parada tidak menduga kalau surat itu oleh pihak redaktur Pewarta Deli dijadikan tajuk karangan dengan inisial P. Sejak itu Parada aktif menulis di Pewarta Deli.Pada masa itu, surat kabar Soematra Post yang dimiliki seorang pemodal Eropa, tengah gencar memberitakan tentang kejadian penikaman terhadap seorang tuan kebon Belanda oleh seorang koeli kontrak. Para koeli menggunakan sarung untuk menyembunyikan pisau belati. Pemerintah Belanda kemudian membuat Piso-Belati Ordonantie, yang isinya melarang para koeli kontrak membawa pisau belati. Setelah membaca tulisan Soematra Post, Parada lalu mengirimkan artikel ke Benih Merdeka dengan judul “Pisau Belati contra Somambee”.Dalam tulisannya, Parada mempermasalah para tuan besar onderneming dan pembantu-pembantunya yang orang Belanda, yang sering membawa tongkat kemana-mana. Padahal dalam tongkat itu disimpan pisau yang lancip ujungnya. “Mengapa mereka diperbolehkan, sedangkan kuli-kuli dilarang membawa senjata?”katanya. Tulisan Parada menjadi bahan perbincangan yang cukup ramai, khususnya di kalangan orang-orang Belanda di mana Parada bekerja. Apalagi ketika mereka kemudian mengetahui bahwa Parada yang menulis soal tersebut. Akibatnya Parada kemudian diusir dari Perkebunan Soengai Dadap tempatnya bekerja. Ia kemudian menjadi anggota redaksi Benih Merdeka, sebelum akhirnya memutuskan berhenti dan pindah ke Padang Sidempuan, Tapanuli. Di sana ia menjadi pemimpin redaksi Sinar  Merdeka. Begitu edisi perdana Sinar Merdeka terbit (3 Agustus 1919), Parada Harahap langsung membongkar soal ketidakberesan yang diketahui terjadi di daerahnya. Salah satu kasus yang ditulisnya adalah tentang perilaku seorang mantri polisi, Sutan Naparas di Sipirok dan kontrolir van de Meulen di Padang Sidempuan, yang kerap menyalahgunakan kekuasaan yang mereka miliki. Sutan Naparas diketahui suka main tangkap dan tahan terhadap seseorang tanpa mau mengusut lebih lanjut apakah orang itu bersalah atau tidak.Dan jika orang yang ditahan ingin segera dibebaskan, maka Sutan Naparas melalui opas penjaga bui memeras orang tersebut untuk menyerahkan uang sebesar f15. Parada Harahap menyampaikan penyelewengan kekuasaan mantri polisi tersebut kepada kontrolir van de Meulen. Tapi rupanya van Meulen tidak mau melayani kedatangan Parada Harahap yang dipandang sebagai orang desa.Oleh karena itu begitu Sinar Merdeka terbit, Parada Harahap langsung menulis kasus tersebut dengan judul “Film Di Sipirok”. Dalam tulisannya, Parada Harahap menghantam kesombongan van Meulen yang disebutnya “tidak lebih mulia dari seorang babu menjaga anak-anak”. Parada Harahap juga mengkritik van Meulen, karena untuk bertemu dengannya ia harus menunggu sampai 2 jam. “Tidak obah seperti paal, tidak berharga”. Akibat tulisan itu, Parada harus meringkuk selama 2 hari dalam tahanan.Selama kurang lebih 2 tahun memimpin Sinar Merdeka, Parada Harahap telah menghadapi sebanyak 12 pers delik. Tidak mengherankan jika di masa itu,  Parada Harahap kemudian dikenal sebagai “Raja Pers Delik”. Namun tahun 1922, Parada Harahap  kemudian hijrah ke Jakarta dan tahun 1926 ia kemudian menerbitkan surat kabar Bintang Timoer yang terkenal itu. Mangaraja Hezkiel Manulang: Dihukum 3 Tahun Penjara!Wartawan lain yang terkena kebijaksanaan pers breidel adalah Mangaraja Hezkiel Manullang di Tarutung. Pada tahun 1919, MH Manulang menjadi pemimpin redaksi surat kabar Soara Batak di Tarutung. MH Manullang selain menjabat sebagai pimpinan redaksi Soara Batak, juga dikenal sebagai seorang pemimpin rakyat di Tarutung. Soera Batak lahir sebagai reaksi terhadap rencana pemerintah Hindia Belanda yang pada tahun 1916 telah menyetujui untuk menyerahkan konsesi perkebunan besar asing di wilayah Tapanuli Utara. MH Manulang tidak menginginkan tanah-tanah yang masih kosong di Tapanuli Utara untuk “di-tanah Deli-kan kepada para pemodal asing.

Perasaan anti kolonialisme M.H. Manullang sangat tajam sebagaimana dapat dilihat pada kupasan berikut:  Saudara-saudara kita jang menjadi koeli selamanja hidoep sebagai kerbau pedati dan kerbau badjak, kena hantam poekoel, tjoetji maki dan berbagai siksaan kaoem planters (toean-toean keboen) sedjak dari ketjil sampai chef-nja semoe memandang sebagai perkakas jang tidak berperasaan boleh dipengapakan sadja”. (H. Mohammad Said:1978).  Gaya tulisan M.H. Manullang memang bisa dibilang provokatif untuk ukuran masa itu. Barangkali ini juga sekaligus juga cerminan dari tipologi masyarakat Batak yang kalau bicara biasanya lugas tanpa tedeng aling-aling. Soara Batak menulis: “Kandang koeda assitent resident lebih cantik dari boei”. Dalam edisi perdananya, Manullang juga menulis sebuah manifesto, yang mencerminkan sikap anti kolonial sekaligus tumbuhnya kesadaran akan rasa nasionalismenya, yang kerap dicampurbaurkan dengan bangsa Tapanuli (Lance Castle: 2001):  “Sebagaimana masa kini merupakan masa perubahan, pergerakan dan konflik yang ditujukan untuk mencapai hak-hak asasi manusia, persamaan hak, hak nasional, perkumpulan-perkumpulan muncul di mana-mana yang tujuannya untuk mencapai kemerdekaan dan kehidupan yang baik; perkumpulan-perkumpulan bangsa kita bermunculan bak jamur musim hujan. Dalam perjalanan waktu, bahwa bangsaku, bangsa Batak, telah mulai mengerti arti solidaritas, bukankah begit? ….. Saudara-saudaraku! Lihatlah tanah kita yang disewakan oleh Guiernur Jenderal kepada para kapitalis karena kita tidak mengerjakannya. Tanah kita itu …. menghasilkan untung besar; semua pemegang saham Eropa dan Amerika dengan gembira membagi-bagi keuntungan yang berlipat ganda…….”  Pada bulan Desember 1920, Manullang terkena delik pers ketika Soara Batak memuat tulisan tentang konsesi “Pansoer Batu”. Pansoer Batu adalah areal tanah seluas 1.020 bau yang hendak disewakan (erfacht) kepada pengusaha perkebunan Eropa. Namun masyarakat Pansoer Batu menolak menyewakan tanah mereka dan tetap menanami tanah tersebut. Akibatnya sebanyak 12 orang pemimpin rakyat ditahan selama 12 hari dan disuruh membayar denda f 10 karena dituduh sebagai dalang yang mempengaruhi rakyat Pansoer-batoe melawan kebijakan pemerintah Belanda. Sebelum terkena pers delik pada surat kabar yang dipimpinnya, M.H. Manullang juga pernah menulis kasus Pansoer Batu pada surat kabar Poestaha, yang terbit di Padang Sidempuan. Pada Poestaha edisi 4 Juli 1919, M.H. Manullang menulis: Teman-teman Batak! Dengan sangat menyesal saya memberitahukan kepada Saudara-saudara: tanah di Pansurbatu di subdistrik Tarutung telah dicuri oleh pengisap darah (kapitalis bermata putih). Ada ribuan pohon kemenyan dan ratusan bau lahan yang ditanami padi, milik saudara-saudara kita, tetapi pemerintah di Tapanuli tidak melarangnya ……. sekarang kita mengetahui bahwa pemerintah hanyalah bersandiwara”. (Lance Castle: 2001) Manullang sendiri akhirnya dihadapkan ke raad van justisi (Pengadilan Tinggi) Padang. Sesudah perkarasanya diproses selama kurang lebih setahun oleh raad van justisi, Manullang kemudian diputuskan untuk menjalani hukuman kurungan selama setahun di penjara Cipinang, Jakarta. Pengganti Manullang adalah Soetan Soemoeroeng, yang juga dikenal memiliki sikap anti kolonialis Belanda. Sama halnya dengan Manullang, Soemoeroeng juga terkena delik pers, ketika Soara Batak pada terbitan 2 dan 6 Juni mengupas soal konsesi Sioebanoeban dan Pansoer Batoe. Soemoerong kemudian disidang oleh Pengadilan Kerapatan Besar Tarutung pada tanggal 7 Februari 1924. Kemudian diputuskan bahwa Soemoeroeng dihukum 1,5 tahun penjara karena dinggap telah melanggar pasal 207 dan 145 KUHP Hindia Belanda, yaitu memberi rasa malu dan menerbitkan bibit kebencian antara rakyat dan pemerintah.

Tanggal 5 Juni 1924, Residen Sibolga memperteguh putusan rapat, dan setelah grasi Soemoeroeng ditolak Gubernur Jendral Hinda Belanda, maka pada tanggal 27 Oktober Soemoeroeng dibawa ke Sibolga untuk menjalani hukumannya. Akibatnya Soeara Batak tidak terbit lagi. MH Manullang sendiri sekeluar dari penjara Cipinang pada tahun 1924,  kemudian menerbitkan koran baru bernama Persamaan Kemis Mangoen Atmodjo: Dipenjara 2 Tahun!Wartawan lain yang terkena pers delik adalah Kemis Mangoen Atmodjo, pemimpin redaksi Djawa Bergerak, yang memiliki motto: “Orgaan kaoem boeroeh oentoek menoentoet ke’adilan”. Nama “Djawa Bergerak” sendiri mencerminkan kepentingan kesukuan Mangoen Atmodjo yang berasal dari suku Jawa, mengingat banyaknya jumlah kuli kontrak asal Jawa yang bekerja di perkebunan-perkebunan tembakau di Sumatera Timur. Bagi Mangoen Atmodjo, Djawa Bergerak dapat dijadikan media untuk membela pergerakan para kuli kontrak. Namun nama Djawa Bergerak urung digunakan atas saran Mohammad Samin, seorang tokoh pergerakan SI Medan. Djawa Bergerak akhirnya diganti menjadi Sama Rata. Dalam sebuah tulisan yang berjudul “Kolonisatie”, Tjik nang, seorang guru sekolah HIS di Pematang Siantar, menyebut “Deli, neraka djahanam bagi bangsa Djawa”. Dalam beberapa edisinya, Sama Rata banyak mengulas tentang berbagai fasilitas yang dinikmati para pengusaha perkebunan besar dan berbagai perlindungan dari pemerintah kolonial Belanda. 

Ketika Sama Rata dipimpin oleh K.B. Mandojono, surat kabar ini terkena pers delik yang mengakibatkan K.B. Mandojono diukum 2 tahun penjara. Tulisan yang menimbulkan pers delik berjudul “Kelakoean Gouv. Belanda atas nama Ra-dja mendjaga keselamatan Hindia dengan Rajatnya”. Tulisan K.B. Mandojono menyerang pemerintah Belanda yang hanya memikirkan keuntungan sendiri dengan cara menyewakan tanah-tanah di Sumatera Timur kepada para pemilik modal (tengkulak), sementara rakyat sebagai pemilik tanah malah seperti menjadi kaum pendatang di negeri sendiri. Pemerintah Belanda juga tidak mensejahterakan rakyat Hindia Belanda, tapi justru menjadikan mereka budak bangsa asing, tukang membuang air kencing bangsa asing, menjadi tukang becak dan menjadikan tidak sedikit serdadu untuk menakuti dan merampok bangsa sendiri dan para kuli kebon. Dari Ancaman Dinamit Sampai Penjara Untuk Mohmmad Said dan AO LubisKolonialisme Belanda berakhir dengan masuknya kekuatan facisme Jepang di Sumatera Utara Maret 1942. Praktis setelah itu pers sepenuhnya dibawah kontrol pemerintah facis Jepang. Melalui Undang-Undang Pemerintah No 12, Osamu Rei, ruang gerak kehidupan dan kebebasan pers benar-benar dibatasi. Salah satu pasal dari Osamu Rei itu misalnya berisi larangan bagi penerbitan dalam bentuk apa pun tanpa mendapat izin dari pemerintah Dai Nippon. Pers yang terbit selama masa pendudukan Jepang dijadikan  mesin propaganda perang oleh pemerintah militer Jepang.Sumatora Shimbun yang terbit di Medan sepenuhnya dikontrol oleh pemerintah militer Jepang. Pers pada periode ini lebih banyak digunakan untuk kepentingan kampanye militer Jepang dalam rangka mewujudkan cita-cita Asia Timur Raya.Menjelang kemerdekaan RI dan berakhirnya kekuasaan pemerintahan militer Jepang, di Medan terbit surat kabar Pewarta Deli, yang semasa pendudukan Jepang tak lagi dibenarkan terbit. Pemrakarsanya Mohammad Said dan Amarullah Ombak Lubis. Waktu itu, Belanda yang membonceng Pasukan Sekutu, baru saja mendarat di Medan dan berupaya untuk melakukan pengambil-alihan kekuasaan dari pemerintahan militer Jepang. Mereka melakukan berbagai kampanye lewat radio dan menyebarkan pamplet bahwa Indonesia akan diberi otonomi dalam lingkungan “Negeri Belanda Raya”….. (Mohammad Said dkk: 1976). Kampanye Belanda berhasil juga mempengaruhi sebagian penduduk yang dalam zaman kolonial Belanda dulu telah merasakan betapa nikmatnya limpah karunia kolonialisme Belanda. Terutama terdiri dari golongan feodal, kaum ambtenar BB dan kaum intelektuil yang bimbang. Mereka lalu membentuk sebuah “Comite van Ontvangst” pada tanggal 25 Agustus dengan Sultan Langkat sebagai ketua dan Dr Mansjur sebagai wakil ketua, untuk mengelu-elukan dan menyambut dengan mesra kedatangan kembali Belanda. (Said: 1976).

Latar belakang inilah yang mendorong sejumlah aktivis pergerakan yang mencita-citakan Indonesia merdeka, melakukan berbagai upaya perlawanan. Salah satu yang dipilih adalah melalui penerbitan surat kabar Pewarta Deli yang dijadikan suara bagi kaum republik. Pada waktu tentara Sekutu mendarat di wilayah Sumatera Utara, berita bahwa Soekarno dan Hatta telah memproklamirkan RI, belum tersebar luas di kalangan rakyat Medan, apalagi yang ada di daerah-daerah. Padahal waktu itu ada dua orang wakil pemerintah Sumatera Utara yang duduk dalam BPUPKI (Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia), yaitu Mr. Mohammad Hasan dan Dr. Mansur. Hal inilah yang mendorong Mohammad Said untuk menerbitkan sebuah surat kabar yang bisa dijadikan corong untuk menamppung suara-suara kaum republiken yang ingin mempertahankan kemerdekaan RI yang sudah diproklamasikan pada 18 Agustus 1945 di Jakarta.

Menurut Mohammad Said, jika naskah proklamasi tidak segera diumumkan, dan kabar kemerdekaan Indonesia hanya menjadi desas-desus saja, maka dikhawatirkan akan mendorong golongan konservatif yang ada di Sumatera Utara tergoda untuk bekerjasama dengan Belanda. Di sisi lain, sebagian golongan masyarakat di Sumatera Timur juga masih mempercayai bahwa kemerdekaan RI baru akan diperoleh atas bantuan pemerintah Jepang. Padahal Mohammad Said percaya bahwa proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan Soekarno dan Hatta, murni atas nama rakyat Indonesia. Dengan pertimbangan-pertimbangan seperti itulah, Mohammad Said kemudian menerbitkan Pewarta Deli.[5] Edisi perdananya terbit tanggal 29 September 1945 dengan headline berita ringkas yang mengatakan bahwa Soekarno dan Hatta berada dalam pengawalan dan di “huis-arrest” (tahanan rumah). Headline tersebut dalam istilah Mohammad Said ternyata menjadi semacam “blessing in disguise”. Berita yang dikutip dari kantor berita Aneta, yang bersumber dari wartawan Eropa, sebenarnya keliru, karena faktanya waktu itu Soekarno-Hatta bukan dikenakan tahanan rumah, tapi diculik dan dilarikan sejumlah pemuda ke Rengasdengklok.Beberapa pemuda yang pro Soekarno-Hatta mendatangi kantor Pewarta Deli dan melakukan sejumlah teror. Namun menurut Mohammad Said berita tersebut justru telah membuka jalan bagi warga Medan untuk mendesak Mr. Mohammad Hasan agar tampil ke forum publik membacaka teks proklamasi RI yang tak kunjung diumumkan tersebut. Akhirnya tanggal 30 September 1945, sehari setelah pemuatan berita itu di Pewarta Deli,  diadakan Rapat Pemuda di Jalan Amplas dimana teks proklamasi RI untuk pertama kalinya diketahui secara luas oleh masyarakat di Medan.Orientasi pemberitaan Pewarta Deli memang pro republik. Hal inilah yang membuat pihak Sekutu antipati terhadap surat kabar tersebut. Teror pun akibatnya kerap diterima Pewarta Deli. Misalnya berita Pewarta Deli yang menyoal sejumlah makanan kaleng pasukan Inggeris yang ternyata sebagian berisi dinamit. Pemuatan berita tersebut meng-undang reaksi pihak Sekutu. Mereka menilai berita tersebut sebagai bentuk agitasi dan telah mendeskreditkan citra tentara Sekutu. Akibatnya seorang mayor Inggeris tiba-tiba mendatangi tempat kerja Mohammad Said sambil memukul-mukul meja kerjanya dan mengatakan bahwa Pewarta Deli telah membuat berita bohong dan mengacau keamanan.Hanya sekitar 4 bulan Pewarta Deli mampu bertahan di tengah kecamuk revolusi di Sumatera Utara. Awal tahun 1946, surat kabar itu memperoleh pukulan keras ketika pihak Sekutu mendinamit kantor percetakannya dan menjebloskan Amarulah Lubis selaku wakil Pimpinan Redaksi ke penjara selama tiga minggu. Ketika peristiwa itu terjadi, Mohammad Said tengah melakukan perjalanan jurnalistik ke Pulau Jawa selama 3 bulan atas penugasan Wakil Gubernur Sumatera Utara untuk memantau perkembangan kemerdekaan di sana. Ketika Mohammad Said kembali ke Medan, Amarulah Lubis sudah dibebaskan dari penjara. Namun A. Rahmad Nasution, pemilik percetakan Sjarikat Tapanoeli yang menerbitkan Pewarta Deli, menyatakan kapok untuk menerbitkan kembali surat kabar tersebut. Sementara itu surat kabar lain yang terbit di Medan, Soematra Baroe yang dipim-pin Arief Lubis yang juga dikenal sebagai aktivis pergerakan PNI, sebuah partai politik yang radikal. Arief Lubis pernah memimpin surat kabar Pertjatoeran di Sibolga milik Manullang. Soematra Baroe inilah kemudian yang diubah menjadi Soloeh Merdeka ketika pemerintahan RI mengangkat Gubernur/Wakli Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara, yaitu Mr Teuku Mohammad Hasan sebagai Gubernur Sumatera dan waklinya Dr. Amir.Hal inilah yang mendorong kaum pergerakan seperti Arief Lubis menerima tawaran Mr T. Mohammad Hasan. Pihak Sekutu sendiri menilai bahwa Soeloeh Merdeka bisa berpotensi untuk menghasut rakyat agar menentang berbagai peraturan yang dibuat kaum Sekutu, termasuk kemungkinan berkuasanya kembali Belanda di Sumatera Utara. Arief Lubis bukan tidak menyadari kalau Sekutu akan melarang peredaran Soeloeh Merdeka. Karenanya secara berangsur-angsur, Soeloeh Merdeka mengungsikan berbagai peralatan cetaknya ke Pematang Siantar.  Surat kabar lain yang kemudian mengungsi ke luar kota Medan adalah Mimbar Umum, yang didirikan oleh pada 6 Nopember 1945 oleh Yunan Nasution, A. Wahab Siregar, M. Saleh Umar dan Udin Sr. Bulan Februari 1946, Mimbar Umum mengungsi ke Tebing Tinggi untuk menghindari tekanan tentara Sekutu.

Namun ketika meletus Agresi Belanda yang pertama tanggal 21 Juli 1947, Belanda kemudian menduduki kantor percetakan Soeloeh Merdeka di Pematang Siantar. Akibatnya koran tersebut tak bisa lagi terbit, dan sebagian pengurusnya kembali lagi ke Medan. Keadaan yang sama juga menimpa surat kabar Mimbar Umum di Tebing Tinggi.Namun tidak berapa lama, atas inisiatif Arif Lubis sendiri, Mimbar Umum kemudian diterbitkan kembali olehnya pada tanggal 6 Desember 1947, setelah ia memperoleh ijin dari pemimpin umumnya Udin Siregar. Namun sebelumnya, pada tanggal 11 Januari 1947, di Medan sudah terbit surat kabar yang bernama Waspada yang didirikan oleh Mohammad Said dan Ani Idrus.  Mohammad Said: Ditodong Pistol!Setelah Pewarta Deli tidak mungkin lagi untuk diterbitkan, Mohammad Said kemudian  menerbitkan surat kabar Waspada pada 11 Januari 1947. Waspada dikenal sebagai surat kabar yang sangat anti terhadap Belanda, aktif menentang pendirian Negara Sumatera Timur yang dianggap sebagai boneka Belanda dan menjadi corong perjuangan kaum republikein.Sejarah berdirinya Waspada,[6] tidak lepas dari situasi politik di Sumatera Utara waktu itu, dimana mendekati akhir tahun 1946, Belanda memiliki gelagat untuk memperluas wilayah kekuasaan militernya atas sejumlah wilayah Sumatera Utara setelah wilayah Medan Area, ditimbang terimakan Sekutu kepada Belanda.

Dalam pandangan Mohammad Said, kemungkinan terjadinya agresi oleh pihak Belanda bukan tidak mungkin. Oleh karenanya Mohammad Said tergerak untuk mengingatkan tokoh-tokoh pergerakan yang ada di Sumatera Utara agar waspada dengan ancaman tersebut. Hal inilah yang mengilhaminya untuk menerbitkan surat kabar yang kemudian diberi nama Waspada.

Berita-berita Waspada yang dimuat tanggal 19 Juli dan komentar radio telah meng-arah kepada kemungkinan meletusnya agresi Belanda. Akibatnya pada pukul 00:00 tanggal 21 Juli, kediaman Mohammad Said yang sekaligus dijadikan kantor Waspada, didobrak oleh seorang tentara Belanda. Sebuah laras pistol langsung ditodongkan  ke arah Mohammad Said yang waktu itu hendak bersiap-siap tidur. Kapten Been, demikian nama tentara Belanda itu, kemudian menyodorkan surat kuasa penggeledahan sambil memberitahukan bahwa sekarang telah dilancarkan apa yang dinamakan politionele actie di seluruh Jawa dan Sumatera. Kami sekeluarga didorong berkumpul dengan mengangkat tangan ke atas. Bunyi sepatu para serdadu yang hingar di bawah menunjukkan bahwa penggeledahan sedang dilakukan ….. Setelah satu jam digeledah, rupanya tidak ada pemuda bersenjata bersembunyi, kami pun dikumpulkan ke suatu kamar yang  sempit di bagian bawah”.Sekeluarga mereka kemudian dibawa ke rumah Walikota Mohammad Yusuf dan dijadikan tahanan rumah bersama beberapa pembesar RI (termasuk  Kepala Polisi RI Ahmad Bestari dan Gubernur  Palembang). Waktu itu, kantor Waspada dikunci oleh polisi Belanda, yang kemudian diketahui bernama A. Peeters, yang berpangkat Letnan Nefis (Jawatan Sandi Belanda).Rupanya pihak Belanda belum puas dengan penggeladahan di kantor Waspada, karena upaya penggeledahan kembali dilakukan tanggal 21 Juli. Selain berhasil menyita sejumlah arsip dan bahan-bahan dokumentasi, turut disita pula veld telpon milik Mohammad Said. Mobil hitam yang waktu itu berplat NRI diperintahkan tidak boleh  dipakai, karena dianggap sebagai “harta  rampasan” oleh Belanda. Waspada sendiri secara otomatis tidak bisa terbit sejak 21 Juli 1947.Namun setelah Agresi 1 Belanda berlangsung, hubungan komunikasi dengan Jakarta, termasuk pos, mulai terbuka. Pada waktu itu Mohammad Said memperoleh  kiriman surat kabar Merdeka dan Berita Indonesia dari Jakarta. Kebijakan pemberitaan kedua surat kabar tersebut tidak mengalami perubahan walaupun Belanda telah melanggar kesepakatan gencatan senjata dengan tentara RI. Walau pemerintah RI waktu itu harus mengungsi ke Yogyakarta, namun corak Republiken dari surat-surat kabar itu masih kental. Berbagai suara dari kaum republiken dari Jogja tetap keras bergaung dalam pemberitaan kedua surat kabar.Hal ini memicu semangat Mohammad Said untuk menyiapkan penerbitan  kembali Waspada yang sudah tidak terbit sekitar seminggu. Pada tanggal 27 Juli, Waspada akhir-nya dapat diterbitkan kembali. Namun baru beberapa nomor terbit, Dr. Van der Velde Kepala Pemerintahan Belanda di Medan, memanggil Mohammad Said. Kepada Mohammad Said, Van der Velde menyerahkan surat perintah yang menyatakan bahwa Waspada dilarang terbit. Alasannya berita yang dimuat Waspada, yang mencuplik dari Berita Indonesia 1 Agustus 1947, dipandang sebagai berita propaganda RI ala Goebbels. Berita yang dimasalahkan Van der Velde adalah tentang aksi serdadu Belanda yang membakari rumah-rumah penduduk di Jawa Barat ketika terjadi agresi ke-1 di Tanah Priangan. Sebenarnya berita tersebut bukan hal aneh mengingat dalam perang selalu ada kemungkinan terjadinya aksi pembakaran rumah untuk memenangkan peperangan. Selain itu, Van der Velde juga menilai bahwa isi sejumlah tajuk rencana Waspada dinilai ultra republiken, dan memaksakan pendapat kepada publik bahwa Belanda salah, dan hanya Republik yang benar. Soal batas waktu pembredelan itu sendiri, Van der Velde menyatakan bahwa  beslitnya tot nader order (sampai ada berita lebih lanjut). Itu artinya tidak jelas batas waktu Waspada boleh diterbitkan kembali. Setelah ditunggu sekitar seminggu, Mohammad Said kemudian mengambil keputusan nekad untuk menerbitkan kembali Waspada pada tanggal 9 Agustus 1947. Ia sudah siap dengan resiko akan ditangkap. Tapi Van der Velde tampaknya membiarkan saja.Namun pemberedelan kembali menimpa Waspada.  Tanggal 23 Juli 1948 sore, serombongan tentara Belanda yang berjumlah 15 orang di bawah pimpinan seorang perwiranya tiba-tiba mengepung kompleks sekitar kantor Waspada di Pusat Pasar 126. Oleh perwira tersebut kepada  Mohammad Said diserahkan secarik surat keputusan Komandan Teritorial Belanda di Sumatera Utara, yang ditandatangani oleh Mayor Jenderal P. Scholten, yang menyatakan bahwa Waspada dibredel selama 14 hari. Bersamaan dengan pemberedelan Waspada, surat keputusan tersebut juga menyatakan larangan terhadap percetakan Sjarikat Tapanuli untuk mengerjakan kegiatan cetak-mencetak. Bahkan para tentara Belanda tersebut kemudian menyegel mesin-mesin cetak supaya tidak bisa dipakai selama masa pembredelan tersebut.Alasan pemberedelan Waspada karena pada berita tanggal 5 Juli 1948 yang ber-judul “Merdeka Sepuhan Juragan”, kiriman Rosihan Anwar, seorang juruwarta Waspada Jakarta, dipandang mendeskreditkan Belanda. Berita itu menyebutkan bahwa ada  16 orang perwira Kon. Leger di Garut yang dikebumikan. Pemberedelan Waspada yang ke-3 terjadi tanggal 19 Agustus 194. Dan kali ini yang melakukan bukan dari kalangan militer Belanda, melainkan seorang asisten residen bernama E.Luuring. Berita Waspada yang dijadikan dasar pembredelan adalah berita 12 Agustus 1948 berjudul “Berikan pada orang Indonesia asal laba tetap terjamin.” Khususnya teks berita yang mengatakan: “Kabarnya juga buat kebun-kebun di Sumatera Timur yang letaknya lebih di pedalaman sudah diusahakan oleh pihak Belanda untuk mencari orang-orang Indonesia selaku beheer’der.” Teks berita seperti itu dianggap memiliki tendensi menyudutkan para pengusaha Belanda, sehingga bisa mengakibatkan mereka ke-hilangan simpati dari kalangan buruh kebon. Pada pembredelan yang ketiga tersebut, Waspada dilarang terbit selama sebulan.  Waspada kemudian terbit kembali pada tanggal 20 September 1948. Dalam kata pengantarnya Mohammad Said menulis: Yang senantiasa  perlu kita nyatakan ialah bahwa surat kabar kita adalah surat kabar na-sional yang memperjuangkan kemerdekaan, bebas dari propaganda, bebas dari alat atau perkakas dari siapa juga, aliran apa juga, baik kiri maupun kanan, tidak dikuasai oleh partai, ke tengah dengan penuh ketabahan, berani karena benar dan takut karena salah.”

Mohammad Said sendiri menyampaikan protes dengan membuat resolusi ke peme-rintah Belanda agar mencabut aturan bredel yang dipandang sangat kolot. Akibatnya Mohammad Said dipanggil oleh polisi untuk diproses secara hukum karena dianggap melanggar pasal 171 Wetboek van Strafecht. Namun karena pasal tersebut tidak terlalu kuat untuk membawa Mohammad Said ke pengadilan, akhirnya perkara itu didiamkan saja.Peristiwa pembredelan keempat Waspada terjadi ketika meletus Agresi ke-2 Belanda pada bulan Desember 1948. Namun bukan hanya Waspada saja yang dilarang terbit selamaa rentang waktu 20 – 26 Desember 1948, tapi juga surat kabar republiken lain seperti Mimbar Umum yang dipimpin oleh Arif Lubis dan minguan Waktu yang dipimpin oleh Zahari. Pemberedelan Waspada kelima terjadi tanggal 2 April 1949. Pemberedelan ini merupakan pembredelan yang terakhir pada masa revolusi  fisik. Pembredelan Waspada terjadi pada waktu berlangsungnya perundingan antara Mr. Mohammad Roem  dengan Dr. J.H. Van Roijen (Royen). Dewasa itu beberapa pemimpin kanan (reaksioner) di Sumatera ingin mencegah agar negara-negara bagian bikinan Hubertus Van Mook, tidak sampai bergabung ke dalam Republik Indonesia Serikat yang yang dipelopori oleh pemerintah Republik Indonesia di Yogyakarta.  Inisiatif tersebut berasal dari Abdul Malik, Wali Negara Sumatera Selatan, dan Tengku Dr. Mansur, Wali Negara Sumatera Timur. Latar belakang lain dari inisiatif  kedua Wali Negara tersebut adalah keinginan mereka agar Sumatera lepas dari dominasi Jawa. Ini terkesan dari undangan yang disampaikan oleh pengambil inisiatif tersebut kepada para pemimpin Aceh melalui seruan radio dan dropping surat undangan di atas kota tersebut.

Untuk melemahkan arti konferensi Sumatera ini, Waspada sengaja memblack-out alias tidak memberitakan peristiwa konferensi tersebut. Namun beberapa harian lain seperti Mimbar Umum dan majalah minggu Waktoe masih menempatkan berita-berita kegiatan para pemimpin  federal pada koran mereka. Aksi black out Waspada menurut Mohammad Said membuat jengkel tokoh-tokoh NST dan Belanda, akibatnya Waspada dilarang terbit selama sebulan. Mohammad Said Dipanggil Menter Pertama NST!Namun tak hanya pembredelan yang kerap menimpa Waspada, Mohammad Said juga pernah dua kali dipanggil untuk diberikan peringatan keras. Peringatan pertama diberikan sehubungan dengan berita kantor berita Aneta mengenai peristiwa pesawat Dakota milik penerbang/usahawan India, Patnaik. Pesawat tersebut disebut Patnaik sebagai ditembak jatuh oleh dua pesawat pemburu Belanda dalam perjalanan dari Singapura ke Jogja pada 29 Juli 1947 untuk membawa obat-obatan. Beberapa orang tewas, termasuk Komodor Udara Adisutjipto dan Komodor Udara Dr. Abdulrachman Saleh.            Seorang perwira militer Belanda menuduh Waspada memuat berita bohong. Karena belakangan Patnaik rupanya mencabutnya kembali keterangan tersebut. Agar tidak dibredel, Waspada diminta untuk memuat ralat berita yang berisi pernyataan bahwa Patnaik sesungguhnya tidak pernah mengucapkan kata-kata sebagaimana pemberitaan Waspada.

Peringatan ke-2 berkaitan dengan tajuk Waspada tanggal 9 April 1948 yang ditulis Mohammad Said. Said menyoroti tentang NST (Negara Sumatera Timur) yang telah dibentuk Belanda dengan Wali Negaranya Dr. Mansur. Menurut Said kekuasaan NST seba-gai negara bikinan Belanda jauh lebih kecil dibanding kekuasaan zelfbestuurders (sultan-sultan) pada masa sebelum perang yang menandatangani politik kontrak dengan sejumlah pengusaha Belanda. Tajuk tersebut dianggap akan memberi pengaruh negatif terhadap posisi NST, yang oleh sebagian pendukungnya dibayangkan bahwa NST memiliki kekuasaan penuh dalam bingkai kerajaan Belanda. Akibatnya Mohammad Said dipanggil Menteri Pertama NST, Tengku Mr. Bahrum dan asisten residen G.J. Forch yang ikut menemani Tengku Mr. Bahrum. Dalam pertemuan tersebut, Tengku Mr. Bahrum membantah pandangan Mohammad Said yang mengatakan bahwa kekuasaan NST lebih rendah dari kekuasaan para sultan sebelum kedatangan Belan-da. Mohammad Said diminta untuk meralat tajuk rencananya, jika tidak maka Waspada akan dibredel. Namun Mohammad Said tetap tegus pada pandangannya, dan mengkritik NST yang tak menghormati demokrasi karena perbedaan pendapat diancam dengan pem-berangusan. Akhirnya jalan tengah diambil oleh Tengku Mr Bahrum dengan Mohammad Said, yaitu dengan memuat pengumuman bantahan yang dibuat oleh Mohammad Said.

Sebagai wartawan, spirit Mohammad Said untuk membela kebebasan pers memang patut dicontoh. Pada tahun 1959 misalnya Waspada memberitakan tentang Komandan B.I. Yon Infantri D, Kapten Iljas Malik yang disergap pasukan pemberontak PRRI M. Simbo-lon tanggal 28 Mei 1959 di Aek Siporda dekat Sipirok, Tapanuli Selatan.  Namun pada 14 Desember Kapten Iljas Malik berhasil melarikan diri bersama 2 orang stafnya yang juga ikut tertangkap, dan seorang tentara PRRI yang berhasil dipengaruhi Kapten Iljas Malik.Beberapa hari setelah pemuatan berita tersebut, Wakil Pimpinan Redaksi Waspada, Usman Siregar dipanggil Panglima TT I Bukit Barisan Djamin Gintings. Menurut Djamin Gintings, Waspada telah menyiarkan rahasia militer tentang larinya Kapten Iljas Malik, karenanya Waspada akan dibredel selama seminggu. Usman Siregar kemudian pulang ke Kantor Waspada untuk melapor kepada atasannya, Mohammad Said, bahwa Panglima Djamin Gintings akan membredel Waspada selama seminggu. Mendengar laporan itu, Mohammad Said mengatakan kepada Usman, ‘Pergi jumpai Panglima, kasih tahu sama dia, bikin saja satu bulan. Panglima Djamin Ginting terkejut ketika Usman Siregar mengutarakan kepadanya tentang permintaan Mohammad Said itu. Beslit pemberedelan yang sudah berada di hadapan Panglima, entah mengapa tidak jadi ditandatanganinya.[7] Mimbar Oemoem: Mengungsi ke Pematangsiantar!Tak jauh berbeda dengan Waspada, Mimbar Oemoem juga lahir di tengah kancah perjuangan untuk menegakkan kemerdekaan negara kesatuan RI yang waktu itu masih berusia sangat muda. Adalah M. Yunan Nasution, wartawan kelahiran kampung Botung, Kota Nopan, yang bersama-sama A. Wahab Siregar, M. Saleh Umar dan Udin Sr pada tanggal 6 November 1945, memiliki kesadaran untuk menyebarkanluaskan informasi kemerdekaan RI melalui surat kabar ke seluruh pelosok Sumatera.Sebagaimana sejarah mencatat, teks proklamasi kemerdekaan RI yang ditandatangani Soekarno dan Hatta memang baru diumumkan ke masyarakat Medan pada tanggal 30 September 1945 atau 18 bulan. Pada waktu itu kaum pergerakan di Medan, baik yang tergabung dalam laskar rakyat maupun barisan-barisan pemuda, serta para wartawan, tergerak untuk mengkampanyekan tentang kemerdekaan RI tersebut.Salah seorang tokoh wartawan yang tergerak untuk melakukan kampanye kemerdekaan RI adalah M. Yunan Nasusition yang sejak muda sudah sering menulis di Sendjata Pemoeda yang terbit di Garut, Sinar Sumatera dan Berita yang terbit di Padang. Bersama Abdul Wahab Rata dan H. Madjid Abdullah, Yunan mendirikan majalah Soeloeh Islam di Medan. Namun majalah itu hanya tahan sampai tahun 1934. Tahun 1936 Yunan menjabat sebagai Pemimpin Redaksi mingguan Pedoman Masjarakat, yang merupakan salah satu pers Islam terkemuka saat itu. Oplah Pedoman Masjarakat mencapai 4.500 setiap terbit. Untuk ukuran masa itu, jumlah tersebut dinilai cukup besar.[8] Mimbar Oemoem menurut Yunan lahir karena dipaksa oleh situasi, di satu sisi sebagai aktivis pergerakan ia sangat mendukung negara RI yang merdeka, namun di sisi lain ia menyadari bahwa belum banyak masyarakat Sumatera Utara yang tahu, dan bahkan tidak berani untuk membincangkan hal tersebut: Harian ini (Mimbar Oemoem, pen) lahir karena dipaksakan situasi, tidak banyak orang berani menegakkan bahwa telah dicetuskan proklamasi. Cemoohan bermunculan kalau kita berbicara mengenai hal itu. Malah ada yang mengatakan Indonesia baru merdeka, kalau kucing sudah bertanduk…… Kami tidak pernah memikirkan tentang kerugian pihak pemuda harapan bangsa, hanyalah: merdeka atau mati. Kata-kata ini kami kumandangkan dimana-mana melalui harian Mimbar Oemoem.”[9] Ketika situasi politik memanas akibat provokasi NICA, Mimbar Oemoem pada bulan Februari 1946 kemudian mengungsi ke Tebing Tinggi, sekitar 80 KM arah timur Kota Medan. Ketika Juli 1947 Belanda melancarkan aksi polisionalnya yang pertama dengan menyerbu Tebing Tinggi dan Pematang Siantar, maka praktis Mimbar Oemoem tak bisa lagi terbit. Demikian juga dengan surat kabar Soeloeh Merdeka yang dipimpin Arif Lubis dari Pematang Siantar. Pembungkam Pers di Era Orde Lama dan Orde BaruMemasuki era kepemimpinan Soekarno sejak 1952, tekanan terhadap pers belum juga surut. Tahun 1959, pemerintah menuntut agar pers Indonesia menyebarluaskan Manifesto Politik dan suratkabar yang menolak akan dicabut subsidi kertasnya. Keadaan memburuk di tahun 1960, sewaktu pemerintah meminta para pemimpin redaksi menandatangani 19 pasal kesetiaan dan dukungan terhadap Manipol. Di era Orde Baru, pers didorong untuk menjalankan peran sebagai “pers pembangunan”. Pers diharapkan menjadi “mediator” antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus mitra pemerintah dan agen pembaharuan, dalam menciptakan saling keterkaitan pengertian dengan segala kompleksitasnya, yang berorientasi pada pembangunan nasional. Gaya pengungkapan yang rumit ini sebenarnya bisa disederhanakan bahwa kebebasan pers, oleh rezim Orde Baru, diredam habis.[10] Ada berbagai instrumen yang diciptakan rezim Orde Baru untuk mengendalikan kebebasan pers. Diantaranya melalui politik perijinan (SIUPP), pewadahtunggalan organisasi wartawan, pembinaan teknis oleh departemen penerangan, dan budaya telpon untuk menghapus atau mencabut suatu berita serta teror dalam bentuk pemanggilan oleh suatu instansi. Dampak dari politik pengendalian rezim terhadap pers antara lain ditandai  dengan munculnya gejala eufimisme dalam pemberitaan pers; atau lahirnya jurnalisme mulut (talking news), dimana segala keterangan para pejabat pemerintah, dianggap sebagai satu-satunya kebenaran bagi wartawan. Tidak mengherankan jika sempat muncul tudingan bahwa media pers di bawah rezim orde baru tak lebih dari sekedar buletin pemerintah.Sama seperti di wilayah lain, mekanisme pembungkaman yang paling sering ditempuh oleh pihak negara adalah melalui pemanggilan pemimpin redaksi atau wartawan. Misalnya yang dialami Muchyan dari Medan Pos. Dalam salah satu edisinya, Medan Pos pernah memasang headline berjudul “PT BG Membeli Senjata Api Eks Taiwan”. Berita itu sebenarnya mengutip sebuah berita kecil di harian Mimbar Umum. Namun akibatnya fatal, Muchyan, wartawan Medan Pos yang mengutip berita tersebut harus menginap 3 hari 3 malam di sebuah instansi keamanan. Alasannya karena Muchyan menolak untuk menyebutkan narasumber berita tersebut. Sedangkan pihak Laksusda/Kodam I BB (sekarang Dan Intel) menurut Muchyan, tidak bisa menerima penyebutan pembelian senjata api, karena faktanya adalah senjata api bekas. Persoalan selesai ketika pihak Laksusda menbetahui bahwa Muchyan hanya mengutip dari surat kabar lain.[11] Kasus lain juga dialami Muchyan. Suatu kali ia menulis tentang kasus jatuhnya asbes di pusat perbelanjaan Sinar Plaza, sebuah pusat perbelanjaan di Kota Medan. Sebenarnya ini hanya berita biasa saja. Namun kemudian berbuntut dengan pemanggilan Muchyan ke kantor Laksusda. Oleh aparat, Muchyan “diceramahi” bahwa berita tersebut dapat mengakibatkan terganggunya keamanan di Sumatera Utara karena dapat merusakan iklim dunia usaha. Ujungnya, Muchyan ditekan untuk membuat surat permintaan maaf dan menyadari akan kesalahannya.  Teror biasanya juga dilakukan lewat ancaman secara verbal. Misalnya yang dialami Ibrahim Sinik, pendiri dan pemilik Medan Pos Group. Misalnya tahun 1999 Medan Pos pernah mengkritik pembangunan sebuah plaza yang lokasinya berdekatan dengan Mesjid Raya. Akibatnya Ibrahim Sinik menuai teror dari Walikota Medan, yang waktu itu dijabat Bachtiar Djafar.

[12] Ibrahim Sinik diteror akan “digonikan” jika terus menerus menyiarkan berita yang menyerang pembangunan plaza tersebut.

Selain teror dan pemanggilan, penahanan tanpa prosedur hukum juga dialami dua orang koresponden harian Sinar Indonesia Baru (SIB) di Jakarta. Rony Gultom dan kantor Torong, ditahan oleh pihak militer pertengahan Maret 1981 karena SIB memuat berita tentang serangan 15 orang terhadap Kantor Komando Sektor Kepolisian Kota (Kosekta) Cicendo Bandung. Serbuan itu, yang terjadi 11 Maret 1981, menyebabkan tiga petugas polisi tewas dan seorang luka berat. Kedua koresponden SIB ditahan Pelaksana Khusus Daerah (Laksusda) Jakarta Raya selama empat hari,karena keterangan pemerintah kepada pers tentang peristiwa itu dinyatakan off the record.[13]  Tak hanya media cetak di yang disensor secara ketat, media elektronik radio bahkan lebih ekstrim lagi. Selama puluhan tahun pemerintah melarang stasiun radio swasta untuk emproduksi berita sendiri. Radio swasta justru diwajibkan untuk merelay berita-berita yang diproduksi RRI, yang perannya tidak lebih sebagai humas pemerintah. Dalam sehari, setiap radio swasta diwajibkan merelay 14 kali siaran berita dari RRI. Jika kurang, maka akan ditegur pemerintah.

Pada awal 1980-an, ketika Radio Kiss FM Medan masih masih bernama ECHO 541,  mereka pernah mencoba untuk membuat berita sendiri. Namun baru beberapa kali disiarkan, Dimardi Abas, pemilik ECHO 541, langsung dipanggil pihak Bakortanasda dan satuan penerangan. Radio ECHO 451 diberi peringatan lisan agar tidak memproduksi berita sendiri.[14] Berjunalisme di era Orde Baru memang harus pintar bersiasat agar selamat. Soalnya untuk mengajukan penambahan halaman koran pun waktu itu harus mengantongi ijin Deppen. Tanpa ada ijin Deppen, jangan harap koran bisa menambah sendiri halamannya.[15]  Rosihan Anwar, seorang tokoh pers kawakan pernah mengatakan bahwa pers Orde Baru semestinya belajar dari jurnalisme “kepiting” ala Kompas. Maksudnya, kepribadian Kompas bergerak ala kepiting, mencoba melangkah setapak demi setapak untuk mengetes seberapa jauh kekuasaan memberikan toleransi kebebasan pers yang ada. Jika aman, kaki kepiting bisa maju beberapa langkah, jika kondisi tak memungkinkan, kaki kepiting pun bisa mundur beberapa langkah.[16]                       


Catatan Kaki [1] Pramoedya Ananta Toer, “Sang Pemula,” Jakarta, 2003: Penerbit Lengtera Dipantara.[2] Bagian ini banyak diambil dari tulisan J. Anto, “Kisah Jurnalisme Anti Kolonialisme di Sumatera Timur: Dari Soetan Koemala Boelan sampai Parada Harahap”, yang dimuat secara bersambung di Analisa, 10 – 12 Februari 2004. Dengan catatan, di sana-sini telah terjadi pengurangan dan penambahan materi agar sesuai dengan penulisan buku ini. [3] Pramoedya Ananta Toer, ibid.[4] Tulisan ini sebagian besar juga menggunakan referensi utama dari dua (2) buku yang ditulis Mohammad Said, yaitu: “Soetan Koemala Boelan (Flora), Raja Pemimpin rakyat, wartawan, Penentang Kezaliman Belanda masa 1912-1932”, Pencetak, UI Press, tanpa tahun penerbitan, dan “Sejarah Pers di Sumatera Utara Dengan Masyarakat Yang Dicermatinya (1885 – Maret – 1942)”, yang diterbitkan oleh harian Waspada Medan.[5] Mohammad Said, Mengenal Berdirinya Waspada, tanpa tahun, Medan, PT Harian Waspada.[6] Bagian tentang sejarah Waspada ini diambil dari buku Mohammad Said, Mengenal Berdirinya Waspada, dan 50 Tahun Waspada.[7] Prabudi Said, Sejarah harian Waspada dan 50 Tahun Peristiwa Halaman Satu, 1995, Medan, Prakarsa Abadi Press. Hlm 136

[8] Soebagijo I.N. Jagat Wartawan Indonesia, Jakarta, 1981, Penerbit GunungAgung[9] Wawancara Yunan Nasution di harian Mimbar Umum tangga; 30 September 1985, sebagaimana dikutip oleh Eliyunus Gulo dalam Harian Mimbar Umum Sebagai Surat Kabar Nasional Di Daerah Yang Digemari Masyarakat, Skripsi S1 pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Dharma Agung, Medan, 1990.[10] Satrio Arismunandar, “Medan Prijaji dan Profil Kecendekiawanan”, dalam Kebebasan Cendekiawan, Refleksi Kaum Muda, Tim Editor Masika,  1996, Yogyakarta: Bentang Budaya.[11] Wawancara dengan Muchyan, Ketua PWI Sumut, tanggal 11 April 2005.[12] Wawancara dengan Ibrahim Sinik, 29 Maret 2005.[13] Krisna Harahap, Kebebasan Pers di Indonesia Dari masa ke masa, Bandung, 2000, Penerbit: PT Grafitri Budi Utami[14] Wawancara dengan Dimardi Abas tanggal 23 Maret 2005.

[15] Wawancara dengan War Djamil, 22 Maret 2005[16] Igantius Haryanto, “Jurnalisme Kepiting, Bagaimana Jakob Oetama mengembangkan idenya soal Jurnalisme?” Jurnal Pantau . 

2 comments
  1. Kathryne said:

    TULISANNYA KURANG KECIL!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: