Euforia Pers terhadap Penerapan Syariat Islam

Riset Berita dan Tajuk Rencana Terhadap Berita Penerapan Syariat Islam di Propinsi NAD

Lisna Sari, Analis Media KIPPAS

Bagaimana bila suatu daerah yang dikenal bernuansa Islami seperti Aceh mendapat kesempatan untuk mengimplementasikan berbagai nilai-nilai religius dalam tata pemerintahan yang berlandaskan Syariat Islam , sementara selama kurun waktu 57 tahun telah menerapkan hukum positif ala Republik Indonesia? Sudah tentu, banyak aspek menarik untuk diamati dalam ikhtiar penerapan syariat Islam secara kaffah (menyeluruh) di Aceh. Misalnya soal kesiapan pihak eksekutif sebagai pelaksana dari peraturan-peraturan yang ditetapkan legislatif, kemampuan lembaga hukum dalam mengawasi dan mengambil tindakan bila terjadi pelanggaran terhadap ketetapan yang telah—akan—disahkan, maupun sikap dan tindakan masyarakat Aceh sebagi subyek sekaligus obyek dari ditetapkannya syariat Islam.

Syariat Islam sebenarnya bukan hal baru bagi daerah penghasil gas alam cair di ujung pulau Sumatera ini. Beberapa literatur sejarah menginformasikan tentang penerapan Syariat Islam dalam kehidupan sosial dan pemerintahan ketika Aceh masih diperintah raja-raja setempat. Menurut Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh (PDIA), empat kerajaan besar di Aceh yaitu Peureulak, Pasai, Pedir dan Daya telah berasaskan Islam sebelum bersatu dan membentuk kerajaan Islam Bandar Aceh Darussalam yang dibentuk oleh Sultan Johan Syah pada hari Jumat, 1 Ramadhan 601 Hijriyah atau 22 April 1205 Masehi. Bahkan kerajaan Islam ini juga memiliki kitab rujukan yang bernama Qanun Al-Asyi (Adat Meukuta Alam) sebagai Undang-Undang Dasar Kerajaan Islam Darussalam.

Nilai-nilai Islami memang telah mendarahdaging dalam masyarakat Aceh. Karenanya, meskipun Aceh menyatakan dukungannya terhadap proklamasi yang dikumandangkan Soekarno-Hatta, dan itu berarti bergabung dalam negara Kesatuan Republik Indonesia, masyarakat Aceh menginginkan agar tata pemerintahannya tetap bersendikan pada syariat Islam. Ketika Soekarno berkunjung ke Aceh pada Juni 1948, Soekarno bersumpah akan memberikan hak kepada Aceh untuk menyusun rumah tangganya sendiri sesuai dengan syariat Islam. Namun Soekarni hanya memberi janji belaka. Yang terjadi justru Provinsi Aceh dibubarkan dan dilikuidasi ke Provinsi Sumatera Utara.

Akibatnya muncul berbagai ketidakpuasan masyarakat, yang puncaknya kemudian berubah menjadi perlawanan terhadap pemerintah pusat yang dikenal sebagai pemberontakan DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) dibawah pimpinan T. Daud Beureueh (1953-1964). Untuk meredam pemberontakan tersebut, pemerintah melalui Panglima Daerah Militer Kodam I Iskandar Muda kemudian mengeluarkan surat keputusan Penguasa Perang No.KPTS/Peperda-061/3/1962, yang berisi tentang kebijaksanaan pelaksanaan unsur-unsur Syariat Agama Islam bagi pemeluk-pemeluknya di Daerah Istimewa Aceh yang dikeluarkan pada masa Kol.Inf.M. Jasin menjabat Panglima Daerah Militer I Aceh/Iskandar Muda. Namun kembali masyarakat Aceh dibikin kecewa karena pada kenyataannya kebijakan tersebut juga hanya janji kosong belaka. Aceh tak pernah diberikan kesempatan untuk menerapkan Syariat Islam sebagaimana diinginkan masyarakat. Akibatnya kekecewaan demi kekecewaan bertumpuk, hingga kelahiran Gerakan Aceh Merdeka (1977 sampai sekarang) yang cenderung dipandang lebih nasionalis.

Pintu bagi jalan penerapan syariat Islam di Aceh mulai terbuka ketika Habibie yang menjadi presiden Republik Indonesia ketiga, mengeluarkan Inpres No.44/1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Aceh pada 22 September 1999. Habibie kemudian menindaklanjuti dengan mengeluarkan Perda No. 5 tentang pelaksanaan syariat Islam pada tahun 2000, yang didukung pula dengan pengesahan Undang-undang Otonomi Khusus No.18/2001 yang mengubah nama Daerah Istimewa Aceh menjadi Nanggroe Aceh Darussalam di era kepemimpinan Megawati. Sepanjang kurun waktu 3 tahun setelah digulirkannya wacana tentang penerapan syariat Islam di Aceh, pendeklarasiannya telah dilakukan lebih dari sekali. Pertama ketika Abdurrahman Wahid, presiden RI ke-4, berkunjung pada 19 Desember 2000, bertepatan dengan 1 Muharram dan belakangan Abdullah Puteh yang mendeklarasikan pada 15 Maret 2002 bertepatan dengan 1 Muharram.

Momen-momen penerapan syariat Islam tidak luput dari pemberitaan pers, khususnya menjelang dan sesudah dideklarasikan syariat Islam.

Metodologi Penelitian: Analisis Framing
Begitu banyak fakta yang terjadi di tengah masyarakat dan memenuhi unsur 5W+1H, tetapi karena keterbatasan waktu dan halaman, surat kabar—dimulai dari wartawan—harus menyeleksi fakta apa yang harus dimuat, bagaimana fakta itu ditulis, dimaknai sekaligus disajikan kepada khayalak. Yang jelas, ketika wartawan mengkonstruksi fakta, latar belakang pendidikan, lingkungan sosial, pengalaman dan preferensi wartawam memegang peranan penting ketika menuliskan hasil reportase. Tak heran ketika suatu realitas dituangkan dalam bentuk berita, fakta media itu tidak seluruhnya menggambaran fakta sosiologisnya. Sebab—bisa saja—ada fakta yang sengaja tidak ditampilkan karena ada fakta lain yang lebih menarik untuk ditonjolkan.

Penekanan maupun penonjolan spesifik dari suatu peristiwa membuat makna dari peristiwa lebih mudah menyentuh dan diingat oleh khalayak. Oleh karena itu, menurut Frank D. Durham, framing membuat dunia lebih diketahui dan lebih dimengerti. Realitas yang kompleks dipahami dan disederhanakan dalam kategori tertentu. Bagi khalayak penyajian realitas demikian membuat realitas lebih bermakna dan dimengerti.

Riset pemberitaan tentang syariat Islam ini menggunakan model metode analisis framing yang dikembangkan Pan and Kosicki dan Teun A.van Dijk. Model ini berasumsi bahwa setiap berita mempunyai frame yang berfungsi sebagai pusat dari organisasi ide. Frame adalah suatu ide yang dihubungkan dengan elemen yang berbeda dalam teks berita (seperti kutipan sumber, latar informasi, pemakaian kata atau kalimat tertentu) ke dalam teks secara keseluruhan. Frame berhubungan dengan makna. Bagaimana seseorang memaknai suatu peristiwa dapat dilihat dari perangkat tanda yang dimunculkan dalam teks. Elemen yang menandakan pemahaman seseorang mempunyai bentuk yang terstruktur dalam bentuk aturan atau konvensi penulisan sehingga ia dapat menjadi “jendela” melalui mana makna yang tersirat dari berita menjadi terlihat.

Perangkat framing yang dikembangkan Pan and Kosicki terdiri atas empat struktur besar. Pertama,struktur sintaksis. Sintaksis berhubungan dengan bagaimana wartawan menyusun peristiwa—pernyataan, opini, kutipan, pengamatan atas peristiwa—ke dalam bentuk susunan umum berita. Struktur sintaksis ini dengan demikian dapat diamati dari bagian berita (lead yang dipakai, latar, headline, kutipan yang diambil). Intinya, ia mengamati bagaimana wartawan memahami peristiwa yang dapat dilihat dari cara ia menyusun fakta ke dalam bentuk umum berita. Kedua, struktur skrip. Skrip berhubungan dengan bagaimana wartawan mengisahkan atau menceritakan peristiwa ke dalam bentuk umum berita yaitu 5W+1H—walaupun terkadang keenam unsur tersebut tidak seluruhnya dijumpai dalam satu berita. Struktur ini melihat bagaimana strategi cara bercerita atau bertutur yang dipakai oleh wartawan dalam mengemas peristiwa ke dalam bentuk berita.Ketiga,struktur tematik. Tematik berhubungan dengan bagaimana wartawan mengungkapkan pandangannya atas peristiwa ke dalam proposisi, kalimat atau hubungan antar kalimat yang membentuk teks secara keseluruhan. Struktur ini akan melihat bagaimana pemahaman itu diwujudkan dalam bentuk yang lebih kecil. Keempat, struktur retoris. Retoris berhubungan dengan bagaimana wartawan menekankan arti tertentu ke dalam berita. Struktur ini akan melihat bagaimana wartawan memakai pilihan kata, idiom, grafik, gambar , yang dipakai bukan hanya mendukung tulisan tetapi juga menekankan arti tertentu kepada pembaca.

Melalui analisis framing pemaknaan media terhadap penangkapan dan penggundulan perempuan pekerja seks, misalnya, dapat dijelaskan. Apakah media memaknai peristiwa tersebut sebagai proses penegakan hukum atau justru sebagai bentuk penindasan terhadap perempuan yang sudah tertindas? Bila media memaknai peristiwa itu sebagai proses penegakan hukum maka media akan lebih banyak menguraikan aspek-aspek hukum yang membenarkan peristiwa tersebut. Media menyitir pendapat para pakar hukum yang mendukung dan mengecilkan tampilan perbuatan menggunduli sebagai perbuatan kekerasan. Tetapi jika media memandang peristiwa tersebut sebagai peristiwa kekerasan, maka media akan lebih banyak mengutip pernyataan para pakar yang memandang peristiwa tersebut sebagai perlakuan yang kejam, menimbulkan trauma psikologis bagi korban, menyiksa fisik sekaligus jiwa dari perempuan pekerja seks.

Karena media yang diriset dalam kajian ini adalah tiga surat kabar, Serambi Indonesia, Analisa dan Waspada, serta terbatas pada berita dan tajuk rencana maka gambar dan bentuk grafis lainnya tidak turut dikaji. Adapun jangka waktu pengambilan sampel dilakukan seminggu sebelum dan sesudah syariat Islam dideklarasikan pada 15 Maret 2002 oleh Abdullah Puteh. Jangka waktu tersebut diambil mengingat peristiwanya terjadi setelah syariat Islam berulangkali dideklarasikan dan adanya rencana pembentukan serta revisi terhadap peraturan-peraturan daerah yang berkaitan dengan syariat Islam.

Dengan metode tersebut diperoleh sampel berita dari Analisa sebanyak 13 item berita, Serambi Indonesia 26 item berita dan Waspada13 item berita. Khusus Serambi Indonesia juga memuat 4 kali tajuk rencana yang berkaitan dengan penerapan syariat Islam. Pengambilan sampel khusus untuk Waspada dan Analisa terbatas pada berita di halaman daerah Aceh. Berbeda dengan Serambi Indonesia yang dilihat pada setiap halamannya. Hal ini bisa dilakukan dengan teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu—purpossive sampling—dengan asumsi meskipun Serambi Indonesia surat kabar terbitan Aceh, namun belum tentu semua berita dari daerah tingkat II muncul di halaman pertama. Sedangkan Waspada dan Analisa karena sudah menyediakan halaman khusus untuk berita Aceh, maka semua berita, baik daerah tingkat I maupun tingkat II dimuat pada halaman khusus, terkecuali bila menjadi headline atau dianggap jauh lebih menarik, akan diletakkan di halaman depan.

Serambi Indonesia: Syariat Islam Konstruksi Elit Eksekutif
Sebagai pemain tunggal surat kabar harian yang terbit di Banda Aceh, Seramb Indonesiai secara psikografis dan psikologis memang memiliki kedekatan dengan khalayak pembacanya. Tidak heran bila dari hasil penelitian menunjukkan bahwa topik pemberitaan Serambi Indonesia yang dominan adalah mengenai seruan penerapan syariat Islam . Topik tersebut meningkat sehari setelah syariat Islam dideklarasikan tanggal 15 Maret 2002. Serambi Indonesia edisi16 Maret 2002 memuat 5 item berita, sedangkan sebelum deklarasi hanya memuat 2 item berita.

Tingginya jumlah pemberitaan pasca deklarasi lebih disebabkan banyaknya momentum yang bisa diliput wartawan terkait dengan pendeklarasian syariat Islam. Misalnya pidato Gubernur atau Bupati saat deklarasia dilakukan, kegiatan diskusi dan seminar yang diadakan dalam rangka menyambut pelaksanaan syariat Islam, pidato saat wisuda mahasiswa yang dikaitkan dengan momen penerapan syariat, termasuk hasil pengamatan wartawan di berbagai daerah dalam menanggapi pendeklarasian syariat Islam. Tidak heran jika pemberitaan Serambi banyak didominasi himbauan mengenai i Islam seperti berjudi dan memakai narkoba. Bentuk berita dengan topik seruan syariat Islam diantaraadab berpakaian sesuai syariat Islam, sikap dan tingkah laku bernilai Islam atau yang tidak sesuai dengan nilanya dapat dilihat pada kutipan teks berita berikut:

“Masyarakat Aceh harus mendukung berbagai kegiatan Islami. Karenanya, Satuan Polisi Lalu Lintas (Sat Polantas) Polres Aceh Timur, memanfaatkan momen menyambut Tahun Baru Islam, 1 Muharram 1423 H dengan menebarkan sejumlah spanduk yang mengajak tertib lalu lintas. Sampai Senin (11/3), Polantas telah memasang spanduk-spanduk yang bertuliskan, mengajak masyarakat untuk berprilaku sopan dan Islami dan tertib lalu lintas.” (Serambi Indonesia, 12/3/02)

Lead dan alinea kedua berita berjudul “Momen Muharram untuk Tertibkan Lalu Lintas” ini merupakan bentuk bingkai media dalam rangka memaknai pelaksanaan syariat Islam secara menyeluruh yang dapat diwujudkan pula dalam tertib berlalu lintas. Untuk mendukung frame tersebut Serambi sengaja menampilkan pernyataan Kasat Lantas Polres Aceh Timur, supaya dapat dipercayai.

“Ajaran Islam, sangat membantu tugas-tugas Polantas. Karena ajaran Islam jelas melarang perbuatan jahat dan sebaliknya menganjurkan umatnya untuk berbuat baik dan sopan. Dengan mematuhi ajaran Islam ini, tentu saja akan tercipta ketertiban lantas di jalan raya. Karena masyarakat akan berprilaku santun menggunakan jalan raya,” kata Kasat Lantas Polres Aceh Timur itu. Dengan diberlakukannya syariat Islam di Aceh diharapkan berimbas pada ketertiban lantas. “Sehingga tak ada lagi pengendara bermotor yang kebut-kebutan di jalan raya, atau melanggar rambu-rambu jalan dan aturan lantas lainnya. dengan demikian kecelakaan lantas pun bisa terhindari,”ucapnya.” (Serambi Indonesia, 12/3/02)

Wacana berita demikian telah meredusir makna dari ketertiban lalu lintas. Seolah hanya karena syariat Islam diberlakukan secara kaffah di NAD maka setiap pengguna jalan raya menjadi bersikap tertib, tidak suka kebut-kebutan dan tidak suka melanggar rambu-rambu jalan. Ketertiban masyarakat dalam berlalu lintas, tidak dipahami sebagai buah dari dari kesadaran masyarakat tentang arti penting dari peraturan-peraturan berlalu lintas. Berita ini juga menimbulkan dikotomi, seolah hanya orang-orang yang melaksanakan syariat Islam saja yang tertib berlalu lintas, sedangkan yang non Islam, tak menyumbang pada kondisi ketertiban lalu lintas. Karena kata Kasat Lantas Polres Aceh Timur, mematuhi ajaran Islam, akan menciptakan ketertiban lalu lintas di jalan raya.

Frame berita yang sama juga dijumpai pada berita yang berjudul “Pakaian Siswa Harus Sesuai Anjuran Agama”. Dari pilihan judul tersebut kentara bahwa Serambi telah melakukan nominalisasi melalui pemilihan kata siswa yang berarti semua siswa apalagi kata sisswa kemudian dirangkaikan dengan anak kalimat harus sesuai anjuran agama. Anak kalimat ini tidak memberikan gambaran yang jelas agama mana yang dimaksudkan. Termasuk seperti apa kritieria pakaian siswa yang sesuai anjuran agama. Ketika kita membaca berita tersebut secara keseluruhan, baru tampak bahwa yang dimaksud Serambi adalah pakaian muslim. Simak lead berikut:

“Pemerintah akan memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengggunakan pakaian seragam sesuai ajaran agama masing-masing. Namun, kebebasan itu tetap mengacu pada nilai-nilai luhur dan kepatutan dalam masyarakat Aceh yang umumnya muslim.” (Serambi Indonesia,18/3/02)

Lead tersebut membangun suatu pemahaman bahwa kebebasan berpakaian sesuai anjuran agama tetap—harus—mengacu pada nilai-nilai luhur dan kepatutan dalam masyarakat Aceh yang mayoritas muslim. Itu berarti pakaian yang tidak sesuai dengan norma-norma masyarakat Aceh yang berazaskan Islam adalah pakaian yang tidak baik. Penulisan lead semacam ini merupakan indikasi bahwa Serambi menyetujui pemakaian busana muslim di kalangan murid sekolah. Penggunaan kata namun di sini merupakan koherensi pembeda dalam strategi menekankan penggambaran yang positif mengenai diri sendiri dan negatif ketika menampilkan orang lain yang dilakukan diantaranya pada level semantik sehingga pemakaian kata penyangkalan mampu menghindari kesan yang buruk ketika hendak mengatakan sesuatu yang negatif. Kesimpangsiuran ketika memaknai penerapan syariat Islam dalam hal pakaian anak sekolah terlihat pula pada alinea selanjutnya :

“Karena, tambahnya, pemerintah pada prinsipnya tidak akan memaksa para siswa, terutama siswa putri di Nanggroe Aceh Darussalam untuk menggunakan pakaian muslimah sesuai syariat Islam. Namun pihaknya, akan mengimbau supaya siswa berpakaian sesuai dengan ajaran agama masing-masing.” (Serambi Indonesia, 18/3/02)

Dengan mengutip pernyataan Kepala Dinas Pendidikan Nanggroe Aceh Darussalam, Drs. H. Syahbuddin AR, MM., Serambi justru telah mereproduksi wacana yang tidak jelas sebab dalam teks berita ditulis tidak ada paksaan namun akan dihimbau supaya siswa berpakaian sesuai ajaran agama masing-masing. Pakaian seperti bagaimana yang dimaksud tidak jelas, sebab bila sesuai ajaran agama masing-masing tentu ada perbedaan cara berpakaian antara muslim dan non muslim. Sementara pada lead dikatakan bahwa pakaian siswa harus mengacu pada nilai-nilai luhur dan kepatutan dalam masyarakat Aceh yang umumnya muslim.

Beberapa topik yang tidak mendominasi wacana seputar pelaksanaan syariat Islam pada pemberitaan Serambi menunjukkan bahwa topik tersebut dianggap kurang menarik untuk sering diketengahkan. Misalnya berita tentang menurunnya jumlah pengunjung salon yang dilakukan kaum pria di Banda Aceh:

“Beberapa salon kecantikan yang menerima tamu campuran (pria dan wanita), mulai jarang kedatangan tamu pria. Akibatnya salon-salon menjadi sepi dan beberapa pekerja wanita mulai berpikir meninggalkan profesinya atau pindah ke kota lain. Menurunnya kunjungan tamu pria, menurut keterangan, karena adanya imbauan dari Pemda Aceh agar salon-salon mengkhususkan diri merawat tamu pria atau wanita saja sehubungan telah diberlakukan syariat Islam.” (Serambi Indonesia,13/3/02)

Berita berjudul “Tamu Pria Mulai Jarang ke Salon” ini dapat dikatakan mengaburkan fakta. Serambi tak menjelaskan salon seperti apa yang dimaksud, apa ukurannya bahwa telah terjadi penurunan jumlah pengunjung, apakah pengunjung salon di Banda Aceh lebih banyak kaum pria sehingga yang disoroti hanya kaum pria saja? Bingkai pemberitaan Serambi seperti hendak menggiring khalayak pada pemahaman bahwa kelangsungan hidup pekerja salon penting untuk dipikirkan apabila syariat Islam diterapkan secara menyeluruh di daerah NAD. Sedangkan topik berita tentang Syariat Islam bukan solusi konflik, termasuk topik yang menarik karena berusaha menampilkan wacana yang kritis terhadap penerapan kawasan wajib tutup aurat. Sebenarnya Serambi mempunyai kesempatan untuk membangun sikap kritis masyarakat terhadap peraturan ini, sayangnya topik seperti ini jarang dieksposnya. Upaya membangun sikap kritis khalayak terlihat dari pemilihan narasumber Serambi, yaitu aktivis HAM, yang dalam konstelasi konflik di Aceh merupakan elemen yang cukup signifikan keberadaanya. Lewat mulut aktivis HAM tersebut detail tentang ketidaksetujuan Serambi terhadap rencana penetapan kawasan tutup aurat oleh Pemda NAD menjadi berbobot:

“Pemda mencoba mereduksi persoalan Aceh dengan mengangkat hal simbolik seperti kawasan wajib jilbab, atau huruf arab melayu. Jadi seolah-olah eprsoalan Aceh berakar dari masalah elementer seperti aurat,”kata DR Ahmad Humam Hamid MA… Menurutnya, penetapan kawasan wajib tutup aurat, dapat dicermati, pertama sebagai upaya membelokkan isu HAM, KKN dan keadilan di Aceh kepada persoalan syariat. Sehingga pokok persoalan Aceh mengenai pelanggaran HAM dan keadilan dicoba giring kepada masalah sekunder dengan isu jilbab dan tutup aurat……Humam mensinyalir seolah-olah malapetaka yang mendera Aceh lantaran aurat tidak ditutup. Dan ada kesan Pemda NAD ingin persoalan tutup aurat menjadi isu sentral.” (Serambi Indonesia, 18/3/02)

Melalui argumen yang dikemukakan DR Humam Hamid dari YP-HAM tersebut khalayak diajak untuk tidak hanya sekedar memahami persoalan penerapan syariat Islam terbatas pada tampilan fisik—aurat—semata.

Tampilnya wartawan sebagai narasumber dominan dalam sampel berita yang diriset menunjukkan bahwa Serambi bersikap aktif dalam menafsirkan berbagai fakta yang berkaitan dengan pelaksanaan Syariat Islam. Hasil temuan seperti bisa terjadi karena berita yang diriset didominasi oleh pemberitaan yang bersifat fakta sosiologis, dimana wartawan hadir langsung di tempat peristiwa berlangsung. Di sisi lain juga karena wartawan menarasikan pernyataan narasumbernya seolah wartawan sendiri melihat faktanya serta menyembunyikan narasumbernya.

Contohnya berita tanggal 16 Maret 2002 berjudul “Bandar Buntut Diminta Angkat Kaki dari Aceh” dengan subjudul “Pawai Akbar Meriah”. Berita tersebut dikonstruksi berdasarkan pengamatan wartawan ketika berlangsung apel akbar dalam rangka peringatan 1 Muharram 1423 H. Pilihan judul demikian menimbulkan persepsi bahwa yang meminta bandar judi angkat kaki dari daerah Aceh adalah wartawan. Demikian pula dengan subjudul yang mengatakan pawai akbar berlangsung meriah. Metafora ‘angkat kaki’ dan ‘buntut’ adalah reproduksi dari pernyataan Abdullah Puteh. Dengan mereproduksi pernyataan Gubernur NAD, Serambi memanfaatkan pernyataan tersebut untuk mendukung frame ketidaksetujuannya terhadap keberadaan para bandar judi. Berikut kutipan pernyataan Abdullah Puteh tersebut :

“Kepada para bandar judi yang ada di Banda Aceh maupun di kota-kota kecamatan dan kota-kota kabupaten di Nanggroe Aceh Darussalam, saya perintahkan untuk segera angkat kaki dari bumi Aceh sebelum diambil tindakan tegas,”ujarnya yang disambut gemuruh tepuk tangan peserta apel akbar.” (Serambi Indonesia, 16/3/02)

Selanjutnyacontoh pemberitaan dibangun berdasarkan hasil pengamatan wartawan terhadap suasana peringatan 1 Muharram di berbagai daerah di Aceh adalah seperti kutipan teks di bawah ini:

“Sementara itu, pawai akbar untuk memperingati Tahun Baru Islam 1423 H berlangsung meriah di Banda Aceh. Sejak pukul 08.00 WIB, sekitar 20.000 umat muslim dari berbagai kelompok masyarakat, baik itu para pejabat, pegawai, organisasi massa, organisasi pemuda Islam, para pelajar SMU dan MAN dan santri tumpah ruah memadati lapangan Blang Padang membuat barisan yang teratur dan rapi.” (Serambi Indonesia,16/3/02)

Tampilnya pihak eksekutif sebagai narasumber dominan pada urutan kedua tak bisa dipisahkan dari strategi Serambi ketika menampilkan wacana tentang penerapan syariat Islam. Serambi menggunakan strategi “pinjam mulut” dari pihak yang memiliki otoritas terhadap penerapan syariat Islam, yaitu pihak pemerintah NAD, dalam hal ini Thantawi Ishak, sekretaris daerah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

“Disamping itu, ia juga mengharapkan agar peringatan 1 Muharram menjadi titik awal pelaksanaan syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam. Yaitu, menjadikan syariat Islam sebagai nyawa bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari.” (Serambi Indonesia, 10/3/02)

Dengan mengutip pernyataan Thantawi, pandangan Serambi mendapatkan legitimasinya karena yang menyatakan adalah orang yang memiliki kekuasaan dalam struktur pemerintahan. Demikian pula saat Serambi berusaha menampilkan pembenaran perubahan penulisan papan nama sekolah dari huruf latin ditambahi dengan tulisan Arab Melayu sebagai bentuk penegakan syariat Islam. Sekali lagi, Serambi menggunakan jurnalisme “pinjam mulut” dengan menampilkan pernyataan, Ali Syafei SPd. Namun sebelumnya, untuk membangun pendapatnya, Serambi membuka dengan lead demikian:

“Pemberlakuan syariat Islam di Propinsi NAD direfleksikan antara lain dengan instruksi penulisan nama sekolah dengan menggunakan huruf Arab Melayu. Instruksi yang diperpanjang masa berlakunya hingga akhir April mendatang juga diterapkan pada semua lembaga pendidikan (SD-SLTA) di Aceh Utara.” (Serambi Indonesia, 14/3/02)

Lead tersebut tampaknya dibangun berdasarkan pernyataan Ali Syafei yang menginformasikan instruksi tersebut berdasarkan surat Bupati Aceh Utara Nomor 003.1/1688/2002 tanggal 27 Februari dan surat Gubernur Propinsi NAD yang intinya tercakup pada alinea berita selanjutnya :

“Menurut Syafei, perubahan atau pembaharuan papan nama sekolah menggunakan bahasa Indonesia yang benar disertai penggunaan bahasa Arab Melayu (huruf Arab tanpa baris sesuai contoh yang telah dikirim ke masing-masing sekolah). Menurutnya, penggunaan tulisan Arab Melayu, selain untuk memasyarakatkan syariat Islam, juga dimaksudkan untuk memasyarakatkan penggunaan bahasa tersebut di kalangan masyarakat. Pembiayaan pembuatan papan nama tersebut dibebankan pada Dana Operasional dan Pemeliharaan (DOP) sekolah.” (Serambi Indonesia,14/3/02)

Penggunaan Metafora berupa analogi dengan merujuk secara referensial supaya masyarakat NAD bersedia menerapkan syariat Islam secara kaffah juga dilakukan Serambi. Contohnya berita berjudul “Ribuan Warga Jantho Peringati Muharram”. Dalam pidatonya Sekdakab Aceh Besar Drs. Djauhari Sufi menganalogikan kisah kejaayaan Aceh di masa Sultan Iskandar Muda saat menduduki tampuk kekuasaan:

“Ia menjelaskan tentang masuknya Islam ke Aceh dan kejayaannya yang pernah dirasakan masyarakat Aceh pada zaman Sulatan Iskandar Muda. Karena waktu itu penduduk Aceh mayoritas beragama Islam, dan melaksanakan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari.” (Serambi Indonesia,16/3/02).

Melalui penggunaan kalimat demikian terkandung suatu makna bahawa apabila masyarakat Aceh ingin mencapai kejayaan seperti dulu kala maka sebaiknya masyarakat Aceh melaksanakan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Kurang ditampilkannya kalangan tokoh agama, yudikatif, legislatif maupun masyarakat menyebabkan wacana seputar penerapan syariat Islam hanya terpaku pada pandangan wartawan dan pihak eksekutif. Meskipun pihak akademisi juga banyak tampil namun pendapat dan pandangan bagaimana seharusnya mekanisme penerapan syariat Islam dari pihak yang memiliki kredibilitas di bidang agama dan hukum menjadi tenggelam. Pandangan dari pihak yang mumpuni dari kedua aspek tersebut menjadi penting mengingat syariat Islam tidak hanya seputar masalah fisik tetapi harus memiliki landasan kekuatan hukum yang jelas karena selama ini hukum positif berdasarkan Undang-Undang Indonesia telah berlaku cukup lama di NAD.

Waspada: Syariat Islam Konstruksi Eksekutif dan Wartawan
Sama halnya dengan Serambi Indonesia, topik pemberitaaan Waspada menekankan pemaknaan terhadap sikap dan tindakan yang sebaiknya dilakukan setelah syariat Islam diterapkan secara menyeluruh di NAD. Bingkai berita yang menonjolkan seruan penerapan syariat Islam terfokus pada pemberitaan pasca pentaklimatan dimulainya penerapan syariat Islam pada 2 Muharram 1423 (16 Maret 2002).

Frekuensi kehadiran wartawan sebagai narasumber yang tergolong cukup tinggi, berkaitan dengan berita yang dikonstruksi wartawan yang berasal dari acara peringatan 1 Muharram, pawai akbar, upacara termasuk tabligh/ceramah agama. Frekuensi tertinggi wartawan sebagai narasumber berita muncul pada berita terbitan 16 Maret 2002 yang berjudul “Ribuan Warga Ikut Pawai Akbar Tahun Baru Islam”. Dari 30 alinea yang ada, narasumber wartawan hadir sebanyak 25 kali, sedangkan narasumber eksekutif tampil 5 kali. Tingginya frekuensi wartawan sebagai narasumber berita dapat dipahami mengingat berita yang diproduksi lebih banyak dibangun berdasarkan fakta sosiologis..

Waspada tampaknya lebih tertarik menyoroti persoalan penerapan syariat Islam pasca pendeklarasian. Ini bisa dilihat dari 13 item berita yang ada, hanya 2 item berita yang diproduksi sebelum peristiwa pendeklarasian. Padahal pandangan dan reaksi masyarakat Aceh terhadap rencana pendeklarasian syariat Islam sebenarnya sangat layak untuk diungkap. Namun Waspada tak melakukannya, akibatnya dari hasil riset tampak dalam tabel narasumber elemen masyarakat tidak muncul.

Yang banyak ditampilkan surat kabar ini justru pihak eksekutif, tokoh agama disamping wartawan sendiri yang memegang peranan dalam mendefinisikan makna penerapan syariat Islam. Secara tak langsung pemahaman masyarakat terhadap syariat Islam menjadi terbatas pada pandangan kedua pihak yang dianggap lebih memiliki otoritas untuk melakukan pemaknaan. Contohnya topik berita Mahkamah Syariah yang dimuat Waspada 13/3/2002 dengan judul “Pemprov akan Bentuk Mahkamah Syariah”. Dalam berita tersebut sama sekali tidak ditemui penjelasan kasus-kasus apa saja yang akan ditangani oleh Mahkamah Syariah dan bagaimana cara kerjanya serta siapa saja yang berurusan dengan mahkamah tersebut. Hanya latar belakang pembentukan Mahakamah Syariah saja yang ditulis yaitu seperti yang tertera pada lead berita Waspada:

“Dengan diberlakukannya UU Nomor 18 tahun 2001 dan UU Nomor 44 tahun 1999, Pemerintah Provinsi Naggroe Aceh Darussalam akan membentuk Mahkamah Syariah.” (Waspada¸13/3/02)

Pernyataan yang mendukung tentang esensi Mahkamah Syariah sehingga dapat dipercayai terbangun melalui teks berita:

“Dikatakannya, peradilan Syariah adalah sebuah peradilan yang bebas dan tidak memihak serta jauh dari tekanan pemerintah.”Kita yakin dan optimis dengan pemberlakuan Syariat Islam di Aceh, masyarakat akanmampu membangun kehidupan yang rukun, damai dan maju dalam segala bidang,” cetus Azwar Abubakar.” (Waspada, 13/3/02)

Penjelasan yang tidak memadai dalam pemberitaan seperti ini mengakibatkan pengaburan fakta, seakan-akan tidak ada lagi peradilan non Mahkamah Syariah dan orang non Muslim harus diadili dengan sistem syariat Islam.

Peranan eksekutif yang kian meningkat setelah pencanangan syariat Islam ketika mendefinisikanapa dan bagaimana syariat Islam yang akan diterapkan, dapat dilihat pada berita-berita bertopik seruan penerapan syariat Islam dan dalam satu topik berita Inkonsistensi penerapan syariat Islam. Sementara narasumber lain seperti GAM, Polisi, Legislatif dan tokoh agama hanya muncul masing-masing pada 1 item berita. Pengecualian terdapat pada narsumber mahasiswa yang hadir dalam 3 item berita produksi Waspada dimana 2 diantaranya merupakan press realease KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim). Belum jelasnya mekanisme penerapan Syariat Islam menjadi bahan kritikan KAMMI. Dalam berita yang bertitel “Dipersoalkan, Kalimat ‘Tutup Kepala’ “, KAMMI menilai pemerintah NAD tidak konsisten dalam menerapkan syariat Islam sebab melarang pasfoto calon PNS menggunakan tutup kepala—jilbab—dalam pengumumannya . Pandangan KAMMI didasarkan pada Al-Quran dan Hadist yang menyeru kepada kaum perempuan muslim supaya menutup aurat mereka mulai kepala hingga kaki, kecuali wajah dan telapak tangan.

“Dikatakannya, justru dengan menghalang-halangi kewajiban itu dianggap sebuah pelanggaran terhadap pelaksaan syariat Islam dan terhadap HAM dalam masalah pelaksanaan keyakinan beragama. “Padahal baru beberapa hari 1 Muharram 1423, Pemprov secara kolosal menyambut dan menyemarakkan penegakan syariat Islam secara kaffah di Aceh ini,ungkapnya.” (Waspada, 21/3/02)

Sikap Pemda NAD tersebut dimaknai—dengan pemilihan kata—sebagai penghianatan terhadap Syariat Islam.

“KAMMI mengingatkan agar semua pihak tidak menimbulkan aktivitas dan sikap berupa penghianatan terhadap Syariat Islam, cetus Yusrizal.” (Waspada, 21/3/02)

Gencarnya pemberitaan mengenai seruan dan penegakan syariat Islam yang lebih menonjolkan tampilan fisik seperti peci sebagai pengganti helm, memberlakukan kawasan tutup aurat, mengajak menghentikan kegiatan pada waktu sholat fardhu dan dianjurkan untuk sholat berjamaah, menyebabkan pemda NAD banyak menuai kritik. Salah satu seruan Gubernur NAD yang menuai kritik adalah seperti yang disajikan dalam kutipan teks berita berikut:

“Sebelumnya, Gubernur NAD Ir. Abdullah Puteh, dalam sambutannya pada Peringatan Tahun Baru Islam di Halam Masjid Raya itu menegaskan, dengan momentum Hijrah sebagai titik awal pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah di Nanggroe Aceh Darussalam itu, pihkany mengajak masyarakt daerah itu untuk menetak ke masa depan yang lebih cerah, dengan mengedepankan semangat dan nilai-nilai ukhuwah Islamiyah..… Bersamaan dengan itu, sebagai wujud nyata pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi NAD, Abdullah Puteh juga menetapkan kebijaksanaan, pertama momentum 1 Muharram kita jadikan pelaksanaan awal pengalaman Syariat Islam secara Kaffah. Kedua, diterapkan agar seluruh kantor pemerintah di Ibukota NAD dijadikan sebagai kawasan tutup aurat, yang akan menjadi pedoman yang pada akhirnya diberlakukan di seluruh Naggroe Aceh Darussalam. Ketiga, Gubernur menghimbau seluruh amsyarakt Aceh untuk mennghentikan kegiatan dan aktifitas, pada saat Shalat Fardhu dan dianjurkan untuk Shalat Berjamaah.” (Waspada,15/3/02)

Teks berita tersebut memang membawa pemahaman bahwa bagi pegawai pemerintah NAD, tanpa terkecuali harus mengenakan penutup kepala, namun khusus untuk calon pegawai baru mereka justru diharuskan menyerahkan pas photo tanpa penutup kepala. Bingkai Waspada yang menyetujui pemaknaan konsep penerapan syariat Islam yang lebih berorientasi pada tampilan fisik terlihat pula dalam berita bertitel “Penerapan Syariat Perlu Perhatian”.

“Sejak tanggal 1 Muharram 1423 H bertepatan dengan Jumat (15/3) sebagai awal dimulainya pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah di Provinsi Naggroe Aceh Darussalam (NAD). Penerapan tersebut sebagaimana dituangkan dalam surat edaran Gubernur NAD No.003.2/8995 dan surat Bupati Aceh Utara no.003.1/1688/2002 Tgl 27 Februari 2002, namun dalam pelaksanaannya masyarakat mengharapkan perhatian semua pihak, bukan saja kaum wanita memakai jilbab, akan tetapi kaum laki-lakipun dibenarkan memakai peci saat mengendarai sepeda motor.” (Waspada, 19/3/02)

Teks berita Waspada ini mencampurkadukkan unsur pakaian muslim, yaitu peci, yang dapat digunakan sebagai pengganti helm. Karena alasan diberlakukannya syariat Islam maka pemaknaan tersebut terkesan dipaksakan. Akibatnya Waspada memuat pernyataan narasumber yang tidak jelas pada bagian akhir beritanya:

“Sebaiknya, sesuai dengan fungsi Syariat Islam, kepada orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor, juga diberi keringanan untuk memakai peci, harap Tgk Kadhi, sebagaimana dijelaskan pada Waspada di Lhokseumawe, Sabtu (16/3).” (Waspada19/3/02)

Melalui teks berita tersebut Waspada telah menenggelamkan manfaat dari penggunan helm yang lebih efektif melindungi kepala dari benturan seandainya terjadi kecelakaan, dibandingkan peci. Berita konyol ini juga tidak menyebutkan secara jelas siapa narasumber yang disebut Teungku Kadhi. Kejelasan narasumber di sini menjadi krusial sebab berita ini dibangun berdasarkan pengkalimatan ulang narasumbernya. Kecuali jika Teungku Kadhi itu adalah narasumber imajiner.

Waspada juga menampilkan wacana pemaknaan penolakan pemberlakuan syariat Islam sebagai solusi konflik. Narasumbernya pihak GAM, yang memandang penerapan syariat Islam sebagai salah satu cara pemerintah Republik Indonesia untuk mengelabui masyarakat Aceh dan dunia internasional. Leksikon yang muncul dalam pemberitaan berjudul “Syariat Islam Tidak Ada Hubungan Dengan Konflik Aceh”, yang dikonstruksi GAM, menonjolkan keburukan Republik Indonesia sebagai penjajah, sementara pemerintah NAD disebut sebagai kaki tangan RI. Simak kutipan teks berita berikut:

Pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah di Aceh melalui kaki tangan RI, tidak sedikit pun berhubungan dengan akar konflik yang sedang terjadi, meskipun dirayakan di kantor-kantor perwakilan RI di Aceh…… Pernyataan itu disampaikan Panglima Perang Wilayah Batee Illiek, Tgk Darwis Djeunieb melalui siaran pers tertanggal 19 Maret 2002 kepada Waspada.”GAM mengingatkan supaya Bangsa Aceh tidak hanyut dengan panggung-panggung hiburan yang diselenggarakan kaki tangan RI itu, sehingga hal-hal subtansif lainnya terlupakan, sebagaimana cita-cita leluhur untuk membebaskan diri dari penjajahan RI.” (Waspada,22/3/02)

Pengelabuan yang dimaksud GAM adalah bahwa melalui kebijakan penerapan syariat Islam dalam tata pemerintahan NAD, pemerintah RI bermaksud untuk menenggelamkan fakta tentang banyaknya korban baik jiwa maupun materi selama terjadi konflik di Aceh, serta menutupi perjuangan GAM – rakyat Aceh – yang ingin memisahkan diri dari RI.

“Jadi pemberlakuan Syariat Islam di Aceh merupakan salah satu cara untuk mengelabui Bangsa Aceh dan masyarakat internasional. Seolah-olah persoalan konflik dan tuntutan rakyat telah mereka penuhi, padahal tidak sedikitpun menyentuh pokok permasalahan yang sekarang sedang kita hadapi, ujar Tengku Darwis.” (Waspada,22/3/02).

Sikap Waspada yang memberikan ruang bagi pihak GAM untuk menyampaikan pemaknaan terhadap pencanangan Syariat Islam menarik untuk dicermati. Dari tiga surat kabar yang diriset, hanya Waspada yang memberikan ruang bagi GAM sebagai narasumber. GAM tampaknya menggunakan momentum secara tepat. Soalnya ketika syariat Islam dicanangkan, juustru pada saat bersamaan tengah terjadi sejumlah lobi-lobi diplomatik baik yang dilakukan GAM maupun pemerintah RI untuk merumuskan langkah-langkah mengakhiri konflik. Sikap penolakan GAM menjadi relevan sebab GAM sendiri tidak bermaksud mendirikan negara Islam.

Analisa: Ruang Untuk Mereka yang Non Eksekutif
Berbeda dengan Serambi dan Waspada, pemberitaan Analisa seputar seruan penegakan syariat Islam tampaknya memperoleh perhatian serius dari surat kabar ini. Dari 13 item berita yang diproduksi 71% didominasi dengan seruan penegakan syarriat Islam. Dan yang menarik, penonjolan wacana tersebut dilakukan bukan sehari, tetapi enam hari setelah syariat Islam dideklarasikan. Tepatnya sejak 9 Maret Analisa sudah mulai memproduksi berita-berita yang bermuatan seruan penegakan syariat Islam tersebut.

Adapun berita-berita yang termasuk kategori seruan penegakan syariat Islam adalah wacana yang memandang pornografi dapat merusak syariat Islam, antisipasi penerapan syariat Islam oleh insan kampus, ajakan untuk memahami segala sesuatu yang berkaitan dengan syariat Islam, rencana pembuatan peraturan daerah tentang pemberantasan maksiat, himbauan menutup aurat (khususnya perempuan), ajakan untuk memahami lebih lanjut UU No 18/2001, seruan untuk mempelajari Al-Quran, serta pembentukan tim pemberantasan maksiat.

Menonjolnya topik pemberitaan dengan substansi yang cenderung bersifat personal tersebut memperlihatkan bahwa Analisa mengganggap masyarakat perlu diberitahu tentang sikap dan perbuatan yang sebaiknya diambil ketika Aceh bersyariat Islam secara kaffah. Dan menariknya, narasumber berita Analisa ternyata dipilih di luar pihak eksekutif, yaitu dari kalangan LSM, masyarakat, akademisi dan tokoh agama. Ini kontras dengan orientasi pilihan narasumber dua surat kabar sebelumnya. Pemberian ruang bagi para narasumber di luar eksekutif, membantu masyarakat agar lebih memahami pemaknaan syariat Islam secara lebih komprehensif.

Contohnya berita berdasarkan press release FPAB (Forum Peduli Anak Bangsa) yang menyatakan sipa mendukung pelaksanaan syariat Islam di NAD sambil menghubungkan diperlukannya segera pengesahan RUU Anti Pornografi oleh pemerintah daerah dan DPRD, seperti yang termuat dalam petikan teks berita berikut ini:

“Kepada wartawan di Banda Aceh kemarin, pihaknya menyatakan siap mendukung upaya pemerintah menciptakan pelaksanaan Syariat Islam secara damai dan kaffah di bumi Serambi Mekkah ini. Dalam siaran persnya tersebut, FPAB menilai gerakan pornografi yang mulai marak di Banda Aceh dan daerah tingkat II NAD lainnya saat ini, adalah bagian dari skenario penghancuran Aceh dan pelaksanaan Syariat Islam… Dikatakan, pemerintah daerah dan DPRD perlu segera mengesahkan RUU Anti Pornografi yang memebrikan batasan jelas tentang makna pornografi. Sebab perangkat perundang-undang saat ini sudah sangat tidak memadai lagi.” (Analisa, 9/3/02)

Teks tersebut dapat dimaknai bahwa demi tegaknya syariat Islam di NAD, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan pornografi seharusnya diberantas. FPAB memanfaatkan momen rencana pendeklarasian syariat Islam untuk mendesakan agar pemerintah segera mengesahkan RUU Antipornografi. Dalam pandangan FPAB, segala seuatu yang tergolong memamerkan aurat adalah perbuatan haram alias berdosa. Seruan penegakan syariat Islam dalam bingkai Analisa juga menyoroti siapa saja yang masuk sebagai subyek yang harus melaksanakan syariat Islam. Dan dalam pemberitaan Analisa, insan kampus adalah salah satu subyeknya. Dari sampel yang diteliti diperoleh dua berita yang memperlihatkan perlunya civitas akademika menerapkan syariat Islam. Berita pertama berjudul “Unsyiah Bangun Format Syariat Islam” berisikan informasi dari hasil Lokakarya tentang tata tertib sebagai respon terhadap UU No.18/2001.Wacana pendukung topik berita seruan penegakan syariat Islam terhadap insan kampus ini dikonstruksi Analisa melalui pengutipan pernyataan SR Ahzami Saimun Jazuli, MA dari Lembaga Konsultasi Syariah Jakarta seperti berikut:

Sementara itu, Dr Ahzami Saimun Jazuli, MA mengatakan, dalam menegakkan syariat Islam di kampus, harus didukung oleh aktivitas-aktivitasnya, mulai dari dosen sampai aktivis organisasi kemahasiswaan dan tidak hanya mahasiswanya saja. Karena, menurutnya, amar ma’ruf nahi munkar itu dijalankan tidak oleh sebagian umat saja.”Jika ingin hidup tenang dan aman, kesemuanya secara bersama-sama melaksanakan syariat Islam, tegasnya.” (Analisa,13/3/02)

Dari teks berita terlihat hadist yang berbunyi amar ma’ruf nahi munkar dijadikan analogi untuk mendukung kesahihan dari pandangan bahwa seluruh lapisan masyarakat, tidak terkecuali mahasiswa, mempunyai kewajiban melaksanakan syariat Islam.

Berita kedua, yang berjudul ”Tiga Hal Penting Menerapkan Syariat Islam di Kampus”, memuat tiga hal penting menyangkut pelaksanaan syariat Islam di kampus, yaitu ideologi Islam, tauladan dan keberadaan lembaga khusus. Ketiga prasyarat tersebut dikutip dari pernyataan seorang ulama Aceh, Teungku. Faisal Jamin dalam lokakarya bertajuk “Membangun Syariat Islam bagi Kampus Unsyiah”. Namun berita ini secara keseluruhan tidak menjelaskan apa yang dimaksud ideologi Islam, tauladan dan lembaga khusus tersebut. Penjelasan tentang arti tauladan dan lembaga khusus cenderung mengambang. Contoh-contoh sikap tauladan—yang sepertinya merupakan penjabaran dari ideologi Islam—tidak jelas, demikian pula dengan apa dan bagaimana lembaga khusus yang dimaksud. Hanya dijelaskan singkat bahwa lembaga khusus ini melibatkan seluruh warga kampus sehingga dalam setiap penerapan dan pengambilan keputusan lembaga ini diharap lebih independen dan akan maksimal dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Bingkai berita memperlihatkan bahwa Analisa memaknai penerapan syariat Islam di dalam kampus tidak jauh berbeda dengan di luar kampus. Hal ini bisa dilihat dari kutipan pernyataan tokoh agama tersebut yang sengaja direproduksi Analisa:

“Dia mencontohkan, perempuan di kampus harus pakai jilbab kemudian pemisahan atau pemberian batas ketika pembayaran SPP. Menurut Faisal Jamin, yang paling mendasar adalah persoalan peraturan yang berlaku dan bagaimana Islam itu menjadi pedoman dan ajaran yang mendasar dalam setiap aktivitas di kampus, tegasnya. Mengenai pelarangan atas pemakaian cadar pada saat kegiatan akademis yang sempat menghebohkan sebagian warga kampus Unsyiah baru-baru ini, Jamin mengatakan itu adalah peraturan yang salah kaprah dan salah tempat. Menurutnya, ada yang lebih utama dan harus dibenahi serta lebih bersifat wajib. Misalnya, pelarangan mengenakan pakaian ketat bagi perempuan atau busana yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.” (Analisa, 15/3/02)

Petikan teks berita tersebut memperlihatkan bahwa pemakaian jilbab merupakan isu sentral dalam penegakan syariat Islam. Pembingkaian fakta Analisa ini sendiri telah menenggelamkan fakta bahwa kemungkinan ada mahasiswa Unsyiah yang non muslim. Bagaimana posisi mereka bila Unsyah menerapkan syariat Islam di kampus, tidak terungkap. Apakah mereka juga harus berjilbab? Lalu apa esensi pemisahan tempat pembayaraan SPP juga tidak dijelaskan. Wacana pemisahan tempat antara perempuan dan lelaki di kampus bisa dimaknai bahwa sewaktu belajarpun perempuan dan lelaki harus dipisahkan.

Ada satu topik menarik yang sangat berbeda dengan Serambi Indonesia dan Waspada yag dimuat Analis. Yaitu topik berita yang memaknai syariat Islam sebagai solusi konflik. Hal dapat dibaca pada berita yang berjudul “Kalangan ulama Dayah Mengharapkan Momentum Tahun Baru Islam Awal bagi Kedamaian di NAD”. Kata kedamaian sengaja digunakan untuk membangun asumsi bahwa selama ini situasi di Aceh termasuk tidak damai. Diharapkan dengan diterapkannya syariat Islam, kedamaian dapat tercapai di bum Serambi Mekah ini. Pilihan narasumber dominan dari kalangan tokoh Agama merupakan salah satu upaya Analisa untuk melegitimasikan pandangannya tersebut berkaitan penerapan syariat Islam secara kaffah.
Berbagai fakta pendukung sengaja lebih banyak ditampilkan. Dimulai dari bangun lead yang melatarbelakangi mengapa pemaknaan tersebut muncul:

“Kalangan Ulama Dayah mengharapkan, dengan dijadikan momentum tahun baru Islam 1 Muharram 1423 H menjadi titik awal kebangkitan pelaksanaan syariat Islam di Aceh, maka secara sendirinya pula konflik di Serambi Mekkah ini segera berakhir.” (Analisa, 14/3/02)

Kenapa dan bagaimana syariat Islam dimaknai sebagai solusi konflik dijawab melalui kalimat (bagaimana) dengan dijadikan—nya momentum tahun baru Islam 1 Muharram 1423 H menjadi titik awal kebangkitan pelaksanaan syariat Islam di Aceh maka (kenapa) secara sendirinya pula konflik di Serambi Mekkah ini segera berakhir. Detail yang mendukung pemaknaan tersebut selanjutnya dikemukakan pada bagian berita berikutnya: dengan momen tahun baru Islam maka sebaiknya dilakukan islah sehingga tidak ada lagi saling mencurigai, dan tidak ada lagi orang-orang Aceh yang terbunuh secara sia-sia, untuk menunjukkan akibat konflik dus syariat Islam yang selama ini—seakan-akan—dilupakan.

Strategi lain yang digunakan Analisa agar pandangannya bisa diterima khalayak ditempuh pula melalui kutipan pernyataan Ulama NAD sekaligus Ketua Umum Perhimpunan Dayah Insyafuddin Aceh, Teungku H.Daud Zamzami yang merupakan narasumber dominan –tunggal—dalam berita ini bahwa pandangan tersebut bukan semata-mata pandangan dirinya pribadi:

“Yang paling penting untuk kita laksanakan bersama adalah setiap masyarakat Aceh berpegang teguh pada ajaran Islam, jelas Daud Zamzami.”

Penggunaan kata ganti kita menjadikan sikap tersebut sebagai representasi dari sikap bersama dalam suatu komunitas tertentu—kalangan tokoh agama. Batas antara komunikator dengan khlayak sengaja dihilangkan untuk menunjukkan apa yang mejadi sikap komunikator juga menjadi sikap komunitas secara keseluruhan—masyarakat muslim Aceh.

Kecenderungan wartawan untuk memilih narasumber tertentu yang sesuai dengan tema berita yang akan dituliskannya djumpai kembali dalam berita berjudul “DPRD Banda Aceh Akan Kaji Pembuatan Perda untuk Jerat WTS”. Judul berita seperti ini tampaknya sengaja dipilih sebab dalam agama Islam pekerjaan sebagai perempuan pekerja seks merupakan dosa besar. Kata jerat disini menggantikan kata menangkap untuk menunjukkan bagaimana media memaknai perempuan pekerja seks yang tak ubahnya seperti burung atau binatang hutan yang posisinya subordinan dibandingkan pengguna kata tersebut.

Masalah keberadaan perempuan pekerja seks dipandang menarik oleh Analisa dan merupakans alah satu persoalan yang harus segera dituntaskan bila syaraiat Islam ingin tegak sepenuhnya. Dimulai dari lead yang menunjukkan maksud pembuatan peraturan daerah untuk mengatasi persoalan perempuan pekerja seks, berita juga dibangun dengan informasi-informasi lain yang menjelaskan mengapa peraturan daerah tersebut sangat diperlukan. Simak kutipan teks beritanya:

“DPRD Banda Aceh akan mengkaji pembuatan peraturan daerah (Perda) yang dapat menjerat para Wanita Tuna Susila (WTS) agar dikenakan sanksi hukum melalui proses pengadilan demi tegaknya syariat Islam di ibukota Provinsi NAD ini… demi untuk menegakkan dan menjaga syariat Islam di bumi Aceh ini, DPRD Banda Aceh akan berusaha membuat peraturannya”, tegas Anas Bidin yang juga ketua DPD PAN Banda Aceh. Menurut dia, kebijakan pemko dan instansi terkait lainnya untuk menciduk apra WTS merupakan langkah yang tepat dan benar, sebab jika hal-hal seperti itu terus dibiarkan maka secara sendirinya pula Aceh yang diberlakukan syariat Islam menjadi tidak ada artinya. Jika juga di Aceh ini ada maksiat layaknya di daerah lain, maka syariat Islam itu akan menjadi sia-sia, untuk itu segala bentuk maksiat yang ada di bumi Aceh ini harus segera dihabisi, agar daerah lain memandang Aceh bersih dari maksiat.” (Analisa, 21/3/02)

Selain menampilkan wacana pendukung perlunya qanun (peraturan daerah) yang mengatur persoalan perempuan pekerja seks, Analisa juga memuat solusi lain di luar pembuatan peraturan daerah tersebut yang dibangun melalui kutipan pernyataan Anas Bidin berikut ini:

“Menyinggung apa yang layak dilakukan Pemko agar para WTS ini tidak lagi kembali ke “habitatnya” setelah mendapat bimbingan, menurut Ketua Komisi B DPRD Banda Aceh in, Pemko harus dapat memberikan pendidikan keterampilan bagi mereka yang selanjutnya memberikan sedikit modal agar mereka tidak kembali ke jalan yang menyesatkan. Hal ini perlu dilakukan,s ebab jika tetap membiarkan WTS itu tumbuh dan berkembang seperti menyediakan tempat khusus lokalisasi, itu jelas-jelas tidak bisa diterapkan karena bertentangan dengan ajaran agama dan syariat Islam.” (Analisa, 21/3/02)

Kehadiran eksekutif sebagai narasumber hanya terpusat pada pernyataan tiga pihak saja yaitu Abullah Puteh, Gubernur NAD, Azwar Abubakar, Wakil Gubernur NAD dan Sekretaris Wilayah Daerah NAD, Thantawi Ishak. Pernyataan ketiga pejabat penting di NAD ini secara umum meliputi komitmen Pemerintah Provinsi NAD dalam penegakan syariat Islam yang memiliki komitmen akan memberantas maksiat dan judi di Aceh, menciptakan kedamaian dan menghilangkan segala permasalahan dan kecurigaaan sesama umat, serta penggalian adat-istiadat yang bernilai Islami. Penyampaian wacana seperti ini sama sekali tidak menambah pengetahuan bagaimana bentuk pelaksanaan syariat Islam di dalam tata pemerintahan provinsi NAD. Pengangkatan isu pemberantasan kegiatan maksiat dan judi juga menenggelamkan fakta bahwa persoalan menyangkut kegiatan maksiat dan judi sebenarnya telah diatur dalam KUHP.

Menyimak bingkai pemberitaan ketiga surat kabar diriset ketika menyajikan fakta seputar pendeklarasian syariat Islam di NAD, ditemukan ada beberapa kecenderungan yang dominan dalam pemberitaan mereka. Dominasi pihak eksekutif sebagai narasumber tidak diimbangi dengan pengetahuan mereka tentang konsep penerapan syariat Islam yang akan diintegrasikan ke dalam sistem pemerintahan, sistem hukum dan peradilan dan sistem ekonomi di NAD. Tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan penerapan syariat Islam secara kafah atau menyeluruh. Yang ditemukan justru retorika-retorika keagaaman yang cenderung lebih menyoroti ruang privat kaum muslim, yang sebenarnya merupakan tanggung jawab pribadi seorang muslim kepada Allah. Misalnya pembuatan kawasan wajib tutup aurat yang berimplikasi pada kewajiban mengenakan jilbab.

Anggapan bahwa syariat Islam hanya akal-akalan pemerintah untuk mengalihkan persoalan Aceh yang paling mendasar yaitu jaminan keamanan untuk mencapai kesejahteraan hidup, sepertinya dapat diamini. Dan ketiga surat kabar memiliki kecenderungan terseret dalam upaya melegitimasi kekuasaan negara untuk mencampuri persoalan ibadah seseorang.

Selaras dengan tingginya kehadiran narasumber dari pihak eksekutif, pilihan topik menonjol seperti seruan penegakan syariat Islam dan penegakan syariat Islam telah menenggelamkan fakta tentang perlunya terlebih dahulu sosialisasi nilai-nilai syariat yang akan diterapkan secara menyeluruh di bidang apa saja. Kurangnya sosialisasi tersebut mengakibatkan munculnya topik berita bermuatan hukum yang menunjukkan bahwa media turut menyetujui perlunya hukum baru selain hukum positif. Dan anehnya hukum dengan substansi syariat Islam diwacanakan pembentukannya dalam Qanun atau peraturan daerah.

Ketiga surat kabar, khususnya Waspada dan Serambi tidak meberikan ruang demokratisasi bagi masyakat sipil untuk menyampaikan pendapatnya menyangkut penerapan syariat Islam di Aceh. Selain itu ketiga surat kabar itu juga tidak berusaha menyoroti respon dari masyarakat non muslim di Aceh, termasuk gambaran yang jelas tentang posisi masyarakat non muslim bila syariat Islam diterapkan.

Ketiga surat kabar juga mentransformasikan makna pemberlakuan syariat Islam lebih pada urusan pemakaian jilbab, pemberantasan maksiat seperti judi, perempuan pekerja seks, atau narkoba. Padahal dalam peraturan No.5/2000 telah diatur hal-hal yang menyangkut penerapan Syariat Islam dan di dalamnya sama sekali tidak tercakup pengaturan tentang pidana, perzinahan, pencurian, penipuan, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sedikit sekali wacana yang memberikan pengkayaan wawasan khalayak tentang apa dan bagaimana syariat Islam yang akan diterapkan. Khalayak hanya dihegemoni supaya mau menerapkan syariat Islam, yang dibungkus dalam retorika seperti untuk mencapai kembali kejayaan Aceh, hidup yang tenang dan aman, sejahtera, dan membangun kehidupan yang rukun, damai dan maju dalam segala bidang.

Dukungan ketiga surat kabar terhadap penerapan syariat Islam yang didominasi topik berita tentang seruan penegakan syariat Islam, penegakan syariat Islam maupun pembuatan qanun menunjukkan bahwa pers latah mengikuti agenda pemerintah daerah NAD tentang konsep syariat Islam yang akan ditegakkan di Aceh.

Tajuk Rencana Serambi Indonesia: Tak Berkutat pada Urusan Penampilan
Mungkinkah dalam informasi yang bersifat subyektif bisa ditemukan obyektifitas? Jawabannya mungkin. Tajuk rencana merupakan bukti dari jawaban tersebut. Pada dasarnya berita-berita dalam surat kabar bersifat subyektif, terwujud pada pilihan kata, gambar, grafis, narasumber dan fakta yang diangkat. Semua fakta bisa saja mengandung unsur layak berita, tetapi bila jurnalis absen, merasa tidak tertarik atau bahkan kurang paham maka fakta tersebut akan tenggelam diantara hiruk-pikuk fakta yang berseliweran di sekitar kita. Kembali ke persoalan tajuk rencana atau yang lazim disebut pula editorial, subyektifitas yang dimaksud di dalamnya adalah takaran dan kesadaran bahwa pada tajuk si penulis sah dan harus sadar untuk menggunakan subyektifitas tersebut secara maksimal.

Dengan cirinya yang singkat dan lebih berhubungan dengan hal-hal yang kontemporer sekaligus merupakan rubrik yang membawakan visi atau opini sebuah surat kabar tentang sesuatu atau beberapa hal maka editorial Serambi Indonesia yang mengkaji penerapan syariat Islam secara menyeluruh di Nanggroe Aceh Darussalam menjadi menarik untuk dikaji. Riset editorial Serambi Indonesia ini diharapkan dapat mengetahui pandangan Serambi terhadap penerapan syariat Islam. Berkaitan dengan fungsinya sebagai institusi pers khusunya dalam hal memberikan informasi, mendidik dan sebagai sarana melakukan transformasi sosial dan ini juga sejalan dengan fungsi tajuk. Menurut Prof. Arpan, fungsi tajuk adalah untuk mendorong daya pikir pembaca dan mengajaknya berbincang-bincang tentang sesuatu sebelum pendapat umum mempengaruhi masyarakat agar mengambil sikap tertentu terhadap suatu atau beberapa masalah.

Serambi merupakan satu-satunya surat kabar yang memuat editorial yang mengupas penetapan syariat Islam. Ada empat editorial yang ditemukan, yang terbagi pada momen 2 kali pemuatan sebelum dan 2 kali pemuatan sesudah pendeklarasian syariat Islam. Isi tajuk tersebut terbagi menjadi 2 topik, yaitu kritik terhadap penerapan syariat Islam dan dukungan terhadap syariat Islam. Pembagian waktu tersebut tidak berkaitan dengan hasil temuan ,dimana sebelum deklarasi topik editorial berada dalam koridor mengkritik namun pasca deklarasi cenderung mendukung.

Antara Judi Buntut dan Tutup Aurat
Editorial Serambi Indonesia terbitan 9 Maret 2002 bersifat mengkritik karena menganggap pemerintah NAD tidak sepenuhnya memiliki perencanaan yang matang dalam mencanangkan penerapan syariat Islam secara kafah di Aceh. Sorotan terhadap kebijakan tersebut terbaca pada alinea berikut:

“Ada kesan, penerapan syariat Islam oleh Pemda NAD lebih kepada hasil diskusi di kantoran, tidak melihat realitas lapangan, sehingga tidak tahu apa yang paling duluan harus dilaksanakan. Maka tidak mengherankan tiba-tiba muncul ide kawasan wajib tutup aurat, padahal sebelumnya pun umat Islam di Aceh sudah duluan tutup aurat. Kalaupun masih ada masalah., adanya sebagian gadis kita yang membungkus auratnya kelewat ketat, sehingga bentuk tubuhnya menjadi santapan mata liar lelaki.”

Teks Serambi memandang bahwa rencana pembuatan kawasan wajib tutup aurat bukanlah keputusan yang paling utama dalam rangka penegakan syariat Islam. Serambi memang tersebut menyangkut persoalan ruang privat. Menurut Serambi pemerintah NAD harus lebih memfokuskan perhatiannya untuk menangani perjudian yang semakin marak. Dengan adanya otoritas pemda NAD untuk menerapkan syariat Islam, Serambi berpandangan bahwa hal tersebut merupakan saat yang tepat untuk membasmi perjudian.

“Memang aneh bin ajaib. Ketika daerah ini belum berlaku hukum Islam, kita justru begitu gencar memerangi maksiat itu. Tapi saat ootoritas kita semakin besar untuk meniadakan sama sekali permainan itu, justru keinginan memberantasnya menjadi berkurang. Kita asyik dengan urusan lain yang sebenarnya tak perlu diurus pemerintah.”

Penekanan perjudian sebagai masalah yang paling mendesak untuk ditangani menunjukkan Serambi Indonesia menempatkan judi sebagai pengganggu dalam ruang publik sehingga tidak salah bila ditangani oleh pemerintah daerah. Dan karena itu Serambi berkeyakinan bahwa syariat Islam mampu membasmi judi sekaligus memperlihatkan sikap pesimis terhadap penerapan hukum nasional.

“Lalu dengan kekuatan Syariat Islam ini tindakan apa yang harus kita lakukan? Kita memang belum memiliki qanun tersendirii mengenai perbuatan-perbuatan maksiat itu, sehingga tetap harus menggunakan hukum nasional. Yang penting, semua pelaku harus dihukum, mulai dari agen sampai toke besar.”

Teks editorial yang menggambarkan sikap pesimis Serambi tersebut termaktub dalam kalimat Kita memang belum memiliki qanun tersendiri mengenai perbuatan-perbuatan maksiat itu, sehingga tetap harus menggunakan hukum nasional. Dalam pandangan Serambi karena pemerintah NAD belum mempunyai qanun yang mnegatur soal judi, maka penanganan judi masih harus menggunakan hukum nasional. Makna tersirat lainnya dari konstruksi kalimat seperti ini adalah seandainya sudah ada qanun, hukum nasional tidak diperlukan lagi. Dan untuk mendukung keyakinannya Serambi Indonesia memberi solusi supaya pemerintah daerah tidak memberikan tempat tinggal atau tempat usaha mereka atau dengan kata lain diusir dari Aceh. Pengusiran terhadap pengusaha atau pelaku judi ini dibungkus dalam kalimat yang terhitung santun dengan menggunakan kalimat kita persilakan mereka pergi ke propinsi lain atau negara lain, yang membebaskan permainan judi. Untuk lebih lengkapnya dapat dibaca pada kutipan berikut ini:

“Untuk mencegah orang-orang seperti itu tinggal di Aceh, bisa dilakukan dengan tidak memberikan tempat tinggal atau tempat usaha kepada mereka. Kita persilakan mereka pergi ke propinsi lain atau negara lain, yang membebaskan permainan judi. Gubernur NAD mempunyai kekuasaan untuk itu. Apalgi dengan UU NAD, gubernur bisa mengarahkan dan membina polisi dna kejaksaan untuk mendukung kebijaksanaan gubernur dalam memberlakukan hukum Islam di Aceh.”

Pada bagian akhir dari editorialnya Serambi menegaskan kembali sikapnya yang memandang penetapan kawasan wajib tutup aurat sebagai suatu hal yang kurang mendasar dalam penerapan syariat Islam dibandingkan pemberantasan judi.

“Cuma sayangnya, gubernur belum menggunakan kekuasaan yang ada padanya untuk melakukan apa yang harus segera dilakukan. Karenanya melalui harian ini, kita meminta gubernur bertindak tegas terhadap agen dan bandar judi buntut itu. Jangan biarkan lagi mereka mengotori rumah kita. Daripada pusing-pusing memikirkan yang sulit-sulit dalam penerapan syariat Islam, pemberantasan judi buntut sudah pasti mendapat dukungan masyarakat.”

Dengan semangat Hijrah Kita Kembali Syariah Islam
Dukungan Serambi terhadapa pelaksanaan syariat Islam secara menyeluruh di Aceh terbaca jelas dalam editorial 14 Maret 2002. Dengan menganalogikan suasana Mekkah dan Medinah semasa Nabi Muhammad hidup, Serambi berusaha meyakinkan khalayak bahwa Syariat Islam adalah satu-satunya hukum yang terbaik sebab bersumber kepada Al-Quran yang dipandang jauh lebih sempurna kedudukannya dibanding hukum buatan manusia. Ajakan untuk mau menerima penerapan syaraiat Islam tersebut dapat disimak dalam petikan berikut:

“Kita tak usah lagi hijrah fisik, sebab kemanapun kita pergi, manusia sudah mengkapling tanah-tanah yang luas. Mungkin yang perlu segera kita hijrah adalah hijrah dari kehidupan yang gelap kepada yang terang. Maksudnya kita hijrah ke hukum Al-Quran dan hadits Nabi Muhammad SAW.”

Makna hijrah yang terkandung dalam teks tersebut bisa diartikan pula sebagai tindakan meninggalkan yang buruk menuju ke arah yang lebih baik. Secara tak langsung Serambi ingin mengatakan kepada khalayak bahwa produk hukum yang selama ini menjadi pegangan masyarakat Aceh bukanlah produk hukum yang baik. Untuk mendukung pandangannya itu Serambi mengatakan Al-Quran sangat sempurna, isinya lengkap sesuai kebutuhan manusia. Bila ada yang samar-samar maka berbagai hadits Nabi Muhammad dapat membantu menemukan jawabannya, dan seandainya masih juga dirasakan kurang dapat dilakukan ijma’ dan qias sebagai sumber hukum.

Kelemahan dan keburukan hukum positif yang notabene buatan manusia terus mendominasi bagian penutup dari editorial Serambi sehari sebelum syariat Islam diterapkan. Kelemahan dan keburukan hukum posistif divonis Serambi karena hukum positiv bertentangan dengan hukum Islam. Dalam pandangan Serambi penerapan syariat Islam di Aceh tidak bisa ditawar-tawar lagi apabila rakyat Aceh ingin mencapai kejayaan, dan terhindari dari kehancuran karena meninggalkan kitab suci mereka.

“Karena itu, tidak ada alasan bagi umat Islam meninggalkan hukum syara’ dan mengambil hukum bikinan manusia yang serba lemah dan kekurangan. Hukuman bikinan manusia tidak pantas menjadi ideologi dan sumber hukum, karena bertentangan dengan hukum Allah SWT.(baca Surah al-Maidah, 44,45,47). Hancurnya umat-umat terdahulu karena meninggalkan kitab suci mereka. Al-Quran sangat tinggi kedudukannya dalam hukum Islam.Ia sumber dari segala sumber hukum.Al-Quran meningkatkan derajat kaum beriman dan menjatuhkan martabat kaum yang ingkar kepada-Nya. Al-Quran adalah kalam Tuhan. Barang siapa ingin berdialog dengan Allah maka hendaklah dia membaca Al-Quran (Hr.Addailami dan baihaqi).”

Hidup tanpa Korupsi
Sikap mendukung syariat Islam dalam editorial Serambi juga dikemas dengan sindiran-sindiran terhadap pejabat di lingkungan struktural pemerintah NAD yang dianggap masih melakukan beberapa penyimpangan kekuasaan ketika menjalankan tugasnya, seperti menerima suap atau uang komisi, atau melakukan kolusi dan nepotisme. Dalam pandangan Serambi uang komisi atau suap merupakan uang haram yang bila dilihat dalam konteks Islam merupakan sesuatu yang haram dan menimbulkan dosa bagi pelakunya. Serambi menganggap budaya korupsi kolusi dan nepotisme di Aceh sudah sampai pada tingkat yang membahayakan sehingga semestinya menjadi prioritas utama dalam penegakan syariat Islam.

“Sekarang apa yang diharapkan itu telah menjai kenyataan. Perang terhadap korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang telah merusak sendi-sendi negara dan daerah ini, hendaknya menajdi langkah besar pertama dalam melaksanakan syariat Islam di Aceh. Kenapa kita katakan demikian, karena terasa aneh bin ajaib, ketika kita hendak melaksanakan syariat Islam, tapi kita masih memakan dan menimbun makanan haram yang justru terkadang dirampas dari kaum papa. Lebih heboh lagi, sudah pakai jilbab atau peci, tapi masih mau terima komisi.”

Editorial terbitan 18 Maret ini meyakini apabila pejabat yang berada pada posisi teratas dalam struktur pemerintahan seperti gubernur, wakil gubernur, sekda, dan pimpinan dewan dapat memberikan contoh tidak menerima uang suap, maka secara perlahan kebiasaan suap menyuap akan dapat dihilangkan. Secara tidak langsung Serambi sepertinya ingin mengatakan bahwa gubernur, wakil gubernur, sekda, dan pimpinan dewan pun selama ini suka menerima uang komisi.Harapan yang diletakkan kepada empat jabatan pemerintahan ini memang cukup beralasan mengingat mereka memiliki kekuasaan dalam pengambilan kekuasaan. Keyakinan Serambi tersebut tercermin dalam kalimat berikut:

“Tapi, itu jangan membuat kita pesimis. Semua itu bisa kita lakukan pabila keinginan dan keikhlasan untuk hidup bersih dan jujur sudah menjadi sebuah tekad. Dalam pemberantasan KKN, keinginan dan keikhlasan itu harus ditunjukkan dulu oleh pejabat paling atas, yaitu Gubernur, Wagub, Sekda dan pimpinan Dewan. Apabila petinggi daerah tidak lagi meulabo dengan uang haram, kita yakin akan segera memberikan efek ke tingkat bawahnya. Dan seterusnya pengusaha dan masyarakat tidak perlu lagi disibukkan dengan setoran-setoran kepada pejabat pemerintah untuk memperoleh suatu proyek atau untuk memperoleh layanan yang cepat. Sungguh akan kita peroleh sebuah kehidupan yang indah dan serasi jika segala bentuk KKN bisa kita hapus di bumi Aceh ini. Dengan tidak lagi memakan uang haram, maka dengan sendirinya kita akan menjauhkan perbuatan maksiat yang lain, dan begitu mudah melaksanakan syariat Islam lainnya secara bersama-sama.”

Penggunaan kata “kita” yang berulang-ulang dimunculkan dalam editorial Serambi , merupakan salah satu strategi Serambi agar khalayak menerima pandangannya sebagai suatu sikap bersama, bukan hanya sikap Serambi Indonesia semata. Kemudian dengan merangkaikan kalimat tidak lagi memakan uang haram dengan kalimat akan menjauhkan perbuatan makasiat yang lain, Serambi juga ingin menegaskan bahwa budaya suap termasuk perbuatan maksiat. Dan Serambi beranggapan bahwa kunci utama pemberantasan perbuatan haram itu adalah pemerintah. Jika pemerintah mampu memberantas budaya memberi maupun menerima uang haram, maka menurut Serambi akan mudah bagi semua pihak untuk melaksanakan bentuk-bentuk syariat Islam lainnya.

Kalau Bantuan Masjid pun Disikat
Masalah korupsi kembali dikupas dalam editorial Serambi Indoensia 21 Maret 2002. Sorotan terhadap persoalan korupsi ini didasarkan fakta sosiologis—penyelewengan bantuan semen dari Gubernur untuk masjid dan pesantren di Aceh Timur—dan fakta psikologis—pernyataan Gubernur NAD yang merasa dikhianati akibat tindak korupsi. Serambi merasa tindakan korup seperti itu memberikan kesan heboh sebab terungkap ketika syariat Islam telah dideklarasikan dan dianggap merupakan preseden paling buruk bagi pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Bagi Serambi jika kejadian tersebut berlangsung sebelum era penerapan syariat Islam, maka masih bsia dimaklumi karena dulu korupsi dianggap “wajar”. Namun ketika terjadi di era syariat Islam, maka oleh Serambi hal tersebut dikategorikan sebagai tamparan keras terhadap Abdullah Puteh yang sedang berjuang mendapatkan kepercayaan publik.

Untuk mengatasi persoalan ini Serambi menawarkan solusi agar Gubernur NAD memberi sanksi adiminstrattif terhadap PNS yang mengkorupsi uang bantuan mesjid tersebut, serta menyerahkan PNS tersebut kepada polisi untuk diproses secara hukum. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mempersempit ruang gerak koruptor dan menunjukkan sikap tidak melindungi anak buah yang bersalah. Bila cara tersebut ditempuh, Serambi yakin akan membuat karyawan lain merasa takut melakukan korupsi sekaligus memberikan keyakinan kepada rakyat bahwa gubernur benar-benar serius memberantas KKN.

Meskipun Serambi Indonesia memandang perbuatan ini bertentangn dengan syariat Islam, Serambi tidak sepenuhnya memandang syariat Islam sebagai alasan utama untuk memberantas korupsi:

“Kita menyadari, bahwa pemberlakuan syariat Islam tidak secara serta merta akan hilangnya penyakit sosial semacam korupsi. Untuk menghilangkannya sama sekali emmbutuhkan waktu yang lama,setidaknya akan kita peroleh setelah datang generasi baru nantinya.”

Kesadaran Serambi memanfaatkan rubrik editorial guna menyikapi persoalan yang terjadi di Aceh dengan memberikan saran sekaligus mempengaruhi muncul pada bagian akhir berita:

“Melalui ruang ini, kita menyerukan Gubernur Abdullah Puteh agar benar-benar memegang komitmennya untuk membentuk pemerintah yang bersih dan efisien. Dan sebagai konskwensinya, ia jangan ragu-ragu untuk melaporkan anak buahnya kepada polisi jika ditemukan tindak pidana.”

Kesimpulan
Dari hasil riset terhadap editorial Serambi secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa dari empat editorial Serambi, tiga editoral ditulis dengan mencermati realitas psikologis yang diprodusir Abdullah Puteh, Gubernur NAD ketika mendeklarasikan syariat Islam, yaitu editorial “Hidup tanpa Korupsi”, “Kalau Bantuan Mesjid pun Disikat” dan Pernyataan Thantawi Ishak mengenai kawasan wajib tutup aurat yang diberi judul “Antara Judi Buntut dan Tutup Aurat.” Sedangkan satu editorial lainnya dikonstruksi berdasarkan realitas sosiologis dengan judul “Dengan Semangat Hijrah Kita Kembali Syariah Islam.” Kemasan editorial Serambi dikaitkan dengan pemberitaannya dalam kurun waktu sebelum dan sesudah syaraiat Islam dicanangkan menunjukkan suatu hubungan yang signifikan. Sebab pemberitaan Serambi yang didominasi tema seruan penegakan syariat Islam dan penegakan syariat Islam menggambarkan dukungan Serambi terhadap penerapan syariat Islam.

Sikap yang ditunjukkan keempat editorial Serambi dapat dikategorikan sebagai editorial “anjing penjaga”. Yaitu editorial yang berisikan kritikan-kritikan yang disampaikan secara lugas, berani, tajam sehingga apa yang hendak dikatakan dan diperjuangkan oleh penulisnya dapat dibaca jelas. Kritikan yang lugas, dan tajam pada editorial Serambi diantaranya ditemui dalam kalimat seperti “budaya melindungi anak buah hendakanya segera ditinggalkan, karena itulah puncak dari kecenderungan korupsi”, “lebih heboh lagi, sudah pakai jilbab atau peci, tapi masih mau terima komisi”, atau “ada kesan, penerapan syariat Islam oleh Pemda NAD lebih kepada hasil diskusi di kantoran, tidak melihat realitas lapangan, sehingga tidak tahu apa yang paling duluan harus dilaksanakan”. Bahkan Serambi tanpa tedeng aling menujukan kritkannya terhadap jajaran sturuktural pemda NAD seperti gubernur, wakil gubernur, pegawai negeri sipil dan pimpinan dewan. Begitupun, kritik yang dilontarkan disisipi dengan harapan dan himbauan serta dukungan menyikapi pelaksanaan syariat Islam di NAD .

Ini juga menunjukkan sikap konsisten Serambi Indonesia terhadap Aceh bersyariat Islam. Editorial seperti ini sangat dibutuhkan mengingat terkadang penguasa suka lupa diri ketika menggunakan kekuasannya.

3 comments
  1. pentol said:

    ko ni merepek ape ni???????
    kasi ringkas dah r….
    pentol byol la…

  2. kippas said:

    udah ringkas tuh….

  3. Kawan tolong dibantu juga bagaimana Kalsel bisa syariat Islam seperti di Aceh………

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: